manajemenrumahsakit.net :: Tondano

manajemenrumahsakit.net :: Serang –

manajemenrumahsakit.net :: Malang (Antara Jatim) – Pengoperasian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Malang, Jawa Timur, yang dijadwalkan pada pertengahan atau akhir bulan ini molor lagi karena masih menunggu disahkannya payung hukum berupa peraturan daerah (Perda).

Direktur RSUD Kota Malang, Khusnul Muarif, Rabu, mengakui pihaknya masih menunggu pengesahan Perda Retribusi Jasa Umum terlebih dahulu dan sampai saat ini belum menerima pasien. “Kami tidak berani menerima pasien dulu, apalagi memungut biaya (retribusi) karena belum ada payung hukumnya, kalau sudah ada acuan hukumnya, kami baru berani mengoperasikan RSUD dan menerima pasien,” katanya.

Peresmian RSUD sedianya dijadwalkan pada 17 April yang rencananya bersamaan dengan kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun sampai saat ini RSUD belum ada konfirmasi ulang dari Pemkot Malang. Jika tanggal 17 April batal, peresmian ditunda pada 28 April bersamaan dengan digelarnya acara Asosiasi Perintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi) di Kota Malang.

Hanya saja, peresmian RSUD pada April 2015 itu sifatnya hanya “soft opening” dan belum melayani pasien sebagaimana mestinya. Setelah Perda Retribusi Jasa Umum disahkan oleh DPRD Kota Malang, termasuk retribusi jasa RSUD, manajemen baru berani menerima pasien dan dioperasikan sebagaimana mestinya.

Sebenarnya Perda Retribusi Jasa Umum tersebut diagendakan tuntas dan disahkan awal April lalu, namun karena ada berbagai hambatan, sampai saat ini masih dalam proses pembahasan di dewan. Dan, penuntasannya ditargetkan awal Juni mendatang.

Sementara itu anggota Panitia Khusus (Pansus) Perda Retribusi Jasa Umum DPRD Kota Malang, Choirul Amri, mengatakan pembahasan perda tersebut sebenarnya sudah beres. Namun, karena jadwal badan musyawarah (Banmus) cukup padat, otomatis pengesahan perda itu ditunda dan baru dijadwalkan dalam rapat paripurna pada 28 Mei 2015.

“Kami sudah usulkan ke Banmus untuk segera disahkan, tetapi tidak bisa karena jadwal Banmus sudah padat. Karena belum disahkannya perda tersebut, RSUD tidak bisa menerima pasien dan memungut retribusi, sebab kalau tetap dioperasikan berarti tarifnya ilegal, bahkan bisa dikatakan ada pungutan liar,” ujarnya. .(*)

Sumber: antarajatim.com

manajemenrumahsakit.net :: YOGYAKARTA — Rumah Sakit Jogja meluncurkan Forum Anak Hebat untuk mewadahi anak-anak berkebutuhan khusus yang rutin melakukan pengecekan kesehatan di rumah sakit milik Pemerintah Kota Yogyakarta itu.

“Forum ini dibentuk karena kunjungan anak berkebutuhan khusus yang mengakses layanan kesehatan di Rumah Sakit Jogja cukup banyak,” kata Direktur Utama Rumah Sakit Jogja Tuty Setyowati di Yogyakarta, Rabu (15/4). Berdasarkan data, sejak Desember 2014 hingga Januari, ada 163 anak berkebutuhan khusus yang tercatat sebagai pasien di rumah sakit tersebut dan 26 di antaranya adalah pasien tetap.

Menurut dia, anak berkebutuhan khusus dan orang tuanya bisa memperoleh lebih banyak pengetahuan dan informasi dengan bergabung di dalam forum tersebut karena ada jadwal pertemuan khusus yang rutin digelar secara periodik. “Nanti akan ditetapkan jadwal pertemuan rutinnya, apakah itu setiap satu atau tiga bulan sekali,” katanya.

Anak berkebutuhan khusus yang tercatat sebagai pasien di Rumah Sakit Jogja didominasi oleh anak autis dan “Down Syndrome”. Di rumah sakit milik pemerintah itu, anak berkebutuhan khusus bisa mengakses layanan rehabilitasi medis, layanan tumbuh kembang, dan terapi wicara. “Kami siapkan dokter anak, termasuk psikolog untuk mendukung layanan ini,” lanjutnya.

Tuty berharap, anak-anak berkebutuhan khusus tersebut dapat memiliki rasa percaya diri dan tidak lagi dianggap sebagai anak-anak yang lemah. “Untuk orang tua pun, akan diberikan pendampingan agar mereka menyadari bahwa anak-anak mereka bukan beban. Anak-anak tersebut tetap bisa diarahkan sesuai kemampuannya masing-masing,” katanya.

Keberadaan forum anak sehat tersebut merupakan yang pertama di DIY dan diharapkan bisa menjadi percontohan bagi kabupaten lain di provinsi tersebut.

Sumber: republika.co.id

manajemenrumahsakit.net :: Salah satu anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia, PT Sigma Cipta Caraka (TelkomSigma) menggenjot bisnis solusi Teknologi Informasi (TI) dengan menggandeng perusahaan asal Malaysia, Redtone International Bhd. Melalui kerja sama ini, TelkomSigma bakal menyediakan layanan TeleRadiology.

manajemenrumahsakit.net :: MANADO (BK): Rumah Sakit Siloam (Siloam Hospitals) yang berkedudukan di Jalan Samratulangi Manado akan menggelar talkshow bertajuk Antisipasi Kekerasan dan Pelecehan Seksual Pada Anak, Jumat (17/4/2015), di lobi lantai dasar Siloam Hospital Manado.

Hal tersebut dikatakan Marketing and Communication Siloam Hosptila Manado, John Rahasia SIP

manajemenrumahsakit.net :: Diusianya yang baru tiga tahun Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Linggajati Kuningan menargetkan menjadi rumah sakit rujukan/tindak lanjut, dari segi fasilitas RSUD Linggajati telah dilengkapi dengan fasilitas hemodialisa, USG 4 dimensi, kemudian dari segi SDM telah memiliki dokter bedah sebanyak tiga orang, dokter dalam tiga orang serta dokter anak dua orang.

manajemenrumahsakit.net :: Banda Aceh – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Meuraxa, Kota Banda Aceh, menerapkan pelayanan Islami bagi pasien dan keluarganya.

Direktur RSUD Meuraxa dr Syahrul SpBS di Banda Aceh, Senin, mengatakan penerapan pelayanan Islami karena sesuai visi dan misi Kota Banda Aceh sebagai Kota Madani.

“Sebagai rumah sakit di daerah yang menerapkan syariat Islam, sudah seharusnya pelayanan yang diterapkan berbasis Islam. Pelayanan Islami inilah yang kami terapkan,” kata dia.

Ia menyebutkan beberapa pelayanan berbasis Islam tersebut seperti semua ruangan rawat harus memiliki penanda arah kiblat. Pelayanan diawali ucapan Assalamualaikum.

Kemudian, kata dia, pasien maupun keluarga pasien yang menjaga selalu diingatkan waktu shalat. Perawat juga akan membantu pasien rawat inap yang sulit bergerak menunaikan shalat lima waktu.

“Selain itu, dokter ketika merawat pasien diawali membaca Bismillah.

manajemenrumahsakit.net :: PEKANBARU – Pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kota Pekanbaru, memberikan kepada enam Rumah Sakit di Pekanbaru dan dalam pertemuan ini, difasilitasi langsung oleh DPRD Riau dan Dinas Kesehatan Provinsi Riau untuk dipertemukan dengan langsung dengan pihak BPJS.

Dalam pertemuan yang dilaksanakan di kantor Dinas Kesehatan Provinsi Riau tersebut enam Rumah Sakit yang dipertemukan ini yakni, Annisa, Samsani, Mesra, Andini, Lancang Kuning, dan rumah sakit Ibu dan Anak, untuk mendapatkan informasi dan penjelasan langsung dari pihak BPJS Kesehatan tentang kekurangan pihak rumah sakit tersebut sehingga belum bisa bekerjasama dengan BPJS.

Sekretaris Komisi E DPRD Provinsi Riau Markarius Anwar menjelaskan, untuk selama ini pihak BPJS Kesehatan Kota Pekanbaru tidak mau transparan menyampaikan kekurangan apa yang harus dilengkapi oleh pihak rumah sakit, sehingga kerjasama belum bisa dilakukan, walau pihak rumah sakit sudah mempertanyakan apa lagi yang harus dilengkapi sebagai persyaratan.

“Selama ini BPJS Kesehatan tidak transparan menyampaikan kekurangan rumah sakit yang tidak bisa ikut didalam BPJS ini. Tak ada komunikasi yang bagus antara BPJS dengan Provider-nya, jangan disembunyikan persoalan tersebut. Misalnya tentang kekurangan tempat tidur pasien masih kurang lima atau sebagainya, selama ini hal itu tak pernah dibuka oleh pihak BPJS,” tuturnya Markarius.

Untuk itu, seharusnya menurut Markarius, BPJS Kota Pekanbaru harus terbuka memberikan informasi yang jelas kepada pihak Rumah Sakit ini, sehingga rumah sakit diberbagai tempat bisa diakses oleh masyarakat tanpa harus menumpuk pada satu atau dua rumah sakit saja.

“Ini menyangkut kepentingan masyarakat banyak. Kalau lebih banyak rumah sakit kan lebih bagus untuk pasien dan tidak akan menumpuk disatu tempat saja,” tuturnya.

Setelah yang diketahui, dalam pertemuan dengan enam rumah sakit di Pekanbaru ini, pada Senin depan akan diagendakan pertemuan pihak BPJS Kesehatan, dinas kesehatan, dan rumah sakit yang ada di Riau dan yang belum kerjasama dengan BPJS. (Bid)

Sumber: ranahriau.com

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Ayub Khan, menilai, sebagai rumah sakit rujukan, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kepulauan Riau (RSUD Kepri) kekurangan tenaga kesehatan.

Menurut dia, agar mampu memberikan pelayanan optimal maka RSUD Kepri perlu menambah tenaga kesehatan.

“Sebagai rumah sakit rujukan, pelayanan kesehatan di RSUD Kepri bagus. Hanya saja, sangat kekurangan tenaga kesehatan dan dokter,” kata Ayub seusai mengikuti rangkaian kunjungan kerja ke Provinsi Kepulauan Riau, Senin, dalam siaran pers yang diterima ANTARA News.

Ayub mengatakan, RSUD Kepri seharusnya sudah memenuhi standar ideal sebagai rumah sakit rujukan seperti kelengkapan alat kesehatan, tenaga kesehatan hingga sarana gedung yang memadai. Dengan demikian, lanjut dia, pasien rawat inap pun bisa tertampung.

Selain itu, dia juga menyoroti pemberlakukan BJPS Kesehatan di Kepulauan Riau yang menurutnya positif.

“Pemberlakuan BPJS Kesehatan waktu kita ke loket BPJS sangat lancar dan tidak ada masalah. Walau demikian, kita berharap jangan ada perbedaan pelayanan, baik PBI dan non PBI,” pungkas politis Partai Demokrat itu.

Sumber: antaranews.com