Telah berlangsung Forum Mutu IHQN ke-9 di Jakarta yang diselenggarakan PKMK FK UGM bekerjasama dengan Eka Hospital. Forum Mutu kali ini mengusung tema Meningkatkan Daya Saing Layanan Kesehatan berbasis Managed Care. Pada seminar di Forum Mutu ini, dua orang pembicara dari Mayo Clinic juga didatangkan untuk membahas mengenai inovasi pada pelayanan di era managed-care dan sistem informasi sebagai alat untuk meningkatkan mutu pelayanan.

Diskusi Hubungan antara Direktur RSUD dengan Dinas Kesehatan dan Lembaga Lain

Saat ini pembahasan topik peran direktur RSUD dengan Dinkes dan lembaga lainnya di pusat maupun daerah masih terus bergulir. Ada pendapat bahwa selama ini meskipun hubungan tersebut terlihat baik-baik saja, namun secara fungsional ada yang belum optimal. Dinas Kesehatan perlu diperkuat posisinya sebagai lembaga regulator, termasuk dalam mengawasi dan membina RS Daerah. Disisi lain, RS daerah sebagai bagian dari sistem kesehatan di daerah perlu mengikuti tatanan sistem kesehatan, dimana Dinkes sebagai leader-nya.

+ Artikel Penelitian
Original Research
Utilization, Benefits, and Impact of an e-Consultation Service Across Diverse Specialties and Primary Care Providers
Erin Keely, MD, FRCPC, Clare Liddy, MD, MSc, CCFP, FCFP, and Amir Afkham, BEng

Access to specialist advice remains a barrier for primary care providers (PCPs) and their patients. Virtual consultations have been used to expedite access.
We prospectively collected all e-consultations submitted from April 1, 2011 to June 30, 2012. Results: Fifty-nine PCPs submitted 406 e-consultations to 16 specialty services. Conclusions: We successfully implemented an e-consultation service across diverse PCPs and specialty services that was highly valued. Almost half of referrals submitted would have required a face-to-face consultation if the service had not been available.
Keywords: e-health, dermatology, telemedicine

+ Buku
CHANGING CARE, IMPROVING QUALITY
Reframing the Debate on Reconfiguration

by NHS Confederation, The Academy of Medical Royal Colleges, National Voices

Latar belakang ditulisnya buku ini adalah adanya tantangan terbesar bagi pelayanan kesehatan, yaitu kebutuhan meredesain pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pasien, meningkatkan mutu dan memberikan nilai yang lebih baik bagi masyarakat. Dari berbagai wawancara terhadap berbagai pihak, disimpulkan bahwa ada enam prinsip pokok yang harus dilaksanakan dalam melakukan konfigurasi ulang pelayanan kesehatan. Selain memberikan saran bagi para kepala wilayah, buku ini juga memberikan saran bagi pimpinan nasional.

FIVE DAYS AT MEMORIAL: LIFE AND DEATH IN A STORM-RAVANGED HOSPITAL

Sheri Fink, 10 September 2013, Random House LLC Publisher. Harga: IDR 204.262
Buku non fiksi ini memaparkan kisah dibalik terjadinya badai Kathrina yang melanda New Orleans beberapa tahun lalu. Banyak situasi dimana para tenaga medis dihadapkan pada situasi sulit, terutama pada kondisi darurat. Saat badai mulai memporakporandakan Memorial Medical Center, ada banyak sekali pasien yang harus dievakuasi dari RS. Karena tidak mungkin mengevakuasi seluruh pasien, beberapa dokter membuat prioritas. Pasien-pasien yang sangat parah dan tidak memiliki harapan hidup dieuthanasia dengan morphin dosis tinggi dan kemudian ditinggalkan di RS. Mereka hanya mengungsikan pasien yang masih bisa diselamatkan. Beberapa tahun kemudian para dokter ini didakwa dengan tuduhan perbuatan kriminal terhadap pasien. Penulis yang juga adalah seorang dokter dan sekaligus seorang reporter ini mendapatkan penghargaan Pulitzer atas buku tersebut.

+ Arsip Pengantar Minggu Lalu

Untuk kedelapan kalinya PERSI memberikan PERSI AWARD bagi RS seluruh Indonesia yang dianggap berprestasi dalam mengembangkan inovasi dan melakukan perbaikan mutu pelayanan. Pada PERSI Award tahun ini, ada 163 makalah yang masuk ke meja panitia yang berasal dari 83 RS. Ada 8 kategori yang dilombakan …selanjutnya

Ikatan Konsultan Manajemen Rumah Sakit (IKMRS)
dari Para Konsultan untuk Rumah Sakit Indonesia

IKM RS untuk pertama kalinya mengadakan rapat pengurus periode 2013-2016. Dr. Sandra Dewi, MARS sebagai ketua terpilih memimpin rapat untuk membahas kompetensi tenaga konsultan manajemen RS. …selanjutnya

Diskusi Terbuka ARSADA Pusat
Merumuskan Hubungan RS Daerah dengan Pemerintah dan Pelaksana Urusan Kesehatan Lainnya

Ketua Umum dan beberapa pengurus ARSADA Pusat bersama dengan tim dari PKMK FK UGM berdiskusi untuk mengidentifikasi hubungan antara RS Daerah dengan Pemerintah (pusat, daerah) dan organisasi penyelenggara pelayanan kesehatan lainnya. Diskusi yang berlangsung di Yogyakarta ini juga melibatkan pengurus ARSADA Pusat lainnya secara online melalui fasilitas video-streaming di website …selanjutnya

+ Artikel Penelitian
Improving the quality of written information available at weekends in a pediatric hospital: the TRANSMIT sheet

Daniel Hawcutt, Julie Green, Charlotte Durand, Fulya Mehta, Matthew Christopherson, Ian Sinha Alder Hey Children’s Hospital
Outcome klinis pada periode akhir minggu lebih buruk dibandingkan dengan pada hari biasa di Alder Hey Children’s Hospital. Ada banyak faktor yang diduga mempengaruhi, diantaranya kualitas komunikasi antar-tim yang bertugas pada akhir minggu dengan yang bertugas pada hari kerja berikutnya. Penelitian ini menemukan bahwa penggunaan dokumen yang terstruktur sebagai alat komunikasi dapat meningkatkan kualitas komunikasi tersebut dan meningkatkan outcome klinik di RS tersebut.

Electronic prescribing: Reducing delay to first dose of antibiotics for patients in intensive care

Philippa C Matthews, Tri Wangrangsimakul, Mark Borthwick, Clare Williams, Ivor Byren, Douglas Wilkinson. Oxford University Hospitals NHS Trust

Ada hubungan antara meningkatnya jumlah kematian pada kasus sepsis kronis dengan keterlambatan terapi antibiotik. Salah satu cara untuk mengurangi keterlambatan tersebut adalah dengan mengubah sistem peresepan elektronik. Penelitian ini menunjukkan bagaimana penggunaan electronic prescribing secara bijak dapat mengurangi delay dalam memberikan obat kepada pasien dan mengurangi jumlah kematian pasien karena sepsis berat.

+ Buku
Pocket Book of Hospital Care for Children: Second Edition

Guidelines for the management of common childhood illnesses

Authors:
World Health Organization
Number of pages: 412, Publication date: 2013, Languages: English, ISBN: 978 92 4 154837 3

Buku ini diperuntukkan bagi dokter, perawat dan tenaga kesehatan lain yang bekerja di RS yang bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan pada anak di RS rujukan pertama.

Emergency Management

Edited by Burak Eksioglu, ISBN 978-953-307-989-9, 90 pages, Publisher: InTech, Chapters published January 27, 2012 under CC BY 3.0 license
DOI: 10.5772/1942
Buku yang bersifat open access ini terdiri dari lima bab dari lima penulis yang berbeda. Kompleksnya masalah penanggulangan bencana, khususnya ynag berskala besar, menibulkan pemikiran pentingnya membangun sistem yang melibatkan berbagai kalangan, mulai dari ilmuwan sampai dengan praktisi. Menariknya buku ini adalah karena salah satu chapter-nya membahas tentang cyber security concern for emergency management.

+ Arsip Pengantar Minggu Lalu

Pada tanggal 6-9 November ini berlangsung Seminar Nasional PERSI dan Hospital Expo ke-12, Hospital Expo ke-26 serta Annual Seminar Patient Safety ke-7. Event tahunan yang bertempat di Jakarta Convention Centre center ini dibuka oleh Direktorat Jenderal Bina Upaya Kesehatan, Kementrian Kesehatan Akmal Taher serta Robert Imam Sutedja dari PT Okta Sejahtera Insani, penyelenggara Hospital Expo dengan ketua panitia Sri Rachmani. Seminar ini akan banyak membahas mengenai perkembangan terbaru dalam rencana pelaksanaan UU BPJS dikaitkan dengan isu-isu penting lain seperti patient safety.

Efisiensi Energi dan Cost Containment dalam Pelayanan Publik

Strategi efisiensi untuk mengurangi biaya operasional tanpa mengorbankan mutu pelayanan dan kenyamanan pasien di rumah sakit merupakan tantangan tersendiri bagi RS. Sebenarnya telah banyak RS di dunia yang mulai menerapkan upaya efisiensi energi. Misalnya RS dan Universitas Thomas Jefferson di Philadelphia. Dengan mengaplikasikan sistem penerangan otomatis, RS ini berhasil menghemat 15% – 51% dari total tagihan listrik setiap tahunnya, silahkan membacanya disini. Demikian juga dengan Universitas Pittsburgh yang melaporkan keberhasilan penghematan energi dan perolehan keuntungan dalam bentuk finansial. Penerapan strategi cost containment menghasilkan penghematan kumulatif $98 juta atau setara dengan Rp 960 milyar. Silahkan ikuti rangkumannya selengkapnya disini.

Berbagai Pilihan Strategi untuk RS yang ingin Menerapkan “Green Hospital”

Penelitian serupa dengan kasus pada RS dan Universitas Thomas Jefferson serta Univesitas Pittsburg di atas juga dilakukan di USA dan Kanada. Sebuah penelitian di tahun 2011 menemukan bahwa rumah sakit memproduksi emisi GHG (green house gas) 2,5 kali lebih besar dan menggunakan energi jauh lebih banyak dibandingkan dengan bangunan komersial biasa. Jadi dapat dibayangkan besarnya penghematan yang dapat dilakukan oleh RS dengan menerapkan proses yang lebih ramah lingkungan dan mengklaim sebagai green hospital. Bagaimana sesungguhnya strategi green hospital itu?Apa saja alternatif green initiatives yang dapat dilakukan oleh RS? Benarkah green initiatives dapat mengurangi cost pelayanan di RS? Silahkan ikuti ulasannya disini.

+ Arsip Pengantar Minggu Lalu

Setiap RS – pemerintah atau swasta, for-profit ataupun not-for-profit, perlu menerapkan strategi efisiensi untuk mengurangi biaya operasional. Tantangannya adalah bagaimana mengurangi biaya tanpa mengurangi mutu pelayanan. Pemerintah Serbia sudah mengambil inisiatif sejak tahun 2005 untuk melakukan evaluasi penggunaan energi dan kemudian intervensi terhadap beberapa RS (dan juga sekolah) publik. Hal ini dilakukan karena konsumsi energi yang sangat besar – terutama di RS – yang berbanding lurus dengan anggaran yang harus disediakan untuk itu. Upaya pengurangan konsumsi pun dilakukan, bukan dengan mengurangi kegiatan, melainkan mengurangi inefisiensi energi, dengan membuat bangunan dan infrasturktur yang ada menjadi lebih efektif dalam mengelola temperatur ruang. Dampak dari intervensi ini cukup signifikan, dimana pengurangan konsumsi energi yang dihasilkan rata-rata mencapai 45% dari total energi yang biasa digunakan. Dapat dibayangkan berapa anggaran yang berhasil dihemat dari intervensi tersebut. Silahkan ikuti rangkumannya disini.

Penerimaan Pasien terhadap Teknologi Patient Health Records (PHRs)

Baru-baru ini ada penelitian di Taiwan mengenai bagaimana penerimaan pasien terhadap PHRs yang dikembangkan berbasis website. Penelitian ini dilakukan pada pasien dengan gangguan fertilitas. Selain menghemat banyak uang pasien (dan menghemat anggaran RS), sistem web-based PHRs ini juga ternyata mendatangkan banyak manfaat, asalkan dikembangkan dengan fungsi-fungsi yang sesuai dengan kebutuhan pasien, user-friendly, serta didorong oleh adanya hubungan komunikasi yang baik antara dokter dengan pasien. Dalam hal ini, dokter berperan memotivasi pasien untuk memanfaatkan fitur-fitur pada website tersebut untuk kepentingan perbaikan status kesehatannya, bahkan untuk melakukan terapi. Silahkan ikuti rangkumannya disini.

+ Arsip Pengantar Minggu Lalu

Tentu saja kita semua sependapat bahwa profesionalisme dalam pelayanan kesehatan adalah hal yang tidak dapat dikompromikan, karena terkait dengan masalah hidup dan mati. Profesionalisme ini juga mencakup skill yang harus dimiliki oleh para pimpinan rumah sakit (direksi). Namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Kossaify dkk melakukan review kurang lebih 50 artikel yang terkait dengan kepemimpinan Direktur Medis di RS Swasta dan mendapati bahwa karena biasanya bukan owner. Direktur Medis seringkali hanya berperan sebagai“pengisi posisi pada struktur organisasi”, eksekutor, bahkan hanya untuk sekedar memenuhi standar perijinan atau akreditasi, bukan orang yang ditunjuk untuk menjadi decision maker, apalagi policy maker. Minggu ini kami mencoba merangkum untuk anda bagaimana sebenarnya peran Direktur Medis di sebuah RS berdasarkan hasil review Kossaify dkk tersebut. Silahkan untuk membacanya lebih lanjut.

Metode ABC untuk menghitung Unit Cost Pelayanan di RS

Ada banyak metode untuk menghitung unit cost pelayanan di RS. Masing-masing metode memiliki kelebihan dan kekurangan. Namun yang terpenting adalah bagaimana tim Penghitungan Unit Cost di RS mampu menggunakan salah satu metode yang paling dikuasainya dengan tepat. Hal ini dilakukan untuk menghasilkan informasi biaya satuan pelayanan. Informasi ini menjadi semakin penting dan tak dapat ditunda lagi karena UU BPJS akan segera berlaku. Penghitungan yang tepat akan memberikan gambaran bagi manajemen RS mengenai komposisi dan besarnya biaya pelayanan. Informasi ini tentunya dapat digunakan lebih lanjut untuk, salah satunya, mengendalikan biaya agar terjadi efisiensi yang optimal. Selain itu, bagi RSUD yang sudah menerapkan BLUD, maka mau tidak mau penetapan tarif pelayanan menggunakan unit cost sebagai dasar penetapan tarifnya. Diantara berbagai metode penghitungan yang berkembang, ABC adalah satu metode yang dianggap sangat sulit diterapkan. Padahal metode ini cukup mampu menggambarkan biaya, karena dihitung berdasarkan aktivitas. Dengan demikian, metode ini sangat cocok diterapkan diera BPJS. Minggu lalu telah berlangsung pelatihan penghitungan unit cost pelayanan RS yang materi dan referensinya dapat Anda simak di sini. Anda bisa mengikuti reportasenya dengan .

+ Arsip Pengantar Minggu Lalu

Setelah dua RS berhasil meraih status terakreditasi oleh JCI, yaitu RSCM dan RSUP Sanglah, dalam waktu tidak lama lagi RS-RS pusat lainnya juga akan menyusul untuk memenuhi target pemerintah. Ada banyak standar yang perlu dipenuhi agar bisa terakreditasi, salah satunya adalah standar mengenai leadership. Di dunia nyata, ada banyak contoh kasus yang menggambarkan bahwa leaderhsip yang kuat akan dapat mendorong rumah sakit ke arah yang lebih maju, mencapai masa kejayaan dan menjadi pusat pembelajaran bagi RS-RS lainnya. Namun saat kepemimpinan berganti, tidak ada jaminan masa kejayaan tersebut tidak berakhir, meskipun pemimpin terdahulu telah menyiapkan sistem manajemen yang baik. Buku Leadership in Healthcare Organization ini merupakan pedoman untuk RS-RS dalam mencapai standar Joint Commission. Menurut buku ini, Direktur atau CEO RS bukan satu-satunya pihak yang bertanggung jawab terhadap governance di RS. Ada tiga pihak, yaitu the governing body, kelompok pejabat struktural, serta para pemimpin staf medis, kesemuanya bertanggung jawab terhadap keberlangsungan organisasi. Ketiga kelompok pemimpin ini harus berkolaborasi jika ingin tujuannya tercapai. Hal ini karena tanggung jawab para pemimpin RS bukan hanya memastikan fungsi-fungsi organisasi – khususnya fungsi keuangan untuk keberlangsungan organisasi – berjalan dengan baik. Ada tanggung jawab lain berupa penyediaan layanan kesehatan yang bermutu dan mengutamakan keselamatan pasien secara terus menerus. Inilah yang membedakan organisasi pelayanan kesehatan dengan organisasi atau lembaga usaha lainnya. Tanggung jawab yang satu (financial sustainability) dapat bertolak belakang dengan tanggung jawab yang lain (quality of care dan patient safety). Untuk itu Joint Commission mengembangkan empat kelompok standar untuk leadership, yaitu struktur, hubungan, budaya dan kinerja sistem, serta operasi.

+ Arsip Pengantar Minggu Lalu

Membenahi RS juga bagian dari upaya public health. Hal ini disampaikan oleh Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD dan Dr. Stefanus Brian Sera, MSc (Kadinkes Provinsi NTT) pada pertemuan membahas progress kegiatan Sister Hospital dan PML di Surabaya 1 Oktober yang lalu di Surabaya. Prof. Laksono dan Dr. Stefanus tidak setuju dengan pendapat bahwa upaya public health hanya meliputi kegiatan yang dilakukan oleh puskesmas, posyandu dan dinas kesehatan. Oleh karena itu sistem di RS juga harus dibenahi dan diperkuat agar dapat menjadi bagian dari sistem kesehatan dan rantai rujukan yang tangguh. Untuk mengetahui detil apa saja yang dbahas pada pertemuan ini, silahkan .

Sementara itu, diskusi maupun seminar terkait UHC semakin sering diselenggarakan dengan semakin dekatnya waktu pelaksanaan UU SJSN/BPJS. Tidak hanya oleh kalangan pemerintah dan perguruan tinggi, acara seperti ini juga dilaksanakan oleh non pemerintah. Seperti yang berlangsung di Hotel Tentrem Yogyakarta pada tgl 2-4 Oktober yang lalu, sebuah simposium telah diselenggarakan mengenai Health Equity and Financial Protection in Asia. Sebelumnya juga ada Forum tingkat tinggi untuk Jaminan Kesehatan Nasional yang diselenggarakan di Hotel Ambarukmo Yogyakarta pada 30 September – 2 Oktober. Penting bagi rumah sakit untuk selalu updated dengan berbagai perkembangan ini, mengingat pelaksanaan UU SJSN/BPJS sudah semakin dekat.

Terkait dengan hal tersebut, kebutuhan akan tenaga konsultan pendamping RS dirasakan semakin meningkat. Ini ditunjukkan dengan makin banyaknya permintaan dari RS untuk mendapatkan pelatihan maupun pengembangan sistem, dan makin banyaknya tenaga ahli yang masuk ke dunia konsultan kesehatan. Seiring dengan hal tersebut, muncul pula kebutuhan untuk mengembangkan tenaga konsultan kesehatan, khususnya rumah sakit. Pada 3 Oktober yang lalu, PKMK FK UGM bekerjasama dengan Management & Technical Assistance Facility (MTAF) Global Fund menyelenggarakan seminar mengenai workshop Informasi dan Pembentukan Database Konsultan Manajemen Kesehatan. Ini merupakan workshop perdana dari kegiatan pengembangan konsultan kesehatan dengan pendekatan jarak jauh dan tatap muka. Hari berikutnya di Jakarta, IKMK-INTAKINDO juga menyelenggaraan pertemuan yang antara lain membahas mengenai pembentukan ikatan konsultan manajemen RS. Organisasi semacam ini dirasa perlu untuk mewadahi profesi konsultan manajemen RS sekaligus untuk memberikan kemudahan bagi users dalam mencari tenaga konsultan yang dapat dipercaya. Kedepannya diharapkan organisasi seperti ini bisa menjadi jaminan mutu tenaga konsultan yang bergabung didalamnya sebagai anggota.

+ Arsip Pengantar Minggu Lalu

Universal Health Coverage
di Thailand

Salah satu kunci sukses implementasi Universal Health Coverage di seluruh dunia adalah sistem rujukan yang berjalan dengan baik dan benar. Ada dokter keluarga, primary health centers – dan di Indonesia ada RS pratama – yang akan berperan sebagai gate keepers. Saat para gate keepers belum berperan optimal, maka RS akan dipenuhi pasien sampai melebihi kapasitas – seperti yang terjadi di DKI ketika mengimplementasikan KJS. Pada kondisi ini, sulit mengharapkan mutu pelayanan yang baik dari RS. Peningkatan peran gate keepers inilah yang menjadi fokus perhatian Task Force Health Care WG, The Netherlands saat berkunjung ke FK UGM pada 23-25 September yang lalu. Bersama dengan tim dari FK UGM, tim ini akan membenahi sistem rujukan dengan berbagai aspek pendukungnya, sehingga RS dapat dikembalikan pada posisinya semula, yaitu sebagai pusat rujukan. Silahkan untuk mengikuti reportasenya.

Sementara itu, rumah sakit juga masih menghadapi isu “perang tarif”. Sebagian RS menganggap tarif INA-CBGs sudah cukup baik, yang dibutuhkan hanyalah ketelitian RS saat menggunakan coding diagnosa yang tepat. Sebagian lagi mengganggap tarif ini masih terlalu rendah sehingga mendesak pemerintah untuk merevisinya. Sebagian yang lain bahkan belum menerapkan tarif INA-CBGs dan masih merasa nyaman dengan tarif lokal. Pemda DIY berencana menerapkan tarif INA-CBGs di seluruh RS di provinsi ini per 1 Oktober 2013 sebagai upaya menerapkan BPJS secara bertahap. Di daerah lain, penerapan ini dilakukan secara sporadis. Agar bisa optimal RS harus pula mengembangkan dan menerapkan clinical pathway yang sama sekali tidak mudah.

Agenda Minggu ini:
Pekerjaan rumah masih banyak, sementara waktu terus berjalan, membuat topik terkait UHC ini semakin ramai dibahas. Di Yogyakarta saja setidaknya ada dua pertemuan besar pada minggu ini yaitu:  Health Level Forum to Informal Sector yang berlangsung di Hotel Ambarukmo pada tanggal 30 September – 2 Oktober 2013 dan Symposium on Health Equity and Financial Protection in Asia yang berlangsung di Hotel Tentrem pada 2 – 4 Oktober.

Untuk kawasan NTT, Program Performance Management & Leadership dan Sister Hospital akan mengadakan pertemuan pada tanggal 1 Oktober 2013 di Surabaya untuk membahas progress kegiatan sampai dengan pertengahan tahun ini dan exit strategy untuk kesinambungan program. Salah satu isu besarnya adalah bagaimana sumber pendanaan bagi RSUD di NTT agar upaya pencapaian MDGs dapat terus berlanjut dan RSUD di NTT juga tetap dapat menikmati fasilitas BPJS karena telah mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

+ Arsip Pengantar Minggu Lalu

Universal Health Coverage
di Thailand

Implementasi UU SJSN/BPJS sudah di depan mata. Bahkan bagi sebagian RS, implementasi ini sudah terjadi dengan telah disusunnya rencana anggaran untuk tahun 2014. Namun kegalauan masih meliputi banyak pihak, khususnya pemberi pelayanan kesehatan. Masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, antara lain bagaimana perangkat regulasi di tingkat pemerintah pusat hingga daerah, berbagai prosedur operasional, berapa banyak sebenarnya masyarakat yang tercakup dalam BPJS sosial dan sebagainya. Indonesia memang masih harus menunggu.
Kita dapat belajar dari negara tetangga yang sudah lebih dulu menerapkan universal health coverage, misalnya Thailand. Negara ini sebenarnya sudah mengenalkan konsep medical welfare scheme tahun 1975, yang kemudian konsepnya menjadi universal health coverage sejak 2001. Setelah berjalan sepuluh tahun, masih banyak masalah klasik yang dihadapi misalnya validitas dan kelengkapan data, banyaknya RS swasta yang tidak melapor, dan sebagainya. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pengalaman Thailand, silahkan

Berkaca dari pengalaman Thailand ini, Indonesia masih akan menghadapi jalan panjang dan berliku untuk dapat menerapkan UHC (BPJS) secara benar. Namun setidaknya kita sudah mulai. Best practices dari negara lain dapat dijadikan sebagai referensi untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan, khususnya bagi RS yang akan menjadi salah satu provider utama pelayanan kesehatan. Selain dari Thailand, kita juga bisa belajar dari negara maju, misalnya Belanda. Minggu ini ada kunjungan perwakilan pemerintah Belanda ke FK UGM terkait dengan isu universal health coverage, yang salah satu agendanya adalah mempelajari mengenai pelaksanaan kebijakan UHC ini di Belanda. Selain itu, juga akan ada kunjungan ke Dinas Kesehatan dan RS di Kota Yogyakarta untuk mendalami implementasi BPJS dalam konteks Indonesia. Laporan mengenai kegiatan ini akan dapat Anda ikuti pada website manajemenrumahsakit.net edisi mendatang.

Selamat mengikuti.

+ Arsip Pengantar Minggu Lalu