It was supposed to be a short stay. In 2006, Roger Anderson was to undergo surgery to relieve a painfully compressed spinal disk. His wife, Karen, figured the staff at the hospital, in Portland, Ore., would understand how to care for someone with Parkinson’s disease.

It can be difficult. Parkinson’s patients like Mr. Anderson, for example, must take medications at precise intervals to replace the brain chemical dopamine, which is diminished by the disease. “You don’t have much of a window,” Mrs. Anderson said. “If you have to wait an hour, you have tremendous problems.” Without these medications, people may “freeze” and be unable to move, or develop uncontrolled movements called dyskinesia, and are prone to falls.

But the nurses at the Portland hospital didn’t seem to grasp those imperatives. “You’d have to wait half an hour or an hour, and that’s not how it works for Parkinson’s patients,” Mrs. Anderson said. Nor did hospital rules, at the time, permit her to simply give her husband the Sinemet pills on her own.

Surgery and anesthesia, the disrupted medications, an incision that subsequently became infected — all contributed to a tailspin that lasted nearly three months. Mr. Anderson developed delirium, rotated between rehab centers and hospitals, took a fall, lost 60 pounds. “People were telling me, ‘He’s never going to come home,’” Mrs. Anderson said.

He did recover, and at 69 is doing well, his wife said, though his disease has progressed. But his wasn’t an unusual story, neurologists say.

Any older person faces dangers in a hospital, but for people with Parkinson’s — largely a disease of older adults — they’ve proved particularly hazardous. “Patients were telling us these horrendous stories,” said Dr. Michael Okun, a University of Florida neurologist and national medical director of the National Parkinson Foundation. “Even in good hospitals. Even in my own hospital.”

People with Parkinson’s are hospitalized much more frequently than others their age, and their stays last longer. A common reason: “These patients aren’t getting their meds on time, and they’re not getting the right meds,” Dr. Okun said. Some need to take their dopamine-replacing drugs as often as every two hours, a schedule at odds with standard hospital regimens.

Worse, some commonly prescribed drugs — including Compazine and Phenergan for nausea, and Reglan to stimulate bowel function after surgery — actually block dopamine and worsen symptoms in patients with Parkinson’s. Then they are at risk for falls and fractures and for aspiration pneumonia.

Moreover, any infection can lead to delirium, because Parkinson’s patients have lowered cognitive reserve. But the drug Haldol, which hospitals frequently use to reduce confusion, is also a dopamine blocker. “Haldol is the worst drug you can give a Parkinson’s patient,” Dr. Okun said. Over all, “it can be a real mess.”

With proper treatment, most Parkinson’s patients can live long and good lives, “but stressing them with a fall or an infection or anesthesia can make them fall apart,” he said, turning supposed in-and-out hospitalizations into weeks of illness and decline. Not everyone is as lucky as Roger Anderson.

What will help, in the long run, is educating hospital staffs about Parkinson’sand changing the way they function. And yet — isn’t this a sad commentary? — “it’s slow going to effect change in the health care system, and in the meantime a lot of people are getting hurt,” Dr. Okun said.

So, unfair as it may be to put the onus on patients and families, the foundation is offering a free Aware in Care kit that includes a bracelet identifying the wearer as a Parkinson’s patient and fact sheets and reminder slips to hand out to doctors and nurses. “We want to arm people,” Dr. Okun said.

The Andersons have used the kit for subsequent hospitalizations and found it useful. And Mrs. Anderson reports that now, years after their three-month nightmare, hospitals actually encourage her to bring along her husband’s medications and to administer the pills herself as his schedule demands.

You might argue that the hospital is magnanimously allowing her to do the job its staff is supposed to do, but she’s fine with that. It beats the alternative.

Source: newoldage.blogs.nytimes.com

GUNA mengatasi imej yang berkembang di masyarakat terkait banyaknya penolakan pasien miskin oleh rumah sakit, Pemerintah Kota Depok menggelar penandatanganan perjanjian kerjasama Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) tahun 2013 di aula lantai 1 Balaikota Depok. Penandatanganan tersebut dilakukan oleh Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail dengan 32 direktur RS dan klinik di Kota Depok.

Acara tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Depok, Anggota DPRD, Muspida, Kepala Dinas. Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Drg. Hardiono mengatakan pihaknya juga membentuk tim untuk memberikan sarana pelayanan kesehatan, baik pemerintah maupun swasta yang memberikan pelayanan kesehatan tingkat lanjut pada peserta Jamkesda. Yaitu membidangi Rawat Jalan Tingkat Lanjutan (RJTL) yang terdiri dari 9 point diantaranya penunjang diagnostik laboratorium klinik, radiologi dan elektromedik dan Rawat Inap Tingkat Lanjutan (RITL).

“Yang terdiri dari 11 point salah satunya perawatan intensif ICU, ICCU, PICU, NICU, PACU), dan pelayanan gawat darurat (emergency). Setiap orang berhak sehat, karena kesehatan adalah asset. Bangsa yang sehat akan menjadi bangsa yang produktif sehingga mampu bersaing dengan bangsa-bangsa lain,” ujarnya dalam sambutannya, Rabu (17/04/2013).

Ia juga meminta masyarakat untuk menerapkan Pola Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). Sementara itu, Wali Kota Depok Nur Mahmudi Ismail mengatakan, salah satu penyebab masih rendahnya derajat kesehatan adalah karena mahalnya biaya kesehatan, sehingga akses ke pelayanan kesehatan, umumnya masih rendah.

“Dengan penandatanganan ini, semoga Pemerintah Kota Depok bisa memenuhi hak setiap warganya, untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang layak, sehingga derajat kesehatan di Kota Depok meningkat,” ujarnya.

Ia meminta agar pihak RS dapat memberikan pelayanan yang terbaik.

“Mari bersama-sama kita tunjukan suasana patnership yang kuat dan kokoh, sehingga orang Depok mendapat pelayanan kesehatan yang optimal, saya menghimbau untuk meningkatkan kualitas ketetapan kartu sehingga tepat sasaran,” tegasnya.

Sementara itu, di luar Balaikota Depok terjadi kericuhan penyampaian tuntutan oleh LSM kesehatan Dewan Kesehatan Rakyat (DKR). Mereka menuntut agar Pemerintah Kota memperbaiki layanan kesehatan Jamkesda yang dinilai masih carut marut.

Sumber: health.okezone.com

MAKASSAR — Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi mengingatkan, sebenarnya tidak ada biaya rumah sakit yang gratis. Untuk keluarga kurang mampu pun tidak ada rumah sakit yang sama sekali membebaskan biaya perawatannya. Hal itu dikatakan Menkes saat meresmikan Rumah Sakit Siloam di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (17/4/2013).

Peresmian itu juga dihadiri antara lain oleh Gubernur Sulsel Syahrul Yasin Limpo, Ketua DPRD Sulsel Mohamad Rum, dan Presiden Lippo Group Theo L Sambuaga. Theo menyebutkan, Rumah Sakit (RS) Siloam di Makassar adalah rumah sakit ke-14 dalam jaringan Siloam Hospital.

Di rumah sakit ini, ada 320 tempat tidur untuk pasien dan 25 persennya adalah kelas 3, untuk pasien kurang mampu. Nafsiah menjelaskan, rumah sakit gratis bagi warga kurang mampu bukan berarti tanpa biaya sama sekali. Pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang membayar biaya perawatan itu atau premi melalui program jaminan kesehatan nasional (Jamkesnas) atau jaminan kesehatan daerah (Jamkesda). “Jadi, bukan rumah sakit gratis,” kata Menkes lagi.

Bahkan, dana yang dikeluarkan pemerintah untuk biaya jaminan kesehatan bagi warga kurang mampu itu bisa mencapai Rp 1 triliun per tahun. Theo menambahkan, jaringan Siloam Hospital juga tetap memedulikan kesehatan warga kurang mampu.

Selain mengalokasikan tempat rawat/tempat tidur bagi warga kurang mampu hingga 25 persen melebihi ketentuan pemerintah sebesar 20 persen, Siloam Hospital juga membangun rumah sakit umum (RSU) untuk warga kurang mampu. Saat ini, RSU Siloam di Karawaci, Tangerang, Banten, saat ini memiliki 250 tempat tidur untuk pasien. Jumlah tempat rawat itu akan terus ditambah.

Sumber: regional.kompas.com

Jakarta, PKMK. Seluruh rumah sakit (RS) di Jakarta diharapkan telah terakreditasi di tahun 2014. Saat ini, yang telah mendapatkan akreditasi adalah 76 dari 153 RS di Jakarta. “Jadi, saat ini yang sudah terakreditasi sekitar 49 persen,” ucap Dien Emawati, Ketua Dinas Kesehatan DKI Jakarta, di Jakarta (17/4/2013). Masyarakat semakin kritis dalam menilai mutu pelayanan kesehatan dewasa ini, khususnya yang disajikan oleh RS. “Maka, pelatihan akreditasi bagi manajemen RS sangat penting,” ucap Emawati. Dengan pelatihan akreditasi, seluruh SDM di RS diharapkan benar-benar mengetahui standar pelayanan pasien. Alhasil, kasus malpraktek bisa semakin berkurang. “Pelatihan akreditasi RS di Indonesia telah dimulai sejak tahun 1995. Itu dimulai dari akreditasi terhadap lima pelayanan dan berlanjut kepada 16 pelayanan,” tambah Emawati.

Sementara, Wakil Gubernur Propinsi DKI Jakarta Basuki T. Purnama (Ahok) menambahkan, pelatihan akreditasi memang sangat vital bagi RS di Indonesia. “Apalagi, di Jakarta sekalipun, RS yang sudah terakreditasi sekarang masih di bawah 50 persen,” ungkapnya. Pasien kelas atas dari Indonesia saat ini masih banyak yang meninggal di RS di Singapura. “Itu sebuah ironi karena sebenarnya peralatan medis RS kita lebih baik daripada di Singapura,” ucap Ahok. Banyaknya pasien kelas atas yang berobat di Singapura terkait tingkat kepercayaan yang relatif rendah terhadap pelayanan RS di Indonesia. “Anak saya pernah diharuskan mertua berobat ke Singapura. Ternyata di sana tidak perlu di-opname dan boleh pulang. Kalau ditangani RS kita, jangan-jangan harus rawat inap,” kata Ahok. RS tidak boleh menutupi adanya kejadian tidak terduga. Kejadian seperti itu harus dilaporkan secepat mungkin. “Untuk soal seperti itu, memang RS di Jakarta belum terlalu bagus. Padahal peralatan komunikasi kan sekarang banyak sehingga informasi seharusnya mengalir cepat,” Ahok menegaskan.

Jakarta, PKMK – Pérusahaan farmasi yang mayoritas sahamnya milik Pemerintah Indonesia, PT Kimia Farma, mengincar pendapatan tambahan dari berlangsungnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di tahun 2014. Pendapatan tersebut berlangsung dari sejumlah lini bisnis, antara lain dari penjualan obat generik, Kimia Farma menargetkan pendapatan Rp 1,2 triliun di tahun 2014. Demikian rangkuman percakapan via telepon hari ini (17/4/2013) dengan Djoko Rusdianto, Corporate Secretary PT Kimia Farma. Djoko mengatakan, pada tahun 2012, pendapatan Kimia Farma dari penjualan obat generik di kisaran Rp 80 miliar sampai Rp 400 miliar. Itu setara dengan 40 persen total pendapatan di tahun itu. “Dengan demikian, pendapatan Rp 1,2 triliun dari obat generik di tahun 2014 adalah kenaikan tajam,” kata Djoko.

Menyongsong beroperasinya BPJS Kesehatan, Kimia Farma pun berusaha meningkatkan jumlah apotek yang dimilikinya. Tahun ini, Kimia Farma menargetkan 66 apotek berdiri sebagai  penyaji layanan one stop solution. Djoko menambahkan, di tahun 2015 jumlah tersebut diharapkan menjadi seribu unit. Lebih lanjut Djoko berkata, untuk penambahan apotek  itu, Kimia Farma bekerja sama dengan sejumlah pihak. Pendirian apotek bisa melalui kerja sama operasi ataupun waralaba dengan pihak lain. Sementara untuk tenaga medis, telah ada kerja sama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI). Dengan konsep apotek one stop solution, pasien dimudahkan dalam layanan kesehatan. Sebab, di situ ada layanan penjualan obat, pemeriksaan oleh dokter di klinik, optik, konsultasi obat, dan lain-lain. “Pasien BPJS dilayani dengan tarif yang ditentukan Pemerintah Indonesia. Sedangkan pasien di luar BPJS dilayani dengan tarif umum,” Djoko menjelaskan. Kini Kimia Farma juga meningkatkan kapasitas produksi obat, dalam hal ini Kimia Farma membuat sejumlah pabrik baru. “Itu terutama untuk produksi obat generik terkait berjalannya BPJS Kesehatan,” ucap Djoko.

Jakarta, PKMK – Basuki T. Purnama (Ahok), Wakil Gubernur DKI Jakarta menyampaikan bahwa pihaknya telah mengusulkan penghapusan Pajak Penjualan atas  Barang Mewah (PPn BM) pada alat medis. Pertimbangan usulan itu, alat medis tidak bisa dikategorikan sebagai barang mewah. “Jika peralatan operasi jantung digunakan untuk menolong pasien, masa’ digolongkan sebagai barang mewah,” ungkap Ahok saat membuka Pelatihan Akreditasi Rumah Sakit Terbaru di Jakarta (17/4/2013). Usulan itu disampaikan Ahok saat rapat membahas rencana kenaikan harga BBM (bahan bakar minyak) subsidi dengan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan para menteri berlangsung. “Saya menyampaikan usulan itu ke Bu Wakil Menteri Keuangan Ani Ratnawaty” kata Ahok. Kemudian, usulan itu sudah dicatat oleh Menteri Koordinator Perekonomian RI M. Hatta Rajasa.

Ahok mengharapkan, proses perumusan usulan itu menjadi regulasi dan tidak terlalu lama. “Kalau di Pemerintah Propinsi DKI Jakarta, perlu waktu seminggu untuk keluarnya aturan tersebut. Ya kita harapkan saja aturan pembebasan PPn BM itu keluar dengan cepat,” kata mantan bupati Kabupaten Belitung Timur itu. Dalam kesempatan yang sama, Ahok juga mengatakan bahwa dokter dan tenaga medis yang lain selaiknya digaji tinggi. Hal itu terjadi karena profesi tersebut terkait dengan keselamatan manusia. “Kalau pengemudi TransJakarta kami bayar tiga kali lipat upah minimum propinsi (UMP), ya mengapa pula dokter tidak digaji lebih dari itu?”. Ia menegaskan, bila dalam bertugas para dokter masih memikirkan kebutuhan yang belum terpenuhi, tentu masyarakat sulit mengharapkan kepedulian yang lebih tinggi. Program Dokter Keluarga dari Pemerintah Propinsi DKI Jakarta memberikan imbalan yang laik untuk dokter umum. “Satu dokter menangani 3.000 orang dan imbalannya Rp 7.000 per orang. Juga, kalau yang berobat sedikit, dokter tetap dibayar untuk pelayanan 3.000 orang itu,” ucap Ahok.

Makassar, Undang-undang Praktik Kedokteran melarang bidan untuk memasang alat kontrasesi IUD dan implan tanpa pengawasan dokter. Bidan hanya diperbolehkan memberi kontrasepsi berupa pil dan kondom. Adanya peraturan ini dinilai menghambat kesuksesan program KB karena membatasi kewenangan bidan.

“Peserta KB terbanyak kita dilayani oleh bidan, jadi sangat merugikan, apalagi untuk kontrasepsi jangka panjang. Sedangkan bagi dokter sendiri sudah bukan levelnya lagi untuk memberkan pelayanan (kontrasepsi) ini,” kata DR Sudibyo Alimoeso, MA, Plt Kepala BKKBN Pusat (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).

Hal itu dikemukakan Sudibyo dalam acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional Regional Timur 2013 yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan RI di Hotel Grand Clarion, Makassar, dan ditulis pada Rabu (17/4/2013). Kontrasepsi jangka panjang seperti IUD dan implan dianggap lebih efisien karena cukup sekali pasang, jadi tidak membuat pengguna KB harus bolak-balik menggunakan setiap hari.

Sebelumnya, BKKBN sudah menggelar rapat kerja kemitraan bersama Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Ikatan Bidan Indonesia (IBI) guna membahas kendala pelaksanaan program KB. Dalam rapat tersebut ditemukan bahwa pembatasan kewenangan ini seringkali membuat para bidan ragu memasang IUD dan implan karena takut melanggar peraturan.

Sebenarnya Peraturan Menteri Kesehatan yang menjadi penjabaran UU Praktik Kedokteran menyatakan bahwa Kepala Dinas Kesehatan setempat bisa memberikan izin kepada bidan yang dianggap mampu untuk.memasang kontrasepsi IUD dan implan. Namun tidak semua Kepala Dinas mau memberikan izin ini.

Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan berencana akan menyurati para kepala dinas agar mau memberikan izin kepada para bidan terlatih untuk memasang IUD dan kontrsasepsi implan. Namun yang boleh memasang kontrasepsi ini juga bukan sembarang bidan, melainkan bidan yang sudah mendapat pelatihan secara khusus.

“Karena seolah-olah ada 2 penjelasan yang agak berbeda sehingga mereka tidak berani melakukan itu. Nanti Kementerian Kesehatan akan menyurati semua kepala dinas yang ada agar memberikan semacam rekomendasi atau kewenangan tertulis bahwa bidan dapat melakukan pelayanan kontrasepsi jangka panjang yaitu IUD, implan dan suntikan,” terang Sudibyo.

Sebelumnya sempat muncul wacana untuk menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) baru demi menjamin para bidan terlatih di daerah untuk dapat memasang kontrasepsi IUD dan implan. Namun langkah tersebut dianggap tidak perlu sehingga Menteri Kesehatan akan cukup memberikan surat kepada Kepala Dinas Kesehatan di daerah.

“Pasal dalam Permenkes tersebut mengatakan bahwa bisa dilakukan dengan Kepala Dinas Kesehatan memberikan izin untuk bidan yang dibutuhkan. Dia bisa memberitahukan kepada kami dan kami bisa memberitahu kepada kepala dinasnya bahwa bisa pasang (kontrasepsi IUD dan implan),” jelas Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi dalam kesempatan yang sama.

Sumber: health.detik.com

–

Berita Terkait:

Bidan yang Tak Paham Cara Pasang Alat Kontrasepsi akan Diberi Pelatihan

Makassar, Di era 90-an, bidan memiliki peran ganda sebagai tenaga kesehatan untuk membantu persalinan sekaligus sebagai ujung tombak pergerakan program KB. Namun miris, banyak bidan-bidan baru yang kini tak tahu cara pemasangan alat kontrasepsi. Bidan-bidan ini akan diberi pelatihan khusus.

“Ibu Menkes tidak ingin para bidan ternyata tidak memiliki kapasitas untuk memberikan pelayanan KB, karena pemberian kontrasepsi memerlukan keterampilan yang khusus,” kata DR Sudibyo Alimoeso, MA, Plt Kepala BKKBN Pusat (Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional).

Dalam acara Rapat Kerja Kesehatan Nasional Regional Timur 2013 yang diselenggarakan Kementerian Kesehatan RI di Hotel Grand Clarion, Makassar, seperti ditulis pada Rabu (17/4/2013), Sudibyo menjelaskan bahwa alat kontrasepsi yang dimaksud tersebut adalah kontrasepsi IUD dan implan.

Minimnya kapasitas yang dimiliki bidan ini tak lepas dari adanya peraturan yang melarang bidan untuk memasang kedua kontrasepsi tersebut tanpa pengawasan dokter. Akibatnya, banyak bidan yang tidak dibekali dengan keterampilan ini, terutama bidan-bidan yang masih baru.

“BKKBN tahun 2013 ini akan mendata siapa yang belum terlatih dan kemudian akan diberikan pelatihan. Jadi pelatihan apa yang dibutuhkan bidan dan dokter, kita mengarahkan pada kontraspesi jangka panjang, yaitu IUD dan implan,” terang Sudibyo.

Sebenarnya tak hanya pelatihan pemasangan IUD dan implan saja yang akan diberikan kepada para bidan, namun pemberian kontrasesi suntik juga. Selama ini para bidan hanya diperbolehkan memberikan kontrasepsi berupa pil dan kondom.

Padahal kontrasepsi berupa pil dan kondom terhitung besar kemungkinannya lupa digunakan. Sedangkan kontrasepsi suntik, meskipun tidak jangka panjang, tapi masih lumayan bisa diberkan untuk 3 bulan sekali.

“Peserta kita terbanyak sekarang ini suntikan. Kalau dia tidak melakukan suntikan ulang, drop out ratenya sangat tinggi. Akseptor KB itu hampir 50 persen suntikan, sisanya pil, IUD dan implan,” pungkas Sudibyo.

Sumber: health.detik.com

–

Berita Terkait:

Menkes Akan Surati Dinkes Agar Izinkan Bidan Pasang Kontrasepsi

Jakarta, “Jamu… Jamu…” suara mbok jamu yang menjajakan jamu dalam gendongannya dulu kerap terdengar di sekitar rumah warga. Tapi kini jamu tak hanya ada di bakul gendongan atau gerobak penjual jamu, tapi sudah masuk ke rumah sakit.

“Jamu merupakan obat tradisional Indonesia yang dipakai sejak dahulu dan sudah terbukti khasiatnya, tidak kalah dengan obat herbal impor. Potensi alam Indonesia pun amat besar dengan keanekaragaman tanaman obat yang dimiliki,” ujar Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes, dr Abidinsyah Siregar, DHSM, M.Kes, dan ditulis pada Rabu (17/4/2013).

Di beberapa negara Asia dan Afrika, sekitar 80 persen penduduk tergantung pada obat tradisional untuk perawatan kesehatan primer. Tak heran jika di Indonesia, di mana jamu dikenal secara turun temurun di masyarakat, dianggap penting oleh Kemenkes untuk meningkatkan akses pada perawatan kesehatan secara keseluruhan. Tentu saja jamu yang diharapkan mendukung kesehatan masyarakat adalah yang aman dan efektif.

Berdasarkan Permenkes No 003 Tahun 2010, jamu adalah obat tradisional Indonesia. Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan, bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik), atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan, dan dapat diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.

Menurut data hasil riset kesehatan dasar (riskesdas) Kemenkes tahun 2010, hampir setengah (49,53 persen) penduduk Indonesia berusia 15 tahun ke atas, mengonsumsi jamu. Sekitar lima persen (4,36 persen) mengkonsumsi jamu setiap hari, sedangkan sisanya (45,17 persen) mengkonsumsi jamu sesekali.

Proporsi jenis jamu yang banyak dipilih untuk dikonsumsi adalah jamu cair (55,16 persen); bubuk (43,99 persen); dan jamu seduh (20,43 persen). Sedangkan proporsi terkecil adalah jamu yang dikemas secara modern dalam bentuk kapsul/pil/tablet (11,58 persen).

Di Indonesia sendiri, dari sekitar 30.000 spesies tanaman yang ada, 7.000 spesies merupakan tanaman obat dan 4.500 spesies di antaranya berasal dari pulau Jawa. Selain itu, terdapat sekitar 280.000 orang praktisi pengobatan tradisional di Indonesia.

Berdasarkan proses pembuktian ilmiah dari obat herbal Indonesia, saat ini terdapat 3 jenis obat herbal yaitu 6 jenis fitofarmaka, 31 jenis obat herbal terstandar, dan sekitar 1.400 jenis jamu.

Dalam perjalanannya, Kemenkes mencatat ada dua tantangan utama dalam penggunaan obat tradisional di Indonesia. Pertama, konsumen cenderung menganggap bahwa obat tradisional (herbal) selalu aman. Kedua, izin praktik pengobatan tradisional dan kualifikasi praktisi kesehatan tradional. Untuk itu saintifikasi jamu pun dilakukan.

Saat ini, saintifikasi jamu telah difokuskan setidaknya pada 4 formula untuk mengatasi gejala hiperglikemia, hipertensi, hiperkolesterolemia dan hiperurisemia. Sementara itu, Klinik Jamu Medik telah dikembangkan di 14 Rumah Sakit Pendidikan dan klinik saintifikasi jamu, dikembangkan dengan pelatihan 60 dokter puskesmas di Kabupaten Karanganyar, Sragen, Kendal dan Semarang.

“Ditargetkan pada tahun 2014, 50 persen puskesmas di seluruh kabupaten kota se-Indonesia bisa membina, melayani, dan mengawasi proses integrasi ini,” sambung dr Abidinsyah.

Sumber: health.detik.com

–

Berita Terkait:

Tak Puas Hanya dengan Obat Modern? RS Ini Bisa Meresepkan Jamu

Jakarta, Jamu telah dikenal secara turun temurun di Indonesia bermanfaat untuk kesehatan. Keberadaan jamu saat ini semakin diakui dengan munculnya berbagai penelitian tentang bahan pembuat jamu. Bahkan di beberapa rumah sakit pun bisa meresepkan jamu.

Rumah sakit yang diarahkan Kemenkes menyediakan pengobatan jamu antara lain RS Persahabatan Jakarta, RS Kanker Dharmais Jakarta, RSAL Mintohardjo Jakarta, RS dr. Soetomo Surabaya, RS dr. Sardjito Yogyakarta, RS Ortopedi Surakarta, RS Sanglah Bali, RS Adam Malik Medan, RS Kandau Menado, RS Wahidin Makassar dan RS Saiful Anwar Malang.

Untuk diketahui, pengobatan tradisional yang tersedia di rumah sakit konvensional saat ini baru tersedia di 53 rumah sakit dan 350 puskesmas di Indonesia.

Di Unit Complementary Alternative Medicine (CAM) RS Kanker Dharmais, sebagai contoh, saat ini menyediakan pelayanan kesehatan komplementer bagi pasien penyakit kanker dan atau masalah kesehatan lainnya. Pelayanannya meliputi akupunktur medik dan herbal.

Pelayanan herbal yang diberikan terdiri dari fitofarmaka, herbal terstandar, dan jamu. Nah, penggunaan herbal dalam pelayanan berbasis penelitian ditujukan sebagai terapi penunjang terhadap pengobatan konvensional. Selain itu juga digunakan untuk mengatasi berbagai gejala yang timbul akibat kanker ataupun efek samping dari pengobatan kanker.

Dari data tahun 2012, target 300 puskesmas di seluruh kabupaten kota se-Indonesia sudah tercapai 324 puskesmas. “Sedangkan untuk rumah sakit, dari target 46 rumah sakit, pada tahun 2012 sudah tercapai 56 rumah sakit,” ujar Direktur Bina Pelayanan Kesehatan Tradisional, Alternatif dan Komplementer Ditjen Bina Gizi dan KIA Kemenkes, dr Abidinsyah Siregar, DHSM, M.Kes, dan ditulis pada Rabu (17/4/2013).

Ditargetkan pada tahun 2014, 50 persen puskesmas di seluruh kabupaten kota se-Indonesia bisa membina, melayani, dan mengawasi proses integrasi ini. Ke depannya, Kemenkes akan mewujudkan Puskesmas Khusus Jamu yang terpisah dari Puskesmas reguler. Model ini meniru beberapa rumah sakit di China, yang sudah mengkhususkan layanannya pada pengobatan berbasis herbal atau obat tradisional.

“Orang sakit itu jumlahnya hanya sekitar 3 persen dari populasi penduduk. Nah sisanya yang 97 persen kan tidak butuh obat, makanya kita sediakan jamu biar tetap sehat,” ungkap dr Abidinsyah beberapa waktu lalu.

Sumber: health.detik.com

–

Berita Terkait:

Dulu Jamu Cuma Digendong, Sekarang Sudah Masuk Rumah Sakit