manajemenrumahsakit.net :: Rumah sakit bersalin Melinda Hospital memang sengaja dibuat dengan konsep hotel bintang 5 dan galeri seni yang menawarkan fasilitas kesehatan bagi wanita, khususnya ibu dan anak. Rumah sakit bertaraf internasional ini dilengkapi tenaga medis yang profesional.

Menurut dr. Susan Melinda, SpOG, pendiri RSIA Melinda Hospital mengatakan, “Kesehatan adalah kunci utama kecantikan dan kebahagiaan seorang wanita. Dengan tulus kami berkomitmen mewujudkan impian setiap wanita untuk tampil cantik, sehat dan bahagia.” Sebagai rumah sakit yang dikhususkan bagi wanita, Melinda Hospital dibangun agar seluruh wanita dapat mengekspresikan sisi mulianya, baik itu ketika berada di posisi sebagai wanita atau pun sebagai ibu bagi anak-anaknya.

Rumah sakit bersalin Melinda Hospital yang mengusung tema unik ini, tentu akan membuat pasien serta pengunjug merasakan kenyamanan. Melinda Hospital terdiri dari lima lantai dengan kapasitas 33 bed, modern, hemat energi, arsitektur minimalis, kamar serta koridor yang luas. Art & Craft Gallerynya yang terpasang di sepanjang koridor pun menambah suasana semakin hangat dan nyentrik, serta siap menyambut siapa pun yang datang ke Rumah Sakit Ibu dan Anak Melinda Hospital.

Sumber: melindahospital.com

manajemenrumahsakit.net :: Bogor – Pada peresmian RSUD 7 Agustus 2014 lalu, Walikota Bogor, Bima Arya berharap supaya di masa peralihan dari RS Karya Bakti menjadi RSUD, pelayanan medis harus bisa tetap berjalan normal. Juga tidak ada pemutusan hubungan kerja bagi seluruh pegawai, baik tenaga medis maupun tenaga non medis.

Sebuah harapan yang wajar, karena sulit dibayangkan apa yang akan terjadi apabila rumah sakit itu tiba-tiba menghentikan sementara pelayanan medisnya. Maklum, rumah sakit yang sebelumnya bernama RS Karya Bakti itu sudah sangat akrab dan dibutuhkan oleh sebagian warga Kota Bogor dan sekitarnya.

manajemenrumahsakit.net :: SERANG – Kasus dugaan korupsi pengadaan genset berkapasitas 1.000 KVA dan instalasinya pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Tangerang tahun 2012 senilai Rp 3,33 miliar memasuki tahap pemeriksaan saksi. Kali ini saksi ahli dari sebuah penyalur genset merk dagang MAN produk asal dari Jerman.

Menurut keterangan saksi, genset bermerk MAN hanya dibuat di Jerman. Adapun negara lain hanya memasok produk serupa dari Jerman. “Saya nggak tahu kalau ada produk lain yang serupa. Tapi kalau produk asli itu pasti dari Jerman. Perusahaan saya ambil dari Jerman,” ungkap Anrey, salah seorang di hadapan majlis hakim yang dipimpin Parnaehan Silitonga, Selasa (2/12/2014).

Diketahui, genset yang ada di RSUD Kabupaten Tangerang merk dagang MAN namun dibuat di Shanghai, Cina. Anrey yang sudah lama menjadi distrobutor genset tidak bisa memastikan bahwa produk yang sama dibuat di negara lain selain Jerman. “Saya nggak tahu kalau ada buatan Shanghai. Setahu saya produk ini built up buatan Jerman,” ujarnya.

Humas Kejati Banten Yopi Rulianda sebelumnya mengatakan, dalam kasus ini kerugian negara berdasarkan hasil audit Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP)

manajemenrumahsakit.net :: JAKARTA — Sebelumnya dikabarkan bahwa seorang warga melahirkan bayi laki-laki dengan kondisi tidak sehat. Dengan berbekal Kartu Jakarta Sehat, dirinya membawa putra pertamanya tersebut ke rumah sakit pemerintah, naas, bukan mendapatkan perawatan, ia malah dianjurkan pulang.

Hal ini dialami oleh Nurahma (25 tahun), dirinya mengaku harus memiliki uang Rp 3 juta agar anaknya bisa dirawat oleh salah satu rumah sakit pemerintah di Jakarta. Ia pun kembali merawat bayi nya di Puskesmas Koja tempat anaknya dilahirkan.

Sebelum wartawan menyambangi lokasi di mana bayi itu dirawat. Pihak Puskesmas Koja meletakkan Muhammad Firdaus di atas kasur milik ibunya dalam keadaan kepalanya dibalut mengunakan perban putih seadaanya.

Namun, Pelayanan berubah ketika pihak puskesmas melihat kedatangan awak media, mereka langsung bergegas memasukkan bayi tersebut ke dalam keruangan observasi.

Sementara, Hasanuddin (56) ayah dari Nurahma mengatakan dirinya sangat mengeluhkan pelayanan yang didapatkan oleh cucu pertamanya itu.

Ketika masa Presiden SBY, kata Hasanuddin, meskipun keluarganya belum memiliki biaya mereka masih diberikan tenggang waktu selama 20 hari untuk mengumpukan uang sementara bayi dalam perawatan.

“Pak Jokowi jadi presiden katanya ingin berpihak kepada rakyat kecil tapi ini kok malah pelayanan yang kita dapat seperti ini,” ujarnya.

Hasanuddin sempat menangis melihat cucunya pertamannya yang baru berumur dua hari itu harus merasakan buruknya pelayan rumah sakit di negara ini.

“Kalau harus ngasih 3 juta, nanti cucu saya keburu mati. Apa lagi bikin kartu dulu. Itu tidak mungkin, karena memakan waktu yang cukup lama,” katanya.

Hasanuddin berharap Presiden Joko Widodo lebih nyata mementingkan kebutuhan rakyat masalah kesehatan bukan hanya janji dan bicara saja. “Masih banyak masyarakat yang kesulitan kesehatan seperti saya ini,”ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Kepala Puskesmas Koja, dr. Lysbeth Pandjaitan mengakui keluhan dari pasien bernama Nurahman. Lysbeth menjelaskan alasan puskesmas merujuk RS Koja demi perawatan lanjut bagi bayi itu.

“Ia memiliki kelainan Konginetal Multipel. Beratnya dan panjangnya di bawah standar bayi normal. Sehingga kami rujuk ke RS Koja sebab

Jakarta

manajemenrumahsakit.net :: Pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Aeramo Nagekeo segera dilanjutkan seiring rampungnya Detail Engineering Design (DED) pembangunan RSUD tersebut oleh PT Bikarma-Denpasar. Dalam DED dijelaskan RSUD Aeramo, Mbay akan memiliki 21 jenis bangunan sesuai fungsi dan peruntukannya. Dengan DED dapat diperoleh arahan pengembangan fisik sekaligus kerangka dasar bagi pengembangan bangunan serta infrastruktur yang ada di RSUD itu.

Dalam presentasi DED RSUD Aeramo-Mbay di Aula Lantai II Kantor Bupati Nagekeo, Jumat (28/11/2014), Direktur PT Bikarma Denpasar, I Nyoman Suarta, mengatakan, DED bertujuan untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan agar sesuai dengan perencanaan dan juga memperoleh keterpaduan antara perencanaan dan pengembangan program layanan kesehatan dengan rencana pengembangan fisik yang dapat diandalkan baik jangka panjang, menengah maupun jangka pendek.

Pada kegiatan presentasi DED RSUD Type C Mbay itu, hadir Bupati Nagekeo, Elias Djo, Wakil Ketua DPRD Nagekeo, Kristianus Dua Wea, Ketua Komisi B DPRD Nagekeo, Aurelius Sambu, Sekretaris Komisi C DPRD Nagekeo, Kristianus Pantaleon Djogo, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nagekeo, Martha Lamanepa, serta sejumlah staf Dinas Kesehatan Nagekeo, Puskesmas Danga dari Bappeda Nagekeo.

Kepala Dinas Kesehatan Nagekeo, drg. Martha Lamanepa, mengatakan, banyaknya permasalahan yang timbul pada sebuah fasilitas kesehatan baik lahan, aset, fisik maupun sumber daya manusia yang tidak teralokasi secara efektif dan efisien, disebabkan tidak adanya rencana induk pengembangan fisik yang memuat arahan pengembangan program fisik secara jelas.

Dikatakan Martha, dalam perspektif yang lebih luas, master plan tidak hanya berkaitan erat dengan arsitektur semata, tetapi substansi manajemen fisik harus melihat fasilitas pelayanan kesehatan dalam konsep yang baik dan termuat dalam arahan pengembangan agar tidak bermasalah di kemudian hari.

Martha menjelaskan, untuk pemuatan masterplan RSUD Aeramo telah dialokasikan anggaran sejak tahun 2007, yang diikuti dengan pembangunan gedung instalasi gawat darurat (IGD) dan ruang bedah lantai dasar senilai Rp 2,5 miliar, tahun 2010 dialokasikan lagi Rp 500 juta untuk urukan di lokasi rumah sakit dengan pembangunan ruang lobi dan klinik infeksius sebesar Rp 4 miliar.

Pada tahun 2012, dialokasikan lagi anggaran dari APBD II Nagekeo sebesar Rp 800 juta untuk finishing blok IGD dan ruang bedah lantai I, dan pada tahun 2014 dialokasikan lagi anggaran Rp 4.270.000.000 dari dana alokasi umum (DAU) untuk pembangunan ruang rawat inap kelas II dan III Rp 2.789.357.000 yang dikerjakan oleh PT Karunia Baru Ende Rp 979.076.000 untuk pembangunan gedung rontgen oleh CV Cariber Karya serta Rp 410.912.000 oleh CV Rae Jawa.

Dikatakan Martha, secara umum ada tiga pendekatan dalam manajemen fisik yang diterapkan dalam berbagai permasalahan pengembangan fasilitas fisik rumah sakit, yakni pertama, pendekatan fasilitas pelayanan kesehatan yang belum ada atau belum beroperasi dengan perencanaan dari awal, masterplan, rencana fisik, hingga rancangan detail.

Kedua, pendekatan fasilitas pelayanan kesehatan yang telah beroperasi dan membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Ketiga, pendekaran fasilitas pelayanan kesehatan yang telah menemui berbagai masalah fisik seperti kepadatan bangunan tinggi, potensi pengembangan lahan minim, tumpang tindih fungsi. Padahal, di sisi lain ada kebutuhan pengembangan pelayanan.

BUPATI Nagekeo, Elias Djo dalam arahannya mengatakan, gedung RSUD yang dibangun pemerintah sepenuhnya menjadi milik masyarakat Nagekeo. Sedangkan pemerintah dan DPRD hanya sebagai penanggung jawabnya. “Supaya gedung ini jadi dan tidak ada persoalan dari segi bangunan dan estetikanya, masyarakat harus mendukung apa yang dikerjakan oleh pemerintah,” pinta Elias.

Wakil Ketua DPRD Nagekeo, Kristianus Dua Wea juga memberikan dukungan yang sama. Dalam sambutannya, Kristianus mengatakan, pada prinsipnya DPRD selalu mendukung program-program dari Pemkab Nagekeo, apalagi untuk kepentingan umum. “Pembangunan Gedung RSUD Aeramo merupakan sebuah kebutuhan, tidak hanya untuk segelintir orang tapi untuk semua masyarakat. Karena itu, kita semua harus mendukungnya,” imbau Kristianus. (dea)

Sumber: tribunnews.com

manajemenrumahsakit.net :: BANTUL

manajemenrumahsakit.net :: Natal

Pada hari Kamis tanggal 23 Oktober 2014. Memasuki era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Rumah Sakit baik milik instansi pemerintah maupun swasta harus terakreditasi atau setidaknya memperbarui akreditasi. Maka itu, Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI) daerah Sumsel menargetkan paling lambat 2016 proses akreditasi ini harus sudah selesai. Ketua PERSI Sumsel, dr Yanuar Hamid SpPD MARS mengatakan, akreditasi ini sangat penting mengingat Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan tidak mau bekerja sama dengan RS tersebut jika tidak tidak terdaftar atau? nilai akreditasinya tidak diperbarui.

Jika BPJS tidak bekerjasama, otomatis pasien tidak ada. Maka itu kita akan kejar proses akreditasi, khususnya RS kecil dan di daerah agar segera terdaftar, usai dilantik sebagai Ketua PERSI Sumsel priode 2014-2017 di meeting room RS Khusus Mata Masyarakat Palembang. Saat ini, di Sumsel sendiri baru ada tiga RS yang sudah memperoleh akreditasi nasional, namun masih perlu diperbarui. Ketiganya ialah Rumah Sakit Umum Pusat Dr Mohammad Hoesin (RSMH), Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bari, dan Rumah Sakit Roman Khatolik (RSRK) Charitas Palembang, dan semua akreditasinya sudah kadaluarsa. Pengurusan akreditasi versi baru itu akan disesuaikan dengan RS diluar negeri. Artinya, baik yang sebelumnya sudah terakreditasi maupun belum, akan kita upayakan mendapat akreditasi internasional tersebut.

Walaupun untuk di RS kecil masih merangkak,” jelasnya. Direktur Utama (Dirut) RSMH Palembang, upaya PERSI sendiri untuk membina RS yang terdapat di setiap kabupaten terus dikejar. Sebab, bukan hanya persolan fasilitas saja yang harus diperhatikan. Melainkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang trampil. Kegiatan kita (PERSI) sudah banyak, dan memang ada beberapa daerah yang perlu diperhatikan. Kita terus melakukan pelatihan dalam rangka meningkatkan kompetisi mereka. Ini semua diperlukan agar pelayanan kepada masyarakat semakin baik, dan tentu saja berpengaruh pada nilai akreditas di RS tersebut. Ketua PERSI pusat, DR, dr Sutoto, MKes usai melantik pengurus PERSI yang baru mengatakan, saat ini sendiri PERSI sudah ada di 32 provinsi dengan menaungin 14 asosiasi perumah sakitan.

“Kita menyadari, sejak tahun 2014 ini masuk era JKN, tujuannya sangat mulia. Karena tahun 2019 seluruh penduduk Indonesia harus menjadi anggota BPJS. Perubahan sistem itu ialah sistem pembayaran. Kalau RS tidak mengikuti model sistem ini, saya khawatir RS akan menjdi korban perubahan. Maka itu PERSI konsisten terhadap hal ini. Ada peningktan baru untuk akreditasi RS, untuk RS kelas D dan kelas C itu di dalam pemenuhan stndar pertama kali boleh mempelajari dua RS stndar sebelumnya yang lebih tinggi. Selain membahas soal JKN dan pelantikan pengurus baru, acara tersebut juga mengadakan kegiatan workshop penyusunan panduan praktik klinik, clinical pathway, SIM rumah sakit dan pera SPI di RS.

Sumber: humas.polri.go.id

manajemenrumahsakit.net :: Sidikalang .Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sidikalang, Dairi, hingga kini masih kekurangan dokter spesialis. Kurangnya dokter spesialis diakibatkan kurangnya keuangan daerah untuk membayar jasa dokter. Kebutuhan dokter seperti spesialis anak sangat penting tetapi karena terkendala kemampuan keuangan daerah yang masih minim bayar jasa tambahan dokter tersebut urung bisa didapat.

“Agar Rumah Sakit memiliki dokter spesialis sesuai dibutuhkan, Pempropsu harus mengatur dan membuat regulasi jasa tambahan bagi dokter-dokter spesialis atau disesuaikan kemampuan APBD,” kata Direktur RSUD Sidikalang, dr Lomo Daniel Sianturi, dalam pertemuan dengan anggota DPRD Sumatera Utara dari Dapil XI (Karo, Dairi dan Pakpak Bharat), pada kunjungan reses di Sidikalang, Kamis (27/11).

Hadir anggota Komisi D DPRD Sumut, Leonard Surungan Samosir, anggota Komisi B, Jenny Luciana Berutu serta Ketua Komisi A, Toni Togatorop.

Dalam kunjungan reses dewan tersebut, sejumlah usulan untuk pembangunan di daerah itu disampaikan Sekda agar mendapat perhatian dari DPRD Sumut untuk disampaikan ke Pemprovsu. Termasuk usulan adanya penetapan regulasi jasa tambahan (honor) dokter spesialis agar daerah yang APBD-nya masih kecil bisa punya dokter spesialis.

Daniel Sianturi menjelaskan, RSUD Sidikalang hingga saat ini masih kurang dokter spesialis. Ia menyebutkan, kurangnya dana atau kemampuan APBD salah satu penyebab.

Dia mencontohkan, tahun ini misalnya, dua orang dokter spesialis anak sempat dilobi bisa membantu rumah sakit itu. Tetapi, karena minta tambahan jasa, terpaksa tidak jadi.

Disebutkan Daniel, kemampuan APBD Dairi membayar jasa tambahan tenaga dokter spesialis hanya di angka Rp 10 juta bulan, sementara permintaan mereka sudah di atas Rp 20 juta.

“Itu dapat dimaklumi karena di daerah ini belum ada rumah sakit swasta penyangga untuk tambahan sampingan. Sehingga, jika toh mereka mau hanya makan gaji dari rumah sakit daerah ini saja,” katanya.

Jenny Berutu, Leonard Samosir dan Toni Togatorop mengaku prihatin atas minimnya dokter spesialis di RSU Sidikalang.

Jenny Berutu menyebutkan, hal ini mesti secepatnya diatasi agar ketimpangan peroleh dokter spesialis untuk kabupaten/kota yang punya APBD kecil segera diatasi. Pihaknya mengatakan, akan memberikan masukan ini kepada Gubsu agar dapat membuat regulasi besaran jasa tambahan dokter spesialis tersebut. (rudy sitanggang)

Sumber: medanbisnisdaily.com