INDRAMAYU- Sebanyak 40.000 jiwa war ga Kabupaten Indramayu mendapatkan Kartu Sehat dari Pemkab Indramayu ke ma rin. Kartu tersebut merupakan ja min an bagi warga untuk berobat di delapan ru mah sakit (RS) yang telah ditunjuk be ker jasama.

Pemberian Kartu Sehat di la ku – kan bersamaan dengan pe lun – curan kartu tersebut yang di pu – satkan di Puskesmas Ke do ka n – bunder. Kepala Dinas Ke se – hatan ( Dinkes) Kabupaten In – dra mayu Dedi Rohendi meng a – ta kan, Kartu Sehat tersebut me – rupakan kebijakan Bupati Indramayu untuk membantu ma s yarakat miskin mem per – oleh jaminan kesehatan.

Tahapan pelaksanaan prog – ram Kartu Sehat mulai di lak – sanakan sejak Oktober 2013 dengan melakukan validasi data masyarakat miskin yang belum memiliki kartu Jam kes – mas, data tersebut bersumber dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). Berdasarkan data awal jum – lah masyarakat miskin yang harus divalidasi sebanyak 36.709 jiwa, namun hasil va – lidasi diperoleh data ma sya ra – kat miskin yang berhak men – dapat Kartu Sehat sebanyak 40.000 jiwa. Pada akhir Desesmber 2013 Kartu Sehat sudah dicetak, tetapi belum bisa dibagikan karena data masih perlu divalidasi ulang.

Dedi Rohendi me nam bah – kan, meskipun kartu tersebut belum dibagikan namun ter – hitung tanggal 1 Januari pi – haknya sudah memberikan pe – layanan bagi masyarakat miskin karena kebutuhan pelayanan kesehatan tetap dibutuhkan masyarakat setiap waktu.

BARRU, BKM — Ratusan tenaga medis yang terdiri dari perawat dan bidan yang selama ini bertugas di RSUD Barru, terancam tidak menerima insentif sebesar Rp 350 ribu per bulan. Pemkab berencana meniadakan insentif itu dan menggantinya dengan tunjangan pakasi yang besarannya lebih kecil, yakni Rp 150 ribu per bulan.

Diperkirakan jumlah tenaga perawat di RSUD Barru mencapai sekitar 300 orang lebih. Jumlah tersebut belum masuk bidan yang juga menerima insentif dengan besaran yang hampir sama.

Rencana pengalihan insentif menjadi tunjangan pakasi diakui Direktur RSUD Barru dr Lukman S Wahid. Kabar tersebut juga sudah sampai ke telinga para perawat dan bidan yang bertugas di RS.

“Kami khawatir ini akan sulit diterima oleh para perawat dan bidan. Apalagi selama ini mereka sudah pernah menikmati pembayaran insentif yang jauh lebih tinggi dari tunjangan pakasi yang selama ini diterima,” jelas dr Lukman.

Saat ditemui di depan ruang kerjanya, dr Lukman hendak melakukan pertemuan dengan pihak Dinas DPKD untuk membicarakan tentang rencana pengalihan insentif menjadi tunjangan pakasi. Hal ini penting untuk dibahas dengan instansi yang menjadi leading sektor tentang anggaran.

Kekhawatiran manajemen RS terkait rencana penghapusan pembayaran insentif ini cukup beralasan. Sebab insentif itu jauh lebih tinggi dibanding pakasi.

”Kami mempertimbangkan masalah yang berpotensi timbul, jika sampai terjadi pengalihan dari nilai insentif ke pakasi yang justru mengalami penurunan dari nilai yang sudah diterima selama ini,” terangnya.

Pengakuan serupa diungkapkan Agustina, salah seorang tenaga perawat di salah satu ruang perawatan RSUD Barru. Agustina menyatakan dirinya tidak mempermasalahkan adanya penggantian istilah dari pembayaran insentif menjadi pakasi. Yang penting nilai pembayaran dari pakasi jauh di atas insentif.

”Tapi kalau pakasi lebih rendah dari insentif, pasti akan menjadi masalah. Namun kami tetap berharap manajemen rumah sakit tetap melobi pemkab agar pembayaran insentif masih seperti sebelumnya. Apalagi kalau insentif itu mengalami peningkatan dari nilai sebelumnya, tentu kita sangat dukung,” tandas Agustina. (udi/rus/b)

Sumber: beritakotamakassar.com

KPU Tak Sediakan TPS Keliling, Pasien Disarankan Mencoblos ke TPS Terdekat

SAMARINDA

MEDAN, SUMUTPOS.CO- Rencana kedatangan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono ke Kota Medan pada 27-29 Maret mendatang, salah satunya akan mengunjungi rumah sakit umum daerah (RSUD) dr Pirngadi Medan.

Hal ini terlihat dari kunjungan Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres), di rumah sakit milik Pemko Medan itu, Selasa siang (25/3).

PEKANBARU,SeRiau

SURYA Online, SURABAYA

Remunerasi merupakan salah-satu unsur yang cukup penting untuk diketahui oleh para manajer Rumah Sakit karena menyangkut biaya kehidupan dan penghidupan seluruh karyawan. Seringkali ketidakseimbangan upah, gaji atau insentif antara kelompok dokter, paramedik perawat / non perawat, tenaga administratif serta tingkatan manajer Rumah Sakit menyebabkan terjadinya konflik yang berkepanjangan dan menyebabkan menurunnya komitmen karyawan terhadap organisasi. Karenanya perlu pemahaman bagaimana sistem insentif dapat dikembangkan dan disesuaikan berdasarkan melalui beberapa pendekatan yang lebih fleksibel.

Dalam rangka membantu manajemen RS memahami dan mampu menyusun Sistem Remunerasi, maka RSUD Embung Fatimah Kota Batam menyelenggarakan

MAROS, BKM–Penetapan rancangan peraturan Daerah (raperda) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Salewangang, Maros mengalami kemandetan. Padahal saat ini proses penggodokan Raperda Rumah sakit sedang berlangsung di DPRD Maros.

Dari informasi yang dihimpun, macetnya penggodokan Raperda RSUD Salewangang, disebabkan adanya keinginan kalangan eksekutif untuk menjadikan RSUD Salewangang menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Ketua Pansus Raperda RSUD Salewangang, Lory Hendrajaya menuturkan, Raperda RSUD sementara penggodokan. Dia mengakui, Raperda itu belum ditetapkan karena banyaknya pertimbangan. Namun dia menolak mengaitkan lambatnya penetapan Raperda menjadi Perda itu dikarenakan isu BLUD.

“Belum ditetapkan, karena memang masih dalam proses pembahasan. Tapi belum ditetapkannya itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan BLUD,” sebutnya.

Bupati Maros HM Hatta Rahman menuturkan, sudah sepantasnya RSUD Salewangang menjadi BLUD. Hal itu supaya RSUD Salewangang dapat mengelola sendiri keuangannya. Selain itu melalui BLUD pihak RSUD dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan berbasis hasil.

“BLU menjadikan alat untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik melalui penerapan manajemen keuangan berbasis hasil dan bukanlah semata-mata sarana untuk mengejar fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan. Sehingga kualitas layanan yang baik, cepat, efisien dan efektif dapat dinikmati masyarakat,

KOMPAS.com

Jakarta – Sejumlah Rumah Sakit (RS), termasuk swasta, mengaku mengalami peningkatkan pendapatan saat menerapkan sistem pembayaran paket Indonesia Base Case Groups (Ina CBGs) dalam sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Namun, keterlambatan pembayaran klaim bisa mengganggu cash flow (arus kas) RS.

Kebijakan pembayaran uang muka 50 persen dari total klaim untuk menjaga likuiditas RS disambut baik pihak pemberi layanan kesehatan. Namun RS juga meminta ada pengaturan jadwal pembayaran uang muka yang jelas untuk menjamin operasional RS tetap berjalan. Pasalnya, bagi swasta, cash flow RS tergantung dari pembayaran klaim tersebut.