TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Dalam bidang pengabdian masyarakat yang lain,
Pemkab Bogor targetkan RSUD-Puskesmas terakreditasi semua
manajemenrumahsakit.net :: Cibinong (ANTARA News) – Pemerintah Kabupaten Bogor menargetkan semua rumah sakit umum daerah dan Puskesmas daerah itu secara bertahap dapat terakreditasi.
“Dari empat rumah sakit umum daerah (RSUD) yang ada di Kabupaten Bogor yaitu Cibinong, Cileungsi, Leuwiliang dan Ciawi, baru terdapat dua unit RSUD yang berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” katanya di Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Sabtu.
Pada Halalbihalal Majelis Taklim Roidhotul Ilmi yang beranggotakan anggota Persatuan Wredatama Republik Indonesia (PWRI) Kabupaten Bogor di Ruang Serbaguna 1 Gedung Sekretariat Daerah, Wabup menyatakan Pemkab akan terus memprioritaskan pembangunan sektor kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat.
Untuk bidang kesehatan, ia mengatakan bahwa dalam lima tahun ke depan, selain semua RSUD dan Puskemas sudah terakreditasi, seluruh masyarakat memiliki jaminan kesehatan.
Karena itu, kata dia, akses penyelenggaraan sektor kesehatan pun menjadi pokok yang ingin dicapai pada lima tahun ke depan.
Selain bidang kesehatan, kata dia, pada saat bersamaan bidang pendidikan akan menjadi prioritas bagi masyarakat Kabupaten Bogor, di mana akses penyelenggaraan akan terus diperbaiki dan ditingkatkan.
Menurut dia, di bidang pendidikan adalah tuntasnya angka melek huruf bagi penduduk berusia 15-60 tahun serta tercapainya rata-rata lama sekolah sembilan tahun dan juga merehabilisasi bangunan sekolah yang rusak.
“Bidang pendidikan merupakan indikator terpenting bagi Pemkab Bogor,” katanya.
Karena itu, ditegaskan sekali lagi bahwa Pemkab akan berusaha untuk tuntasnya angka melek huruf bagi penduduk berusia 15-60 tahun serta tercapainya rata-rata lama sekolah sembilan tahun.
Pada bagian akhir, Nurhayanti mengucapkan terima kasih kepada seluruh anggota PWRI yang telah mendasari pembangunan di Kabupaten Bogor sebagai pijakan yang kuat untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah dengan berhasil menjalankan pengabdian sebagai PNS.
Sumber: antaranews.com
Rumah Sakit Pratama Upaya Berikan Pelayanan Prima
manajemenrumahsakit.net :: Denpasar (Antara Bali) – Anggota Komisi III DPRD Bali Wayan Tagel Arjana mengatakan pembangunan Rumah Sakit Pratama di kabupaten di Pulau Dewata sudah sangat mendesak dalam upaya memberikan pelayanan prima.
“Pembangunan Rumah Sakit Pratama sudah sangat diperlukan di kabupaten di Bali, sebab beberapa masyarakat di kabupaten tertentu, seperti warga di Kecamatan Nusa Penida untuk ke RSUD Klungkung harus menyeberangi laut,” katanya di Denpasar, Rabu.
Ia mengatakan jika itu dibangun di Kecamatan Nusa Penida maka pasien yang dalam keadaan darurat akan bisa dibantu atau ditanggulangi di Rumah Sakit Pratama tersebut.
“Pemerintah Provinsi Bali saat ini sudah terus berupaya agar bisa membangun gedung Rumah Sakit Pratama itu, sehingga semua warga bisa mendapatkan pelayanan kesehatan yang maksimal,” katanya.
Sebelumnya, Gubernur Bali Made Mangku Pastika mengatakan ada tiga proyek pembangunan Rumah Sakit Pratama yang kini sedang direncanakan Pemprov Bali untuk melayani masyarakat dibidang kesehatan, terutama untuk layanan rawat inap yang lebih tinggi dari puskesmas.
Ketiga Rumah Sakit Pratama yang direncanakan itu adalah RS Pratama di Desa Tianyar Barat, Kubu, Kabupaten Karangasem, di Desa Tangguwisia, Seririt (Buleleng) dan di Desa Peed, Nusa Penida (Klungkung).
Gubernur Mangku Pastika menjelaskan sementara ini pembangunan fisik di RS Pratama di Karangasem yang sudah jalan, karena didanai memakai APBD Provinsi Bali 2014. Sementara dua RS Pratama lainnya yaitu di Seririt (Buleleng) dan Nusa Penida (Klungkung) belum terwujud karena hingga sekarang anggaran dari APBN belum turun.
“Minimal Nusa Penida harus bisa. Tinggal pelaksanaan, karena gambar kerja detail (DED), studi kelayakan (FS) sudah ada. Berharap tahun 2015 sudah bisa dimulai itu pembangunannya. Per rumah sakit kami anggaran Rp20 miliar dengan dana APBD kalau dana APBN tidak cair,” ujarnya.
Berdasarkan laporan Kepala Dinas Kesehatan Pemprov Bali dr Ketut Suarjaya, bahwa Pemprov Bali tahun 2014 menyalurkan dana Bantuan Keuangan Khusus (BKK) kepada kabupaten untuk proyek fisik pembangunan gedung di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).
Masing-masing dana BKK untuk di RSUD Buleleng Rp15 miliar untuk pekerjaan fisik Gedung Instalasi Gawat Darurat (IGD). Hanya saja untuk proyek fisik di Buleleng ini akan jadi proyek luncuran di Tahun 2015.
“Karena waktu pelaksanaan pekerjaan hanya pendek (210 hari) dan rekanan belum siap. Sehingga lelang pekerjaan akan dilaksanakan awal Tahun 2015,” kata Suarjaya. (WDY)
Sumber: antarabali.com
Program
manajemenrumahsakit.net :: KBRN, Jember : Minimnya jumlah Rumah Sakit Jiwa (RSJ) yang ada di wilayah Jawa Timur, dianggap menjadi salah satu kendala program Bebas Pasungan tahun 2015 yang dicanangkan Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini oleh pemerintah kabupaten Jember diaplikasikan dalam program
Bangunan RS Tanjungbalai Memprihatinkan
manajemenrumahsakit.net – Tanjungbalai. Kondisi bangunan Rumah Sakit Tanjungbalai berlokasi di Jalan Kartini Kecamatan Datuk Bandar Kota Tanjungbalai sangat memprihatinkan. Pasalnya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir tidak lagi terlihat adanya perawatan serta kelanjutan pembangunan rumah sakit milik pemerintah daerah tersebut.
Pantauan MedanBisnis, Senin (18/8), hampir sebagian besar sisi bangunan RS Tanjungbalai sulit untuk dipakai, dan keadaan itu mengakibatkan Pemko Tanjunbgbalai mengalami kerugian mencapai puluhan miliar, sebab sudah cukup banyak anggaran yang terserap baik bersumber dari APBD kota, provinsi maupun APBN.
Padahal, tujuan pembangunan RS tipe C itu sebagai salah satu langkah dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat, dikarenakan kondisi RS Tengku Mansyur yang berfungsi sampai saat ini sudah tidak memungkinkan lagi.
Masyarakat memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan RS Tanjungbalai tidak saja dari dalam kota, tetapi sebagin besar dari daerah hinterland seperti kecamatan Tanjungbalai, Sungai Kepayang, Sungai Berombang, Tanjung Leidong, Simpang Empat Asahan dan beberapa daerah lainnya.
Namun, dalam kurun waktu lima tahun terakhir ini, kelanjutan pembangunan RS Tanjungbalai tak lagi terlihat, dikarenakan minimnya anggaran yang diperunrukkan untuk kegiatan tersebut, apalagi diketahui bahwa APBD Tanjungbalai tentunya tidak mampu menutupi anggaran yang dinilai terlalu besar, dikarenakan masih banyak kebutuhan pelayanan pemerintah maupun publik yang harus direalisasikan setiap tahunnya.
Ketua DPRD Tanjungbalai H Romaynoor SE mengatakan, dalam setiap pertemuan atau rapat tertentu kerap mendesak Pemko setempat segera menyelesaikan pembangunan rumah sakit tersebut, dan setidaknya dapat diselesaikan pada tahun anggaran 2015 mendatang.
“Kita prihatin melihat kondisi bangunan RS tersebut, dan tentu saja dengan kondisi yang sekarang menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi pemerintah daerah,” katanya.
Menanggapi hal tersebut, Walikota Tanjungbalai Dr H Thamrin Munthe MHum mengakui, pembangunan RS tipe C di jalan Kartini Datuk Bandar itu sampai saat ini belum selesai karena dana yang dibutuhkan untuk kelan jutan pembangunannya mencapai lebih lurang Rp 50 miliar.
“Besarnya biaya yang dibutuhkan tersebut kalau mengandalkan dana DAU Tanjungbalai tentu akan terserap hanya untuk itu saja, sehingga pembangunan lainnya akan terabaikan atau terganggu.,” ujarnya.
Kendati demikian, kata walikota, Pemko Tanjungbalai tetap optimis menyelesaikan pembangunan RS tersebut melalui sumber dana yang berasal dari pemerintah pusat maupun provinsi.
Sampai saat ini, usul kita kepada pemerintah pusat melalui Tugas Perbantuan maupun provinsi melalui Bantuan Daerah Bawahan (BDB) tetap diteruskan, disamping terus melakukan koordinasi langsung demi selesainya pembangunan RS tipe C di jalan Kartini,” katanya. (arsyad yus)
Sumber: medanbisnisdaily.com
RS Salamun Resmikan Sistem Informasi Layanan
manajemenrumahsakit.net :: BANDUNG – Mungkin tidak banyak yang tahu bahwa di ujung Jalan Ciumbuleuit berdiri salah satu rumah sakit terbesar yang dimiliki TNI AU, yaitu Rumah Sakit Dr. Salamun. Tidak hanya melayani pasien dinas TNI, Rumah Sakit Salamun juga sudah lama melayani pasien umum, termasuk pasien yang dijamin dalam program BPJS Kesehatan. Bahkan saat ini rumah sakit bisa melayani sampai 900 pasien perhari, di mana sebagian besarnya adalah pasien dengan jaminan BPJS Kesehatan.
Dari release yang diterima jabarprov.go.id, Sekretaris RS Dr. Salamun, Letkolkes dr. Rahmat mengatakan, tepat di ulang tahunnya pada tanggal 19 Agustus 2014, Rumah Sakit Salamun Bandung meresmikan penggunaan sistem informasi rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan rumah sakit.