Kotabaru, (AntaranewsKalsel) – Kalangan DPRD Kotabaru, Kalimantan Selatan, melalui Fraksi Amanat Pembangunan, mendorong pemerintah daerah setempat segera menyelesaikan pembangunan rumah sakit tipe B, di Stagen, Kotabaru.

Ketua Fraksi Amanat Pembangunan, Muhammad Arif SH, di Kotabaru, Senin mengatakan, saat ini pembangunan rumah sakit yang refresentatif, seperti rumah sakit kelas B sudah sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat rumah sakit kelas C yang ada masih banyak kekurangan.

“Kotabaru sangat kekurangan tenaga kesehatan khususnya dokter ahli/ sepesialis, untuk itu pemkab harus memprioritaskan penyelesaian rumah sakit tipe B yang kini dalam proses pembangunan, puskesmas dan sarana prasarana, agar masyarakat yang berobat tidak perlu keluar daerah, serta perlu penyediaan obat yang tepat guna dan tepat sasaran,” kata Muhammad Arif.

Bidang pendidikan lanjut dia, masih perlu penanganan serius dalam pengetasan buta huruf/ aksara. Selain itu juga perlu diperhatikan adanya pemerataan penyebaran guru-guru di seluruh wilayah, karena adanya dugaan tidak meratanya tenaga pengajar di daerah-daerah kecamatan.

Rekomendasi lainnya, bidang pertanian yang merupakan tanggapan akhir terhadap LKPJ bupati, Fraksi Amanat Pembangunan gabungan dari Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menekankan perlunya program menghidupkan kembali daerah lumbung padi dalam rangka swasembada bagi petani.

Sementara bidang perindustrian dan investasi, masih perlunya peningkatan ekonomi masyarakat yang berkesinambungan. Mempercepat program peningkatan pemanfaatan potensi perikanan dan kelautan sebagai upaya menuju Kotabaru sebagai Kota Minapolitan.

Masih menurut Muhammad Arif, di bidang tenaga kerja dan transmigrasi, perlunya pelatihan dan pemerataan kesempatan kerja melalui kewirausahaan. Perhatian serius terhadap kelangsungan warga Transmigran, termasuk menyangkut asset-aset mereka yang masih bermasalah.

Tidak kalah penting yang perlu mendapatkan perhatian serius oleh pemkab Kotabaru, khususnya melalui Dinas Sosial agar meningkatkan kinerjanya dalam rangka pendataan dan penanggulangan masalah kemiskinan di Bumi Saijaan ini.

Lebih lanjut Fraksi Amanat Pembangunan dalam rekomendasinya menyorot kinerja Bidang Pekerjaan Umum (PU), yang sangat menyayangkan ditarik dan tidak difungsikannya UPTD yang seyogyanya diperuntukkan perbaikan dan pemeliharaan jalan di daerah-daerah kecamatan.

“Untuk mempermudah penghitungan dan pengawasan penggunaan anggaran perbaikan jalan dan jembatan, maka perlu pengklasifikasian jalan dan jembatan yang disusun di seluruh kecamatan di Kotabaru,” ujarnya.

Pada kesempatan itu Muhammad Arif mewakili Fraksinya mengapresiasi pemkab dalam pembangunan jalan sumbangan dari pihak ketiga, namun pihaknya mengingatkan agar pemberian hibah tersebut tetap sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Terpisah, H Akhmad Rivai, MSi, saat menjabat Kepala Dinas Cipta Karya Perumahan dan Pemukiman Kotabaru, mengatakan, penyelesaian pembangunan RSUD di Stagen, Kotabaru ditargetkan senilai Rp168 miliar.

Tahap pertama dialokasikan Rp10 miliar, tetapi yang terealisasi sekitar Rp7 miliar, tahap kedua, dialokasikan Rp5 miliar, sehingga total yang sudah terealisasi pembangunan RSUD senilai Rp12 miliar.

Rivai menambahkan, saat ini Dinas Cipta Karya berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), terkait lainnya, membentuk payung hukum untuk program pembangunan RSUD dengan sistem tahun jamak atau “multi years”.

“Kita sangat berhati-hati dan tidak mau gegabah, proses pembangunan multi years bisa dipersalahkan, atau dianggap melanggar hukum,” ucapnya.

Rivai menegaskan, rencananya Pemkab Kotabaru menuntaskan pembangunan RSUD dengan dua tahun anggaran. Melalui APBD Kotabaru 2014 pemerintah mengalokasikan Rp64 miliar dan APBD berikutnya, dialokasikan dana sekitar Rp92 miliar.

“Rencana awal, sebelum mempertimbangan inflasi, pembangunan fisik RSUD Rp168 miliar,” ucapnya.

Sumber: kalsel.antaranews.com

MedanBisnis – Medan. Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Provinsi Sumatera Utara kesulitan melakukan perluasan rumah sakit untuk meningkatkan kapasitasnya. Padahal jumlah pasien yang berkunjung ke RSJ terus mengalami peningkatan dan sudah over kapasitas.

Hal itu dikatakan Direktur RSJ Provinsi Sumatera Utara dr Chandra Syafei SpOG kepada wartawan di Medan, Senin (16/6). Dijelaskannya, kapasitas tempat tidur RSJ ada 450, namun jumlah pasien RSJ mencapai 500-550 pasien. Pihaknya tidak dapat menolak pasien yang datang, karena RSJ provinsi merupakan satu-satunya rumah sakit rujukan di Sumut bagi pasien yang mengalami gangguan jiwa.

“Kita ada 450 tempat tidur, tapi pasien kita mencapai 500-550. Kita terbentur penambahan lahan karena dana dan sebagainya,” ungkap Chandra.

Mantan Kepala Dinas Kesehatan Sumut ini menuturkan, melihat peningkatan signifikan jumlah pasien yang berkunjung ke RSJ, pihaknya sudah merencanakan pengembangan rumah sakit dalam rencana strategis (Renstra) lima tahun ke depan.

Namun hal itu masih terbentur penyediaan lahan mengingat prosesnya yang tidak mudah. “Renstra kita dalam lima tahun ke depan ada mau mengembangkan rumah sakit. Kita sudah lihat, ada lahan yang cukup luas di sekitar sini. Tapi menyediakan lahan itu kan sulit karena bukan kita yang menentukan,” kata Chandra.

Didata

Disinggung soal pendataan pasien jelang Pilpres, Dia mengatakan belum ada pendataan dilakukan KPU. Kalaupun KPU mau mendata para pasien, seharusnya sudah ada pemberitahuan ke rumah sakit.

Menurutnya, orang yang sudah memiliki hak memilih seharusnya di data baik di rumah sakit umum maupun di rumah sakit jiwa. Karena pasien yang sedang dirawat inap di rumah sakit adalah warga Negara Indonesia. “Ya seharusnya, pasien yang mengalami gangguan jiwa didata juga. Kalau pasien itu mau memilih dan tidak memilih itu kan haknya si pemilih,” ujarnya, sambil menambahkan pasien yang sedang dirawat inap sampai sekarang mencapai 520 orang. (romi irwansyah)

Sumber: medanbisnisdaily.com

SINGARAJA, Pos Bali

Harianjogja.com, BANTUL