Teknologi telematika sebagai Strategi Pengembangan
Sumber Daya Manusia RS dan memperkuat pelayanan
kesehatan di daerah sulit dan terpencil

Ruang Theater, Gedung Perpustakaan Fakultas Kedokteran UGM

Yogyakarta, 17 Juli 2013

Pengantar

Dengan berbagai keterbatasan dan kekurangannya, daerah sulit (terpencil, tertinggal dan perbatasan) menjadi kurang diminati oleh berbagai kalangan profesional sebagai tempat tinggal dan bekerja, tidak terkecuali profesional bidang kesehatan. Salah satu faktor kurang diminati termasuk kesulitan mendapatkan pendidikan dan pelatihan tambahan dan dukungan ilmu pengetahuan.

 Untuk itu, Indonesia membutuhkan inovasi dalam mendekatkan tenaga kesehatan di rumah sakit atau puskesmas daerah sulit ke pengembangan ilmu tepat guna. Teknologi tele-informatika sangat tepat untuk dioptimalkan dalam rangka mencapai tujuan ini, sebab penggunaan teknologi ini sudah sangat meluas di kalangan masyarakat. Untuk level RS dan Dinas Kesehatan, Pusdatin Kemenkes telah memasang teknologi komunikasi satelit di berbagai daerah terpencil. Jaringan ini di Papua dipergunakan untuk pelatihan oleh PKMK bekerja sama dengan KINERJA.

Dengan teknologi mutakhir telematika ini dapat dilakukan usaha untuk mendekatkan tenaga kesehatan di rumahsakit di kabupaten dengan sumber ilmu pengetahuan dan ketrampilan medik. Sistem ini dapat dipergunakan antara lain untuk: Tele-training dan e-library; Tele-medicine; dan Tele-conference

Tele-training sering dipergunakan oleh pelatih di daerah yang lebih maju untuk memberikan training di tempat yang sulit. Dengan tele-training pelatihan dapat dilakukan secara lebih rendah biaya, tidak tergantung pada jarak, dan lebih fleksibel waktunya. Untuk memudahkan kepustakaan juga ada e-library.

Di negara maju, misal di Swedia, teknologi telemedicine sudah dikenal luas dan dimanfaatkan secara luas. Di Indonesia, teknologi ini dalam bentuk sederhana sudah mulai dipergunakan dalam chain hospital, program sister hospital, dan berbagai kegiatan kerjasama antara daerah maju dan belum berkembang.

Tujuan

Seminar ini akan membahas mengenai Potensi dan Pengelolaan sistem IT untuk mengembangkan RS di daerah sulit dan melebarkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan.

Secara khusus seminar ini akan membahas:

1. Membahas pengalaman PKMK menggunakan teknologi telekomunikasi di Papua dan NTT ;
2. Memahami teknologi VSAT dan sistem jaringan Pusdatin dan Telkom untuk pengembangan.
3. Membahas sistem tele-training dan telemedicine yang membutuhkan struktur, dana, tenaga ahli, dan kegiatan yang terkoordinasi;
4. Mengembangkan telehealth dan telemedicine lebih lanjut untuk RS di daerah sulit

Peserta

Partisipan yang diharapkan:

1. Manajer RS dan Kepala Dinas Kesehatan
2. Pimpinan Pusdatin dan Kemenkes
3. Perencana dan pembuat kebijakan di pusat maupun daerah
4. Dosen-dosen yang tertarik pengembangan teknologi jarak-jauh
5. Perwakilan NGO asing yang memiliki program peningkatan kapasitas RS di Indonesia
6. Konsultan manajemen rumah sakit
7. Peneliti di perguruan tinggi
8. Mahasiswa S2 Manajemen/Administrasi RS
9. Pemerhati masalah kesehatan

Agenda

Waktu	Materi	Fasilitator
08.00-08.30	Registrasi Ulang
08.30-09.00	Pembukaan: “Era Tele-health dimulai”	Prof. Laksono Trisnantoro Wakil Dekan III FK UGM Pusdatin/Sekjen Kemenkes
09.00 – 10.30	Panel 1: Pengalaman dan Kebutuhan Pengalaman FK UGM di NTT:Penyusunan Manual Rujukan dengan menggunakan teleconference.

Pengalaman FK UGM melakukan kegiatan tele-training di 4 Kabupaten/Kota di Papua menggunakan VSAT Pusdatin dan Speedy.

Pengalaman RS Harapan Kita dengan RSD Kefa di NTT

 

Pembahas:

Kebutuhan RS di daerah sulit untuk menggunakan telehealth dan telemedicine (dari aspek klinis dan non klinis)

Kebutuhan Puskesmas dan Dinas Kesehatan
–
Diskusi–

Dr. Siti Zaenab MKes

Dr. Ig. Praptorahardjo dan dan Eunice Pricilla S (melalui teleconference)

Direktur RS Harapan Kita dan Dr. Sutikno SpOG

Moderator:

Laksono Trisnantoro

Direktur RSUD Bajawa

Kadinkes Kabupaten Jayapura (melalui teleconference)10.30 –10.45Coffee Break10.45 – 12.15

Panel 2: Hardware dan Software sebagai pendorong

Aspek Teknologi:

• Jaringan Pusdatin Kementerian Kesehatan
• Pelayanan PT Telkom melalui Speedy dan VSAT
• Kesiapan daerah untuk VSAT
• Perlengkapan di RS dan pusat pembelajaran yang akan menggunakan tele-health dan telemedicine

Diskusi––

Kepala Pusdatin

Wakil dari PT Telkom

Nasrulhadi (melalui teleconference dari Papua)

Aryanto Nugroho

Moderator:12.15– 13.00Makan Siang13.00 – 15.00Diskusi Ide dan Kemungkinan Teknis Pelaksanaan:
Arah pengembangan ke depan dan pengembangan web sebagai platform pengembangan.
Program: Pengembangan Puskesmas dan RS untuk tele-training dan telemedicine.

• Kegiatan Pengembangan Manajemen
• Kegiatan Pengembangan penanganan penyakit (klinis)
• Kegiatan telemedicine

Pengembangan Sistem untuk tele-training dan tele-medicine.

• Proses kegiatan
• Fasilitas dan Teknologi yang dibutuhkan
• Anggaran dan sumber pembiayaan
• Production House
• Insentif untuk terlibat dalam kegiatan ini
• Tenaga yang diperlukan

15.00– 15.15Penutup

Biaya Pendaftaran : Rp 250.000,-

Dapat ditransfer melalui rekening virtual (virtual account) :

“UGM FKU S2 IKM PENERIMAAN PELATIHAN/SEMINAR/WORKSHOP”,

nomer rekening; 9888807104110003, bank BNI Cabang UGM Yogyakarta.

Informasi Pendaftaran:

Hernie Setyowatie (Menik) dan Aris Setyowati (Aris)

Magister Manajemen Rumahsakit FK UGM

Gedung IKM Lantai II, Jl. Farmaco Sekip Utara Yogyakarta

Phone : +62 274 581679/551408

HP : +62 818 26 9560 / +62 81 2273 2363

Email : [email protected] atau [email protected]

Anggi

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK)

Gedung IKM Baru Lantai II, Jl. Farmaco Sekip Utara Yogyakarta

Phone : +62 274 549425/549424

Bustanul Arifin (www.manajemenrumahsakit.net)

HP : +6285824050945

Email : [email protected]

Silahkan untuk mengunduh leaflet seminar.

LONDON (Reuters) – On any given day, some 80,000 patients in Europe are fighting an infection they picked up in hospital, often while in intensive care, the EU’s disease monitoring agency said in a survey published on Thursday.

Although some of these infections can be treated easily, others – like the superbug MRSA and other drug-resistant bugs – can be fatal or affect patients’ health very seriously, taking several months of costly hospital care and medication to beat.

A survey by the European Centre for Diseases Prevention and Control (ECDC) found that on any given day, one in 18 patients in European hospitals has at least one hospital-acquired infection – amounting to around 3.2 million patients per year.

“Healthcare-associated infections pose a major public health problem and a threat to European patients,” said Marc Sprenger, director of the Stockholm-based ECDC.

He said many of these infections could be prevented by well thought-out, sustained and multi-pronged prevention and control programmes and he urged hospitals to step up the fight.

“Such programmes, as well as prudent use of antibiotics, will help all actors involved to protect the patients of European hospitals,” he said in a statement.

The ECDC warned last year that doctors are increasingly having to turn to last-ditch antibiotics due to growing drug-resistant superbug infections in Europe – many of them acquired in hospitals.

The latest survey, which covered 1,000 hospitals in 30 European countries, found the highest rates of hospital-acquired infections were among patients admitted to intensive care units, where 19.5 percent of patients had at least one bug they had picked up from the hospital.

“SUPERBUGS”

The most common types of infection are respiratory tract infections such as pneumonia and infections of the bloodstream. These are often caused by Klebsiella pneumoniae and E. coli bacteria, both of which have shown an ability to develop resistance to some of the most powerful antibiotics.

Among a total 15,000 reported healthcare-associated infections, surgical site infections and urinary tract infections are also common. Many of the infections are also found to be drug-resistant “superbugs”, the survey showed.

Among all infections with Staphylococcus aureus bacteria in which full testing was carried out, more than 40 percent were reported as resistant to methicillin – in other words they were MRSA infections, the ECDC said.

Worldwide, MRSA infects an estimated 53 million people annually and costs more than $20 billion a year to treat. It kills around 20,000 people a year in the United States and a similar number in Europe.

EU health and consumer affairs commissioner Paola Testori Coggi said the findings of the European survey were “worrying” and urged health authorities to do more to protect patients in hospital and to step up the fight against antibiotic resistance.

Drug resistance is driven by the misuse and overuse of antibiotics, which encourages bacteria to develop new ways of overcoming them.

Experts say hospitals are often guilty of overusing antibiotics, giving them as “blanket” treatments before full testing has established which drugs are really needed.

Source: yahoo.com

A second doctor in eastern P.E.I. is speaking out against changes to services at the Souris Hospital.

The province is converting the hospital from an acute care facility to an extended-care facility, with three acute-care beds. It’s part of a revamping of the province’s health system that will see most acute care centralized at P.E.I.’s two main hospitals in Charlottetown and Summerside.

Dr. Tom Bronaugh told CBC News Wednesday it doesn’t make sense to transfer most patients from Souris to Charlottetown, an hour’s drive away.

“Most patients prefer to stay here, if we had the capability to take care of them,” said Bronaugh.

“It’s more convenient for them, they feel more comfortable with their family doctor taking care of them, they feel comfortable with their family and friends being able to visit them easily.”

Hospital services staying, says Health PEI

Bronaugh said he doesn’t understand why the province is changing a system that’s working well for the area. He is also concerned Souris will lose most of its diagnostic imaging and lab services.

In a news release early this week, Health PEI said Lab and X-ray service will continue to be available at Souris Hospital.

“Services such as lab, diagnostic imaging, ambulatory care and dialysis will continue to be available at Souris Hospital after the facility transitions and begins offering more extended care,” said Health PEI CEO Richard Wedge.

“There’s been some confusion in the public regarding which services will remain at the facility so I wanted to take this opportunity to clarify those important points.”

Wedge noted the 14 extended-care beds at the revamped hospital will offer restorative, respite, convalescent and palliative care.

He said the extended-care beds will free up more acute care beds in the province.

Source: cbc.ca

Jakarta : 10 hari setelah Rumah Sakit Cipto Mangunkusomo (RSCM) menerima akreditasi Joint Comission International (JCI), ternyata salah satu rumah sakit di Bali menerima penghargaan yang sama, yaitu Rumah Sakit Shanglah.

Demikianlah yang disampaikan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, Nafsia Mboi, ketika ia memberikan kata sambutannya dalam acara `Apresiasi Akreditasi JCI RSCM dan Persemian RSCM Kirana`, di RSCM Kirana, Kamis (4/7/2013).

“Dengan demikian, hingga saat ini sudah ada 8 rumah sakit di Indonesia yang berstandar international,” kata Nafsia.

Ada pun rinciannya yaitu 2 rumah sakit pemerintah 6 swasta di 3 kota Jakarta, Bandung dan Bali.

Yang pasti, dengan diakreditasikannya rumah sakit pemerintah, seluruh masyarakat tidak mampu mendapat pelayanan kesehatan berkualitas tinggi

Selain itu, diharapkan seluruh staf meningkatkan mutu pelayanan di masyarakat untuk melayani rakyat dengan hati tulus dan penuh senyum.

“Jangan kembali ke budaya yang lama. Tapi memberikan contoh dan diikuti rumah-rumah sakit yang lain untuk mencontohnya,” kata Nafsiah.

Sumber: liputan6.com

JAKARTA — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta seluruh rumah sakit agar memberi perhatian besar kepada pelayanan kesehatan yang berkualitas, terutama untuk masyarakat miskin. Rumah sakit diminta menghargai hak-hak pasien.

Secara khusus, Presiden meminta rumah sakit memberikan pelayanan yang cepat kepada pasien kritis tanpa harus melalui prosedur administrasi yang berbelit. Dengan demikian, nyawa pasien dapat diselamatkan.

“Kita tidak ingin mendengar lagi ada kasus pasien yang meninggal dunia akibat ditolak kehadirannya di rumah sakit tertentu dengan berbagai alasan yang lebih prosedural,” kata Presiden saat peresmian unit pelayanan terpadu kesehatan mata RSCM Kirana di Jakarta, Kamis (4/7/2013).

Presiden mengatakan, pemerintah sudah memberikan perhatian besar bagi kualitas pelayanan kesehatan. Pemerintah telah menjalankan reformasi di bidang kesehatan untuk mengubah paradigma masyarakat dari berobat gratis menjadi sehat secara gratis.

Akses kesehatan bagi rakyat miskin melalui Jamkesmas dan program keluarga harapan, kata Presiden, juga telah menyentuh lapisan masyarakat paling bawah. Sejak Indonesia merdeka, lanjutnya, Jamkesmas paling banyak memberikan jaminan kesehatan.

Presiden juga mengajak semua pihak untuk menggalakkan kampanye nasional menjaga kesehatan lahir dan batin.

“Dengan kesehatan lahir, kita dapat jalankan kehidupan dengan semangat, enerjik, produktif. Dengan sehat secara batin, kita dapat jalani kehidupan dengan aman, tenteram, damai,” ujar Presiden.

Sumber: kompas.com

Patients at the hospital in Greater Manchester have to wait up to four days to see a consultant, or are left in corridors for hours as A&E is full, two reviews commissioned by the hospital found.

Junior doctors are also understood to have privately raised concerns about staffing levels.

Long delays before being assessed are putting patients at risk, with some admitted on a Friday not being checked by a consultant until Tuesday, according to the reports by NHS review teams seen by the Guardian.

Tameside maintain on their website that the Care Quality Commission, the care regulator, gave them “clean bill of health” after an unannounced visit in February.

But the reviews of the hospital, which cares for 250,000 people in east Manchester and Derbyshire, were carried out at roughly the same time and uncovered a string of problems.

Patient admission into A&E is being delayed because the beds are frequently full, it was claimed in the report which is said to have made repeated references to shortages of doctors and nurses and a lack of consultants.

The hospital says it has drawn up an action plan to address the issues raised by the NHS experts.

However, Jeremy Hunt, the Health Secretary, has criticised the hospital and the CCG over the reports.

“Substandard care in hospitals is completely unacceptable,” Mr Hunt said. “Patients should not face excessive waits for treatment and junior doctors must have the support they need from consultants to provide patients with that treatment”.

The Interim Management and Support (IMAS) team, which visited Tameside at its request in March, concluded that “delays in assessment, treatment and admission” from A&E are adversely affecting “patient outcomes” as well as their experience of the care.

They also noted a nurse was accepting the handover of patients from ambulance crews in corridor.

“Up to eight patients at a time had recently been managed in the corridor with delays of up to two hours. Nurses … noted that one patient had waited up to seven hours in the corridor,” the review found.

A separate report, by the North West Utilisation Management Unit (UM), also identified a number of problems.

Patients were not receiving painkillers promptly and some referred to the medical assessment and admission unit by their GPs for serious but not life-threatening issues were waiting several hours and sometimes overnight on chairs before being seen, the staff informed the review team.

Local GPs now want the long-serving chief executive of Tameside General Hospital, Christine Green, and the medical director, Tariq Mahmood, to stand down.

Tameside is one of 14 hospitals at which Sir Bruce Keogh was asked to investigate high death rates in the wake of the Francis report. His report is due in the next few weeks.

A spokesman for Tameside Hospital said: “The Trust takes the views and concerns of its staff very seriously, including those who work day-in, day out under enormous pressure on the frontline.

“That’s why we specifically commissioned the reviews concerned, precisely so we could understand more about our delivery on the frontline and how its quality can be maximised alongside support for our staff.

“As soon as the reports were received, we sought to substantiate any comments or observations contained in them, although some comments by individuals were not able to be substantiated.

“Within 4 weeks, we developed a specific Action Plan to address the concerns in the reviews. This was signed off by the Board over a month ago, a copy sent to Monitor and has been publicly available via our website since the beginning of June.”

They admitted that some of their staff – believed to be junior doctors raising staffing issues – discussed a number of concerns with the postgraduate medical dean for Greater Manchester, Jackie Hayde.

But the spokesman added that he was “surprised” that local GPs, who form the Tameside and Glossop clinical commissioning group (CCG), had expressed a lack of faith in the management as they had a good working relationship.

Source: telegraph.co.uk

Ada yang menarik dari kunjungan Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi ke RSUAM Lampung, Selasa (2/7/2013). Menteri menyindir Provinsi Lampung yang masih kurang rumah sakit. Ada peluang investasi?

Menteri Kesehatan RI Nafsiah Mboi mengingatkan kepada Pemprov Lampung agar menambah rumah sakit baru di daerahnya, demi memaksimalkan pelayanan dasar kesehatan masyarakat.

Pesan itu disampaikan Nafsiah sewaktu mengunjungi RSUAM Lampung, Selasa (2/7/2013). Menteri Kesehatan (Menkes) pengganti almarhumah Endang Rahayu Sedyaningsih itu tidak hanya heran dengan lambannya pertumbuhan rumah sakit di daerah ini.

Akan tetapi, dia mengkhawatirkan pula terganggunya pelayanan kesehatan masyarakat. “Saya menghimbau agar pemerintah daerah, baik bupati maupun walikota di Provinsi Lampung bisa membangun rumah sakit baru, sehingga rumah sakit umum di Lampung semakin banyak,” tutur Nafsiah.

Keberadaan rumah sakit sangat diperlukan, kata dia, dalam rangka mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Di sisi lain, untuk menghindari terjadinya penumpukan pasien di rumah sakit.

Idealnya, rasio penduduk dengan rumah sakit 50 berbanding 1. Yakni, satu rumah sakit melayani 50 ribu warga. “Minimal rumah sakit tipe pratama yang memiliki pelayanan medik dasar, dengan kapasitas 200 kamar rawat inap,” ingatnya.

Konsep pelayanan kesehatan, dijelaskannya, adalah mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Sudah seharusnya setiap 50 ribu penduduk dilayani satu rumah sakit. Dengan begitu, nantinya akan tidak ada lagi masyarakat yang terpaksa mengeluarkan biaya tinggi hanya untuk memperoleh pelayanan medis.

Menkes juga mengingatkan kepada pemda untuk segera memikirkan penambahan rumah sakit baru tersebut. Jika tidak, maka konsekuensinya akan berdampak kepada pelayanan yang tidak maksimal.

“Cukuplah bangun rumah sakit tipe pratama dengan biaya sekitar 200 miliar rupiah. Dengan begitu pelayanan bisa maksimal, dan rakyat juga tidak sengsara,” imbuh dia.

Di lain pihak, Dinas Kesehatan (Diskes) Provinsi Lampung membenarkan jumlah rumah sakit di daerah masih sangat kurang.

“Berdasarkan data kami, jumlah rumah sakit yang ada baru mencapai 43. Terdiri dari rumah sakit pemerintah, swasta dan TNI/Polri,” terang Kepala Humas Diskes Lampung, Asih Hendrastuti, semalam.

Dari jumlah itu, mayoritas adalah milik swasta. Yakni, sebanyak 29 rumah sakit. Sisanya, 12 rumah sakit milik pemerintah, 1 rumah sakit milik TNI, dan 1 milik Polri.

Rencananya, ujar Asih, mulai tahun depan (2014) Diskes Lampung akan membangun beberapa rumah sakit pratama di kabupaten/kota.

“Nantinya, setiap daerah dengan jumlah penduduk 500 jiwa, wajib memiliki satu rumah sakit pratama,” kata dia.

Sumber dana yang digunakan untuk proses pembangunannya, menggunakan bantuan dari Menkes melalui APBN.

Sumber: kupastuntas.co.id

Pamekasan – Komisi D DPRD Pamekasan akan melakukan penelitian kembali tentang izin operasional Rumah Sakit Larasati yang terletak di Jalan Mandilaras No.74, Kelurahan Gladakanyar, Kecamatan Pademawu, Pamekasan.

Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Juhaini mengatakan, belum mengetahui perkembangan lebih lanjut tentang penerbitan izin operasional rumah sakit itu. Ia mengatakan, dalam sidak yang dilakukan komisi D sebelumnya, rumah sakit milik pejabat publik di Pamekasan tersebut memang belum mengantongi izin.

“Makanya kami akan melakukan penelitian lagi, mempertanyakan kembali kepada pemilik rumah sakit itu dan Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan,” kata Juhaini kepada wartawan, Selasa (2/7/2013).

Juhaini mengemukakan hal ini menanggapi pertanyaan sejumlah aktivis lembaga swadaya masyarakat dan mahasiswa Pamekasan yang sebelumnya berunjuk rasa menuntut agar pemkab bertindak tegas menyikapi keberadaan rumah sakit itu yang diketahui belum mengantongi izin operasional.

Rumah Sakit Larasati ini merupakan rumah sakit swasta milik Direktur RSD Dr Martodiwirdjo Pamekasan, dr Iri Agus Subaidi.

Sebelumnya sejumlah aktivis LSM dan mahasiswa Pamekasan sempat berunjuk rasa memprotes penerbitan izin operasional rumah sakit itu. Gerakan para aktivis mahasiswa dan LSM di Pamekasan ini digelar, setelah menerima keluhan dari sebagian masyarakat yang tinggal di sekitar rumah sakit itu, bahwa mereka tidak dimintai persetujuan pembangunan rumah sakit.

Padahal, sesuai dengan ketentuan, setiap pembangunan jenis izin usaha, harus mendapatkan persetujuan dari masyarakat sekitar untuk mendapatkan izin lingkungan atau HO.

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Juhaini, protes atas izin operasional Rumah Sakit milik dr Iri Agus Subaidi itu sebenarnya telah disampaikan aktivis LSM dan mahasiswa Pamekasan sejak tahun 2011.

Ketika itu lembaga legislatif langsung melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke rumah sakit itu, dan memang pihak rumah sakit tidak bisa menunjukkan izin operasionalnya. Saat itu Humas Rumah Sakit Larasi Hasbullah beralasan izin operasional Rumah Sakit Larasati masih dipegang Dinas Kesehatan Pamekasan.

Akan tetapi Kepala Dinkes Pamekasan Ismail Baey sendiri justru mengaku tidak mengetahui adanya izin operasi rumah sakit milik dr Iri Agus Subaidi tersebut dengan alasan yang bersangkutan baru menjabat sebagai Kepala Dinkes.

Belakangan, Ismail kepada sejumlah media mengakui bahwa Rumah Sakit Larasati itu memang tidak mengantongi izin operasional.

Selain Rumah Sakit Larasati, katanya ketika itu, pusat pengobatan lainnya yang juga tidak mengantongi izin operasional ialah Rumah Sakit As-Syifa dan klinik Aisyiah.

“Rumah sakit itu merupakan rumah sakit khusus. Di mana untuk Larasati hanya bisa melayani ObsGyn (Kandungan), dan As-Syifa untuk Bedah. Nah, untuk klinik Aisyiah, di sana hanya sebagai klinik pelayanan kesehatan rawat inap,” kata Ismail.

Izin operasional Rumah Sakit Larasati, As-Syifa dan Klinik Aisyiah, kata Ismail Bey saat itu, tidak sesuai dengan praktik operasional di lapangan atau tidak sesuai dengan peruntukannya.

Ia mencontohkan, seperti, Rumah Sakit As-Syifa tetap menerima pasien non bedah dan Klinik Aisyiah menerima operasi caesar bagi pasiennya, serta Rumah Sakit Larasati menerima pasien di luar pasien kandungan.

Menurut Wakil Ketua Komisi D DPRD Pamekasan Juhaini, saat DPRD Pamekasan melakukan sidak, pihak rumah sakit berjanji akan secepatnya mengurus izin operasional, sesuai pola operasional di rumah sakit itu.

“Saat ini kami belum mengetahui karena memang belum melakukan klarifikasi lanjutan dan pihak Rumah Sakit maupun Dinkes belum menyampaikan laporan kepada kami, terkait keberadaan rumah sakit itu apakah sudah mengantongi izin atau belum,” katanya menjelaskan.

Sumber: mediamadura.com

Bandarlampung – Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengingatkan Pemerintah Provinsi Lampung agar membangun rumah sakit pratama yang lokasinya mendekatkan dengan masyarakat perdesaan.

“Daripada kita mengumpulkan masyarakat ke rumah sakit utama, lebih baik kita yang mendekatkan dengan mereka,” kata Menkes saat berdialog sekaligus meninjau ruangan bersalin Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Selasa.

Menurutnya, pembangunan rumah sakit pratama di perdesaan justru akan meringankan beban pasien.

“Mereka tidak perlu jauh-jauh datang kemari, kitalah yang mendekatkan mereka dengan segala fasilitas yang memadai,” ujarnya di hadapan pejabat Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan pejabat utama RSUDAM.

Ia menambahkan, daripada menambah jumlah kamar dan tempat tidur pasien, pembangunan RS di pedesaan dan mengoptimalkan tenaga kesehatan di desa-desa, justru memberi solusi tersendiri atas persoalan membludaknya pasien kabupaten yang dirawat di RSUDAM.

“Apa yang saya sampaikan saya pikir bisa menyelesaikan persoalan ini,” kata dia lagi.

Direktur RSUDAM dr Torry Duet Irianto menyetujui gagasan yang dilontarkan secara spontan oleh Menteri Kesehatan itu.

“Apa yang disampaikan Ibu Menteri menjawab semua permasalahan yang kami hadapi,” katanya.

Sebelumnya, menurut dia, pihaknya sempat berpikir akan melakukan penambahan ruangan dan tempat tidur pasien kelas tiga yang pasiennya selalu membludak di rumah sakit daerah itu.

Mobil pelayanan kesehatan keliling yang baru beroperasi beberapa bulan lalu di kabupaten terjauh di provinsi ini, menurut dia, merupakan sebuah solusi terbaik dalam mengatasi membludak pasien di RSUDAM.

Namun dalam kunjungan Nafsiah Mboi ke RSUDAM Lampung ini, sejumlah wartawan merasa kecewa karena adanya pembatasan peliputan hanya bagi sejumlah wartawan saja.

“Wah, kami sudah menunggu tiga jam di sini, tapi begitu menteri datang pihak manajemen RSUDAM malah membatasi wartawan masuk dengan alasan ruangan penuh,” kata Okta, fotografer Harian Tribun Lampung.

Ia kecewa, karena telah kehilangan momentum penting atas kedatangan Menkes itu.

“Semestinya kalau tidak boleh masuk ya diberlakukan untuk semua wartawan, jangan dibedakan begitulah, kami ini mau mencari berita bukan lainnya,” ujar dia.

Sumber: id.berita.yahoo.com

Care at an NHS hospital in Greater Manchester is so chaotic that patients are being left in pain, having to wait up to four days to see a consultant and languish in a corridor for hours because the A&E unit is full, two previously unpublished reviews commissioned by the hospital reveal.

So serious are the problems at Tameside general hospital in Manchester that local GPs now want the long-serving chief executive, Christine Green, and the medical director, Tariq Mahmood, to quit – while junior doctors working at the hospital have also privately raised concerns about staffing levels.

Long delays before being assessed by a doctor are putting patients at risk, with some admitted on a Friday not being checked by a consultant until Tuesday, according to two reports from NHS experts, based on visits in March and April and seen by the Guardian.

However, Tameside – which provides care to 250,000 people in east Manchester and Derbyshire – has so far failed to acknowledge the groundswell of medical concern. A posting on the hospital website, dated 28 February, notes that the Care Quality Commission, the care regulator, had given it a “clean bill of health” after an unannounced visit earlier that month.

The two reviews highlight a string of problems. Patient admission into A&E is being delayed because the hospital’s beds are frequently full. Repeated references are also made to shortages of doctors and nurses in key areas, difficulties ensuring full rotas of staff, especially overnight, and a lack of consultants present on wards and conducting ward rounds.

In response, Tameside said it had drawn up an action plan to address the issues highlighted in the reports, which had been approved by Monitor, which regulates semi-independent foundation trust hospitals. “Some specific issues” raised by a representative of the junior doctors in February had been addressed, a spokesman added. Although the hospital said it took staff’s views and concerns very seriously, it cast doubt on some concerns raised by staff, which “were not able to be substantiated”, the spokesman added.

But Jeremy Hunt, the health secretary, has criticised the hospital over the problems highlighted by the NHS review teams and the CCG. “Substandard care in hospitals is completely unacceptable,” Hunt said. “Patients should not face excessive waits for treatment and junior doctors must have the support they need from consultants to provide patients with that treatment”.

The Interim Management and Support (IMAS) team based at the NHS’s headquarters in Leeds, who visited Tameside at its request on 13 March, concluded that “delays in assessment, treatment and admission” from A&E are adversely affecting “individual patient experience” and, critically, “patient outcomes” – NHS speak for how people respond to treatement.

That review group also found that a nurse was accepting the handover of ambulance-borne patients from crews in the A&E unit’s corridor. “Up to eight patients at a time had recently been managed in the corridor with delays of up to two hours. Nurses … noted that one patient had waited up to seven hours in the corridor,” the review found.The Interim Management and Support report made repeated references to consultants being present on wards less often than would be expected — their presence and leadership can be “weak” and “variable”, it found — and urged Tameside to ensure its most senior doctors spend more time in contact with inpatients. “Consultant ward rounds still appear to be undertaken twice or three times a week only with ad hoc visits to the ward on non-ward round days”, it said.

A separate report, by the North West Utilisation Management Unit (UM), which helps hospitals in Greater Manchester improve their performance, also exposes an array of problems at Tameside. It warned that some patients did not receive painkillers promptly, noting that “some staff” reported that “responsiveness to analgesia needs could be improved”.

In addition, patients referred to the medical assessment and admission unit, which handles serious but not life-threatening cases by their GPs “may wait several more hours before being seen by an admitting/assessment doctor. Staff report they may wait overnight on chairs” before being seen, said the UM team.

Separately, in February a group of junior doctors at Tameside privately raised a number of concerns with the postgraduate medical dean for Greater Manchester, Jackie Hayden. In response to questions from the Guardian, a spokesman for the he British Medical Association, which has been helping the doctors, said: “Junior doctors working at Tameside General have raised serious issues about staffing, particularly about the level of cover at night.

“Specific areas of concern were radiology, the medical admissions unit and cover for the medical wards at weekends. Safety and quality are obviously the key considerations here, and the concern is that some patients may not have been receiving the best possible care.”

Local GPs who form the Tameside and Glossop clinical commissioning group (CCG), are sufficiently concerned by the range of problems at Tameside, and the fact that the hospital has not acted on warnings to instigate major improvements, that they believe Green and Mahmood need to quit.

Minutes of a private meeting of the CCG’s board held on 1 May, seen by the Guardian, make clear its view that, because all Tameside’s “shortcomings” were “currently having an adverse impact on patient care [and] some were serious enough to require immediate attention”, the hospital’s bosses needed to be replaced.

The minutes add: “Although there had been some progress in a number of areas more recently, opportunities to address others had been missed over a number of years. Many of the key failures reflected on executive and medical leadership.

“Our governing body considered the evidence and felt strongly that it didn’t consider that current senior management arrangements are capable of progressing change at the required depth and pace, and that we need a managed transition from the current medical and chief executive leadership.”

GPs also found nurses reported that “should the registrar [middle-grade doctor] be very busy over the weekend, patients transferred to the ward on a Friday night might not receive a senior review [by a consultant] until the following Tuesday”, perhaps 84 hours later.

A spokesman for Tameside said he was “surprised” to learn of the local GPs’ hostility to Green and Mahmood, as it had an excellent working relationship with the CCG. The body of GPs had not outlined such views to them, he added.

Tameside is one of 14 hospitals in England which ministers in February – following Robert Francis QC’s damning report into the Mid Staffordshire NHS care scandal – asked Professor Sir Bruce Keogh, the NHS’s medical director, to investigate apparently high death rates. Keogh’s report, due in two weeks’ time, is understood to include very serious criticisms of care, management and leadership at Tameside.

Denton and Reddish MP Andrew Gwynne, one of Tameside’s three local MPs, said: “The problem with Tameside is that there’s some very good care in the hospital but there are also far too many examples of poor care and care that’s frankly way below standard, and it has never managed to tackle that.”

Source: guardian.co.uk