Malang (beritajatim.com) – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang siap dioperasikan mulai Juni 2014 mendatang. Hal tersebut diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Asih Tri Rachmi.

Menurutnya, RSUD Kota Malang bisa dioperasikan setelah peraturan daerah (perda) Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) rumah sakit sebagai payung hukumnya disahkan oleh DPRD Kota Malang. “Rencananya perda dan SOTK rumah sakit disahkan pada 5 Juni mendatang, setelah itu RSUD bisa langsung beroperasi,” ujar Asih, Selasa (27/5/2014).

Lebih janjut Asih menjelaskan, Perda SOTK RUSD Kota Malang yang akan disahkan legislatif nantinya akan mengatur beberapa hal, diantaranya status RUSD sebagai Badan Layanan Usaha Daerah (BLUD) hingga standar pelayanan rumah sakit.

“RSUD ini sebenarnya sudah selesai dibangun sejak awal tahun ini lengkap dengan sarana pendukungnya. Tetapi payung hukum yang belum ada membuat RSUD tidak bisa beroperasi,” katanya.

RSUD Kota Malang yang terletak di kawasan Bumiayu Kecamatan Kedungkandang ini berkapasitas 50-60 kamar dengan kategori tipe D Pratama. Luas lahan RSUD mencapai 12 ribu meter persegi. Pembangunannya menelan dana mencapai Rp 15 Miliar lebih.

“Layanan kesehatannya hanya ada kelas III, tidak ada layanan kelas II, I apalagi VIP. Prioritas kami adalah untuk melayani warga kota pemegang BPJS Kesehatan terutama penerima bantuan iuran (PBI),” tandas mantan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Malang ini. (num/ted)

Sumber: beritajatim.com

Banyaknya keluhan masyarakat yang menyebutkan kelangkaan obat kanker di sejumlah daerah terus menjadi masalah. Beberapa yayasan yang menangani pasien kanker bahkan menyebutkan obat kanker sering tiba-tiba menghilang dari pasaran. Menanggapi hal tersebut, Konsultan Hematologi Onkologi dari Divisi Hematologi Onkologi Departemen Ilmu Kesehatan Anak FKUI-RSCM, Prof. Dr. Djajadiman Gatot SpA(K) mengungkapkan bahwa sebenarnya tidak ada obat yang menghilang di pasaran. Karena ia pernah menelusuri bahwa kelangkaan obat kanker dikarenakan keengganan sejumlah perusahaan farmasi memberikan obat kanker pada RS.

“Saya juga melihat kondisi ini. Tapi setelah diusut ke distributor obat, kenapa obat menghilang? Mereka bilang, `Dok tidak hilang, tapi RS belum bayar. Kita tidak bisa berikan lagi`. Saya bertanya, Kenapa? Karena masih ada tunggakan dari RS jadi kita tidak bisa berikan lagi,” kata Prof Djajadiman saat temu media di acara pembukaan layanan kesehatan kanker anak gratis oleh Tahir Foundation di RS Mayapada, Senin (26/5/2014). Masalahnya, lanjut Prof Djajadiman, hal ini berdampak negatif pada pasien. Mereka antre di Instalasi Gawat Darurat tanpa kepastian. Ada pula yang tidak bisa masuk ruangan dan baru sampai selasar Rumah Sakit sudah meninggal.

“Kami di lapangan hampir setiap hari melihat seperti itu.” Akibat utang pemerintah Menteri Kesehatan Nafsiah Mboi yang ditemui di tempat yang sama membenarkan adanya utang pemerintah pada beberapa RS terkait Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) sejak 31 Desember silam. Menkes berdalih sejauh ini, anggaran untuk membayarkan utang tersebut masih tersendat di Kementerian Keuangan dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

“Utang telah masuk Kementerian Keuangan dan sedang diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Setalah itu minta persetujuan DPR. Mudah-mudahan bisa dibayar sececaptnya,” kata Menkes. Menkes sempat menyatakan, utang pemerintah pada rumah sakit mencapai 3 Triliun. Sehingga memang menjadi masalah besar ketika perusahaan farmasi menolak memberikan obat. “Inilah yang kita perlu perbaiki. Tapi saya telah bicara pada Gabungan Perusahaan (GP) Farmasi untuk membantu memberikan obatnya. Karena sekali lagi yang jadi korban pasien. Kasihan pasien,” katanya….

Sumber: beritasingkat.com

REPUBLIKA.CO.ID, KENDARI — Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Cabang Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) Diah Eka Rini mengatakan, tempat tidur seluruh rumah sakit di Sultra masih kurang jika dibandingkan dengan jumlah peserta BPJS di daerah itu.

“Kami sudah melakukan identifikasi dan faktanya seperti itu. Dibandingkan dengan peserta BPJS Kesehatan , maka rumah sakit di Sultra kekurangan sekitar 1.000 tempat tidur,” kata Diah di Kendari, Selasa.

Menurut Diah, kondisi itu akan berpengaruh terhadap tingkat pelayanan prima kepada pasien atau warga yang menjadi peserta BPJS.

“Untuk menyiapkan atau menambah tempat tidur merupakan tugas pemerintah atau pemilik rumah sakit. BPJS hanya berfungsi sebagai pengontrak rumah sakit untuk bekerja sama,” katanya.

Ia mengatakan, saat ini pihaknya sudah bekerja sama dengan sekitar 20 rumah sakit yang ada di Sultra, mulai rumah sakit pemerintah hingga rumah sakit swasta.

“Lima rumah sakit berada di bawah lingkup BPJS Kesehatan Cabang Baubau dan 15 rumah sakit di bawah lingkup BPJS Kesehatan Cabang Kendari,” katanya.

BPJS Cabang Kendari katanya, meliputi Kota Kendari, Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Selatan, Kabupaten Konawe Utara, Kabupaten Kolaka, Kolaka Utara, dan Kabupaten Bombana.

Sedangkan BPJS Cabang Baubau katanya meliputi Kota Baubau, Kabupaten Buton, Kabupaten Buton Utara, Kabupaten Muna dan Kabupaten Wakatobi.

Sumber: republika.co.id

Cibitung, bekasikab.go.id Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Bekasi, yang berada di kecamatan Cibitung. Dari kelas C menjadi kelas B. Bupati Kabupaten Bekasi, dr. Hj. Neneng Hasanah Yasin, Selasa (20/5) meresmikan gedung E1 Rumah Sakit Umum Daerah Kab. Bekasi.

Gedung E1 yang difungsikan sebagai ruang administrasi dan rawat inap ini, berada tepat dibelakang gedung yang lama, dengan kapasitas tempat tidur rawat inap sebanyak 250 tempat tidur yang tersebar di 4 lantai. Selain penambahan kamar rawat inap, RSUD Kabupaten Bekasi kini memiliki pelayanan kesehatan untuk ortopedi, CT Scan dan cuci darah. Sehingga penderita penyakit, sudah tidak perlu ke rumah sakit lain apabila membutuhkan perawatan yang intensive menggunakan peralatan yang canggih, seperti CT Scan.

Kepada bekasikab. go. id, Bupati mengatakan, ” Tentunya kalau dibilang semua masyarakat Kabupaten Bekasi yang sakit bisa ditampung semuanya disini, ya tidak mungkin. Karena tempat tidurnya juga terbatas.” ” Namun dengan penambahan fasilitas perawatan dengan menggunakan peralatan yang memadai, selain sebagai upaya peningkatan type dari kelas C ke kelas B, diharapkan pasien mendapatkan pelayanan yang prima, ” Tutur Bupati.

Sumber: bekasikab.go.id

PEKANBARU-Jumlah pasien di Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Tampan mengalami over kapasitas. Untuk itu, pihaknya mengajukan penambahan ruang perawatan dan bangunan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau melalui Dinas Sosial (Dinsos).

Sumber: inhusatu.com

Continue Reading No Comments

Akhirnya, Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian uji materi sejumlah pasal UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit yang dimohonkan Pengurus Pusat (PP) Muhammadiyah. MK

Bisnis.com, JAKARTA

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA

JAKARTA