Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo mengakui Pemerintah Provinsi DKI memang memaksa rumah sakit swasta di Jakarta untuk ikut serta dalam program kartu Jakarta Sehat. Melalui program itu, masyarakat tak mampu bisa mendapatkan pengobatan gratis di Puskesmas maupun poliklinik dan fasilitas rawat inap kelas II di rumah sakit. “Memang kita paksa kok, supaya mikirnya jangan soal untung saja,” ujarnya ketika ditemui Tempo di kantornya, Kamis, 13 Juni 2013.

Belakangan, rumah sakit swasta mengaku keberatan dengan sistem pembayaran KJS yang menggunakan pola pembayaran Indonesia Case Based Group (Ina CBG) sejak April lalu. Soalnya mereka merasa rugi akibat tagihan rumah sakit kepada pemerintah tak sepenuhnya dibayar. Penggunaan pola pembayaran baru itu merupakan persiapan penerapan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) pada 2014 mendatang.

Meski mendapat kritik tentang pelaksanaan KJS, Pemprov DKI tak mau mundur. Alasannya, pelayanan kesehatan merupakan hal dasar yang harus dipenuhi pemerintah. “Begitu ada KJS, pasien langsung melonjak. Ini bukti sudah bertahun-tahun masyarakat sakit dan hanya diam di rumah,” kata dia.

Jokowi mengakui sistem KJS terutama di bidang tarif masih memiliki banyak kekurangan. Oleh sebab itu, pemerintah kini sedang membicarakan kenaikan tarif Ina CBGs untuk wilayah Jakarta. Nantinya, tagihan yang masuk dalam perhitungan Ina CBGs juga bisa dibayar 100 persen.

Saat ini, Pemprov DKI hanya membayar 75 persen dari jumlah tagihan yang tercatat karena mengikuti peraturan pemerintah pusat. Padahal, dana kesehatan yang dimiliki pemerintah Jakarta mampu menanggung keseluruhan tagihan dalam Ina CBGs. Nantinya pemerintah akan mengeluarkan peraturan gubernur agar ada penyesuaian di pelayanan medis tertentu.

“Kami juga mengerti di Jakarta ini apa-apa lebih mahal,” kata Jokowi. Dia pun meminta rumah sakit bersabar untuk menerapkan tarif baru yang rencananya rampung bulan depan.

Namun, Jokowi mengatakan belum berencana menggandeng klinik kesehatan swasta untuk masuk ke program KJS. Soalnya dia optimistis perbaikan sistem dan lonjakan pasien akan rampung pada tahun ini. “Perhitungan kami lonjakan pasien akan habis dalam setahun. Setelah itu, rumah sakit pemerintah dan puskesmas juga sebenarnya sudah cukup untuk menangani pasien kelas tiga,” kata dia.

Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Universitas Indonesia, Hasbullah Thabrany, mengatakan sistem pembayaran Ina CBGs juga bisa menghilangkan dokter-dokter nakal, yaitu dokter yang mencari untung dari pasien. Soalnya hanya obat generik yang bisa diganti biayanya oleh pemerintah.

Sumber: tempo.co

Jakarta – Program Kartu Jakarta Sehat yang digagas Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo tetap bisa memberikan keuntungan bagi rumah sakit yang melayani pasien KJS. Syaratnya, rumah sakit melakukan efisiensi dalam merawat pasien KJS. “Rumah sakit jangan boros dan jor-joran,” kata Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dokter Hasbullah Thabrany, Senin, 10 Juni 2013.

Dalam sistem klaim KJS, yang mengadopsi Indonesia Cased Base Group (Ina CBG), rumah sakit tidak bisa jor-joran dalam memberikan tindakan dan obat kepada pasien. Sebab, menurut dia, setiap perawatan sudah ada patokannya biayanya yang dibayar per paket diagnosis.

Dalam pola ini, menurut Hasbullah, rumah sakit swasta yang mencari laba dengan jor-joran visit dokter dan obat tidak bisa lagi mengklaim ke PT Askes.”Mereka hanya bisa mengatur bagaimana agar pasien cepat sembuh dengan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam INA-CBG,” ujarnys.

Misalkan, untuk pasien penyakit tipus, dalam INA-CBG pagunya adalah Rp 4 juta. Menurut dia, jika rumah sakit bisa menyembuhkan si pasien seefisien mungkin, sisa dari klaim tersebut bisa masuk laba. “Ina CBG memang tujuannya pasien harus sembuh dengan cara semurah mungkin dan manjur,” ujarnya.

Sumber: tempo.co

Jakarta – Kepala Pusat Kajian Ekonomi dan Kebijakan Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, dokter Hasbullah Thabrany, mengatakan sistem Indonesia Case Based Group, yang diadopsi oleh Kartu Jakarta Sehat, tidak menggunakan data harga terbarui. Patokannya masih menggunakan data yang disurvei pada 2009 lalu. Survei harga itu hanya dipakai untuk menetapkan biaya berobat di rumah sakit sakit milik pemerintah.

“Komponen yang disertakan juga belum termasuk sejumlah variabel di rumah sakit swasta,” kata Hasbullah di kantor Tempo, Senin, 10 Juni 2013. Hal itulah yang menyebabkan beberapa rumah sakit swasta sempat mengeluhkan soal klaim Kartu Jakarta Sehat yang tidak dibayar seratus persen dari yang diajukan.

Program KJS yang digadang-gadang oleh Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo memang mengadopsi sistem jaminan sosial nasional yang akan berlaku pada 2014 mendatang. Dalam sistem ini klaim rumah sakit dibayar per paket diagnosis atau dikenal dengan INA-CBG.

Dengan belum disertakannya, sejumlah variable dari rumah sakit swasta serta data yang usang, tidak heran pembayaran KJS diprotes rumah sakit swasta. Karena itu, Hasbullah mendesak Gubernur DKI Joko Widodo melibatkan swasta dan memperbarui data INA-CBG.

Menurut dia, biaya yang tercatat dalam INA CBG sekarang hanya cocok diterapkan di rumah sakit pemerintah. “Kalau di rumah sakit swasta, belum pas,” ujar Hasbullah. Sebab, kata dia, variabel yang menjadi acuannya hanya biaya pengobatan dan biaya operasional. Sedangkan rumah sakit swasta membutuhkan variabel gaji pegawai dan investasi.

Dalam masalah biaya berobat, kata dia, rumah sakit swasta kerap pula tak efisien dalam mengobati pasien sehingga biayanya menjadi mahal. “Pemerintah dan rumah sakit swasta, sama-sama ada kesalahan-lah,”ujar Hasbullah.

Sumber: tempo.co

BEBERAPA waktu lalu, Gleneagles Hospital Singapura sekali lagi masuk dalam jajaran 10 Rumah Sakit Terbaik di Dunia bagi Wisatawan Medis, menurut peringkat tahunan yang dikeluarkan oleh Medical Travel Quality Alliance (MTQUA), penyelenggara sertifikasi berkelas internasional bagi penyedia jasa pelayanan kesehatan.

Setelah meninjau rumah sakit terkemuka di seluruh dunia, Gleneagles, dari Parkway Hospital Singapore Pte Ltd., sekali lagi dipercaya sebagai rumah sakit yang memenuhi kebutuhan khusus para wisatawan medis dan menyediakan mereka dengan perawatan yang memuaskan, melebihi standar protokol klinis.

“Gleneagles Hospital merupakan salah satu pusat medis terbaik,” kata Julie Munro, president of MTQUA. “Penghargaan ini mengakui bahwa Gleneagles juga memberikan perhatian khusus terhadap aspek non-klinis, kunci dari perawatan pasien sehingga mempengaruhi hasil penyembuhan terbaik dan perjalanan wisata medis yang sukses bagi para wisatawan medis,” ujarnya.

MTQUA percaya bahwa wisatawan medis bukan merupakan pasien biasa. Rumah sakit dan dokter harus memberikan penanganan yang unik bagi mereka seperti perbedaan bahasa, budaya, praktik sosial, etika, dan koordinasi pasca perawatan.

“Hampir mustahil bagi wisatawan medis untuk menemukan rumah sakit yang baik menurut diri mereka sendiri,” kata Munro. “Kami berharap konsumen dan dokter akan belajar dari daftar rumah sakit terbaik ini atas keberhasilan mereka dalam menangani para wisatawan medis. Hal utama yang dibutuhkan untuk para pasien ketika akan melakukan pariwisata medis adalah mencari bantuan dari penyedia jasa perjalanan medis bersertifikat dan lebih mengurangi menghabiskan waktu berkutik dengan pembookingan hotel maupun jasa antar-jemput bandara,” katanya.

Untuk pertama kalinya, tujuh dari 10 rumah sakit terbaik dunia dalam pariwisata medis, terdapat di Asia – dua di India dan lima di ASEAN, bahkan Asia terus menarik puluhan ribu wisatawan medis dari berbagai daerah dan belahan dunia lainnya.

Selain Gleneagles Hospital Singapore, 9 Rumah Sakit Terbaik di Dunia bagi Wisatawan Medis tahun 2013 antara lain: Prince Court Medical Center, Asklepios Klinik Barmbek, Clemenceau Medical Center, Fortis Hospital Bangalore, Wooridul Spine Hospital, Bumrungrad International, Anadolu Medical Center, Bangkok Hospital Medical Center, dan Asia Heart Institute.

Singapura adalah pusat medis di Asia, dan terkenal sebagai pusat medis internasional yang berhasil menarik ribuan wisatawan medis setiap tahunnya. Berbagai pusat pelayanan medis profesional yang berkelas internasional, juga perusahaan kesehatan multinasional tertarik untuk mendirikan kantor pusat di sana. Mereka berbagi keahlian dan melakukan penelitian untuk perkembangan dunia medis, dan mengadakan berbagai pelatihan juga kegiatan medis di Singapura. Pemerintah Singapura sangat agresif mengejar inisiatif untuk mempertahankan dominasinya di Asia untuk perawatan kesehatan khusus dan penelitian klinis.

Medical Travel Quality Alliance (MTQUA) adalah sebuah organisasi independen internasional yang didirikan pada tahun 2009, dengan tujuan untuk mempromosikan keselamatan dan kualitas dalam pengobatan dan perawatan bagi wisatawan medis.

Hal ini mendorong pengembangan secara profesional pada industri pariwisata medis di dunia dengan menawarkan sertifikasi pariwisata medis internasional, mereka juga menerbitkan serangkaian Praktik Terbaik dalam dunia pariwisata medis dan mengoperasikan Registry Patients, semacam rekam medis untuk pasien yang akan bepergian internasional.

Gleneagles Hospital Singapore merupakan sebuah rumah sakit berstandar internasional yang memiliki 272 tempat tidur perawatan akut yang menyediakan berbagai pelayanan medis dan pembedahan untuk perawatan total pasien. Kunci kekuatan Gleneagles terletak pada fokus pelayanan pasien yang user-friendly, perawatan berkualitas, keahlian spesialisnya dan teknologi medis yang terbukti canggih. Rumah sakit ini terakreditasi oleh Joint Commission International, dengan spesialisasi utama pada kardiologi, gastroenterologi, transplantasi hati, kebidanan dan ginekologi, juga onkologi dan ortopedi.

Sumber: atjehpost.com

DUMAI– Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Dumai, saat ini tengah melakukan pembangunan penambahan ruang kelas I hingga III bagi pasien. Pembangunan dengan cara bertahap itu sendiri menggunakan dana APBD 2013 hingga 2015 sebanyak Rp24 miliar.

Dirut RSUD Dumai, Syaiful mengatakan, pembangunan ruang kelas bagi pasien yang menginap di rumah sakit ini merupakan program pemerintah daerah dalam meningkatkan pelayanan bagi masyarakat.

“Saat ini sudah di lakukan pelelangan dengan sistem Multiyears dan tahap penyelesaian administrasi pembangunan,” katanya, Senin (17/6/13) diruang kerjanya kepada sejumlah awak media.

Dikatakan dia, sesuai dengan kesepakatan pemerintah dan DPRD dalam meningkatkan pelayanan di RSUD kota Dumai, maka pemerintah kota Dumai melalui dana APBD tahun 2013 hingga 2015 akan membangunkan ruang inap kelas I, II, III.

Ini dilakukan supaya pasien tidak terlalu berdesakan dan memadati ruang inap yang saat ini sangat memperhatikan. Selama ini jumlah pasien dalam satu ruangan lebih dari standar yang layak.

“Jumlah ruangan yang ada tidak cukup untuk menampung jumlah pasien yang datang berobat, maka terpaksa mereka di rujuk ke rumah sakit lain. Jika dipaksakan maka dalam satu ruangan layaknya 4 orang menjadi 6 orang,” ucapnya.

Pembangunan ruangan kelas I, II, III ini nantinya akan di bangun di areal bekas UGD yang lama. Dalam pembangunan nantinya, pihak rumah sakit telah mengajukan sebanyak lebih kurang 256 tempat tidur.

Dengan demikian nantinya akan di upayakan membuat pasien kelas I, II, III menjadi nyaman dalam beristirahat. “Setelah bangunan ini selesai maka tingkat pelayanan dan kenyamanan yang ada di rumah sakit akan lebih baik dari sebelumnya,” tutupnya.

Sumber: riauterkini.com

KUPANG – Lippo Group akan mendirikan empat buah rumah sakit (RS) berstandar internasional di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dua RS akan dibangun di daratan Flores yakni di Kabupaten Sikka dan Kabupaten Ende, sementara dua RS lainnya di daratan Pulau Timor yakni di Kota Kupang dan Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

“Rencana itu kalau tidak ada halangan, bulan Desember 2013 ini keempat rumah sakit yang standarnya dengan Rumah sakit Siloam di Jakarta akan kami bangun. Bahkan untuk Maumere akan dipercepat pembangunannya, karena lahannya sudah disiapkan tinggal pembangnannya saja,” kata CEO Lippo Group, James T. Riady, kepada wartawan usai bertemu Gubernur NTT, Frans Lebun Raya, di Kupang, Sabtu (15/6) siang.

James Riady, mengatakan, pihak Lipo Group sangat serius membantu pemerintah daerah NTT dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kendatipun dari waktu ke waktu pemerintah terus membenahi standar pelayanan kesehatan yang selama ini masih belum memuaskan kepada masyarakat banyak.

James Riady menjelaskan, Kota Kupang sebagai ibu kota provinsi harus punya sebuah rumah sakit dengan standar pelayanan lebih baik dan tidak hanya mengandalkan rumah sakit pemerintah yang sudah ada seperti saat ini.

Sedangkan di Soe, Kabupaten TTS, untuk mengcover pelayanan empat kabupaten yakni Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS), Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU), Kabupaten Belu, dan Kabupaten Malaka.

Sementara untuk Maumere, kata James Riadi, akan mengcover pelayanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Sikka, Kabupaten Flores Timur, dan Kabupaten Lembata.

Sedangkan di Ende untuk melayani masyarakat di Kabupaten Ende, Kabupaten Nagekeo, Kabupaten Ngada, Kabupaten Manggarai Timur, Kabupaten Manggarai, dan Kabupaten Manggarai Barat.

Dari sisi geografis, penunjukkan Kabupaten Ende untuk mewakili wilayah Flores bagian barat tidak tepat. Terlalu jauh bagi warga Manggarai untuk berobat ke Ende. Idealnya, satu dibangun di Kabupaten Manggarai Timur, jika ingin melayani masyarakat di Bajawa, Nagekeo, Manggarai, dan Manggarai Barat.

“Saya sudah berkunjung ke empat daerah itu pada tahun 2012 lalu. Saya sudah melihat peluang apa yang bisa diberikan Lippo Group dalam membantu pemerintah dan masyarakat di daerah itu. Saat ini pelayanan kesehatan menjadi harapan masyarakat NTT,” kata James Riady.

James Riady, menjamin, meskipun rumah sakit yang didirikan nanti dengan standar pelayanan internasional, namun tidak akan memberatkan beban masyarakat, lantaran manajemen memahami kondisi kehidupan masyarakat NTT saat ini.

“Misi kita adalah memberikan perlayanan kepada masyarakat, bukan hanya profit yang dikejar. Karena itu, biaya tentu akan diatur sedemikian rupa sehingga tidak membebani masyarakat NTT yang menderita sakit,” kata James Riady.

James Riady, menambahkan, dengan dibangunnya empat rumah sakit tersebut, maka dengan sendirinya akan membuka lapangan kerja untuk putra putri NTT untuk ikut membantu melayani masyarakat NTT. Dengan sendiri akan mengurangi angkah pengangguran di daerah ini, tambah James Riadi.

Sumber: suarapembaruan.com

Seminar Advokasi Badan Layanan Umum Daerah

Hotel Aston Kuta, Bali, tanggal 14 Juni 2013

Pengantar

Saat ini berbagai lembaga pelayanan publik mendapat tekanan untuk lebih meningkatkan kinerja dan mutu pelayanannya, namun tetap dalam koridor efisiensi anggaran pemerintah. Tekanan ini berasal dari berbagai sumber, internal maupun eksternal RSUD. Tekanan eksternal berupa regulasi dan tuntutan masyarakat agar RSUD meningkatkan mutu pelayanannya. Tekanan internal berupa keinginan SDM untuk dapat bekerja dengan lebih baik dalan suasana kerja yang profesional dan pendapatan yang lebih baik. Tuntutan ini dapat dipenuhi dengan memotong alur birokrasi yang bersifat non value added activities pada sistem manajemen rumah sakit, sehingga mencegah terjadinya delay pelayanan atau pemborosan sumber daya yang tidak perlu.

Dari sisi eksternal dan internal rumah sakit, dukungan dan komitmen stakeholder menjadi faktor utama dalam pelaksanaan BLUD. Manajemen RSUD perlu secara intensif melakukan sosialisasi kepada stakeholders eksternal dan internal, serta membentuk kelompok kerja yang akan bertanggung jawab terhadap penyusunan masing-masing dokumen persyaratan administratif BLUD, yaitu Rencana Strategis Bisnis, Standar Pelayanan Minimal, Pola Tata Kelola, dan Laporan Keuangan Pokok. Untuk stakeholders ekternal diharapkan adanya komunikasi dua arah dengan manajemen RS untuk mewujudkan BLUD sesuai dengan aturan perundang-undangan.

Pengelolaan keuangan pada lembaga pelayanan publik khususnya rumah sakit, merupakan salah satu aktivitas penunjang (bukan aktivitas utama) karena tidak berhubungan langsung dengan proses terapi maupun rehabilitasi pasien. Meskipun bukan aktivitas utama namun seringkali menghabiskan sumber daya (tenaga, waktu, dan sumber daya lain) yang tidak sedikit untuk melaksanakannya. Permendagri 61/2007 tentang PPK BLUD dibuat untuk memberikan kesempatan kepada lembaga pelayanan publik – termasuk rumah sakit – untuk mengurangi prosedur birokrasi yang terkait dengan keuangan, dalam koridor transparansi dan auditable. Hakekat dari Permendagri ini adalah reformasi dibidang pengelolaan keuangan negara yang mendorong institusi pelayanan publik meningkatkan kinerjanya.

Permendagri ini mengatur tentang Badan Layanan Umum Daerah, yaitu institusi di lingkungan pemerintah daerah yang diberikan fleksibilitas dalam mengelola keuangannya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Sebagaimana dijelaskan di atas, pada rumah sakit pengelolaan keuangan adalah salah satu aktivitas pendukung yang prosedur-prosedurnya dapat diefisienkan sehingga institusi pelayanan publik dapat fokus pada aktivitas utamanya. Permendagri 61/2007 ini memberikan peluang bagi lembaga pelayanan publik untuk lebih fleksibel dalam pengelolaan keuangan, sehingga aturan-aturan yang bersifat terlalu birokratis dan berpotensi memperpanjang alur pelayanan dapat dikurangi. Dengan fleksibilitas ini diharapkan lembaga pelayanan publik dapat meningkatkan daya saingnya terhadap lembaga swasta sejenis. Bagi rumah sakit daerah, fleksibilitas yang diberikan pada BLUD sangat signifikan untuk memperbaiki proses pelayanan kepada masyarakat.

Implikasi dari peraturan perundangan terkait dengan fleksibilitas pengelolaan keuangan ini sangat terasa bagi institusi pelayanan kesehatan. Dengan fleksibilitas tersebut RS tidak lagi harus menunggu proses pembahasan anggaran di DPR/DPRD yang dapat memakan waktu berbulan-bulan, hanya untuk sekedar membeli persediaan obat atau mengganti alat yang rusak. Secara hukum, UU no 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit menetapkan bahwa rumah sakit pemerintah harus dikelola secara BLUD. Ini mengindikasikan bahwa para wakil rakyat di pusat pun telah memahami dengan baik bahwa BLUD akan mampu meningkatkan kualitas pelayanan yang dihasilkan lembaga publik untuk masyarakat.

Tujuan

Seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai BLUD Rumah sakit umum daerah kepada stakeholders internal.

Narasumber :

1. SubDit BLUD, Direktorat Jendral Keuangan Daerah
2. Kepala Dinkes Provinsi NTT
3. PKMK FK UGM

Peserta:

• 7 peserta dari masing-masing Kabupaten yang terdiri dari:
  1. Kepala Daerah/Sekretaris daerah
  2. Ketua DPRD/ Ketua Komisi Kesehatan
  3. Bappeda
  4. Dinas Pendapatan dan Pegeloaan Keuangan dan Aset Daerah
  5. Inspektorat Daerah
  6. Bagian Hukum Pemerintah Dearah
  7. Direktur RSUD
• AIPMNH
• PKMK UGM

Jadwal Seminar

Unduh Materi Seminar Silahkan ,  untuk reportasenya

JAKARTA — Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) akan mempertimbangkan usulan pengembangan Rumah Sakit Bhayangkara menjadi Unit Pelayanan Teknis (UPT). Menurut Asisten Deputi Kelembagaan Kesejahteraan Rakyat KemenPAN-RB, Jaka Sutisna pengembangan Rumah Sakit Bhayangkara menjadi UPT merupakan kebijakan Polri dalam meningkatkan pelayanan yang bermutu, merata, profesional, dan proporsional.

Jaka menjelaskan dengan berubahnya stasus menjadi UPT maka tidak hanya personal Polri dan keluarganya yang bisa menikmati layanan kesehatan dari Rumah Sakit Bhayangkara, tapi juga masyarakat secara keseluruhan.

“Perlunya penetapan status rumah sakit menjadi UPT agar dalam pengembangannya dapat menjadi organisasi badan layanan umum pemerintah yang mampu menerapkan tata kelola keuangan secara mandiri,” terang Jaka dalam keterang persnya, Sabtu (15/6).

Data KemenPAN-RB menyebutkan, Rumkit Bhayangkara Polri yang ada saat ini sejumlah 45 Rumkit. Yang telah menjadi UPT sebanyak 35 Rumkit. Sedangkan yang diusulkan menjadi UPT ada tujuh Rumkit.

“Yang belum diusulkan ada tiga Rumkit karena belum mendapat akreditasi dari Kementerian Kesehatan,” ucapnya.

Dijelaskan Jaka, Rumkit Bhayangkara yang diusulkan menjadi UPT ada yang sudah beroperasi sejak 2001, dengan menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN dan non APBN. “Pada dasarnya kami tidak keberatan dalam pembentukan Rumkit Bhayangkara menjadi UPT, karena Rumkit sudah beroperasi, anggaran dan SDM pun sudah ada,” ucapnya.

Sementara itu Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan Polri Arthur Tampi mengatakan, pengajuan usulan tersebut semata-mata sebagai penunjang keberhasilan pencapaian visi dan misi Polri. “Kalau sudah jadi UPT, SOP pelaksanaan tugas teknis operasional tersebut jadi jelas,” katanya.

Sumber: jpnn.com