Reportase

Seminar Nasional PERSI XV, Seminar Tahunan Patient Safety XI, Hospital Expo XXX

Hari 2, 19 Oktober 2017

 

Simultan 1

Public Private Partnership

 

Pada sesi Simultan 1, telah dibahas  Public Private Partneship yang didahului dengan topik Kebijakan Pemerintah Dalam Mendukung JKN di Rumah Sakit Swasta dan dipaparkan oleh Pungkas Bahjuri Ali, S.TP, MS, Ph.D (Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas).  Berbicara pelayanan kesehatan tidaklah lepas dari sistem.  Dalam pembangunan kesehatan tidak hanya fasilitas saja namun juga SDM yang perlu dibangun.  Data menunjukkan bahwa dari 2013 sampai dengan 2017 jumlah rumah sakit semakin bertambah terutama rumah sakit swasta profit.  Jumlah rumah sakit dengan tempat tidur kelas 3 masih didominasi oleh rumah sakit pemerintah.  Tenaga spesialis 4 dasar yang berpraktek di rumah  sakit semakin meningkat, seperti spesialis anak di rumah sakit swasta meningkat 150% sedangkan di rumah sakit publik meningkat 50%.  Layanan gawat darurat juga mengalami peningkatan sebesar 11% di rumah sakit swasta.  Progres di rumah sakit swasta jauh lebih tinggi dibanding pemerintah.    Namun distribusi rumah sakit banyak berkumpul di Jawa. 

Terkait faktor resiko mengenai beban penyakit yang termasuk 15 faktor resiko maka strategi pelaksananaan SJSN kesehatan dapat dilakukan dengan meningkatkan kepesertaan, menyediakan fasilitas kesehatan, maupun kerja sama pemerintah dengan swasta.  Strategic purchasing merupakan pintu masuk untuk memanfaatkan JKN.  Di sisi lain pemerintah menghadapi tantangan bagaimana mendorong masyarakat untuk hidup sehat (Germas).  Prioritas kesehatan dapat melibatkan lintas sektor, misalnya menggerakkan moda transportasi masal (Kementerian Perhubungan) sehingga masyarakat dapat berjalan kaki untuk menuju halte bus (Kementerian Kesehatan), menggerakkan masyarakat untuk gemar berolah raga (Kementerian Pemuda dan Olah Raga) sehingga kualitas hidup masyarakat semakin meningkat (Kementerian Kesehatan). 

Tantangan JKN yang dihadapi adalah apakah mendukung UHC, mendukung prioritas nasional, memberi insentif bagi kesehatan masyarakat, dan mendorong keseimbangan publik dan swasta?  Hal tersebut dapat dilakukan dengan public private partnership yang merupakan bagian integral dari sistem pelayanan kesehatan.  Selain itu akreditasi FKRTL dan FKTP untuk perbaikan kualitas perlu mendapat koordinasi dukungan yang kuat.

Kemudian Prof. dr. Hasbullah Trabany, MPH, Dr. PH (FKM UI) memaparkan tentang Peluang Public Private Partnership Dalam Mendukung JKN.   Pelayanan publik merupakan pelayanan yang tidak mengenal diskriminasi, sedangkan pelayanan swasta lebih kompetitif,  respon terhadap permintaan, subyektif, serta pada umumnya lebih baik dari publik.  Pelayanan publik digambarkan dengan efektivitas (-), efisiensi (+/-), dan ekuitas (+), sedangkan pelayanan swasta digambarkan dengan efektivitas (+), efisiensi (+/-), dan ekuitas (-).  Masalah klasik di Indonesia terkait public private partnership diantaranya tugas layanan publik dialihkan ke perorangan pegawai (swasta), di daerah ekonomi lemah dan terpencil jarang ada layanan swasta yang masuk karena permintaan (demand) tidak memadai.

Di negara yang sudah menerapkan public private partnership pendanaannya lebih banyak berasal dari publik.   Di Indonesia,  JKN saat ini telah mengecilkan gap antara masyarakat kaya dengan miskin (telah memperbaiki ekuitas) dari sisi akses, namun dari sisi kualitas masih dirasa belum memenuhi.  Adakah peluang bagi public private partnership?  Secara makro sudah banyak peluang bagi swasta, namun yang banyak terjadi adalah peran publik lebih dominan dan bahkan kebijakan yang ada cenderung merugikan swasta.  Dari sisi mikro, rumah sakit pemerintah sudah banyak berperan secara swasta dengan model BLU.

Adakah peluang public private partnership di rumah sakit pemerintah?  Hal tersebut bervariasi tergantung pemilik, peluang lebih besar bagi rumah sakit dengan birokrasi keuangan dan kepegawaian.  Secara parsial peluang tersebut terbuka lebar namun secara full transfer sepertinya masih jauh.

Sesi ini ditutup dengan pemaparan dr. Mus Aida, MARS (ARSSI) yang membahas mengenai Peluang Swasta Dalam Mendukung JKN.  Problematika yang dihadapi rumah sakit swasta di era JKN adalah wait and see untuk RS Kelas B ataupun ikut saja untuk RS Kelas C dan D.  Sebanyak 57.59% rumah sakit swasta sudah menjadi provider BPJS Kesehatan.  Dengan adanya JKN akan mendekatkan pasien kepada faskes.  Celah bagi rumah sakit swasta diantaranya pasar yang terbentuk saat ini sudah homogen, berpeluang untuk melayani peserta Coordination of Benefit (COB), menyediakan pemeriksaan canggih seperti MRI, CT Scan, cath lab, dan lain-lain, pengelolaan yang efektif dan efisien akan memberikan pelayanan yang ringkas, hemat waktu dan biaya, fleksbilitas tinggi dengan adanya pembelian bersama, SDM, maupun joint operation.

Namun terdapat pula permasalahan yang dihadapi oleh rumah sakit swasta seperti tarif INA CBGs yang lebih kecil dari tari rumah sakit, belum ada sistem remunerasi di rumah sakit, kurang paham coding, clinical pathway yang masih terbatas, verifikasi internal masih belum berfungsi maksimal, dan masih rancu memahami sistem rujukan berjenjang.   Realitas yang dihadapi adalah karena harga (tarif INA CBGs) di bawah “harga kekinian” (tarif rumah sakit) maka rumah sakit enggan berinvestasi ke layanan yang menimbulkan minus (ICU, NICU, PICU, dan lain-lain) dan lebih menambah investasi pada layanan yang surplus.

Bentuk public private partnership yang dapat dilakukan diantaranya membangun rumah sakit swasta di lahan milik pemerintah, membangun unit perawatan, unit diagnosa, unit farmasi di rumah sakit publik dan dikelola oleh pihak swasta, kerja sama operasional rumah sakit, maupun model leasing.

Reporter : Elisabeth Listyani.

Reportase

Seminar Nasional PERSI XV, Seminar Tahunan Patient Safety XI, Hospital Expo XXX

Hari 1, 18 Oktober 2017

 

Paripurna 1

Langkah Strategis Perumahsakitan Indonesia Menyongsong Era UHC 2019 dan Arus Globalisasi 2020

Keynote Speech : Kementerian Kesehatan RI

 

Keynote Speech Paripurna 1 ini dipaparkan oleh Menteri Kesehatan RI, Prof. Dr. dr. Nila Djuwita F. Moeloek, Sp. M (K).  Isu global di bidang kesehatan diantaranya non communicable disease, patient safety, antimicrobial resistance, emerging and re-emerging disease, dan universal health coverage.  Isu antimicrobial resistance akan dibahas di PBB tahun depan.  Indonesia telah mencanangkan program Indonesia Sehat dengan 3 pilar yaitu paradigma sehat, penguatan layanan kesehatan, dan JKN.  Belanja kesehatan di Indonesia terlihat meningkat namun belum mencapai target.  Potret belanja masih didominasi dari peran sektor swasta dengan tingginya out of pocket karena masyarakat mungkin belum menjadi peserta JKN ataupun pasien JKN yang naik kelas perawatan.  Saat ini out of pocket sebesar 45.1% sudah turun dari tahun sebelumnya karena adanya implementasi JKN.  JKN sendiri memberikan dampak terhadap perekonomian di Indonesia seperti perputaran uang dari farmasi, makanan dan minuman sehingga menciptakan lapangan pekerjaan di bidang kesehatan.

Pada 2015 dengan jumlah penduduk 255 juta jiwa, kepesertaan JKN sebanyak 136 juta jiwa dengan 88 juta jiwa adalah peserta PBK KIS.  Pada 2019 nanti dengan perkiraan penduduk 268 juta jiwa maka target kepesertaan JKN sebanyak 258 juta jiwa dengan 107 juta jiwa merupakan PBI KIS.  Dari 2,412 FKRTL yang bekerja sama dengan BPJS sebanyak 47% adalah rumah sakit swasta.  Utilisasi kunjungan juga semakin meningkat setelah implementasi JKN.  Biaya pelayanan kesehatan saat JKN untuk rawat inap di FKRTL pada 2014 sebesar 78.12% dan meningkat menjadi 83.6% pada  2017.  Namun masih perlu waktu untuk mengubah perilaku masyarakat terhadap kesehatan.

Penguatan layanan kesehatan untuk mewujudkan pelayanan kesehatan dasar dan rujukan yang berkualitas bagi masyarakat memerlukan peningkatan akses dan mutu dengan dukungan sistem informasi dan regulasi.  Penguatan akses dapat dilakukan dengan peningkatan sarana prasarana, kompetensi SDM dengan program WKDS ke daerah sesuai dengan Perpres No 4 / 2017, dan penyediaan alat kesehatan.  Peningkatan mutu dapat dilakukan dengan akreditasi rumah sakit dan puskesmas.  Regulasi untuk standar pelayanan akan meningkatkan kualitas.  Dari 2,750 rumah sakit sebanyak 1,096 terakreditasi sehingga membutuhkan kendali mutu akreditasi.  Penguatan dari sisi rujukan dilakukan dengan regionalisasi sistem rujukan.  Setiap regional harus memiliki 1 rumah sakit yang dapat mengampu beberapa kabupaten / kota di sekitarnya.    Penguatan rumah sakit rujukan dari sisi SDM dengan program WKDS dan dari sisi pembiayaan dengan DAK reguler, DAK penugasan, dan DAK afirmatif.   Rumah sakit rujukan terutama rujukan nasional juga harus dipetakan layanan unggulannya.  Terbangunnya sistem rujukan terintegrasi dapat dilakukan dengan dukungan teknologi informasi yang dimulai dengan telematika dasar sampai dengan canggih.

Saat ini terbentuk paradigma baru pelayanan kesehatan yaitu terwujudnya  patient safety, patient loyalty, patient satisfaction dengan dukungan SDM rumah sakit yang kompeten.  Selain itu, dengan corporate dan clinical governance yang baik serta didukung oleh komite medik akan memberikan kepuasan pasien.  Rumah sakit perlu menyeimbangkan antara misi sosial dengan profit.  Kondisi saat ini dengan penggunaan INA CBGs maka rumah sakit dapat melakukan perbaikan manajemen, melaksanakan clinical pathway, dan anti fraud.  Tahun ini masih pencegahan kecurangan namun tahun depan sudah penindakan.  Indonesia dapat menghadapi tantangan UHC melalui mencegah resiko finansial pada peserta dan provider, menurunkan out of pocket, efektif dan efisien, serta sustainibilitas program.  Ekuitas belum tercapai dengan kompleksnya masalah seperti di Papua.  Meskipun jalan sudah diperbaiki dan puskesmas sudah dibangun namun tidak ada SDM yang bertugas.  Untuk akses ke daerah pedalaman tersebut membutuhkan upaya ekstra karena kondisi geografis maupun adanya problem terkait politis lainnya.

Sebagai penutup, Menteri Kesehatan menekankan bahwa cakupan JKN akan ditingkatkan secara bertahap, pihaknya menghimbau rumah sakit pemerintah dan swasta bekerja sama dengan BPJS Kesehatan untuk mendukung peningkatan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan, PERSI sebagai asosiasi perumahsakitan diharapkan dapat mendorong anggotanya untuk penguatan tata kelola organisasi dan tata kelola klinik yang baik, serta rumah sakit diharapkan dapat mengembangkan pelayanan yang bermutu dan terstandarisasi dengan prinsip kendali mutu dan kendali biaya.

Reporter : Elisabeth Listyani.

Reportase

Seminar Nasional PERSI XV, Seminar Tahunan Patient Safety XI, Hospital Expo XXX

Hari 1, 18 Oktober 2017

 

Paripurna 3

Mencapai Keunggulan Bersaing Dalam Era Persaingan Global

Sesi ini memiliki beberapa bagian dengan tema yang beragam yang dimoderatori oleh dr. Grace Frelita, MM. Narasumber pertama ialah  Direktur Utama BPJS Kesehatan (BPJSK), Prof. Dr. dr. Fachmi Idris, M. Kes dengan paparan Kesiapan BPJS Kesehatan Menghadapi UHC 2019.  BPJS telah menyiapkan sekurangnya 8 persiapan dalam upaya mencapai universal  health coverage diantaranya Kesinambungan Operasional, Cakupan Kepesertaan, Paket Manfaat Medis dan Non Medis, Kecukupan Jumlah Faskes, Updating Regulasi, Indikator Kepuasan Peserta, Indeks Kepuasan Faskes, dan Akuntabilitas Pengelolaan.  Rencana strategis BPJS Kesehatan tentang manajemen klaim pada 2020 adalah dengan menggunakan Elektronik Klaim dan tidak lagi menempatkan verifikator di rumah sakit. Harapan BPJS Kesehatan dengan adanya dukungan fsilitas kesehatan dapat secara konsisten menerapkan pelayanan yang efisien, efektif, dan berkualitas melalui penerapan kaidah-kaidah evidence based.

Narasumber kedua yaitu dr. Adib A. Yahya, MARS (Persi). Paparan Adib mengenai Enterpreunerial Leadership Sebagai Alat untuk Mencapai Hospitalpreneurship. Entrepreneurship merupakan hal yang perlu untuk diterapkan di rumah sakit. Entrepreneurship biasanya diidentikkan dengan penciptaan sesuatu, mampu melihat peluang (opportunity). Cara berpikir seorang entrepreneur adalah mampu melihat peluang ketika orang lain melihat itu sebagai masalah. Proses seorang entrepreneur memperkenalkan metode baru, menemukan pasar baru (new market). Salah satu bentuk entrepreneur misalnya, layanan baru berupa peningkatan pelayanan geriatri. Layanan ini muncul karena melihat adanya trend peningkatan jumlah orang tua. Layanan kesehatan sama dengan industri lainnya yang penuh ketidakpastian, kompetitif, dan penuh persaingan. Oleh karena itu, entrepreneurship penting di industri kesehatan. Peran seorang manajer penting dalam menentukan keputusan. Beberapa ciri seorang entrepreneur akan selalu melihat dan mencari peluang (new opportunity), disiplin, mampu membuat strategi, mampu mengarahkan orang lain (karyawan), masalah menjadi tantangan, kompetisi dianggap biasa, optimis, entrepreneur akan tergantung dengan tingkatan manajer.

Selanjutnya, Dr. Andreasta Meliala (Direktur PKMK FK UGM) memaparkan tentang Pemanfaatan IT Dalam Melaksanakan Global Marketing.  Pembelajaran double loop, menyatakan agar jika terjadi “masalah” dalam organisasi, maka corrective action harus sampai pada tataran organization’s underlying norms, kebijakan, dan tujuan organisasi, seperti yang disarankan oleh Chris Argyris. Manajer rumah sakit diharapkan menguasai isu internal pada tataran fundamental rumah sakit terkait pemanfaatan teknologi digital serta memiliki insight yang kuat terhadap state of the art teknologi digital di rumah sakit pada tingkat global. Diperlukan breakthrough dengan mengubah kebijakan organisasi, standar operasional, hingga sistem reward and punishment, untuk mempercepat adopsi teknologi digital dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan dengan biaya yang efisien. Di era JKN ini, tekanan eksternal sangat kuat mendorong rumah sakit agar lebih efisien tanpa menurunkan daya efikasi, maka saat ini sangat tepat bagi manajer rumah sakit untuk membuat lompatan. Sinkronisasi Human Organization Technology di rumah sakit, dimulai dari komitmen manajemen puncak untuk menerapkan enterprise wide digital technology. Berikutnya, pada era platform “block chain”, financial technology (fin tech) akan menjadi tantangan baru manajer rumah sakit. Pembiayaan kesehatan dengan dukungan fin tech sudah masuk ke Indonesia. Apakah rumah sakit akan mampu mengikuti perkembangan ini?

Topik selanjutnya mengenai Perkembangan INA CBG dalam Implementasi JKN dipaparkan oleh narasumber dari Kepala P2JK Kemenkes RI. Perbaikan tarif yang dilakukan saat ini adalah pada aspek besarannya saja dengan pertimbangan hasil tinjauan penerapan tarif INA-CBG yang sedang berlaku. Perbaikan klasifikasi masih belum diterapkan. Simulasi dilakukan bersama-sama antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan, dan DJSN. Permasalahan dalam Implementasi INA-CBGs adalah masih ada rumah sakit yang belum mengelola pendapatan dari pembayaran INA-CBGs secara transparan dan belum mendistribusikannya dengan cara remunerasi yang adil. Partisipasi rumah sakit dalam proses penyesuaian tarif sangat penting yaitu dalam pengumpulan data coding, costing dan billing rumah sakit.

Topik terakhir dari sesi ini adalah Pemenuhan Kebutuhan Personel Kesehatan Sesuai dengan Tuntutan Standar dipaparkan oleh Kepala PPSDM Kementrian Kesehatan RI.  Permasalahan yang dihadapi saat ini adalah jumlah tenaga kesehatan masih kurang khususnya spesialis contohnya spesialis radiologi dan spesialis bedah. Kemudian diikuti oleh masalah distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata (tenaga kesehatan lebih terkumpul di kota – kota besar). Untuk melihat kebutuhannya dapat dilihat  dengan berbagai pendekatan yang dilakukan dan sesuaikan dengan kebutuhan wilayahnya, jumlah pasien, atau melihat beban kerja.  Jika melihat kebutuhan antara dokter gigi dan dokter umum, secara keseluruhan sebenarnya telah memenuhi, namun masalah utama tetap pada distribusi. Jika ditinjau dari 34 provinsi, lebih dari separuh masih kekurangan, padahal produksi dokter gigi dan dokter umum cukup banyak setiap tahunnya. Mutu atau kualitas yang belum memadai dan kualifikasi tenaga kesehatan masih banyak yang belum memenuhi standar tenaga kesehatan.

Reporter : Sabran Ahnur.

Reportase

Seminar Nasional PERSI XV, Seminar Tahunan Patient Safety XI, Hospital Expo XXX

Hari 1, 18 Oktober 2017

 

Paripurna 2

Menghadapi Universal Health Coverage (UHC) 2019 sebagai Babak Baru dalam Sistem Jaminan Kesehatan Nasional

 

Paripurna 2 didahului dengan topik Menghadapi Babak Baru Dalam Universal Health Coverage (UHC) 2019 yang dipaparkan oleh dr. Kalsum Komaryani, MPPM (Kepala P2JK Kemenkes RI).  Seperti diketahui bahwa target UHC yang ditetapkan oleh WHO dapat tercapai pada 2030 dan saat ini Indonesia sudah mempersiapkan diri dengan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).   Hal tersebut didukung pula dengan tiga pilar yang terdapat pada program Indonesia sehat meliputi paradigma sehat, penguatan yankes, dan jaminan kesehatan nasional.  Elemen inti dalam UHC adalah akses pelayanan yang merata, pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan perlindungan resiko finansial ketika memerlukan pelayanan kesehatan.

Akses pelayanan yang merata ditunjukkan dengan pemenuhan target peserta JKN.  Apabila dibandingkan pada 2015 dengan jumlah penduduk 255 juta jiwa, kepesertaan JKN sebanyak 136 juta jiwa dengan 88 juta jiwa adalah peserta PBI KIS).  Pada 2019 nanti dengan perkiraan penduduk 268 juta jiwa maka target kepesertaan JKN sebanyak 258 juta jiwa dengan 107 juta jiwa merupakan PBI KIS.  Hal lain yang perlu dipertimbangkan adalah 30 tahun lagi Indonesia akan mendapatkan bonus penduduk usia tua.  Apakah ada pembiayaan untuk hal tersebut? Mengingat saat ini belum ada pembiayaan untuk long term care.

Terkait akses dan mutu pelayanan kesehatan terdapat ketimpangan mutu pelayanan antara Indonesia bagian barat dengan timur.  Hal tersebut dapat diupayakan dengan sistem rujukan untuk akses layanan dan clinical pathway untuk mutu pelayanan.  Perlindungan resiko finansial ketika memerlukan pelayanan kesehatan menunjukkan bahwa out of pocket masih merupakan sumber pembiayaan terbesar.  Out of pocket yang tinggi menggambarkan inefisiensi dan ketidakadilan di bidang kesehatan.  Proporsi out of pocket sebelum JKN sebesar 48.4% dan setelah JKN sebesar 45.3%.  Hal ini menunjukkan bahwa proporsi out of pocket terhadap belanja kesehatan nasional semakin mengecil.  Babak baru dalam JKN dimana rumah sakit harus mempersiapkan diri dari sisi aspek manajemen klinis, budaya dan organisasi, manajemen SDM, dan manajemen keuangan agar layanan lebih efektif dan efisien.

Topik selanjutnya adalah Pembangunan Infrastruktur Serta Sistem Rujukan yang Handal Sebagai Syarat Heberhasilan UHC 2019 dipaparkan oleh dr. Bambang Wibowo, Sp. OG (K), MARS (Dirjen Pelayanan Kementerian Kesehatan RI).   Tantangan pelayanan kesehatan diantaranya maldistribusi meskipun jumlah rumah sakit bertambah dari 2,228 buah (2013) menjadi 2,750 buah (2017).  Perbandingan tenaga spesialis terhadap penduduk sudah tercapai pada 2016 namun penyebaran belum terdistribusi dengan baik dan jenis spesialisasi juga belum seimbang jumlahnya. 

Kebutuhan penambahan tempat tidur juga masih dibutuhkan di 40 kabupaten / kota.  Selain itu, dari sisi alkes juga belum merata penyebarannya.  Seperti yang digambarkan bahwa alat radioterapi hanya tersedia 48 unit (32 Linac dan 16 Cobalt), jadi 1 alat akan melayani 5.2 juta penduduk.  Cath lab sebanyak 199  berada di 171 rumah sakit dengan tenaga spesialis jantung dan pembuluh darah sebanyak 758 orang.  Layanan bedah jantung disediakan oleh 35 rumah sakit dan banyak didominasi di Jawa. 

Upaya peningkatan kompetensi dapat dilakukan dengan meningkatkan kompetensi klinis dan kompetensi manajerial.  Salah satunya dengan dukungan teknologi informasi yang saat ini sudah berjalan.  Cara ini diharapkan akan menjadi wadah transfer of knowledge.   Dengan tata kelola rumah sakit yang baik akan mampu menciptakan tata kelola klinis yang baik dan pada akhirnya tata kelola asuhan pasien yang baik. 

Kemudian bahasan terakhir pada paripurna 2 ini adalah Peluang Health Tourism Dalam Era JKN yang dipaparkan oleh Dr. James Riadi (KADIN Bidang Kesehatan).  Digambarkan bahwa pertumbuhan global saat ini sebesar 3.5% sudah mulai membaik dibandingkan dengan beberapa waktu yang lampau  sebesar 1.7%.  Pengeluaran untuk kesehatan di Indonesia sebesar 2.8% dari total GDP.  Angka tersebut paling kecil dibandingkan negara-negara ASEAN lain seperti Filipina, Thailand, dan Malaysia.  Tantangan yang dihadapi oleh negara berkembang adalah kurangnya fasilitas kesehatan, kurangnya askes kesehatan, dan meningkatnya kasus penyakit kronik.  Hal tersebut akan memicu kebutuhan medis ke luar negeri.  Sebanyak US $ 50 – 100 billion pendanaan lari ke luar negeri dengan pertumbuhan sebesar 20% – 30% per tahunnya dan Indonesia merupakan salah satu pemain yang mengirimkan pasien ke luar negeri.

Melihat besarnya potensi pendanaan yang dapat lari ke luar negeri, terdapat peluang medical tourism yang dapat dikembangkan.  Meskipun pada era JKN ini masih menghadapi masalah suplai terutama suplai dari sisi tenaga medis spesialis, namun masih tetap ada peluang bagi medical tourism dengan kualitas layanan yang lebih baik, SDM dengan menggunakan proses kredensialing semua profesi, biaya yang lebih efisien dan SOP berdasarkan evidence based.  Namun semuanya itu membutuhkan dukungan regulasi dan birokrasi jika ke depan Indonesia ingin masuk ke international medical tourism.  Selain itu perlu untuk melakukan revolusi digital baik secara administrasi dan operasional.

Reporter : Elisabeth Listyani.

Reportase

Seminar Nasional PERSI XV, Seminar Tahunan Patient Safety XI, Hospital Expo XXX

Hari 1, 18 Oktober 2017

 

Pembukaan dan Pengarahan 

Pada Rabu, 18 Oktober 2017 telah dibuka Seminar Nasional PERSI XV, Seminar Nasional Patient Safety XI, dan Hospital Expo XXX di Jakarta. Kegiatan ini diikuti oleh perwakilan dari rumah sakit dan pihak yang terkait. Kegiatan ini dibuka oleh Sekretaris Jenderal Kementrian Kesehatan, yaitu dr. Bambang Wibowo, Sp.OG(K), MARS.

dr Bambang Wibowo berharap event seperti ini dapat dilakukan tiap tahun dan mampu mendorong kemajuan rumah sakit di seluruh Indonesia. Tujuan terdekat pemerintah ialah pada 2019 sebesar 95% rakyat Indonesia akan terproteksi oleh jaminan kesehatan nasional sehingga universal health coverage (UHC) dapat tercapai. UHC dapat tercapai jika seluruh komponen bekerja sama, salah satunya untuk promotif dan preventif yang banyak dikerjakan tenaga medis di level fasilitas kesehatan.

Harapan lain dari Kementrian Kesehatan ialah selain seluruh masyarakat Indonesia dapat mengakses layanan kesehatan dengan baik, standar pelayanan mutu juga dapat dicapai. Sesuai data KARS saat ini,  hanya 1,096 rumah sakit  yang terakreditasi. Hal tersebut menjadi perhatian bersama karena hanya 42% dari rumah sakit yang terakreditasi dengan dengan akreditas paripurna.

PERSI, Kemenkes,  dan KARS masih memiliki pekerjaan rumah yaitu pada November 2018 adalah batas per lima tahun untuk rumah sakit  yang bekerja sama dengan BPJS untuk masuk kategori terakreditasi. Catatannya, setelah akreditasi pasca November 2018, rumah sakit yang tidak terakreditasi tidak dapat bekerja sama dengan BPJS.

Di akhir sambutannya, dr Bambang Wibowo menyatakan seluruh rumah sakit di Indonesia harus mempersiapkan diri dengan baik, agar universal health coverage tercapai dan seluruh warga Indonesia akan terlindungi kesehatannya melalui program Jaminan Kesehatan Nasional (IA / W).

 

Reportase

Atribut Kepemimpinan Sebagai Dasar Sinergi

Antara Pemimpin Klinik dengan Direktur RS Pendidikan dan Rujukan

Yogyakarta, 13 Oktober 2017

 

Seminar lanjutan tentang atribut kepemimpinan sebagai dasar sinergi antara pemimpin klinik dengan direktur rumah sakit pendidikan dan rumah sakit rujukan kembali digelar pada 13 Oktober 2017 di ruang senat utara FK UGM. Pertemuan ketiga ini bertujuan untuk mendengar pandangan dari asosiasi rumah sakit yang diwakili oleh drg. Edi Sumarwanto, MM, MHKes. selaku Wasekjen PERSI. Kegiatan ini diselenggarakan melalui webinar dan diikuti secara online oleh direksi rumah sakit pendidikan dan rujukan nasional, pemimpin klinis, ARSADA, staf dari Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Rujukan Kementerian Kesehatan, dan peserta terkait.

Pada sesi pertama, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc., Ph.D. selaku Ketua Departemen HPM FK UGM menekankan bahwa keberadaan dua jenis kepemimpinan di rumah sakit, dalam hal ini direksi dan pemimpin klinis perlu disinergikan agar kinerja pelayanan kesehatan semakin memuaskan sekaligus mencegah terjadinya kegagalan pencapaian indikator yang diharapkan dari setiap rumah sakit. Situasi nyata di lapangan menemukan adanya direksi yang kurang termotivasi untuk mengembangkan rumah sakitnya sendiri dan dokter spesialis yang lebih memilih pelayanan sekunder melatarbelakangi pentingnya sinergisasi diantara keduanya untuk dilakukan.

Secara teoritis, terdapat empat elemen kunci kemampuan yang sebaiknya dimiliki oleh seorang pemimpin meliputi menetapkan visi, memobilisasi komitmen individu, memicu kemampuan organisasi dan mempunyai karakter pribadi yang baik. Namun, sungguh sangat disayangkan saat melihat hasil survei self assessment dari PKMK FK UGM yang memperlihatkan bahwa masih lemahnya kemampuan direksi dalam menggerakkan komitmen orang lain. Potret tersebut sebagai bukti konkrit bahwa kriteria kepemimpinan direksi memang perlu untuk diukur agar proses pemilihan direksi mempertimbangkan kompetensi yang dimiliki karena akan menentukan perubahan ke depannya.

drg. Edi Sumarwanto, MM, MHKes memandang bahwa direksi dan pimpinan klinis memang harus mempunyai atribut kepemimpinan untuk mendukung upaya pelayanan kesehatan di rumah sakit pendidikan dan rujukan. Edi menyampaikan terdapat berbagai kompetensi yang harus dimiliki. Kemampuan menjadi provokator sehingga dapat merealisasikan cita-cita luhur. Kemampuan menjadi mediator untuk mengatasi timbulnya konflik. Dalam merumuskan kompetensi, bukan hanya dari aspek manajemen saja melainkan juga sisi ilmu sosial dan psikologi yang menjadi bekal bagi direksi dan pemimpin klinis dalam menjalankan peran leadership.

Di rumah sakit daerah umumnya terdiri dari dua kelompok, yaitu dokter dari akademisi (fakultas) dan dokter pemerintah daerah (dokter pendidik klinis). Memang tidak mudah untuk menggabungkan keduanya. Oleh karena itu, komitmen yang kuat dari direksi mendukung sinergitas antara kedua kepemimpinan tersebut. dr. Umar Wahid, Sp.P. sebagai perwakilan ARSADA, menambahkan bahwa kemampuan komunikasi menjadi poin yang juga tidak kalah penting karena pola komunikasi diantara berbagai profesi itu berbeda, misalnya komunikasi antara spesialis atau dari atasan ke bawahan. Kemudian seorang pemimpin juga harus dapat mengayomi semua staf yang bekerja di rumah sakit.

Dalam menjalankan tugasnya, tidak dipungkiri bahwa dokter tidak bekerja sendiri namun juga bersama berbagai profesi lainnya seperti bidan, perawat dan sebagainya. Oleh karena itu, pasti membutuhkan keterampilan menjalin kerja sama dengan profesi lainnya. Pada saat ini, di dalam proses pendidikan dokter telah ditambahkan aspek pendidikan interprofesional atau lintas profesi yang diharapkan untuk meningkatkan keterampilan kerja sama dokter untuk diaplikasikan pada saat bekerja di rumah sakit.

Heru R. Aryadi juga dari perwakilan ARSADA menegaskan bahwa sebelum berpikir lebih jauh tentang atribut kepemimpinan, penting juga untuk membahas tentang kriteria direksi yang kompeten karena berperan penting sebagai pintu gerbang sebelum proses penilaian. Seperti meninjau legalitas ijazah, apakah berasal dari lulusan manajemen rumah sakit atau tidak. Pengalaman bekerja yang dimiliki, minimal pernah menjadi kepala bidang atau wakil direktur sehingga telah mempunyai gambaran dalam mengelola rumah sakit. Selanjutnya, aktif dalam kegiatan seminar dan diskusi ilmiah untuk meningkatkan update isu-isu terkini.

Leadership sering sekali dikatakan sebagai bagian dari seni sehingga tidak bisa diukur. Anggapan tersebut berdampak terhadap pemilihan direksi rumah sakit yang sering kali menjadi pilihan politis terutama karena kedekatan dengan pimpinan daerah. Berdasarkan peraturan, yaitu PP No 18 Tahun 2016 telah menyebutkan secara jelas bahwa rumah sakit sebagai unit fungsional dan dipimpin oleh direktur dengan latar belakang tenaga medis yang merangkap tugas tambahan, kemungkinan dapat menimbulkan masalah di daerah. Mengingat tidak semua daerah didukung dengan sumber daya manusia seperti dokter spesialis yang mencukupi.

Pada intinya, ada kesepakatan bahwa atribut kepemimpinan ini perlu untuk dikuantifikasi dan didetilkan dengan beberapa kriteria yang sifatnya universal dan spesifik pada direksi maupun pemimpin klinis. Rekomendasi kriteria kepemimpinan dari berbagai pihak seperti asosiasi rumah sakit memanga sangat diharapkan, nanti nya akan diformulasikan dalam bentuk naskah akadamik untuk kemudian diserahkan kepada Kementerian Kesehatan sebagai acuan dalam pemilihan direksi rumah sakit.

 

Reporter : Dian Mawarni

 

Rakernas X ARSADA

Reportase Hari ke 3

24 Agustus 2017

Hari 1 | Hari 2 | Hari 3

 

Hari ketiga Rakernas X ARSADA, pleno 4 mengangkat tema kepemimpinan direktur RSD dalam mengelola hubungan dengan perangkat daerah termasuk dinas kesehatan. Narasumber pleno ini meliputi direktur RSKD IA Siti Fatimah Sulawesi Selatan dr Leo Prawirodiharjo SPOG (K), MKes MM,  PhD, direktur RSUD Mangusada Badung Bali dr. I Nyoman Gunarta, MPH. , dan direktur RSUD Cilegon, Banten, dr. Zainoel Arifin, M.Kes.

Pemaparan ketiga direktur rumah sakit tersebut diawali dengan menceritakan kondisi rumah sakit masing-masing dari kondisi yang tidak baik menjadi jauh lebih berkembang sampai saat ini. Kemudian sesuai dengan tema setiap rumah sakit tentang perubahan RSUD dari LKD menjadi UPT Dinas Kesehatan daerah, maka masing-masing rumah sakit menceritakan hubungan dengan dinas kesehatan dan kepala daerah maupun dengan DPRD. Dalam hal ini dr Leo menyampaikan bahwa komunikasi adalah yang terpenting, ketika ada perubahan mengenai peraturan yang berdampak besar pada rumah sakit maka hal tersebut dikomunikasikan dengan semua pihak. Dalam kasus RSKD IA Siti Fatimah, komunikasi langsung dilakukan dengan bagian hukum, wakil kepala daerah, setda dan ketua komisi E DPRD. Hal ini untuk mengantisipasi perubahan yang drastis tadi. Dari kesimpulan ketiga pembicara, sampai saat ini ketiga rumah sakit masih menunggu kepastian bentuk pelaksanaan, dengan menunggu Perpres penunjang PP 18 Tahun 2016. Walaupun prakteknya selama ini, sebagian besar RSUD masih belum ada perubahan mencolok dengan perubahan statusnya menjadi UPT.

Pleno ke 5 diisi dengan pemaparan Prof Laksono Trisnantoro, MSc. PhD., dan Dr Achmad Harjadi, MSc dari sisi akademisi. Prof Laksono menekankan bahwa posisi dinas kesehatan, BPJS dan Rumah Sakit harus diletakkan kembali sesuai dengan fungsi masing-masing. Jangan sampai dengan posisinya di bawah dinas kesehatan, fungsi dinas kesehatan juga menjalankan rumah sakit. Fungsi yang seharusnya adalah Dinas Kesehatan menjadi regulator dan pengawas, rumah sakit sebagai operator, BPJS juga sebagai pendanaan jaminan sosial. Kewenangan RS tidak boleh dibatasi seperti kondisi masa lalu. Walaupun di bawah dinas kesehatan, RSUD diharapkan memiliki otonomi penuh dalam pengelolaannya.

Senada dengan Prof Laksono, Dr Achmad Harjadi menjelaskan sejarah perubahan bentuk badan RSUD di Jakarta. Saat ini, di Jakarta semua RSUD sudah berbentuk UPT di bawah dinas kesehatan provinsi. Tetapi pelaksanaan operasional masih belum ada perubahan yang drastis.

Dalam penutupan Rakernas X ARSADA, Ketua ARSADA Pusat dr Heru Aryadi, MPH menegaskan bahwa ARSADA akan mengawal penyusunan Perpres penunjang PP No 18 Tahun 2016. Hal yang akan menjadi perhatian dalam mengawal Perpres tersebut adalah mempertahankan ke-otonomian RS Daerah (personel, pembiayaan, peralatan dan dokumen bebas intervensi), Pengawasan dan dan pembinaan dilakukan oleh Dinas Kesehatan.

 

Reporter: Barkah Wahyu P

Reportase 

Investasi dan Keberlangsungan RS – RS Swasta di Era BPJS 

Sabtu, 26 Agustus 2016

 

Sampai saat ini keterlibatan rumah sakit – rumah sakit swasta pada era BPJS yang dimulai 2014 meliputi 2 kategori yaitu rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS maupun rumah sakit swasta yang tidak atau belum bersedia bekerja sama dengan BPJS.  Kondisi tersebut menjadi topik menarik yang dibahas pada seminar Investasi dan Keberlangsungan Rumah Sakit –  Rumah Sakit Swasta di Era BPJS dengan Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, Ph.D sebagai pembicara, dr. Hans Wijaya, MM sebagai pembahas dan praktisi di National Hospital Surabaya, serta Dr. dr. Andreasta Meliala, DPH, M. Kes, MAS sebagai moderator.   Seminar tersebut diselenggarakan di Kantor Dinas Kesehatan Jawa Tengah dan diikuti secara online oleh peserta dari Magister Manajemen Rumah Sakit FK UGM serta berbagai titik online lainnya.

Tujuan dari seminar ini adalah membahas situasi pembiayaan kesehatan di Indonesia, posisi rumah sakit swasta dan pendanaannya dari sisi konteks Laporan Ernst and Young, serta masalah filosofis terkait hal tersebut.  BPJS di Jawa Tengah terus mengalami defisit.  Di sisi lain, pada 2015 / 2016 perusahaan konsultan internasional  Ernst and Young menerbitkan laporan yang mengejutkan dimana intinya E&Y menganjurkan bahwa era JKN saat ini adalah saat tepat untuk melakukan investasi dalam usaha rumah sakit di Indonesia.  Kondisi ekonomi masyarakat Indonesia menunjukkan 2 kutub yang berbeda, 10% masyarakat Indonesia masuk kategori kaya sedangkan sisanya merupakan kategori miskin yang mengakibatkan permintaan dan pembiayaan terhadap pelayanan rumah sakit akan berbeda di berbagai kelompok tersebut.

Pertumbuhan rumah sakit swasta profit lebih agresif dibandingkan rumah sakit swasta non profit.  Rumah sakit tersebut tergabung dalam rumah sakit jejaring dan biasanya berbentuk PT yang sebagian bekerja sama dengan BPJS dan sebagian tidak atau belum.  Dari sisi ekonomi, posisi rumah sakit swasta yang bekerja sama dengan BPJS masuk dalam sistem pembiayaan oleh pajak, sedangkan posisi rumah sakit swasta yang non BPJS tidak tergantung dari sumber pajak dan menerapkan pendekatan demand supply murni.  Kekuatan finansial rumah sakit – rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS berasal dari subsidi dan dana filantropis maupun pendapatan dari pasien.  Rumah sakit ini berupaya mengungguli pesaingnya dengan pemberian jasa layanan yang lebih murah dengan mutu yang sama atau lebih baik.  Namun yang menjadi perhatian adalah rumah sakit – rumah sakit berbasis keagamaan kristiani masih belum memaksimalkan pendanaan filantropis padahal cikal bakal rumah sakit keagamaan tersebut dari pendanaan filantropis.  Rumah sakit keagamaan di Australia sudah memanfaatkan jalur filantropis untuk pendanaan operasional, mereka mempunyai financing unit untuk mengurus sumber-sumber donor tersebut.  Bahkan rumah sakit jejaring keagamaan islam di Indonesia  saat ini sudah mulai menggunakan pendanaan filantropis tersebut tandem dengan BPJS.

Di sisi lain, rumah sakit – rumah sakit non BPJS  cenderung memberikan pelayanan yang berbeda untuk masyarakat dengan ekonomi kuat.  Pelayanan personalized medicine, jenis obat, dan kenyamanan tinggi lebih banyak diberikan oleh rumah sakit jenis ini.  Tentunya rumah sakit tersebut didukung oleh kondisi finansial yang kuat seperti perusahaan – perusahaan konglomerasi yang melakukan ekspansi usahanya di bidang perumahsakitan.  Seperti National Hospital di Surabaya yang mengambil pasar sasaran masyarakat ekonomi kuat sebesar 10% tersebut.  Bermain di blue ocean dimana pesaing belum banyak, NH harus tetap berinovasi dan berinvestasi baik di alat medis, tim medis, maupun tim manajemen yang kuat.  Berfokus pada pasar kelas atas, NH terus menciptakan nilai lain dengan memfasilitasi SDM yang ingin berinovasi.  Dengan prospek pertumbuhan penerimaan sebesar 60% per tahun dan EBITDA > 30%, NH menjadi daya tarik tersendiri bagi para investor yang memiliki private equity untuk berinvestasi di rumah sakit tersebut.

Pola pelayanan kesehatan di Indonesia setelah 4 tahun berjalan saat ini mengarah pada sistem two tiers.  Tier 1 merupakan rumah sakit non BPJS yang melayani masyarakat ekonomi kuat dan tier 2 merupakan rumah sakit bekerja sama dengan BPJS yang melayani masyarakat miskin.  Pro dan kontra mengenai sistem ini dimana sistem tersebut dipandang dapat mengurangi beban BPJS, masyarakat kaya diarahkan untuk membayar sendiri melalui asuransi kesehatan komersial ataupun out of pocket, dana PBI dapat dipakai sepenuhnya untuk masyarakat miskin, dan dapat memberikan dana tambahan untuk sektor rumah sakit.  Namun di sisi lain menimbulkan diskriminasi pelayanan dan tidak mencerminkan kesetaraan.  Implikasinya hal tersebut membutuhkan sumber daya yang cukup dan tenaga medis harus dapat membagi diri.

Merujuk data bahwa capital flight Indonesia di bidang kesehatan sebesar USD 1.8 billion / tahun belum termasuk biaya lainnya dan hasil dari Seminar Hospital Management Asia yang baru saja diselenggarakan di Manila menggambarkan bahwa Singapura, Thailand, dan Malaysia merupakan pelaku usaha perumahsakitan sedangkan Indonesia sebagai pasarnya.   Melihat kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan  apakah  Indonesia hanya ingin menjadi pasar atau menjadi pemain ?

Materi

TOR DOWNLOAD REFERENSI

 

Oleh : Elisabeth Listyani

 

Reportase Hari kedua RAKERNAS X ARSADA

Grand Mercure Kemayoran

24 Agustus 2017

Hari 1 | Hari 2 | Hari 3

Hari kedua Rakernas ARSADA didahului dengan penyampaian materi dan diskusi mengenai “Strategi dan Kiat Menuju Akreditasi Rumah Sakit dengan Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) edisi 1” oleh dr. Wasista Budiwaluyo, MHA. Sesi ini berisi pengenalan SNARS edisi 1 yang akan diterapkan pada 1 Januari 2018. Strategi dan kiat yang disampaikan antara lain rumah sakit saerah (RSD) harus menyiapkan kelompok kerja khusus sesuai dengan unit kerja yang terkait dengan standar, pendekatan sistematis dan yang ketiga adalah bimbingan oleh KARS.

Hal yang menjadi fokus perhatian adalah adanya tiga standar baru yang harus dijalankan oleh RSD, yang pertama mengenai kewajiban adanya  pengelolaan pengendalian resistensi antimikroba (PPRA), yang kedua penyelenggaraan pelayanan geriatri dan yang terakhir integrasi pendidikan kesehatan dalam pelayanan (untuk RS Pendidikan)

Peserta Rakernas X ARSADA ini, mempertanyakan kewajiban pelayanan geriatri yang dirasa memberatkan dari sisi pembiayaan dan kelangkaan SDM spesialis dalam pelayanan kesehatan ini, sementara standar ini segera akan diterapkan tahun depan.

Pleno 2: Dukungan Kebijakan Gubernur Jawa Timur dan Jambi terhadap Pembinaan dan Pengawasan Penyelengaraan RSD Kabupaten/Kota 

Sesi selanjutnya merupakan Pleno 2 yang berisi penjabaran mengenai dukungan kebijakan Gubernur Jawa Timur terhadap pembinaan dan pengawasan penyelengaraan RSD Kabupaten/Kota yang disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, Dr. dr. Kohar Harisabarno SpAn. Dalam paparannya hal yang merupakan isu strategis di bidang kesehatan terkait angka kematian ibu, angka kematian bayi dan stunting. Dalam hal angka kematian ibu ditemukan bahwa 85% kematian terjadi di rumah sakit. Hal ini menjadi tanda tanya besar, ketika dikonfirmasi ke rumah sakit, disampaikan bahwa kondisi pasien sudah tidak memungkinkan ketika sampai di rumah sakit. Untuk itu, pembenahan bisa difokuskan ke bidan atau puskesmas yang memantaunya.

Terkait sistem rujukan, saat ini sudah ada peraturan gubernur yang mengatur tentang sistem rujukan di Jawa Timur. Ada 8 Regionalisasi yang ke depannya akan dikembangkan juga academic health system (AHS). Dalam AH,S RSD menjadi salah satu pihak yang akan terlibat banyak, karena adanya sistem rujukan di RS Pendidikan yang kelas A, maka banyak kasus-kasus yang tidak dapat ditemui disana sehingga pendidikan dokter harus melibatkan RSD dalam hal ini.

Dalam sesi ini dijelaskan juga mengenai kuantitas pelayanan kesehatan yang sudah menjangkau di desa-desa hanya saja memang dari sisi kualitasnya yang perlu didorong. Saat ini, 65,5% seluruh RS di Jawa Timur sudah terakreditasi, targetnya pada 2019 nanti sudah semua RS terakreditasi.

Sesi kedua Pleno dilanjutkan oleh penjabaran mengenai dukungan kebijakan Gubernur Jambi terhadap pembinaan dan pengawasan penyelengaraan RSD Kabupaten/Kota  yang disampaikan langsung oleh Gubernur Jambi, Zumi Zola Zulkifli, STP, MA. Antusiasme peserta sangat tinggi karena Gubernur Jambi ini merupakan mantan artis yang pernah viral pemberitaannya terkait dengan Rumah Sakit daerahnya.  Fokus dukungan Gubernur Jambi terhadap rumah sakit diwujudkan dalam bentuk nyata pengembangan pelayananan RSUD Raden Mataher.

Beberapa program unggulan yang saat ini sudah dijalankan antara lain, pengembangan kemampuan RSUD Raden Mataher untuk melakukan pelayanan kateter jantung dan pemasangan Ring.  Penambahan armada ambulance dan mobil jenaZah gratis untuk pasien tidak mampu, Jamkesda yang bekerjasama dengan kabupaten kota serta dukungan biaya keluarga pasien untuk merujuk, beasiswa untuk menambah dokter spesialis, kerja sama dnegan psukesmas-puskesmas dalam penyediaan kelangkaan darah dan pembentukan Tim Nusantara Sehat yang memberikan pelayanan kesahatan bergerak kepada suku anak dalam.

Dalam sesi tanya jawab terjadi hal menarik yang menjadikan suasana Rakernas X ARSADA kali ini begitu cair, yakni salah satu peserta menyampaikan akan siap mengirimkan dokter bedah syaraf tambahan apabila dikehendaki, karena saat ini putrinya baru saja lulus pendidikan spesialis bedah syaraf.

Pleno 3: Peran Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dalam Penyelenggaraan Sistem Kesehatan Di Daerah Provinsi

Pada pleno ketiga disampaikan peran dinas kesehatan provinsi dalam penyelenggaraan sistem kesehatan provinsi Nusa Tenggara Barat dan Kalimantan Timur. Sesi pertama dari dinas kesehatan provinsi NTB yanng disampaikan kepala dinas kesehatan provinsi NTB dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A. Dalam pemaparannya disampaikan bahwa provinsi NTB dulunya merupakan provinsi dengan AKI tertinggi dan harapan hidup terendah (pada 2009). Hal yang menjadi permasalahan utama disana adalah masalah kekuranan gizi. Untuk itu dibuatkan kebijakan-kebijakan daerah yang menanggulangi permasalahan tersebut. Saat ini program unggulan di NTB dikenal dengan istilah 3A, yakni angka kematian ibu nol (AKINO), angka drop out nol (ADONO) dan angka buta aksara nol (ABSANO).

Dalam pelaksanaannya AKINO melibatkan kader-kader desa yang memastikan ibu hamil terpantau, dan target yang diberikan adalah tidak ada kematian ibu di desa. Sampai saat ini, 92% angka kematian ibu tidak terjadi di desa.  Hasilnya NTB sudah mampu meningkatkan posisinya menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Terkait hubungannya dengan rumah sakit daerah dinas kesehatan berperan menjadi pengawas rumah sakit melalui Badan Pengawas RS dan Dewan Pengawas RS, dimana salah satu anggotanya merupakan unsur bagian dari dinas kesehatan. Harapannya dalam pengawasan dapat mendorong RS agar sinkron dengan kebijakan sistem kesehatan daerah.

Selanjutnya, penjabaran peran dinas kesehatan provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan sistem kesehatan di wilayahnya disampaikan oleh kepala dinas kesehatan provinsi Kalimantan Timur dr. Rini Retno Sukaesi M.Kes. Dalam paparannya disampaikan bahwa dinas kesehatan mendorong peningkatan muru pelayanan RS melalui akreditasi rumah sakit. Hal ini dilakukan melalui berbagai pelatihan yang diadakan untuk mendukung terpenuhinya standar akreditasi rumah sakit. Dukungan lain yang dilakukan antara lain mendorong RS mengembangkan SIM RS-nya, Mengkoordinir DAK seluruh RS di provinsi Kalimantan Timur untuk diusulkan ke kementrian kesehatan.

Dalam fungsinya mengawasi rumah sakit, dinas kesehatan menerapkan kebijakan terkait berdirinya RS Swasta. Dinas kesehatan memberikan izin praktek kepada dokter spesialis spesifik sampai pada jam kerjanya di rumah sakit daerah, hal ini mengantisipasi adanya dokter yang cenderung untuk berpraktek di RS swasta daripada di RS pemerintah, sementara dokter tersebut merupakan PNS. Selain itu, untuk mengawasi dan mengembangkan rumah sakit di provinsi Kalimantan Timur lebih baik lagi, provinsi Kalimantan Timur membentuk BPRS yang mengawasi rumah sakit baik rumah sakit daerah maupun rumah sakit swasta di Kalimantan Timur.

Pada akhir acara hari kedua Rakernas X ARSADA ini dilakukan pelantikan pengurus ARSADA Daerah yakni ARSADA Sumatera Barat, ARSADA Kalimantan Barat dan ARSADA jambi.

Reporter: Barkah Wahyu P

Laporan dari Manila

Reportase

Hospital Management Asia 2017 

http://www.hospitalmanagementasia.com/About-the-event

 

Konferensi Hospital Management Asia yang merupakan ajang tahunan kembali digelar di Manila pada 23 hingga 24 Agustus 2017. Forum regional Asia ini setiap tahun diselenggarakan berpindah dari satu kota besar ke kota besar lainnya di Asia. Kegiatan tahun ini disponsori oleh Siemnsneering dari Jerman. Berikut ini beberapa highlights dari pertemuan pleno, dan expo.  Forum yang diadakan setahun sekali ini populer di berbagai negara Asia, namun tidak begitu populer di Indonesia. Sebagian besar pendukung kegiatan ini adalah RS-RS swasta di Asia. Dengan demikian, isi forum lebih banyak pada tantangan dan kesempatan  di sektor swasta. Namun beberapa tahun terakhir juga ada sesi-sesi mengenai RS pemerintah. Secara garis besar ada 5 track yang dipergunakan sebagai panduan untuk mengikuti Forum ini. Para peserta dapat memilih:

1. Quality and Accreditation & Safety
2. Patient Care & Engagement
3. Leadership, Strategy & Management
4. Talent Management
5. IT Innovation & Sustainability.

Kemudian ada track ke-6 Featured Sessions for C-Levels. 

Berikut ini beberapa highlights kegiatan.

DAY 1, Wednesday, 23 August (08:45 – 09:25 PHT)

Pembukaan:

Welcome Remarks by our co-host
Dr. Rustico Jimenez, President, Private Hospitals Association of the Philippines, Inc.

Forum ini diharapkan dapat membahas masalah – masalah manajemen rumah sakit di Asia serta bagaimana cara mengatasinya.  Dr. Jimenze kemudian mempersilakan  pembicara yaitu Speech of the Guest of Honour:  Mr. Manuel V. Pangilinan, Managing Director and Chief Executive Officer, First Pacific Company Ltd.  Poinnya, Manuel sebagai CEO perusahaan konglomerasi ini menceritakan pengalamannya bahwa asal mulanya pelayanan rumah sakit merupakan CSR perusahaan.  Saat ini merupakan usaha yang sangat besar, namun tetap mempunyai misi mulia untuk melayani masyarakat melawan penyakit.  (Sebagai catatan perusahaan induknya baru mulai pada  2007 mengelola rumah sakit di Filipina. Dengan investasi di Makati Medical Center). Perusahaan kami juga menaruh perhatian pada pelayanan preventif dan pelayanan di rural, serta bagaimana sanitasi dapat dikembangkan.  Jaringan rumah sakit kami juga mengembangkan penyebaran ilmu secara online. Dalam pengembangannya,kami menekankan bahwa efisiensi menjadi isu kunci. Industri kesehatan saat ini mempunyai banyak tantangan, termasuk standar mutu dan masalah akses.

Welcome Remarks by the Department of Health
Dr. Elmer Punzalan, Assistant Secretary of Health, Department of Health (Philippines)

Sebagai pejabat pemerintah, Dr. Punzalan menekankan mengenai hubungan RS Swasta dengan RS Pemerintah dalam konteks bagaimana jika ada pasien yang gagal ditangani di swasta. RS-Swasta merupakan partner pemerintah yang harus diawasi, maka pelayanan menjadi inti.  Dalam konteks ini, ada rujukan yang tidak perlu ke RS pemerintah. ini yang harus diawasi, Punzalan menyampaikan selamat berkumpul di Manila. Selama 10 tahun ini, Punzalan menyaksikan perkembanan RS-RS di Filipina dengan berbagai permasalahannya. Pihaknya  berharap bahwa forum ini dapat memberi pengaruh positif pada perkembangan RS-RS di Fiilipina dan Asia.

Welcome Remarks by our Title Sponsor
Ms. Elisabeth Staudinger, President, Siemens Healthineers, Asia Pacific

Trend yang terjadi di dunia yaitu digitalisasi. Bagaimana untuk menciptakan value,serta connect ke pengguna RS. Elisabeth mengajak para peserta untuk mengikuti seminar ini dengan nikmat.

 

Plenary I (09:25 – 09:50 PHT)

Designing the hospital for our future: – How will it interact with its key stakeholders: the government, insurance, physicians, patients, employees

Penyaji:

Ms. Paula Wilson, President & CEO, Joint Commission International (USA)

Moderator:  Dr. Timothy Low, Chief Executive Officer, Farrer Park Hospital (Singapore)

Dr. Paula berbicara mengenai trend rumah sakit yang berkembang atau berubah setiap tahun. Apa yang ada saat ini? RS memang mempunyai fokus pada pelayanan spesialis…Peralatan mahal untuk diagnosis. RS dirancang utnuk pembedahan dan kemoterapi. Banyak pasien yang harus dimonitor. Sementara itu terjadi global trends: aging population dan penyakit kronis, keterbatasan finansial, kekurangan tenaga dokter dan masalah akses, serta cost dan mutu yang menjadi masalah utama.

Dua isu utama terjadi saat ini: bergerak ke value based health care dan perkembangan teknologi yang membawa perubahan ini. Di Amerika Serikat banyak RS ditutup.Pemerintah sebagai pembayar jaminan kesehatan meminta value-based service. Hal ini mengubah cara bekerja RS dari do more menjadi do better dengan penekanan pada patient-centre. Secara kasat mata, tren terlihat dimana misalnya Karolinska Hospital di Swedia menyediakan banyak barang seni, Banner Health menggunakan tele-ICU for remote critically ill patients. Pada  2016: Kaiser Permanante Group memberikan setengah dari konsultasinya melalui telpon, email dan video konferens. Johns Hopkins menggunakan sebuah pusat komando yang mirip NASA untuk perencanaan dan telekonferens.  Ada banyak teknologi baru dipakai.

Bagaimana dampak yang terjadi pada stakeholders utama? Pemerintah diharapkan mampu  membangun infrastruktur untuk mendukung; pihak jaminan kesehatan/Askes: tentu tertarik untuk mengurangi cost; Pasien diberi kesempatan untuk memahami kesehatan masing-masing. Minat meningkat selaras dengan pembayaran out of pocket yang semakin meningkat. Dokter: ada tantangan dan peluang baru. Bagaimana cara membayar mereka?. Beberapa spesialisasi menghadapi risiko seperti Radiologi. Ada peluang penggantian dokter oleh robot. Nmaun pelayanan masih primer menjadi kunci. Juga dibutuhkan tenaga kerja baru, dimana perlu ketrampilan-ketrampilan baru.

Sebagai penutup pemikiran ke depannya adalah rumah sakit akan berbeda, yang memerlukan perubahan berfikir secara budaya.

 

Plenary II (09:50 – 10:15 PHT)

Defining digitalisation in healthcare

Penyaji:

Ms. Elisabeth Staudinger, President, Siemens Healthineers, Asia Pacific

Moderator: Mr. Seang Teak Tan, Group Chief Operating Officer, Hoan My Medical Corporation (Vietnam)

Saat ini rumah sakit sudah berada di era new industrialization. Di sektor lain, banyak perusahaan yang bangkrut karena kegagalan dalam mengambil teknologi.  Sebagai gambaran teknologi Imaging saat ini berkembang sangat pesat..dan mengubah arah ilmu kedokteran. Namun sayang, masih banyak RS yang tidak mempunyai strategi digital  dalamrencana bisnisnya. 

Pertanyaan pentingnya yaitu apakah RS Anda siap untuk digital future? Apakah ada action dari data  besar yang ada? Apakah terkoneksi dengan data dan expert dari seluruh dunia? Apakah dapat memonitor perfomance operasional real time?

        Ada berbagai contoh yang perlu dikaji prospeknya yaitu:  Digitalized Health Car yang mengkombinasikan  imaging, laboratorium, pathology dan juga genomics. Contoh lainnya adalah Deep Learning  untuk mempelajari berbagai case study secara digital. Kegiatan populer lainnya adalah monitoring kinerja operasional melalui penggunaan big data dan secara real time. Siemens mengelola 1100 lembaga yang dihubungkan dengan network (cloud) dengan berbagai pihak untuk menjadi pioneer dalam digital hospital.

 

Plenary III (10:15 – 11:00 PHT)

Doctors are better administrators than non doctors

Moderator: Prof. Anupam Sibal, Group Medical Director, Apollo Hospitals Group (India)

Apa benar dokter lebih baik sebagai manajer RS?

Sesi ini merupakan perdebatan antara 2 pihak, yang pro dan kontra.

I. Kelompok Pro:

Dokter lebih baik sebagai administrator dibanding non dokter. Di Hongkong, tidak ada keharusan yang menjadi CEO adalah seorang dokterr.Fakta  menunjukkan 95% adalah dokter.  Namun ada caatan: untuk masuk ke posisi tersebut dokter harus memiliki pengalaman mengikuti training dalam manajemen. RS  akan mendapat keuntungan karena tahu aspek medik lebih baik, menghargai orang dengan lebih baik, dan dokter memimpin lebih baik.  Mengapa? Untuk memimin mereka sudah menggunakan bahasa yang sama. Dokter sudah terbiasa memimpin.Dokter mempunyai kemampuan cepat memutuskan karena terbiasa mengambil keputusan. Pelayanan kesehatan tidak seperti bisnis biasa,karena menyangkut nyawa. Jadi tidak bisa asal=asalan menunjuk CE0.

II. Kelompok yang Kontra:

Apakah menjadi dokter merupakan syarat untuk menjabat sebagai CEO? Mereka mempunyai pemahaman mengenai administrasi. Menurut diskusi peserta kongres, lebih baik diserahkan ke para profesional. Dokter paham namun  menjadi terlalu terlibat atau too close mempunyai kaitan emosional dengan profesi dokter. Sehingga tidak bisa obyektif,  maka lebih baik diserahkan ke profesional yang terkait. Administrator non-dokter mempunyai pemahaman yang baik dan dapat melahirkan trust, simpati dan empati.  Jadi tidak harus dokter, seluruh profesi bisa. Dokter sering terlalu over-confident mengenai hanya dokter yang bisa menangani manajemen RS yang kompleks.

Hasil Voting: Sebagian besar peserta kongres, memilih pada Kelompok yang Kontra (II).

 

Reporter: Laksono Trisnantoro (PKMK FK UGM)