Reportase

Scaling Up Program Sister Hospital Provinsi NTT

Nusa Dua, Bali, 19 Maret 2014

Reporter: Ni Luh Putu Eka Putri Andayani, SKM,. M.Kes

Implementasi JKN sejak awal 2014 yang dimaksudkan untuk memeratakan pelayanan nampaknya masih sulit untuk terwujud. Namun Prof. Laksono Trisnantoro dari UGM mengungkapkan bahwa Road Map yang dibangun oleh Kementerian Kesehatan untuk melaksanakan JKN seharusnya memikirkan beberapa skenario, tidak hanya mengandalkan pada satu rencana. Hal ini karena banyak faktor eksternal yang tidak dapat dikendalikan.

Skenario pertama adalah skenario optimis, yaitu semuanya berjalan sesuai dengan yang disusun dalam peta pemerintah. Namun skenario ini hanya dapat  berjalan apabila terdapat berbagai kebijakan dan perubahan-perubahan yang dibutuhkan agar asumsi dalam Road Map terpenuhi, antara lain ketersediaan fasilitas, SDM dan dana.

Skenario kedua adalah skenario pesimis, akan terjadi apabila ada kegagalan dalam menambah SDM dan fasilitas kesehatan di daerah sulit, komposisi PBI dan non-PBI yang tidak seimbang, fraud dan berbagai masalah lain dalam pelaksanaan JKN. Dalam kondisi ini, dana BPJS akan banyak terserap ke daerah-daerah yang memiliki banyak fasilitas kesehatan dan yang banyak melakukan fraud.

Bila yang terjadi adalah skenario pesimis, maka NTT tidak akan dapat menyerap dana BPJS sebanyak daerah-daerah lain yang telah maju dengan fasilitas yang lebih banyak. NTT tidak akan mampu mengajukan klaim sehingga prinsip keadilan yang dicita-citakan oleh JKN akan sulit terwujud. Untuk itu, perlu ada investasi untuk pengembangan fasilitas kesehatan dan penambahan SDM di NTT yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Hal ini karena kemampuan ekonomi daerah NTT kecil. Selain itu, juga perlu ada pembatasan-pembatasan pemanfaatan oleh masyarakat kelas menengah ke atas.

Program Sister Hospital di Provinsi NTT yang telah berjalan sejak akhir tahun 2010 dan kemudian diperkuat dengan Performance Management and Leadership (PML) tahun 2011 bertujuan untuk menurunkan angka kematian ibu dan bayi di NTT.

Pada prinsipnya program sister hospital ini merupakan program kemitraan antara RS “besar” di Jawa, Bali dan Makassar dengan RSUD di NTT. Kemitraan ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan tenaga dokter spesialis dan tenaga kesehatan lainnya di RS, khususnya untuk melaksanakan pelayanan PONEK 24 jam. Implementasi kegiatan adalah dengan cara clinical contracting out.

Pada model ini, RS Mitra mengirimkan tenaga spesialis obsgyn, spesialis anak dan spesialis anestesi serta tenaga paramedis untuk memberikan pelayanan kesehatan ibu dan anak, meningkatkan keterampilan teknis staf klinis di RSUD melalui training, magang di RS Mitra, dan pengembangan budaya kerja yang mengarah ke mutu layanan dan keselamatan pasien. Selain itu, kegiatan ini juga melibatkan tenaga puskesmas, dimana mereka dilatih dan diberi penyegaran dalam rangka penguatan sistem rujukan.

Hasil yang diperoleh yaitu pelayanan PONEK di RS sudah mulai tertata dan tim juga sudah menghasilkan manual rujukan yang dilaksanakan mulai dari tingkat puskesmas atau bidan desa sampai dengan RS. Dengan adanya manual rujukan ini, “kegaduhan” di IGD RS akibat kasus ibu hamil yang terlambat dirujuk dapat dikurangi.

Sejauh ini, hasil monitoring dan evaluasi pada sebelas RSUD di NTT menunjukan bahwa pada umumnya program SH-PML telah membawa dampak positif. Ketersediaan tenaga residen senior dari spesialisasi Obsgyn, Anak dan Anestesi tersedia secara reguler di hampir semua RS, terbangunnya manual rujukan kasus ibu hamil dari tingkat bidan desa dan puskesmas ke RS, hingga berbagai pembenahan pengelolaan operasional RS. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa banyak faktor yang ikut mendorong kemajuan tersebut, antara lain dukungan Pemda pada beberapa daerah yang cukup baik, memberi kesempatan bagi RSUD untuk menerapkan metode-metode baru yang lebih efektif.

Dengan adanya berbagai perbaikan dari hasil upaya menata pelayanan PONEK di RS, maka dipandang perlu untuk melakukan scaling up kegiatan ini ke RSUD lain di Provinsi NTT. Menurut Wikipedia, scaling up adalah perpindahan proses dari suatu setting pada skala yang kecil (pilot project) ke implementasi pada skala yang lebih besar atau skala komersial. Tujuan scaling up suatu program biasanya adalah untuk meningkatkan atau memperluas cakupan kegiatan yang telah diyakini efektivitasnya, untuk mendatangkan manfaat yang lebih besar.

Jika upaya intervensi untuk menghadapi kondisi seperti pada skenario kedua dilakukan, maka ada harapan bahwa pemerataan distribusi tenaga dapat terjadi. Pemerataan distribusi tenaga akan mempermudah scaling up program sister hospital.

Pada akhir pertemuan, Dr. Stefanus Brian Sera selaku Kepal Dinas Provinsi NTT menjelaskan pada para direktur RSUD mengenai bagaimana mekanisme pengelolaan dana JKN yang masuk ke RS, yaitu untuk operasional (jasa medis, bahan habis pakai, jasa RS). Di sisi lain, tarif RS pemerintah di NTT saat ini merupakan tariff subsidi. Menurutnya hanya tarif di RS Prof. Yohannes Kupang yang mendekati real cost. RS yang sudah ditetapkan sebagai BLUD akan lebih mudah dalam menggunakan dananya.

Dampak positif dari pelaksanaan JKN antara lain: RS menggunakan INA-CBGs menguntungkan RS dilihat dari aspek tarif Perda sebelumnya. Menurut Dr. Stefanus ini berarti bahwa tarif RS sebenarnya sudah kuno, sehingga perlu kajian unit cost untuk memperbaiki tarif.

Provinsi menyediakan anggaran untuk pelayanan kesehatan Jamkesda dan Jamkesmas sebesar Rp 7,5 M, dengan dasar tarf INA-CBGs. Namun anggaran ini hanya dialokasikan untuk RS rujukan:

– RSUD Atambua (untuk rujukan dari Belu, Kefamenanu dan Melaya),

– RSUD Kupang (untuk rujukan dari Kab. Timor Tengah Selatan, Kab. Kupang, Rote dan Sabu),

– RSUD Sikka (untuk rujukan dari Kab. Sikka dan Flores timur),

– RSUD Ruteng (untuk rujukan dari Ruteng, Manggarai Barat dan Manggarai Timur) dan

– RSUD Waingapu untuk kabupaten lainnya.

TRIBUNJOGJA.COM, BANTUL – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Panembahan Senopati Bantul menggelar serangkaian kegiatan untuk menyambut peringatan ulang tahunnya yang ke-11. Kegiatan telah dimulai pada 5 Februari yang diawali dengan perlombaan bulutangkis untuk seluruh karyawan RS.

Tidak hanya berisi perlombaan, perayaan ini juga diisi dengan aksi donor darah, kunjungan ke panti asuhan Nurus Sulthon Jetis, pemeriksaan tulang, papsmear dan juga pemeriksaan gula darah. Adapun pagi kemarin, Minggu (23/3/2014) kegiatan diisi dengan family gathering karyawan dan karyawati Panembahan Senopati

Dr Rofi Siswanto Sp Rad, ketua panitia perayaan ulang tahun mengatakan, Panembahan Senopati memiliki komitmen dan semangat kebersamaan untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Di momen ulang tahunnya yang ke-11 ini, dr Rofi berharap agar karyawan dapat bekerja dengan baik sesuai prosedur serta pelayanan terhadap pasien semakin meningkat.

“Kami berharap agar setelah perayaan ulang tahun ini karyawan dapat bekerja dengan baik dan pelayanan terhadap pasien juga meningkat. Sesuai dengan komitmen kami untuk untuk meningkatkan mutu pelayanan dan keselamatan pasien,” kata dr Rofi.

Puncak perayaan akan dilaksanakan pada Sabtu mendatang (29/3/2014) tepat di hari jadi RSUD Panembahan Senopati. Acara yang dihadiri oleh Bupati Bantul Sri Surya Widhati tersebut juga akan dilaksanakan launching program baru, RS Ramah Anak.

Dr Rofi menjelaskan, dengan adanya program ini, seluruh karyawan Panembahan Senopati akan memperlakukan anak sebagaimana semestinya. Pihak RS juga telah menyediakan dua ruang yang berada di Ruang Anggrek untuk dijadikan perpustakaan dan juga arena bermain.

Untuk koleksi bukunya lanjut dr Rofi, sebagian dari sumbangan karyawan RS dan sebagian lagi bantuan dari Perpustakaan Umum Daerah (Pusda) Bantul.

“RS Ramah Anak akan diluncurkan oleh Bupati. Harapannya agar anak-anak memperoleh perawatan dengan cara yang menyenangkan bagi mereka. Kalau secara fisik juga sudah kita siapkan perpustakaan dan ruang bermain. Setelah peluncuran bisa digunakan ruangannya,” tambahnya. (*)

Sumber: tribunnews.com

KOMPAS.com – JKN bisa berhasil dilaksanakan asalkan rumah sakit rujukan siap dengan pelayanan kesehatan tepat yang menentukan efektivitas pengobatan. Dengan begitu, rumah sakit tidak mengalami hambatan dalam penyediaan fasilitas kesehatan dan kegiatan operasional berjalan lancar.

Hal inilah yang dilakukan

Jakarta, GATRAnews – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berupaya terus memuaskan layanan bagi nasabahnya, dengan melayaninya hingga ke Rumah Sakit. Sebab itu, BRI terus menggandeng sejumlah Rumah Sakit untuk menerapkan layanan e-hospital. Salah satunya, RS Fatmawati-Jakarta.

“E-Hospital BRI ini merupakan layanan terintegrasi antara rumah sakit dan Bank BRI untuk memudahkan pasien melakukan pembayaran tagihan rumah sakit secara online dimana saja, baik di teller, maupun e-channel Bank BRI, seperti ATM (Anjungan Tunai Mandiri), EDC (Electronic Data Capture), Internet Banking BRI, maupun Mobile Banking BRI,

blokBojonegoro.com – Rumah Sakit (RS) Bojonegoro Tipe B yang berlokasi di Jl Veteran saat ini memasuki tahapan lelang. Rencananya bulan April nanti akan diumumkan pemenang lelang proyek fisik renovasi RSU yang sudah lama mangkrak tersebut.

Kasi Perencanaan Gedung Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Bojonegoro, David Yudha Prasetya, menyatakan setelah proses lelang selesai, diharapkan awal Mei nanti sudah memasuki tahap renovasi

“Saat ini sudah terdapat 22 pendaftar lelang yang sudah mendaftarkan diri. Dan diharapkan tahapan lelang ini nantinya tidak terjadi retender yang membuat tahapan molor dari yang direncanakan,” jelasnya.

Sesuai dengan jadwal yang ditetapkan, proses renovasi berakhir pada akhir tahun 2014. Sedangkan di tahun berikutnya, RSU bisa dioperasikan untuk melayani kesehatan masyarakat. Dan pada proses renovasi ini nantinya akan disesuaikan dengan standar rumah sakit tipe B.

Selain renovasi, juga akan dilakukan penambahan beberapa kelengkapan serta perbaikan beberapa fasilitas yang rusak menyesuaikan dengan kebutuhan. Untuk rehab gedung dan renovasi dialokasikan dengan anggaran Rp39 miliar dari APBD tahun 2014. Sedangkan untuk peralatan medis maupun tenaga medis secara detail kebutuhan berada di bawah RSUD Sosodoro Djatikusomo.

Sementara itu, Direktur RSUD Sosodoro Djatikusumo, Sunhadi mengungkapkan proses rehab dan renovasi dilakukan secara bertahap. Pada intinya setelah proses renovasi selesai, maka akan segera dioperasikan.

Ke depannya kedua rumah sakit milik Pemkab Bojonegoro ini akan difungsikan. Setelah RSU di Jl Veteran beroperasi secara maksimal, selanjutnya rumah sakit yang berada di Jl Dokter Wahidin juga tetap akan dirintis baru. Pemindahan rumah sakit ini tidak bisa dilakukan sembarangan, namun prosesnya lebih rumit dan memerlukan kehati-hatian. [oel/yud]

Sumber: blokbojonegoro.com

RSUD Tipe B Butuh Rp101 M, Dioperasikan Tahun 2015

blokBojonegoro.com – Pengoperasian bangunan Rumah Sakit Tpe B di Jl Veteran, Kota Bojonegoro membutuhkan b

TRIBUNJOGJA.COM, GUNUNGKIDUL – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Wonosari dan sejumlah puskesmas serta desa di Gunungkidul diresahkan oleh ulah dua orang oknum yang mengaku intelijen Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kedua oknum tersebut mengancam akan melaporkan pihak rumah sakit ke KPK jika tidak memberikan sejumlah uang.

Menurut Petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) RSUD Wonosari, Aris Suryanto, dua orang oknum yang mengaku bernama Dedi Irawan dan Rusmanto tersebut datang ke RSUD pada Kamis (20/3/2014) lalu. Keduanya mengaku akan melakukan investigasi terhadap pelaksanaan proyek yang dilaksanakan sejak 2003 hingga 2012.

Saat datang ke RSUD, kedua orang tersebut juga mengatakan kalau pihaknya mempunyai kewenangan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan sebuah kasus ke pengadilan layaknya lembaga penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan.

Solopos.com, SOLO

MAKASSAR, TRIBUN-TIMUR.COM – Program pemerintah Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sampai saat ini masih berutang Rp 66 miliar kepada manajemen Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo Makassar.

Hal ini dikatakan oleh Direktur Utama Rumah Sakit Wahidin Sudirohusodo (RSWS), Prof dr Abdul Kadir Phd SpTHT di Ruang Pertemuan UGD RSWS, Makassar, Jumat (21/3/2014).

Ia melanjutkan utang ini termasuk dalam klaim yang belum dibayarkan pemerintah sebesar Rp 2,9 Triliun sejak tahun lalu.

SURAKARTA – Penggunaan peralatan kedokteran modern yang semakin canggih, diharapkan dapat membantu penanganan penyakit. Namun, harus pula diimbangi dengan peningkatan pelayanan kepada pasien dan masyarakat.

Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Tengah, H Ganjar Pranowo SH MIP saat meresmikan pelayanan radioterapi cobalt 60 di RSUD Dr Moewardi Surakarta, Rabu (19/3). Menurutnya, penambahan peralatan modern, sangat diperlukan. Khususnya, pada rumah sakit yang berada di daerah. Sehingga, dapat memberikan penanganan yang cepat dan tepat bagi pasien.

“Saya orang yang tidak nyaman apabila mendengar bahwa rumah sakit tempat pendapatan. Saya tidak setuju. Saya meminta kepada direktur rumah sakit untuk melakukan efisiensi. Memanfaatkan teknologi informasi juga diperlukan, karena untuk pelayanan, dan itu amat penting,” kata Ganjar.

Dia menambahkan, pelayanan rumah sakit harus nomor satu. Pengelolaannya pun harus dilakukan dengan baik. Terlebih dalam pelayanan jaminan kesehatan BPJS bagi masyarakat kecil.

“Penggunaan JKN dan BPJS memang dibutuhkan sebuah converter, agar masyarakat tidak kebingungan lagi dalam menggunakannya. Orang datang berobat biar gampang. Di Rumah Sakit Moewardi, saya harapkan bisa dibukakan satu pintu untuk mempermudah pelayanan,” jelas dia.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Jawa Tengah yang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Jawa Tengah, Atikoh Ganjar Pranowo, melakukan peninjauan alat cobalt. Selain itu, Ganjar juga meninjau bangsal Mawar, yang kebanyakan merawat pasien kanker. Dia juga berdialog dengan para pasien. Gubernur memberi dorongan dan semangat bagi para pasien, agar selalu bersemangat, dan jangan pernah menyerah dalam menghadapi penyakitnya.

Salah satu pasien yang penderita kanker tenggorokan, Nugroho, mengatakan, dirinya sangat senang bisa bertemu Gubernur. Bocah kelas 5 SD, yang telah melakukan 18 kali terapi di rumah sakit tersebut juga menilai, pelayanan di tempat itu terhitung baik. (humas jateng)

Sumber: jatengprov.go.id