Perspektif Akademisi dan Pakar Perumahsakitan terhadap Pelayanan Kesehatan dalam Pelaksanaan UU SJSN dan UU BPJS

Moderator (Dr. Heru Ariyadi, MSc, Ketua ARSADA Departemen Diklat dan Pengembangan) dan Sekretaris (Dr. Setyawati, RSUD Wangaya Denpasar) pada sesi ini

Panel pertama diisi oleh Prof. Dr. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD melalui teleconference, karena tidak dapat hadir di Jakarta. Pada sesi ini Prof. Laksono mejelaskan bahwa ada segmentasi pelayanan yang tidak dapat dihindari. Segmentasi ini terjadi akibat adanya strata sosial-ekonomi masyarakat. Yang kaya dan mampu akan memilih layanan yang lebih baik meskipun lebih mahal, atau meskipun ada di luar negeri. Yang tidak mampu akan ke RS yang ada meskipun layanannya buruk. Segmentasi ini berdampak lebih lanjut pada pilihan tenaga kesehatan, khususnya dokter dan dokter spesialis. Dokter lebih senang melayani pasien yang mampu dan oleh karenanya lebih senang tinggal di daerah perkotaan yang memberi kesempatan untuk berpenghasilan lebih. Data menunjukkan bahwa rasio dokter dengan masyarakat di DKI adlaah 1:3000 sedangkan di provinsi lain di luar Jawa 1: 48ribu. 

Di era BPJS hal tersebut akan mengakibatkan tersedotnya sumber daya ke daerah-daerah yang memiliki akses lebih baik ke fasilitas kesehatan, yaitu daera di Jawa dan Bali atau di kota-kota besar daerah lain. Masyarakat di daerah terpencil yang membutuhkan rujukan ke daerah lain harus diberi kompensasi oleh BPJS (Pasal 23 (3) UU SJSN). Sebanyak apa dan sejauh mana masyarakat akan diberikan kompensasi? 

Untuk mengatasi hal tersebut, menurut Prof. Laksono solusinya adalah menambah jumlah dokter spesialis melalui pendidikan dan “impor” tenaga dari luar negeri, mengembangkan distribusi dari barat ke timur misalnya melalui program sister hospital serta memanfaatkan teknologi telemedicine. 

Prof. Dr. Hasbullah Thabrany, Pakar Asuransi Kesehatan dari FKM UI

Sebagian pengalaman dalam pengelola kegiatan Sister Hospital di NTT, yang beberapa kegiatannya dilakukan dengan memanfaatkan teknologi teleconference/telemedicine. Sebagai contoh dokter Obsgyn di RSAB Harapan Kita memandu proses operasi sesar bagi dokter umum terlatih di RSUD Kefamenanu, NTT, melalui videoconference. Sebelumnya, OK di RSUD Kefamenanu telah dilengkapi dengan fasilitas komputer, kamera video dan sambungan internet agar mudah diikuti oleh dokter obsgyn di RSAB HK. Kedepannya kebutuhan seperti ini akan semakin meningkat sehingga perlu disiapkan berbagai perangkat regulasi, SOP, hingga tarif yang secara legal bisa melindungi seluruh pekerja kesehatan yang terlibat. 

Pada panel ini Prof. Hasbullah Thabrany dari FKM UI memaparkan tentang Pelaksanaan JKN dari Perspektif Kewajiban Pendanaan melalui APBN dan APBD. Prof. Hasbullah mengakui bahya premi yang ditetapkan saat ini masih rendah. Menurut UU SJSN/BPJS, hanya ada satu BPJS yang beroperasi secara nasional. Menurut Thabrany, pemda tidak dapat membentuk BPJS karena bertentangan dengan UU 1945, meskipun menurut Permenkeu Pemda dapat membentuk BPJS berdasarkan pada koridor UU SJSN/BPJS. Masalahnya adalah keehatan merupakan hak seluruh warga negara dan kewajiban pemerintah adalah memenuhi hal tersebut menurut Prof. Hasbullah pemda mempunyai peran untuk menyediakan fasilitas kesehatan sesuai standar disamping juga membuka peluang bagi terselenggaranya pelayanan kesehatan swasta, melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pelayanan kesehatan diwilayahnya, serta mendanai dan mengelola program kesehatan masyarakat. 

Para pembicara sesi ini. dari kiri ke kanan: Dr. Hanna Permana, MARS, Dr. Achmad Harjadi, MSc (pakar pelayanan kesehatan primer) dan Prof. Dr. Hasbullan Thabrany

Konsep CBG diterapkan dalam pendanaan kesehatan karena sudah terbukti menjadi metode yang terbaik. Metode yang selama ini digunakan relatif boros dan membuka peluang terhadinya moral hazard, dimana biaya akibat kesalahan tenaga kesehatan atau fasilitas dibebankan kepada pasien. Namun sayangnya, menurut Prof. Hasbullan INA-CBG tidak dikembangkan berdasarkan metode yang benar (biaya rata-rata), sehingga masih banyak masalah. Misalnya INA CBG untuk terapi kanker dan penyakit lain yang membutuhkan teknologi belum realistis, biaya untuk RS pemerintah dan RS swasta disamakan padahal swasta tidak mendapat subsidi gaji dan sebagainya dari pemerintah, dan masih banyak masalah lain terkait penetapan tarif. Oleh karena ini, masih diperlukan masukan dari ARSADA maupun organisasi perumahsakitan dan asosiasi profesi kesehatan untuk menyusun standar atau protokol agar besaran tarif sesuai dengan kebutuhan rata-rata yang pelaksanaan pelayanan. 

Lebih lanjut Prof. Hasbullah menyampaikan pendapatnya bahwa kunci keberhasilan pelaksanaan JKN ada empat. 1) harga menjadi kesepakatan bersama, satu harga untuk semua RS untuk kasus dan keseriusan penyakit yang sama, 2) besaran CBG untuk RS pemerintah dan RS swasta tidak sama, 3) harga CBG direvisi setidaknya dua tahun sekali, dan 4) Direktur RS memiliki kendali dan berani menetapkan take home income dokter, bukan dokter spesialis yang menentukan hal tersebut. 

Pembicara selanjutnya pada sesi ini adalah Dr. Achmad Harjadi, MSc yang merupakan pernah menjadi Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI, Kepala Bappeda DKI dan Deputy Gubernur DKI. Dr. Harjadi memamaparkan topik Pelaksanaan JKN dari Perspektif Revitalisasi Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama. Bagaimanapun juga, sukses tidaknya pelaksanaan JKN salah satunya ditentukan oleh berjalan atau tidaknya sistem rujukan dan Puskesmas ada di garda pertama sistem tersebut. Oleh karenanya, RSUD memiliki kewajiban untuk memahami sistem ini dan posisi setiap pihak yang terlibat. UU SJSN dan BPJS telah mengatur bahwa penyediaan fasilitas kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah pusat dan daerah. Namun tidak semua faskes tersebut dapat bekerjasama dengan BPJS. Ada proses credentialing dan bagi RS Pemerintah yang telah memenuhi syarat wajib hukumnya untuk bekerjasama dengan BPJS. RS Swasta yang memenuhi syarat boleh bekerjasama atau tidak bekerjasama dengan BPJS. Puskemas wajib bekerjasama dengan BPJS.

Para pembicara atau yang mewakili menerima penghargaan dari ARSADA atas partisipasinya sebagai narasumber pada sesi ini

Pelaksanaan kerjasama tersebut – termasuk dengan fasilitas kesehatan tingkat pertama – harus melalui kontrak tertulis. Dalam perjalanannya ada proses evaluasi fasilitas kesehatan dari aspek mutu, keamanan pasien, tindakan efektif, kesesuaian dengan kebutuhan pasien serta efisiensi. BPJS berhak membuat kontrak atau menghentikan kerjasama jika hasil evaluasi menunjukkan kinerja faskes yang buruk. Besaran tarif kapitasi di pelayanan kesehatan primer ditentukan oleh pemerintah. Dengan demikian menurut Dr. Harjadi terjadi monopoli BPJS atas layanan kesehatan primer dan ini menjadikan Puskesmas berada pada posisi yang lemah. Hal yang sama terjadi pada dokter praktek pelayanan kesehatan primer.

Dr. Harjadi berpendapat bahwa dana kapitasi cukup. Jika RS telah dibayar oleh BPJS, maka dana Pemda sebagian bisa digeser ke pelayanan kesehatan primer. Jika puskesmasnya telah ditetapkan sebagai PPK BLUD, maka tarifnya harus ditetapkan berdasarkan unit cost. Untuk itu harus ada negosiasi lebih lanjut yang kesemuanya harus dituangkan dalam kontrak, termasuk tarif layanan.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, Panitia Munas juga mengundang Dr. Hanna Permana, MARS – mantan Direktur RSUD Karawang dan mantan Ketua ASRSADA Pusat – untuk berbicara tentang Strategi RS dalam Menghadapi JKN. Dr. Hanna mengangkat isu besarnya biaya pelayanan kesehatan di RS sebagai akibat dari berbagai faktor membuat RS dan dokter cenderung bergerak ke ideologi neoliberal. Oleh karena itu, menurut Dr. Hanna, RS harus menerapkan strategi cost containment agar dapat bertahan di era JKN. Biaya harus benar-benar dihitung dan dikendalikan. Sudah bukan jamannya lagi merencanakan pengadaan alat (karena ada anggarannya) yang kemudian tidak digunakan karena tidak ada tenaga yang mampu mengoperasikannya. Dr. Hanna juga menyarakan bagi RS untuk memiliki setidaknya empat orang apoteker yang akan mengelola BHP Medis di RS di pos yang berbeda (Instalasi Farmasi, Logistik, Apotek, Buffer Stock) sebagai salah satu bentuk pengendalian. Hal ini karena BHP Medis merupakan salah satu komponen biaya – dan juga pendapatan – terbesar di RS. Jadi dalam sebuah RS menurutnya cukup ada 800 item obat. Kenyataannya saat ini banyak RS yang menyimpan sampai ribuan jenis obat.

Penggunaan dan pemeliharaan fasilitas dengan benar juga akan dapat menghindari pemborosan. Kita sudah mengenal pameo doing the right thing right. Kini kita juga harus mengenal doing the right thing better and cheaper. Yang menjadi masalah besar bagi direktur RS nantinya menurut Dr. Hanna adalah bagaimana menentukan jasa dokter. Permenkes yang mengatur besaran jasa pelayanan adalah sebesar 44% sudah tidak berlaku lagi. Sebaliknya, nantinya pembagian jasa itu akan diserahkan pada direktur RS masing-masing. Masalahnya adalah direktur tidak punya dasar yang kuat untuk menentukan besarnya jasa yang akan dibagikan sehingga berpotensi menimbulkan konflik.

Ini agak berbeda dengan pendapat Prof. Hasbullah yang mengatakan bahwa pembagian jasa tersebut ada pedomannya. Juga telah ada pedoman remunerasi BLUD yang dikeluarkan oleh Kemenkeu. Namun demikian, menurut Prof. Hasbullah peran ARSADA dan asosiasi RS lainnya untuk membuat rekomendasi-rekomendasi pada pemerintah mengenai hal ini.

Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dalam Melaksanakan UU SJSN dan UU BPJS

Ketua Umum ARSADA Pusat bersama Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat

Setelah membahas mengenai peran pemerintah pusat, maka kini saatnya membahas peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan JKN. 

Kasus di Jawa Barat, kondisi sebelum berlakunya JKN (saat ini) adalah tidak semua masyarakat memiliki jaminan kesehatan, kondisi fasilitas kesehatan yang bervariasi, tidak ada sistem rujukan, peran swasta dan masyarakat kurang, tidak ada penguatan primer sehingga kegiatan promotif dan preventif juga kurang. Jika JKN telah berjalan, diharapkan seluruh kondisi ini menjadi lebih baik. 

Di Kota Pekalongan, pemerintah mencoba mengembangkan sistem informasi online yang menghubungkan seluruh pelaku pelayanan kesehatan, mulai dari di tingkat masyarakat (posyandu di RT/RW), puskesmas hingga RS rujukan. Upaya penguatan layanan kesehatan primer dilakukan dengan membangun puskesmas perawatan di setiap kecamatan dengan 20TT per puskesmas. Pengembangan sistem ini berbasis pada web menggunakan platform yang open source untuk menekan biaya investasi. Dengan srategi ini Pemda berhasil menghemat APBD sebesar Rp35M/tahun dengan tidak menggunakan berbagai software aplikasi yang mahal.

Penanya (Direktur RSUD Sleman, DIY)

Pembiayaan kesehatan di Kota Pekalongan dilakukan berdasarkan anggaran dari pusat (Jamkesmas) dan daerah (Kamkesda). Jamkesda menanggung seluruh biaya pelayanan kesehatan mulai dari tingkat dasar hingga rujukan, biaya trasnportasi ke RS rujukan hingga ke pusat, dan biaya hidup yang pengelolaannya dilakukan secara bekerjasama dengan PT. Askes. Kedepannya, saat JKN diberlakukan maka Jamkesda Kota Pekalongan juga akan diperuntukkan bagi masyarakat kurang mampu (bukan masyarakat miskin) dimana sebagian biaya perawatannya akan disubsidi oleh pemerintah.

Pemerintah Kutai Karta Negara memiliki strategi yang berbeda. Menurut Rita Widyasari, S.Sos, MM, Bupati Kab. Kutai Karta Negara, ada banyak tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan serta pembiayaannya, antara lain geografis, infrastruktur, transportasi, kemiskinan, pola penyakit, regulasi serta masih tingginya angka kematian ibu dan bayi. Pemda Kba. KKn juga telah mengembangkan program Jamkesda secara bertahap. Pada awalnya program ini mencakup tenaga kerja tidak tetap dan Ketua RT. Kini program Jamkesda sudah dapat mencakup seluruh penduduk ber-KTP dan Kartu Keluarga KKN yang mulai berjalan sejak tahun 2012. Jika Kota Pekalongan memiliki PAD yang kecil namun SDM yang baik, Kab. KKN memiliki PAD yang sangat besar (Rp19 trilyun) dan dengan jumlah SDM yang sedikit (kurang dari satu juta jiwa). Dengan dana sebanyak ini pemda ingin memanfaatkannya semksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten KKN termasuk dari aspek kesehatan.

Kondisi yang sebaliknya terjadi di Kabupaten Belu, NTT. Menurut Drs. Joachim Lopey, Bupati Kabupaten Belu, Belu memiliki SDM dan APBD yang sangat terbatas. Dari 1.519 orang tenaga kesehatan di seluruh Kab. Belu, hampir 700 diantaranya merupakan tenaga non PNS dan 70 diantaranya adalah PTT Pusat. Kedepannya, Joachim berharap tenaga PTT dari pusat bisa ditambah untuk mengurangi beban APBD.

Para Pembicara merupakan pemerintah daerah kabupaten/kota atau yang mewakili, diantaranya Bupati Kab. Belu, NTT (paling kiri), Bupati Kab. Kutai Kartanegara (kedua dari kiri), Kadinkes Prov. Jabar (ketiga dari kiri) dan Walikota Pekalongan (keempat dari kiri).

Para pembicara berfoto bersama pengurus ARSADA Pusat sebelum menerima penghargaan

Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dalam Melaksanakan UU SJSN dan UU BPJS

Para pembicara yang merupakan wakil dari Pemerintah Pusat, antara lain Kementerian Keuangan (paling kiri) dan Kementerian Kesehatan (kedua dan ketiga dari kiri)

Sesi selanjutnya diisi dengan pemaparan dari legislatif (Komisi IX DPR RI) dan pemerintah pusat (Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan). Dr. Nova Rianti Yusuf (Wakil Ketua Komisi IX) menyatakan bahwa dalam injury time ini menurutnya masukan-masukan dari ARSADA masih bisa diakomodir untuk perbaikan. Ia menyampaikan bahwa fungsi Komisi IX adalah untuk pengawasan. Ada Rp9T yang dialokasikan untuk BPJS, sehingga yang menjadi fokus perhatiannya adalah memperkuat pelayanan kesehatan primer.

Dari 14 peraturan pelaksanaan UU BPJS yang harus dibuat, pemerintah baru menyelesaikan dua diantaranya, yaitu PP No 101/2011 tentang PBI dan Perpres tentang Jaminan Kesehatan. Dr. Nova menilai Kemenkes terlalu berhati-hati sehingga terkesan lambat.

 Yang penting bagi ARSADA menurut Dr. Nova adalah rancangan Kemenkes tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional, yang meliputi:

– syarat fasilitas kesehatan pemerintah dan swasta yang boleh kerjasama dengan BPJS Kesehatan

– prosedur pendaftaran, verifikasi, perubahan data kepesertaan PBI (dari 96,4 juta menjadi 86,4 juta jiwa)

– Berkaca dari kasus Kartu Jakarta Sehat, jumlah pasien meningkat sangat drastis namun fasilitas kesehatan dan SDM tidak ditambah

Ia juga menyoroti masih banyaknya dokter yang tidak lulus uji kompetensi dasar.

Pada akhir presentasinya Dr. Nova menyimpulkan bahwa ada setidaknya empat hal yang harus diperhatikan dalam implementasi JKN ini, yaitu:

1. peraturan pelaksanaan yang harus segera diselesaikan
2. lonjakan pasien harus diimbangi dengan kecukupan sarana-prasarana pelayanan
3. penguatan kapasitas dan sistem agar tidak terjadi chaos
4. perlunya perubahan paradigma “sakit” menjadi paradigma “sehat” 

Dr. R. Koesmedi (pengurus ARSADA Pusat dan Direktur RSUD Tarakan) bersama Prof. Dr. Ahmad Sujudi, SpB, mantan Menteri Kesehatan RI

Kementerian Keuangan menyampaikan bahwa kewajiban pemerintah yang telah dilaksanakan antara lain: telah mengalokasikan @ Rp 500M pada setiap BPJS sebagai saldo awal untuk melaksanakan kegiatan, telah mengalokasikan dana untuk PBI sebesar Rp19.225,-/jiwa/bulan untuk 86,4 juta jiwa penduduk, atau sebesar Rp19,93T untuk PBI. Selain itu pemerintah juga telah mengalokasikan dana untuk membayar iuran PNS, TNI, Polri, Penerima Pensiun, Veteran dan Pejuang Perintis Kemerdekaan, serta menyediakan dana untuk fasilitas pelayanan kesehatan tertentu terkait dengan fungsi Kemenham.

Menurutnya, APBN merupakan proses politik. Daerah, sebagamana juga pemerintah pusat, harus melakukan negosiasi dan advokasi yang kuat agar dapat memperoleh anggaran lebih. Negosiasi kuat ini maksudnya adalah memberikan data dan argumentasi yang kuat untuk mendukung proposal pengajuan dana dari APBN tersebut untuk daerahnya masing-masing. 

Pendanaan untuk Jamkesmas selama ini cenderung meningkat. Namun sehubungan dengan adanya kebijakan pengurangan subsidi BBM, maka iuran untuk PBI akan tetap ditingkatkan dari Rp15.500,- menjadi Rp19.225,-. Peran pemda diharapkan berupa penyediaan infrastruktur kesehatan dan pemberian subsidi iuran untuk masyarakat tidak mampu yang tidak tercakup dalam PBI. 

Kementerian Kesehatan yang diwakili oleh Dr. Dyah Setya Utami (Direktur Direktorat Kesehatan Jiwa sekaligus PLT Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan) memamparkan bahwa pemerintah pusat maupun daerah sama-sama bertanggung jawab dalam menyediakan fasilitas kesehatan yang memadai dari sisi mutu maupun kapasitas untuk melayani masyarakat di era JKN. Namun jika hanya dibebankan pada pemerintah, seluruh kebutuhan tersebut tidak akan terpenuhi mengingat kemampuan pemerintah yang terbatas. Oleh karena itu menurutnya peran swasta harus lebih ditingkatkan. 

Dr. Dyah menyoroti masalah pengajuan bantuan APBN untuk pengadaan alat kesehatan di daerah. Pengajuan itu seharusnya bertujuan untuk melengkapi kekurangan ynag masih ada di daerah dalam memenuhi standar pelayanan minimal. Sehingga, yang diajukan adalah kekurangannya, bukan keseluruhan kebutuhan (termasuk alat yang sudah ada diajukan lagi).

Dr. Heru Aryadi, MSc (kanan) dan Dr. Nur Abadi, MM, MSi (kiri)

Ada beberapa strategi yang akan diterapkan oleh Kementerian Kesehatan, antara lain meningkatkan status derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatkan efektivitas pembiayaan dan mobilisasi peran publik serta meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di berbagai level melalui perbaikan sistem mutu, perbaikan sistem rujukan dan akreditasi.

Peserta Munas menanggapi para pembicara ini dengan menyoroti bahwa banyak pekerja informal yang minta dijamin oleh pemerintah. Ini kedepannya akan menjadi masalah bagi RS, sebab di PBI para pekerja sektor informal ini tidak ter-cover, padahal sebelum era JKN mereka ditanggung oleh Jamkesda. Jika mereka sakit dan mendapat pelayanan di RS, siapa yang akan menanggung? Masalah lain adalah mengenai adanya perubahan sistem. Ada RS yang telah melakukan exercise dengan tarif INA-CBGs, namun masih skala kecil (kabupaten). Tahun 2014 akan dilakukan dalam skala nasional. Dalam hal ini, RS akan dipaksa untuk bisa cepat dalam memproses klaim, padahal dilain pihak sistem ini masih menggunakan multi–entry.

Terhadap berbagai pertanyaan tersebut, dr. Novi menjelaskan bahwa banyak yayasan di Indonesia yang menangani pasien ganggung jiwa dengan cara-cara yang kurang tepat, misalnya memasung, mengobati dengan cambuk, tidak diberikan penutup tubuh dan sebagainya. Hal ini sering menjadi sasaran empuk media asing untuk diberitakan secara internasional.

Penanya lain mengangkat masalah pelayanan kesehatan jiwa di RSUD Duren Sawit. RSUD DS saat ini masih bertahan dengan pelayanan rawat inap dan sering melakukan visite bagi pasien-pasien yang dirawat di panti laras. Dulu kegiatan ini didanai oleh APBD, namun jika tarif INA-CBGs diterapkan, kegiatan ini tidak lagi di-cover. Risikonya pasien-pasien tersebut tidak akan mendapatkan penanganan oleh dokter spesialis.

Untuk menanggapi hal tersebut, itu dr. Dyah menyampaikan bahwa pemerintah dan Dinkes DKI telah menyediakan dana namun ternyata tidak terserap untuk mengatasi berbagai pemasungan. Pemerintah bahkan tidak yakin apakah di DKI tidak ada pemasungan pasien ganggungan jiwa. Ada perubahan sistem rujukan dimana pelayanan kesehatan jiwa di RS merupakan layanan tersier, yaitu hanya menangani kasus-kasus yang tidak mampu ditangani oleh layanan kesehatan primer dan sekunder. Kini banyak dokte rumum di Puskesmas telah dilatih untuk menangani pasien gangguan jiwa berat yang telah melalui fase penanganan di RSJ. Dr. Dyah juga meminta RSJ duduk bersama dengan Dinas Sosial membahas mengenai penanganan kasus gangguan kejiwaan di masyarakat. Dirjen BUK telah menandatangani MOU dengan Dirjen Paska Psikotik di Kemsos. Kegiatan pelayanan ekstra mural yang dilakukan leh yayasan-yayasan sosial harus dilakukan secara bekerjasama dengan Puskesmas agar dapat di-klain jke BPJS.

Ada juga peserta yang fokus pada anggaran kesehatan yang baru terpenuhi 3% dari 5% yang wajib disediakan. Jika PBI direalisasikan, maka pagu 5% ini akan terpenuhi. Kewajiban Kementerian Kesehatan untuk menyediakan fasilitas jadi berkurang.

Menurut Fajar (Kementerian Keuangan), dana 3% tersebut tidak semuanya ada di Kementerian Kesehatan, namun tersebar di beberapa kementerian lain yang juga menyelenggarakan fungsi kesehatan.

Forum Nasional IV Jaringan Kebijakan Kesehatan Indonesia dan Konas IAKMI di Kupang

Telah diselenggarakan pertemuan Forum Nasional Kebijakan Kesehatan di Kupang bersamaan dengan Konas IAKMI, minggu lalu. Pertemuan tersebut dihadiri oleh sekitar 225 peserta dari Aceh hingga Papua. Jika Anda tertarik untuk membaca atau bahkan men-download power point, abstrak, dan menyimak video berbagai sesi silahkan Anda klik. Laporan kegiatan Forum Nasional IV dan KONAS IAKMI Ke-12 tersebut bisa anda lihat pada link berikut:

Kuliah Umum

Pelaksanaan SJSN sebagai Amanat Konstitusi

Irman Gusman (Ketua DPD DPR-RI)

Irman Gusman, Ketua DPD di DPR RI

Nilai plus pada penyelenggaraan Munas ARSADA kali ini bertambah dengan dilaksanakannya kuliah umum mengenai Pelaksanaan SJSN sebagai Amanat Konstitusi. Kuliah ini diberikan oleh Irman Gusman (Ketua DPD DPR-RI). Gusman memaparkan bahwa daya yaing bangsa Indonesia saat ini mencapai urutan ke 50 namun daya saing SDM ada di urutan ke 121. Hal ini pelru mendapat perhatian bersama, karena salah satu ukuran dari daya saing tersebut adalah sektor kesehatan (antara lain kesiapan teknologi dan inovasi). Artinya, sektor kesehatan ikut pula memberi kontribusi terhadap tinggi rendahnya daya saing. Jadi seharusnya menurut Gusman kesehatan jangan dipandang sebagai cost center melainkan sebagai investasi.

Indonesia mengalami anomali, dimana disatu sisi pertumbuhan ekonomi membaik namun disisi lain kesenjangan antara the have dengan the poor semakin lebar. Untuk mengatasi hal ini, DPD RI telah berhasil memperjuangkan dana otsus sebesar Rp20T bagi Papua, Papua Barat, Maluku dan NTT agar bisa mengejar ketertinggalan pembangunan.

Irman Gusman berbincang bersama Dr. Kuntjoro AP, MKes sebelum sesi kuliah umum mengenai Pelaksanaan SJSN sebagai Amanat Konstitusi

Menurut Gusman, ARSADA, IDI dan lainnya merupakan stakeholders kesehatan. Yang membuat exciting adalah Gusman menantang ARSADA untuk membuat tim untuk memperjuangkan agar pajak alat kesehatan dihapuskan untuk menekan biaya kesehatan. Diakui bahwa ini menjadi persoalan berat bagi negara, namun disisi lain kesehatan merupakan hal rakyat. AS yang sudah memperjuangkan JKN selama puluhan tahun, baru disahkan pada era Presiden Obama setahun yang lalu, karena layanan kesehatan yang sangat mahal disana.

Pada kesempatan tersebut, Gusman menyampaian harapannya bahwa profesionalisme RS Daerah tidak kalah dengan RS Pusat, dan keberadaanya tidak diasosiasikan sebagai sesuatu yang sifatnya inferior. Untuk menunjukkan komitmennya dalam membantu RS Daerah, Gusman mengumumkan nomor telepon selulernya kepada seluruh peserta Munas, agar bisa menghubungi jika membutuhkan bantuan DPD.

Pengantar Munas dan Pembukaan

Sebagian pengurus ARSADA Pusat berfoto bersama para Penari yang akan tampil pada Acara Pembukaan Munas.

Ketua Umum ARSADA Pusat, Dr. Kuntjoro A. Purjanto, M.Kes menyampaikan pengantarnya dalam pembukaan Munas ARSADA. Salah satu yang disampaikan adalah mengenai pentingnya memanfaatkan teknologi informasi. Saat ini ARSADA telah memiliki portal yang harus dapat dimaksimalkan untuk peningkatan kapasitas SDM di RS. Ada 500-an RSUD yang akan diberikan bandwidth dalam salah satu program Kementerian Kesehatan. RS yang aktif menggunakan bandwidth ini dan mengajukan permintaan ke Kemkes akan diberi tambahan. Point penting lain yang menjadi titip perhatian adalah akan berlakunya UU BPJS yang menyebabkan dibutuhkannya perubahan mendasar. Oleh karena itu, Dr. Kuntjoro berharap pengurus baru ARSADA yang nantinya terpilih akan dapat lebih memfasilitasi dan membantu RSUD-RSUD dalam meningkatkan kinerjanya.

Menurut Dr. Kuntjoro, ada tiga isu besar terkait dengan hal tersebut, yaitu mutu pelayanan, disparitas dan keaktivan RSUD dalam menyukseskan universal health coverage. Diharapkan pada tahun 2019 mutu dan biaya dapat dikendalikan. Sementara itu, ada dua hal yang dapat membantu keberhasilan pencapaian tujuan RS dalam meningkatkan kinerja pelayanan, kinerja keuangan dan kinerja manfaat, yaitu menjadi PPK BLUD dan akreditasi. Jika telah menjalankan kedua hal ini, Dr. Kuntjoro yakin RSUD akan dicintai oleh customer-nya.

Ketua Umum ARSADA Pusat, Dr. Kuntjoro A. Purjanto (kiri) mendampingi DR. Yuswandi Tumengung dari KementerianDalam Negeri (tengah) bersama dengan Dr. Hanna Permana, MARS (kanan)

Munas Dibuka Secara Resmi

Munas ini menghadirkan DR. Yuswandi Tumengung dari Kementerian Dalam Negeri untuk membuka Munas ARSADA VI secara resmi. Dalam pidatonya, Yuswandi menyampaikan bahwa munas ini menjadi momentum penting ditandai dengan tema yang diangkat yang memang sedang menjadi sorotan nasional. Bagi beberapa daerah bahkan pelaksanaan JKN tinggal menghitung hari karena RAPBD 2014 segera akan disahkan regulasi yang berlaku harus dipahami dengan benar dan detil, karena regulasi ini yang akan memayungi implementasinya. Pada tatanan implementasi, kebijakan ini sudah tidak bisa ditunda pelaksanaannya. Oleh karena itu RSUD harus mengikuti dan menyesuaikan.

Ir. Bejo Mulyono, MML, Kasubdit BLUD Kementerian Dalam Negeri (kanan) turut hadir dalam Pembukaan Munas ARSADA VI didampingi oleh Dr. Umar Wahid (tengah) dan Dr. Harjadi (kiri)

Lebih jauh Yuswandi menambahkan bahwa jaminan kesehatan sebenarnya bukan hal baru. Banyak daerah yang telah melaksanakannya lebih dulu. Tidak ada calon kepala daerah yang tidak menjanjikan masalah kesehatan pada masyarakat dalam kampanye politiknya. Ini saatnya untuk meng-up date visi dan misi mereka dikaitkan dengan pelaksanaan JKN ini.

Pengguntingan pita oleh DR: Yuswandi Tumenggung untuk membuka pameran alat-alat kesehatan secara resmi di area Munas

Aceh dan Babel telah mengalokasikan 12% dari APBD merekauntuk kesehatan. Pertanyaan selanjutnya bagaimana upaya alokasi anggaran tersebut sesuai norma, sebab yang penting adalah kualitas belanja yang bisa menjawab tantangan.

Yuswandi juga menyoroti banyaknya kepala daerah yang berlomba-lomba mendirikan RS, apakah ini untuk memenuhi fungsi bidang kesehatan? Suatu saat hal ini tidak bisa dibatasi. Jadi hal-hal seperti itu menurut Yuswandi harus dibarengi dengan kualitas belanja. Kadang tim anggaran daerah (Bappeda, Biro Keuangan dan sebagainya) tidak paham masalah teknis. Yuswandi meminta RS berdiskusi dengan Dinas Kesehatan agar bisa memberi pemahaman yang utuh pada stakeholder kunci tersebut.

Pada prinsipnya, pelayanan yang perlu quick cash seperti RS perlu ditetapkan sebagai PPK BLUD. Namun saat ini dari 638 RSUD di seluruh Indonesia, hanya 225 yang telah ditetapkan sebagai PPK BLUD. Untuk Puskesmas ada 150-an yang telah ditetapkan.

Pembukaan Munas ditandai oleh pemukulan gong oleh DR. Yuswandi Tumenggung yang dilanjutkan dengan membuka secara resmi pameran alat-alat kesehatan. Menurut Dr. Kuntjoro, pameran alkes ini penting untuk meng-update pada pengelola pelayanan kesehatan mengenai perkembangan teknologi kedokteran saat ini.

	Tarian Lenggang Nyai dari Betawi ditarikan oleh para staf RSUD Pasar Rebo pada acara Pembukaan Muans VI ARSADA
Menyanyikan lagu Indonesia Raya dengan khidmat	Berkeliling meninjau pameran alat kesehatan. Dari kiri ke kanan: Dr. Sutirto Basuki, SpKK, MKes, Dr. Nur Abadi, MM, MSi., Dr. Kuntjoro A.P., MKes, DR Yuswandi Tumenggung

Dampak Tekanan Masyarakat dan Media Massa tehadap Pelaksana Pelayanan Kesehatan Akibat Kebijakan JKN; Perspektif Masyarakat

Para pembicara antara lain Dr. Marius Wijayakarta (kanan), Asep Iwan Iriawan, SH (kedua dari kanan) dan wartawan senior Harian Kompas, Walujani Atika (tengah) dimoderatori oleh Dr. Sutirto Basuki, SpKK, M.Kes (kedua dari kiri)

Sesi ketiga seminar pra-munas ini menghadirkan pembicara dari kalangan non-praktisi pelayanan kesehatan. Dengan demikian, diharapkan ada perspektif lain yang dapat didiskusikan untuk memperbaiki kondisi pelayanan di RS terkait dengan pelaksanaan kebiajakan BPJS. Pembicara yang hadir antara lain Walujani Atika (Wartawan Harian Kompas), Asep Iwan Iriawan, SH (Pakar Hukum) dan Dr. Marius Wijayakarta (Ketua YKKI).

Menurut Atika, media massa sebenarnya ikut nervous menghadapi akan berlakunya UU SJSN dan BPJS. Dia juga dpaat memahami kegamangan yang dialami oleh pelaku pelayanan kesehatan karena ini tidak hanya menyangkut perubahan administratif melainkan juga perubahan terhadap SDM dan sebagainya. Dalam hal ini ia menyatakan dukungan sepenuhnya terhadap semua proses yang terjadi.

Atika mengakui bahwa sebagian pemberitaan media memang bersifat negatif. Namun demikian, ada juga pemberitaan yang positif maupun netral dalam mengadvokasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan tersebut. Menurutnya, RS mengalami kekurangan infrastruktur dan dana operasional. Dilain pihak, masyarakat banyak yang kurang mampu dan meletakkan harapan yang terlalu tinggi. Masalah yang dihadapi oleh RS antara lain: tidak efisien, minim dana dan masalah dalam hubungan RS-dokter, dokter-pasien dan RS-pasien serta RS-media. Ia juga mengaku tidak semua wartawan memahami masalah secara komprehensif. Yang terjadi adalah RS sibuk melayani wartawan dan wartawan membutuhkan berita. Solusi yang ditawarkan yaktu RS harus lebih komunikatif. Unit atau personal yang ditunjuk sebagai humas harus bisa menjelaskan secara detil sampai ke aspek teknis kepada masyarakat/wartawan, sehingga media tidak “mengganggu” dan menyita waktu dokter untuk memberikan penjelasan-penjelasan.

Salah satu penanya di acara seminar

Saran Atika terhadap RS yaitu membenahi RS, transparansi pengelolaan RS, transparansi perawatan (termasuk tarif), pemahaman yang detil terhadap skema BPJS, meningkatkan kemampuan komunikasi tenaga kesehatan, internalisasi customer service pada pasien, keterbukaan informasi (misalnya dengan memanfaatkan website RS untuk informasi umum dan customer service desk untuk informasi yang lebih spesifik), meningkatkan kemampuan humas dalam memfasilitasi media dalam mendapatkan informasi, serta menyederhanakan birokrasi dalam memperoleh informasi bagi awak media (misalnya sediakan waktu untuk konferensi press jika terjadi masalah).

Yang menarik adalah bahwa pemberitaan yang tidak proporsional dapat balas oleh RS dengan hak jawab. Ada aturan bahwa dalam menulis berita, media harus melakukan cross-check agar berita yang dipublikasi lebih obyektif. Namun kenyataannya tidak selalu seperti itu. Oleh karenanya, jika RS merasa berita yang dimuat tidak berimbang, RS dapat menggunakan hak jawab yang sama banyaknya dengan dengan luas area berita tersebut. Caranya RS bisa datang langsung ke kantor media atau menulis sendiri surat untuk dimuat di media tersebut pada edisi berikutnya. Dilain pihak, menurut Atika sebenarnya masalah tersebut dapat dibicarakan secara lebih bijak. Namun jika media yang bersangkutan “bandel”, maka dapat disomasi. Pad aumumnya hak jawab ini ditanggapi baik oleh media. Dewan pers juga bisa menjadi sarana untuk menyalurkan hak jawab tersebut.

Sebagian Peserta Seminar

Asep menekankan pada hak atas kesehatan yang dimiliki oleh setiap warga negara. Oleh karena itu, RS harus waspada terhadap berbagai gugatan perdata maupun pidana yang mungkin muncul atas kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap hak ini. Dengan kata lain, RS harus benar-benar memahami berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bekerja sesuai dengan prosedur (standar profesi) serta sesuai dengan informasi yang diberikan pada pasien. 

Marius menyoroti mengenai penilaian konsumen terhadap kinerja RS. Menurutnya, konsumen bukan raja karena posisinya sejajar dengan RS. Ia juga tidak setuju dengan istilah gratis, karena pada hakekatnya pasien miskin dibayari oleh pemerintah. Dari pengaduan yang masuk, ada sebanyak 66,7% pengaduan terhadap dokter dan 16,7% pegaduan terhadap RS. Agar menjadi lebih baik dan RS/tenaga kesehatan tidak menjadi “bulan-bulanan” masyarakat dan media, Marius menyarankan dibuatnya Standar Pelayanan Medis, yang nantinya juga bisa menjadi dasar perhitungan pembiayaan pelayanan kesehatan. Terhadap hal ini, peserta seminar menanggapi bahwa SPM ini sedang dalam proses penyusunan dan akan segera diujicobakan di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat.

Terkait dengan kisruh yang sering terjadi antara media dengan penyelenggara pelayanan kesehatan, Marius mengangkat isu UU Keterbukaan dan Informasi Publik (KIP). UU ini mengatur bahwa setiap pejabat publik harus siap memberikan informasi publik, sepanjang informasi itu tidak menyangkut rahasia pasien (karena itu diatu tersendiri oleh UU lain). RS harus siap memberikan jawaban atau penjelasan, dan oleh karenanya Marius sepakat dengan Atika bahwa staf RS harus dilatih untuk itu.

Dampak Tekanan Masyarakat dan Media Massa terhadap Pelaksana Pelayanan Kesehatan Akibat Kebijakan JKN; Perspektif Pelaksana

Para pembicara yang merupakan praktisi dari RSUD Pasar Rebo dan RSUD Koja yang memaparkan dampak kebijakan BPJS dari sisi praktisi pelayanan di RS

Ketua Komite Medis RSUD Pasar Rebo Dr. Yudi Amiarno, SpU memaparkan hasil penelitiannya terhadap 73 orang dokter yang bekerja di RS. Menurut Dr. Yudi, dokter adalah profesi yang terikat sumpah. Bahkan IDI Jakarta Timur menerapkan kebijakan bagi setiap dokter yang akan memperpanjang ijin prakteknya untuk mengucapkan kembali sumpah dokter, dengan tujuan agar selalu teringat akan isi dan makna sumpah tersebut.

Di RSUD Pasar Rebo, Komite Medis memiliki kegiatan rutin untuk membahas morbiditas, mortalitas dan lain-lain, mulai dari pertemuan Reboan, pertemuan siang klinik, audit medis hingga diskusi ilmiah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sejak berlakunya program Kartu Jakarta Sehat pada November 2012, hampir 60% dokter mengaku semakin sedikit waktu untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini karena semakin banyaknya jumlah pasien yang harus ditangani padahal jumlah tenaga tidak ditambah. 

Sebagai gambaran, kunjungan pasien rawat jalan sejak dilaksanakannya Program KJS meningkat hampir dua kali lipat. Sebanyak 63% dokter harus melayani lebih dari 100 pasien rawat jalan per hari dan 30% melayani 50-100 pasien per hari. Sebanyak 55% dokter menggunakan 5-6 menit waktu untuk bertemu pasien (anamnese dan sebagainya). Hanya 27% yang mengaku berbicara dengan pasien selama 30 menit. Padahal menurut Kepmenkes No. 81/2004, ada standar baku yang diatur untuk itu. Sebagai contoh, dokter spesialis penyakit dalam berdasarkan Kepmenkes tersebut harus menggunakan setidaknya 8 menit per pasien lama dan 9 menit per pasien baru di poliklinik. Alokasi waktu ini belum termasuk waktu untuk melakukan tindakan, misalnya pemasangan kateter. Ini menyebabkan 69% dokter merasa ada peningkatan beban kerja yang melebihi kewajaran dan 60% dokter merasa mudah lelah.

Banyaknya kunjungan pasien menyebabkan masyarakat datang ke RS lebih pagi (pukul 4-5 pagi) untuk mendapatkan nomor antrian awal. Karena ada jeda waktu beberapa jam dengan jam buka pelayanan, pasien semakin menumpuk di ruang tunggu sehingga banyak yang lesehan di lantai karena tidak kebagian tempat duduk. Bahkan banyak yang membawa bekal untuk sarapan karena akan menunggu sangat lama. Dilain pihak, pertambahan bean kerja ini tidak berdampak pada peningkatan pendapatan dokter. Setidaknya, hal ini diakui oleh 60% responden yang terlibat dalam penelitian ini. Dampak lebih jauh, 70% dokter merasa mutu pelayanan menurun, dimana layanan disini diartikan sebagai layanan RS (antrian pendaftaran, obat, parkir dan lainnya) serta layanan klinis.

Dr. Yuda menutup presentasinya dengan memaparkan harapan para dokter, bahwa program KJS perlu dilanjutkan (78%) karena jelas mendatangkan manfaat bagi masyarakat tidak mampu, namun harus dievaluasi terlebih dahulu (70%) khususnya mengenai tarif, kesejahteraan dokter, mutu yang harus dijaga, serta sistem rujukan.

Dari seluruh unit pelayanan di RS, Instalasi Gawat Darurat merupakan salah satu unit yang paling menunjukkan adanya peningkatan beban kerja secara kasat mata. Menurut Dr. Deddy, Kepala IGD RSUD Koja, sejak diterapkanny aprogram KJS ia menerima 150-200 pasien per hari. Untuk melayani pasien-pasien ini, IGD-nya diperkuat oleh 14 orang dokter umum, 30 perawat, 5 petugas entri, 1 petugas pos dan 14 orang petugas call center. IGD memiliki fasilitas OK cito, radiologi dan laboratorium.

Pada Januari 2011, terdapat 2400-an kunjungan pasien dan pada bulan Desember 2700-an. Pada tahun ini kunjungan terbanyak adalah 2900-an pasien sebulan. Pada tahun 2012 kunjungan tertinggi dalam satu bulan mencapai angka 4959 pasien.

 Dampak tekanan pemerintah terhadap pelayanan di IGD menurut Dr. Deddy antara lain:

1. RS menjadi sangat crowded karena tidak boleh menolak pasien.
2. Pasien yang dirujuk menjadi tanggung jawab RS perujuk. Diakui bahwa ini memang adalah prosedur yang benar, sehingga RSUD Koja telah menyiapkan dokumen yang dibutuhkan secara lengkap, tanpa membebani keluarga pasien. Namun, jika rujukan tersebut dikirim ke RS swasta, RS penerima meminta kehadiran keluarga pasien dan ini sering menimbulkan komplain dari keluarga.
3. Boleh menitipkan pasien ke kelas yang lebih tinggi jika kelas III telah penuh. Masalahnya adalah kapasitas kelas III sudah mencapai 400 TT dan sering penuh, sedangkan kelas II hanya30 TT.
4. Pejabat sering menitipkan keluarga atau kerabatnya yang sakit dan minta didahulukan untuk mendapatkan kamar. Ini sering menyalahi aturan yang berlaku dimana priositas didasarkan pada indikasi medis.
5. Ketua RT/RW sangat mudah memberikan KTP atau KK pada warga meskipun bukan warga DKI, sehingga jumlah “penikmat” program KJS semakin besar.
6. Pasien sering meminta ruang langsung pada perawat. Bahkan awak media massa juga sering ikut mencarikan ruang bagi pasien.

Dr. Deddy menutup presentasinya dengan menyimpulkan bahwa tenaga kesehatan di IGD terganggu dengan adanya berbagai tekanan tersebut. Tidak jarang terjadi konflik antara petugas dengan pengunjung yang berakhir pada adu fisik. Untuk itu, saran yang diajukan adalah adanya sosialisasi yang lebih intensif kepada seluruh pihak tersebut agar terjadi pengertian yang seimbang terhadap fungsi pelayanan dan pembiayaan.

Pembicara selanjutnya yaitu Ahyar, SKep, NERS, MKes, yang memaparkan megenai dampak tekanan pemerintah dan media massa terhadap motivasi dan kinerja perawat. Senada dengan yang disampaikan oleh pembicara-pembicara sebelumnya, tekanan yang muncul menyebabkan stress yang tinggi dan menurunkan motivasi serta kinerja perawat. Bahkan, pemberitaan yang tidak berimbang oleh media massa menimbulkan rasa trauma dalam melayani. Pemberitaan yang tidak imbang seringkali disebabkan oleh karena pasien tidak diberi hak sebagai pasien KJS karena tidak dapat melengkapi dokumen identitas sesuai prosedur dan kondisi kapasitas yang sudah penuh padahal ada kebijakan RS tidak boleh menolak pasien.

Banyak juga “calo” administrasi yang dimanfaatkan oleh keluarga pasien (32,02%) dan kemudian mengacaukan alur pelayanan. Untuk itu, perlu ada pengawasan yang ketat, termasuk dari pihak luar RS.

Dengan beban kerja yang meningkat tersebut, angka kesakitan perawat menjadi lebih tinggi sehingga produktivitasnya menurun. Masalah lain yang dikemukakan adalah bahwa BPJS tidak mengakomodir perawat dalam kapitas, hanya dokter dan bidan.

Prof. Dr. Sujudi, SpB memberikan pencerahan kepada audiens mengenai berbagai alternatif solusi yang dapat dipilih untuk mengatasi kendala pelaksanaan UU BPJS di lapangan.

Untuk mengatasi berbagai masalah yang sudah maupun akan muncul, Dr. Trinovianti, MARS (Direktur RSUD Pasar Rebo) memaparkan bahwa RSUD PR telah membuat SPM dan SOP sampai dengan penulisan resep untuk obat generik atau obat terendah dan di-cross-check dengan DPHO. Hal ini karena saat itu manlak KJS belum ada. RSUD PR juga mengalami peningkatan jumlah pasien, dimana tahun 2011 ada 264.971 kunjungan pasien (24.923 diantaranya gakin) dan tahun 2012 meningkat meniadi 272.711 kunjungan (33.502 diantaranya gakin). Tahun 2013 hingga bulan Juli sudah terdapat 177.704 kunjungan (53.455 diantaranya gakin).

Jumlah kunjungan rawat inap juga tidak kalah fantastis. Tahun 2011 terdapat 16.811 kunjungan (2.439 diantaranya gakin), tahun 2012 terdapat 16.195 kunjungan (3.954 diantaranya KJS) dan 2013 (hingga Juli) terdapat 9.035 kunjungan (3.997 diantaranya KJS). Hal ini berdampak pada jam pelayanan yang menjadi lebih panjang, dimana jam buka poliklinik lebih panjang satu jam dan jam pelayanan farmasi lebih panjang 3,5 jam dari jam kerja resmi.

Jumlah kunjungan pasien yang meningkat tidak diimbangi oleh penambahan jumlah SDM, sarana yang memadai serta ketersediaan tenaga pengganti (jika ada petugas yang sakit karena kelelahan).

Dari aspek keuangan, program KJS menimbulkan selisih antara piutang dengan realisasi pembayaran yang semakin meningkat. Tahun 2011, RSUD PR memiliki piutang sebesar Rp8,7 M dan dibayar (oleh Dinkes) sebesar Rp8,5M sehingga terdapat selisih Rp197 juta yang belum terbayar. Tahun 2012, piutang RS berjumlah Rp17,9M dan yang dibayar adalah sebesar Rp17,9M (selisih Rp1,1M). Tahun 2013 (sampai dengan Juni) piutang RS telah mencapai Rp20M dan yang telah dibayar sebesar Rp10,6M (selisih Rp9,4M). Tentunya ini mengganggu cash flow RS yang mengakibatkan RS tidak bisa membayar supplier secara tepat waktu. Dampaknya, supplier menghentikan pasokan bahan habis pakai sehingga akhirnya pelayanan jadi terganggu.

Untuk mengatasi berbagai masalah tersebut, Dr. Trinovianti melakukan upaya yang intinya adalah untuk mengendalikan mutu dan biaya. Upaya-upaya tersebut antara lain membuat clinical pathway sebagai acuan (namun diakui bahwa hal ini tidak mudah), disiplin dalam menggunakan BHP dan obat serta sosialisasi penulisan diagnosis secara lengkap untuk melengkapi rekam medis.

Harapan yang disampaikan dari perspektif pengelola pelayanan antara lain menyangkut evaluasi prgram KJS terutama dari sisi tarif, ketersediaan SDM, tarif INA-DRGs berdasarkan unit cost tiap RS/regional, jangan ada perbedaan terlalu besar antara tarif kelas bawah dengan kelas atas, penyederhanaan administrasi, pemahaman masyarakat terhadap kebijakan, syarat dan alur pelayanan yang harus ditingkatkan serta peran media massa untuk bekerjasama dengan RS dalam mensosialisasikan kebijakan tersebut dengan informasi yang lebih detil. Selain itu juga ada saran yang disampaikan antara lain jumlah petugas verifikasi disesuaikan dengan jumlah pasien (beban kerja), pengendali dilapangan serta adanya SIM RS yang online.

Pada sesi diskusi, Prof. Dr. Sujudi mencoba memberikan pencerahan bahwa pertemuan ini harus menghasilkan solusi. Misalnya untuk mengatasi kekurangan dokter, RS bisa merekrut dokter PTT. Hal ini sangat dimungkinkan mengingat DKI memiliki kemampuan anggaran yang besar. Juga perlu ada kerjasama antar-RS, misalnya dengan membuat sistem online, memanfaatkan teknologi (tele) yang didkung dengan SOP-SOP yang dimodernisasi, dan sebagainya. Prof. Sujudi juga menyarankan agar menggunakan istilah dan bahasa yang lebih sederhana dalam menjelaskan masalah ini kepada gubernur.

Terhadap pertanyaan peserta mengenai bagaimana membuat dokter spesialis mau meresepkan obat generik, pembicara menerangkan bahwa harus ada strategi yang tepat, misalnya dengan menjelaskan bahwa jika RS tidak efisien maka yang akan menjadi korban adalah jasa medis yang dipotong. Untuk mengatasi melonjaknya beban kerja dokter spesialis, triase adalah kuncinya.

Pengaruh Tekanan Pemerintah, Masyarakat dan Media Massa Terhadap Pelaksanaan Etika dan Keselamatan Pasien

Pembicara pada sesi pertama seminar antara lain Prof. Dr. Herkutanto (Ketua KKPRS) dan Dr. Priyo Sidi Pratomo, SpR (Ketua MKEK PB IDI).

Para pembicara antara lain Pror. Dr. Herkutanto, SH (tengah) dan Dr. Priyo Sidi Pratomo, SpR (kedua dari kiri) dimoderatori oleh Dr. Sugeng E. Suryat (kedua dari kanan)

Dr. Priyo sebagai Ketua MKEK PB IDI sangat mengapresiasi acara ini karena menempatkan etika sebagai tema pertama yang harus dibahas. Hal ini karena semua yang dilakukan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit harus berlandaskan pada etika. Pada diskusi juga dibahas mengenai biaya mutu dan tata kelola RS. Pelayanan kesehatan yang bermutu merupakan hak setiap warna Negara. Jika RS menerapkan tata kelola yang baik, maka masyarakat miskin pun akan mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan yang bermutu.

Dalam kaitannya dengan implementasi tarif berdasarkan INA-DRGs, respon yang harus dilakukan oleh RS adalah mengkalkulasi setiap biaya. Akan terjadi pergeseran dimana pada mekanisme fee for service terjadi hubungan yang fokus pada dokter-pasien, dengan universal coverage hubungan ini akan bergeser ke RS-dokter, RS-pasien dan RS-media massa. Jadi RS yang akan melakukan kredensial terhadap dokter mana saja yang boleh direkrut untuk bekerja di RS tersebut. Jika terjadi masalah, maka yang bertanggung jawab (di pengadilan) adalah RS, bukan dokter. Di AS, pasien tidak boleh memilih dokter melainkan memilih RS. 

Para pembicara berfoto bersama dengan Dr. Kuntjoro A. Purjanto, MKes (paling kanan), Dr. Umar Wahid dan Prof. Sujudi (tengah)

Proteksi terhadap dokter disebut sebagai medical liability system. Ada negara yang menerapkan hukum dimana adverse event di RS merupakan beban negara, misalnya Perancis dan Swedia. Menurut para pembicara, Indonesia sudah mulai harus memikirkan hal tersebut, agar para tenaga kesehatan (dokter, perawat dan sebagainya (dapat bekerja dengan tenang tanpa terbebani oleh masalah-masalah hukum atau keharusan membuat incidence report.

Dilain pihak, biaya mutu menjadi sangat tinggi karena tingginya biaya mendatangkan pakar Patient Safety ke RS. Untuk mengatasinya, Kemenkes akan mengadakan TOT Patient Safety agar upaya peningkatan patient safety menjadi lebih terjangkau. 

Kesimpulan yang dapat ditulis dari sesi ini antara lain:

1. Dalam menerapkan etika di RS, prinsip yang penting adalah pemahaman terhadap UU RS mengenai hak dan kewajiban RS dan dokter. Pelayanan kesehatan di RS merupakan pelayanan oleh tim yang mengedepankan keadilan dan moral yang baik.
2. Dokter memiliki peran penting untuk mencegah komplain pasien. Jadi upaya meningkatkan motivasi dokter bukan hanya dilihat dari aspek makro dan perlu upaya untuk mencegah terjadinya moral hazard.
3. Implementasi kebijakan mengenai KTD harus dilakukan secara hati-hati, serta memerlukan adanya kolaborasi antara dokter dengan komite medis. Prinsipnya adalah menerapkan good clinical governance dan patient safety.

Dampak Tekanan Berbagai Pihak terhadap Pelayanan di Rumah Sakit di Era BPJS

Swiss Belhotel, 3 – 6 September 2013 

Putu Eka Andayani[i]