JAKARTA–Rumah Sakit Fatmawati menyatakan sudah menaikkan komposisi kamar kelas III. “Sejak beberapa tahun lalu kapasitas kelas III sudah ditambah,” kata juru bicara RS Fatmawati, Lia Patra Kusuma, Kamis, 21 Februari 2013.

Lia mengatakan, awalnya Fatmawati hanya memiliki 40 persen kapasitas kasur. Kemudian tahun lalu komposisi kelas III naik 50 persen. Terakhir, pada 2013 ini sudah menjadi 60 persen atau sekitar 784 kasur. Sisanya digunakan untuk kelas khusus.

Hal ini, menurut Lia, untuk mendukung kebijakan soal sistem jaminan kesehatan sosialyang akan diterapkan pada 2014. “Juga sejalan dengan program Kartu Jakarta Sehat. Dengan sistem ini memang masyarakat miskin akan lebih terayomi soal kesehatan.”

Selain itu, menurut Lia, saat ini Fatmawati sedang menyiapkan sistem pelayanan gawat darurat terpadu. Sistem online ini pada tahap awal akan terhubung dengan 24 rumah sakit yang ada di kawasan Jakarta Selatan. “Sehingga nanti sistem rujukan pasien akan lebih mudah,” ujarnya.

Pada tahap awal, sistem ini mengkoordinasikan ketersedian ruangan. “Tapi bisa berkembang lebih luas lagi.”

Sumber: tempo.co

JAKARTA–Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi meresmikan soft launching Rumah Sakit Pusat Otak Nasional (RS PON) di Jakarta Timur. RS PON diharapkan mulai melayani masyarakat pada 1 April 2013. Peresmian RS PON akan dilakukan Presiden RI pada awal 2014.

RS PON ini diharapkan menjadi pusat rujukan nasional dalam penanganan komprehensif kasus penyakit otak dan saraf.

RS PON akan dilengkapi ruangan Neuro Clinical Care. RS ini diharapkan berfungsi sebagai pilot project pelayanan khusus kesehatan otak dan saraf. RS ini nantinya diharapkan membagi kemampuannya pada RS lain.

Berdasarkan data Riset Kesehatan 2007 yang mengumpulkan data dari 1991 hingga 2007, stroke merupakan penyebab kematian dan kecacatan utama di hampir seluruh RS di Indonesia. Sementara data Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI) tahun 2009 menunjukkan, penyebab kematian utama di RS akibat stroke 15%, artinya 1 dari 7 kematian disebabkan stroke, dengan tingkat kecacatan mencapai 65%.

“Peningkatan prevalensi kasus stroke ini menunjukkan adanya ancaman serius bagi Bangsa Indonesia, karena selain mengakibatkan menurunnya kualitas hidup penderitanya, stroke juga mengakibatkan beban sosial dan ekonomi bagi penderita dan keluarganya, masyarakat dan negara”, kata Menkes dihadapan Anggota Komisi IX DPR RI dr. Charles J. Mesang, Pejabat Eselon I Kemenkes RI dan Diretur Utama PT Askes.

Beberapa gaya hidup dan penyakit pemicu stroke adalah merokok, minum alkohol, diabetes melitus, hipertensi, penyakit jantung, dan penyakit metabolik lain seperti peningkatan kadar asam urat dan kolesterol dalam darah. “Oleh karena itu, penanganan stroke dan faktor risikonya harus dilakukan secara komprehensif. Tantangan permasalahan kesehatan otak dan sistem saraf di Indonesia juga diperberat dengan masalah penyakit-penyakit otak dan sistem saraf lainnya, seperti kasus neuro-infeksi, tumor otak dan medula spinalis, kejang dan epilepsi, kelainan congenital, kecacatan pada anak baru lahir dan gangguan pada perkembangan fungsi otak dan saraf. Soft Opening ini merupakan momentum yang baik bagi jajaran manajemen RS, untuk membuktikan diri bahwa RS ini mampu menjadi pelopor pelayanan rumah sakit otak dan sistem saraf di Tanah Air, mengembangkan berbagai inovasi dan terobosan layanan bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia,” ujar Nafsiah.

Dirjen Bina Upaya Kesehatan, Supriyantoro, menyatakan, secara substansi kualitas RS PON akan menjadi Center of Excelent dimana didalamnya terdapat Advance Clinical, Restoration & Rehabilitation, Education & Training, Basic Clinical & Comprehensive Research, Product Development, dan Community Policy Development.

RS PON akan menyediakan 446 tempat tidur dan ketersediaan fasilitas UGD, OK UGD, OK Sentral, Cath Lab, Hemodialisis, Rehabilitasi Medik Neuro, Poliklinik Spesialis dan Sub-Spesialis, Poliklinik Khusus Neurobehaviour Dewasa dan Poliklinik Khusus Neurobehaviour Anak.

Setelah memberikan sambutan, Menkes meninjau kesiapan ruangan – ruangan seperti: Instalasi Gawat Darurat, Intensive Care Unit (ICU), Kamar Operasi, Unit Stroke, Ruang Rawat Inap kelas 3 dan Ruang Rawai Inap VVIP (presiden suite)

Sumber: pdpersi.co.id

JAKARTA–Penolakan terhadap seorang ibu miskin oleh delapan rumah sakit (RS) di Jakarta sehingga menyebabkan sang bayi meninggal bukanlah kejadian yang baru tetapi merupakan kejadian yang terus berulang tanpa adanya solusi riil dan implementatif dari pemerintah.

“Di running text sebuah TV, Wakil Menteri Kesehatan hanya bisa bicara kalau RS tidak boleh menolak pasien karena alasan ketiadaan uang jaminan, tanpa pernah bisa dan mau memberikan sanksi tegas kepada RS,” kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar, pagi ini.

Menurut dia, sebenarnya kehadiran UU SJSN (UU 40/2004) dan UU BPJS (UU 24/2011) lebih bisa memastikan bahwa seluruh rakyat berhak atas jaminan kesehatan tanpa adanya penolakan RS apalagi harus adanya syarat uang jaminan.

Namun keterlambatan pemerintah SBY mengimplementasikan UU SJSN (seharusnya 2009 sudah harus berjalan) membuat rakyat (terutama kaum miskin) terus mengalami masalah serius mengakses pelayanan kesehatan hingga saat ini.

“Keterlambatan ini tidak juga membuat SBY sadar akan hak konstitusi rakyat atas jaminan kesehatan. Karena tak juga sadar, maka masalah ini akan terus berlangsung di negara ini,” kata Timboel.

Sumber: suaramerdeka.com