JAMBI – Pertengahan Februari mendatang, direncanakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Raden Mattaher (RM) rencananya akan melakukan akreditasi ulang (reakreditasi, red). Diharapkan nantinya, setelah reakreditasi ini dilakukan, terjadi perubahan dalam segala hal di RS plat merah tersebut.

Ali Imran, Dirut RSUD RM mengakui sendiri hal tersebut kepada harian ini.

JAKARTA- Banyak warga masyarakat yang harus ditolak oleh rumah sakit akibat belum siapnya proses integrasi jaminan kesehatan di setiap daerah dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan. Baru-baru ini, dua kasus di Jakarta dan Surabaya menjadi sorotan karena kurangnya koordinasi tersebut.

Padahal, pihak pemerintah pusat telah sejak awal memberi peringatan agar pihak rumah sakit maupun dokter tidak menolak pasien selama proses integrasi berlangsung. Namun sayangnya, banyak rumah sakit yang masih bingung dengan data-data dan harus kembali menolak pasien karena kurang data atau persyaratan yang ada.

“Kami sudah sejak awal mengingatkan bahwa jangan ada penolakan pasien oleh pihak rumah sakit. Kalau masalah proses integrasi kan bisa diatasi dengan manual dulu,” ungkap Wakil Menteri Kesehatan Ali Ghufron Mukti saat dihubungi kemarin.

Kebijakan ini bukan hanya karena belum selesainya pemindahan data atau kelengkapan yang lain, tapi sejak awal pasien dengan keadaan darurat harus diterima untuk mendapatkan pertolongan.

“Penolakan gawat darurat tidak boleh, tentu jika menolak dalam keadaan emergency ada sanksi. Sanksi tergantung kasusnya,” tegasnya.

Sementara itu, pihak BPJS Kesehatan mengatakan dua kasus yang terjadi di Jakarta dan Surabaya hanya miskomunikasi saja. Pada kasus penolakan pasien di RS Dr Soetomo misalnya, Kepala BPJS Jawa Timur Kisworo mengatakan bahwa pasien ditolak oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah (BPJKD) karena hanya membawa rekomendasi dari dinas sosial saja.

Sementara, lanjut dia, data yang bersangkutan juga tidak ada dalam peserta yang masuk dalam penerima bantuan iuran (PBI) yang ada dalam master file BPJS kesehatan. Sehingga penolakan tersebut harus disayangkan terjadi.

“Bukan BPJS kesehatan yang menolak, namun BPJKD tapi sudah diselesaikan. Pasien telah dipanggil kembali,” tutur Kisworo. Pihaknya juga telah kembali melakukan koordinasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta Dinas Kesehatan untuk menjelaskan bahwa selama proses integrasi pasien harus tetap dilayani.

Kendati demikian, Kisworo menolak dikatakan bahwa masih banyak pasien yang harus menderita akibat lambatnya proses integrasi ini.

“Kasusnya seberapa banyak” Jika dalam sehari rumah sakit Dr Soetomo misalnya melayani hampir 2.500 pasien dan hanya ada dua kasus kan tidak masuk dalam kategori cukup banyak,” pungkasnya.

Sementara itu, dari pihak BPJS kesehatan pusat masih belum mengambil langkah tegas apa yang akan diambil jika ada hal serupa kembali terjadi. Kepala BPJS kesehatan, Fahmi Idris hanya mengemukakan bahwa pihaknya akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah provinsi agar semua peserta dapat dilayani. (mia)

Sumber: jpnn.com

PKMK, Yogyakarta. Sejak pelaksanaan program Sister Hospital dan PML di Provinsi NTT, upaya untuk

SLEMAN (KRjogja.com) – Wamenkes RI, Ali Gufron meresmikan Gedung BPJS Center di RSUD Sleman, Senin (6/1/2014). Dengan peresmian ini BPJS RSUD Sleman siap menerima masyarakat yang ingin memiliki jaminan kesehatan.

“Kami mengapresiasi Pemkab Sleman serta masyarakat yang antusias untuk mendaftarkan BPJS untuk mendapatkan jaminan kesehatan gratis. Terbukti banyak masyarakat yang mendaftar,” ungkap Ali Gufron di sela-sela peresmian gedung BPJS RSUD Sleman.

Disebutkan, tiap hari di RSUD Sleman saja ada sekitar 800 orang mendaftarkan diri ke BPJS. Untuk itu pemerintah pusat mengajak pemda untuk terus melakukan sosialisasi ke masyarakat luas.

“Kita harus sosialisasikan ini sampai RT. Sehingga ke depan jangan sampai ada orang miskin tak bisa mendapatkan layanan kesehatan,” tegas Ali Gufron. (Usa)

Sumber: krjogja.com

JAKARTA – Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka menyebut penolakan Rumah Sakit (RS) pemerintah terhadap Devannya Putri Salsabila untuk dioperasi menggunakan fasilitas Kartu Jakarta Sehat (KJS) milik orangtuanya disebabkan belum tuntasnya pengintegrasian KJS dengan Badan Penyelenggaraa Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di DKI Jakarta.

Hal ini diketahui Rieke setelah tim kesehatannya melakukan advokasi terhadap Nindita Putri, orangtua bayi usia seminggu yang menderita penyakit Atresia Esofagus sejak lahir. Padahal, Nindita pemegang KJS yang digagas Gubernur DKI Joko Widodo.

“Pasien ini merupakan peserta KJS dan sudah diintegrasikan menjadi peserta BPJS per 1 Januari 2014. Seharusnya BPJS Kesehatan berkewajiban memfasilitasi perawatan pasien tapi karena di DKI belum siap jadi ditolak dimana-mana,” kata Rieke menjawab JPNN.com, Sabtu (4/1) malam.

Karena tidak dilayani sebagai pemegang KJS di RS pemerintah, Nindita akhirnya merawat putri yang sudah dinanti selama 7 tahun ini di RS Jakarta Medica Center (JMC) Buncit, Jakarta Selatan yang tidak punya kerjasama dengan KJS, sehingga secara pembiayaan dan administrasi makin rumit.

Karena itu, supaya masalah serupa tidak terulang, Rieke mendesak BPJS menuntaskan masalah pendataan kepesertaan BPJS. Data pasien tidak mampu seperti pemegang KJS menurutnya harus divalidasi dalam proses integrasi ke BPJS. “Datanya harus akurat,” tegas politikus PDI Perjuangan itu.

Selain itu, BPJS Kesehatan harus menyiagakan 24 jam 7 hari petugasnya baik di Kantor-Kantor BPJS maupun RS tertentu yang tugas utamanya adalah menangani pasien yang ditolak rumah sakit dan mencarikan rumah sakit lain baik yang kerjasama atau tidak untuk segera menolong dan menyelamatkan pasien.

“Kejadian ini juga disebabkan Call Centre dan Hotline Service BPJS Kesehatan Pusat dan DKI tidak berfungsi,” tandasnya. (fat/jpnn)

Sumber: berita.plasa.msn.com

More than 30 beds at East Surrey Hospital are blocked every day due to delays in getting care for patients at home or in the community.

East Surrey Hospital in Redhill is the primary hospital for Crawley residents needing high level care. Winter statistics from NHS England show that in the week before Christmas there were on average 32 beds occupied each day by patients who no longer need hospital care. The national average was 21.

Michael Wilson, chief executive of Surrey and Sussex Healthcare NHS Trust, which runs East Surrey Hospital, said: “Our hospital is just one part of a larger health system and delays can occur when patients are moving into social care funded placements or when patients self-fund their on-going care.

“We recognise we are higher than the national average during this period and as part of our preparation for the notoriously challenging winter period, we have been working with community providers in Surrey and Sussex involved in the whole local health economy to put in place additional facilities and to help improve their processes to allow patients to move from our hospital beds as soon as they are well enough to leave our care, and into other more appropriate health care settings for their needs.”

County councils also play a role in arranging care at home, in a nursing home or community hospitals, such as in Crawley or Horsham.

West Sussex County Council has a team helping people to live independently with care and/or adaptations to the home as well as a free 13-week package of telecare support to help people to live at home using alarms, monitors, stair lifts or grab rails.

A spokesman said: “Of course the majority of patients make their own arrangements with their families but where they need additional support we call upon ‘home from hospital’ in which we provide intensive support after someone is discharged or interim beds in care homes or nursing homes for customers who are ready to leave hospital but are not ready to return home. The work we have done has meant that levels of delayed discharges attributable to social care are lower than other local authorities in the south east.

“However, with an ageing population winter will always be a challenging time for the health and care system.”

A Surrey County Council spokesman said 800 patients have already benefitted from new shift patterns meaning staff were working to discharge people in evenings and weekends.

Source: crawleyobserver.co.uk

REPUBLIKA.CO.ID, MAKASSAR — Kepala Dinas Kesehatan Sulsel, dr Rachmat Latief, menyatakan rumah sakit baik yang berstatus negeri ataupun swasta yang tidak melaksanakan program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan akan mendapat sanksi.

Hal itu diungkapkan Kadis Kesehatan Sulsel, dr Rachmat Latief, Sabtu, menanggapi terkait kemungkinan adanya pihak rumah sakit khususnya pihak swasta yang menolak menjalankan program BPJS dengan berbagai alasan.

“Itu yang kita bahas dalam acara penandatangan mou dengan sejumlah perwakilan rumah sakit. Saya kira rumah sakit yang tidak menjalankan juga akan rugi karena tidak mendapatkan tagihan,” jelasnya.

Dalam program BPJS tersebut, tagihan atau klaim pasien peserta BPJS akan dilimpahkan ke pemerintah. Pihak rumah sakit peserta BPJS, yang tidak maksimal dalam pelayanan sehingga muncul rasa kurang puas dari pasien, akan dipotong jumlah tagihannya beberapa persen dari jumlah total klaim.

“Ada dalam bentuk pemotogan tagihan jika ada yang macam-macam seperti memberikan pelayanan yang kurang maksimal dan sebagainya yang justru membuat pasien tidak puas,” katanya.

Dari sekitar 80 rumah sakit yang ada di Sulsel, sebanyak 79 rumah sakit yang terdiri dari 32 rumah sakit pemerintah dan 47 swasta itu sudah menyatakan kesediannya menyukseskan program BPJS yang sudah dimulai sejak 1 Januari 2014.

Adapun satu rumah sakit swasta yang belum melakukan kesepakatan hanya tersisa Rumah Sakit Siloam yang terletak di Jalan Tanjung Bunga Makassar.

Sumber: republika.co.id

Since data has been published online, hospital-acquired infection rates have dropped drastically in the state of New York

Mandated online reporting has led to reduced rates of hospital acquired infections in the state of New York. In fact, providers have seen rates of central line bloodstream infections cut in half since the program began in 2007.

Government Health IT reports participants have also seen a 14 percent decline in infections associated with colon surgery and a 23 percent decline in infections associated with cardiac bypass surgery. Avoided bloodstream infections alone have saved more than $18 million in avoided treatment and hospital stays.

The New York Department of Health reports there has been a 16 percent reduction in surgical site infections since 2007. “This decrease has helped to achieve estimated savings of between $12 million and $35 million due to decreased length of hospital stays and prevention of complications that require additional treatment.”

Motivation to reduce infection rates comes from the fact that hospitals, which are mandated to provide data, also know it will be reviewed by the media, public, and lawmakers. State Health Commissioner Nirav R. Shah, M.D., M.P.H. says this is a good thing; as the data should be available and it is showing positive trends.

“Patients deserve the peace-of-mind of knowing the hospital they receive treatment from utilizes best practices to protect their safety,” said Shah in a press release. “Preventing hospital-acquired infections is a key component of patient safety, and we will continue to proactively work with hospitals to reduce the number of these infections.”

See the Annual Report HERE

Source: healthitoutcomes.com

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA — Komisi D Bidang Kesra DPRD Kota Surabaya menyesalkan adanya sejumlah pasien miskin yang ditolak rumah sakit di kota itu karena belum menjadi peserta Jaminan Kesehatan Nasional.

“Saya menyesalkan karena masih ada pasien yang ditolak karena belum terdaftar,” kata Ketua Komisi D DPRD Surabaya Baktiono usai mendapatkan laporan adanya salah satu pasien yang ditolak di RSUD Soetomo, Kamis (2/1).

Adapun pasien yang ditolak tersebut adalah warga tanpa tempat tinggal tetap (T4) di Tambak Windu Surabaya, Anisa Aulia umur 2,5 tahun.

Baktiono mengatakan ayah pasien, Agus Subagyo sempat meminta bantuannya agar pemeriksaan kesehatan rutin terhadap anaknya tidak lagi dipermasalahkan setelah diberlakukannya Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) oleh Badan Penyelengara Jaminan Sosial (BPJS).

“Kami berharap pihak rumah sakit tidak mempersulit pasien tersebut. Jika perlu BPJS Surabaya membuka tempat pendaftaran di rumah sakit untuk memberikan pelayanan bagi warga miskin yang belum mendaftar sebagai peserta JKN,” katanya.

Sementara itu, salah seorang ayag pasien Agus Subagyo saat mendatangi gedung DPRD Surabaya membenarkan jika pihaknya sempat ditolak pihak rumah sakit karena belum mendaftarkan diri sebagai peserta JKN.

“Selama ini, saya hanya menggunakan surat keterangan tidak punya dari Dinas Sosial untuk saat berobat di rumah sakit. Selama itu, saya dan keluarga tidak ada masalah,” katanya.

Hanya saja, lanjut dia, pihaknya mengaku kaget saat seorang petugas di RSUD Soetomo menolaknya waktu memeriksakan anaknya. “Katanya surat dari Dinas Sosial tidak berlaku sejak tanggal 1 Januari lalu. Saya merasa dipersulit, apalagi saya diminta mengurus lagi ke RT/RW, kelurahan baru ke Dinas Kesehatan. Saya tidak mengerti cara mengurusnya,” katanya.

Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Kota Surabaya Jamaludin mengatakan kasus yang terjadi di RSUD Soetomo tersebut merupakan fenomena gunung emas, ini menunjukkan masih banyak jutaan masyarakat miskin, buruh dan pekerja yang masih ditolak pihak rumah sakit.

“Alasannya, ruangan penuh, antre, karena tidak punya kartu atau tidak ada yang menjamin seperti Askes, Jamsostek, Jamkesmas non kuota atau lainnya. Padahal UU yang berlaku, mulai 1 Januari 2014, semua masyarakat miskin harus dilayani,” katanya.

Sementara itu, Wakil Gubernur Jawa Timur Syaifullah Yusuf mengatakan pihaknya akan memanggil BPJS Jatim, seluruh rumah sakit milik Pemprov Jatim dan pihak-pihak terkait untuk membicarakan mengenai sistem JKN yang belum berjalan dengan baik pada Jumat (3/1).

Sumber: republika.co.id