manajemenrumahsakit.net :: SURABAYA (BM)

manajemenrumahsakit.net :: Kendari, Gubernur Sultra, Nur Alam meresmikan Gedung Poliklinik Terpadu dan Super VIP Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bahteramas, tadi malam (29/6). Gedung itu akan digunakan untuk pelayanan pasien rawat jalan yang selama ini menggunakan gedung administrasi.

Nur Alam mengatakan, pembagunan dua gedung super berkelas itu pertama kali dibantu dana CSR dari PT. Inco sebanyak Rp 8 miliar yang kemudian dibatu oleh PT Antam. “Setiap niat baik yang dilakukan pasti akan mendapatkan jalan untuk mewujudkannya. Olehnya itu, kita patut berterima kasih pada dua perusahaan ini yang telah memberikan bantuan,” ungkapnya saat meresmikan Gedung Poliklinik Terpadu dan Super VIP RSUD Bahteramas.

“Pembangunan kita terus lakukan. Bukan hanya rumah sakit, tapi juga sarana dan prasarana olahraga kita. Kedepannya, saya akan meminta PT Antam untuk membantu pembangunan stadion olahraga. Sebab kita berkewajiban untuk membangun sarana itu,” tambahnya.

Sementara itu, Direktur RSUD dr Abdul Razak mengungkapkan, meski peresmian Gedung Super VIP baru dilakuan, tetapi penggunaannya telah lebih dulu sejak sebulan yang lalu. Hal itu dikarenakan keinginan masyarakat untuk memakai ruangan itu sangat tinggi. “Saat ini RSUD Bahteramas telah memiliki lima ruangan Super VIP. Tapi beberapa pasien yang telah menggunakan Super VIP masih berharap ada tambahan lagi. Mereka sangat puas dengan pelayanan yang diberikan di ruangnan super berkelas itu,” kata Razak.

Vice President HRD and CSR Unit Bisnis Pertambangan Nikel Sultra Dr. Hakim Nurmampa didampingi oleh Asisten Manajer Publik Relation PT. Antam UBPN Sultra H. Umar mengatakan, anggaran yang dipakai dalam membantu pembangunan gedung Poliklinik Terpadu dan Super VIP RSUD Bahteramas diberikan secara bertahap. “Saya tidak tahu persis berapa rinciannya. Yang jelasnya sekitar Rp 15 miliar sampai Rp 20 miliar. Tahap pertama dimulai sejak tahun 2010 dengan bantuan Rp 5 miliar,” terangnya.

Ia berharap, dengan adanya Gedung Poliklinik Terpadu dan Super VIP baru tersebut, masyarakat bisa mendapatkan pelayanan lebih baik. “Kami harap masyarakat yang memeriksakan kesehatan bisa mendapatkan pelayanan yang lebih maksimal,” ungkapnya. (p2/b)

Sumber: kendarinews.com

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta – Dinas Kesehatan (Dinkes) Jawa Barat menyatakan sebanyak 36 rumah sakit rujukan di kabupaten/kota se-Jabar wajib siaga selama 24 jam pada saat pelaksanaan arus mudik dan balik Lebaran 2015/1436 Hijriah.

“Sama seperti tahun-tahun sebelumnya sebanyak 36 rumah sakit rujukan yang ada di seluruh Jawa Barat harus siaga dalam menghadapi arus mudik tahun ini,” kata Kepala Dinas Kesehatan Jawa Barat Alma Lucyati di Bandung, Senin.

Alasan Rumah Sakit Umum Daerah di setiap kabupaten/kota harus siaga selama arus mudik Lebaran tahun ini, kata dia, ialah agar mempermudah pelayanan kesehatan selama arus mudik atau arus balik.

Ia mengatakan, selain rumah sakit tersebut pihaknya juga telah menyiagakan sejumlah kendaraan operasional seperti mobil ambulans untuk menghadapi arus mudik dan balik Lebaran tahun ini.

“Tentunya kita siagakan kendaraan jika diperlukan, kemudian puskesmas dan tenaga medis juga kita siagakan selama arus mudik dan balik nanti,” ujar dia.

Sementara itu, pada Rakor Lintas Sektoral Operasi Ketupat Lodaya-2015 yang diadakan di Mapolda Jawa Barat, Alma menuturkan juga dibahas tentang peran serta dari Dinas Kesehatan dalam menghadapi arus mudik dan balik.

“Namun memang kemarin belum secara detail, prinsipnya sama tahun lalu, kita akan gabung dengan tim terpadu seperti dari Dinas Perhubungan, Polda Jabar, PMI juga ikut,” kata dia.

Melalui rakor tersebut, lanjut dia, pihaknya mengutarakan harapan keberadaan Jalan Tol Cipali bisa mengurangi angka kecelakaan lalu lintas yang biasa terjadi di Jalur Pantai Utara (Pantura).

Sumber: liputan6.com

manajemenrumahsakit.net :: TELUK KUANTAN (HR) – Tahun 2016, Pemerintah Provinsi Riau rencananya akan membangun Rumah Sakit Rawat Inap di di Kenegrian Kari dengan anggaran Rp8 miliar.

“Tahun depan akan ada pembangunan rumah sakit di Kari,” ujar Bupati Sukarmis saat safari Ramadhan bersama Pelaksana tugas Gubernur Riau Arsyadjuliandi Rachman, di Masjid Al Ikhlas, Ddesa Pulau Kopung Sentajo, Jumat (26/6) malam.

Pemkab Kuansing mendukung langkah Pemprov Riau membangun rumah sakit di Kuansing. Sesuai janji Gubri non aktif Annas Mamun, rencananya pembangunan rumah sakit ini akan dibangun pada 2015 dengan anggaran Rp20 miliar. Namun rencana tersebut gagal mengingat yang bersangkutan menjalani proses hukum.

Sejauh ini, Pemkab sudah menyiapkan lahan pembangunan di Desa Koto Baru, Singingi Hilir seluas 1 ha lebih. Masyarakat Kuansing berharap apa yang dijanjikan direalisasikan tahun depan.

Pada kesempatan tersebut BUpati berharap kepada lima anggota DPRD Riau asal Kuansing hendaknya mengakomodir aspirasi masyarakat agar dapat dilaksanakan di tahun 2016 mendatang. (rob)

Sumber: riaumandiri.co

manajemenrumahsakit.net :: BENGKULU UTARA- Sejak dialihkan ke Pemda Bengkulu Utara (BU), dan telah dianggarkan untuk biaya honor dan oprasionalnya, sekarang Rumah Sakit Bergerak yang ada di Pulau Enggano kondisinya terbengkalai.

Data dihimpun, masyarakat berdomisili di Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu dengan jumlah penduduk berkisar lebih kurang 5.000 jiwa itu tidak mendapatkan pelayanan kesehatan secara maksimal.

Bangunan gedungnya dalam kondisi semak, alat kesehatan (alkes) sudah tidak beroperasi lagi karena tidak ada pasien yang berobat di rumah sakit bergerak itu.

Tenaga medis berupa satu orang bidan, dua orang perawat dan satu orang dokter tidak lagi bertugas dilokasi, hanya tenaga tata usaha (TU) saja yang terlihat bekerja sana, itu pun tidak setiap hari mereka datang, dimana hal itu telah berlangsung sejak awal tahun 2015. Dengan demikian masyarakat yang ingin berobat harus keluar pulau Enggano dengan jarak tempuh yang jauh hingga memakan waktu berjam-jam.

Tidak hanya itu, rumah dinas yang diperuntukan bagi tenaga medis pun kini ditempati oleh warga setempat.

Dikomfirmasi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten BU, Ikhsan, kepada wartawan, Senin (29/6) mengatakan, pihaknya baru mengetahui permasalahan tersebut, dan akan melakukan klarifikasi terhadap pegawai di rumah sakit bergerak itu.

manajemenrumahsakit.net :: BATAM – Batam dirasa sudah memerlukan keberadaan rumah sakit jiwa. Keinginan itu datang dari seorang Ketua RT. Di depan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, pria bernama Danggang itu mengeluh tentang kondisi Yayasan dan Pondok Pesantren Muhammad Al Fateh yang berada di lingkungannya. Antara lain, tentang pengawasan dan fasilitas ruang yang tak lagi memadai.

Pernah, di suatu hari, seorang pasien dari yayasan yang menyediakan panti rehabilitasi orang stres itu kabur. Ia berlari hingga ke pusat kota. Semua pengajar turun ke jalan, tak terkecuali perangkat desa.

“Jadi saya ingin tahu, kapan Batam punya rumah sakit jiwa?” kata Ketua RT 04 RW 07 Kampung Tua Teluk Mata Ikan itu lagi.

Mendengar pertanyaan itu, Khofifah tak mengubah mimik wajahnya. Ketika pengeras suara itu sudah sampai di tangannya, ia melemparkannya kembali. “Jadi siapa yang mau jawab? Dinas Sosial Kota atau Provinsi?” tanyanya.

Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Batam Raja Kamaruzzaman sempat beradu pandang dengan Kepala Dinas Sosial Kepri Edy Rofiano. Hingga kemudian, Raja Kamaruzzaman yang berdiri. Ia meraih pengeras suara dan mulai berbicara.

“Kalau untuk urusan Rumah Sakit Jiwa, itu bukan di bawah Dinsos Batam tapi Provinsi,” ujarnya. Katanya, bukan Dinas Sosial yang berhak memutuskan kapan Batam akan memiliki RSJ. Melainkan, Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan. Data Kementerian Kesehatan, Kepulauan Riau menjadi satu dari delapan provinsi se-Indonesia yang hingga kini belum memiliki RSJ.

Keberadaan Yayasan Muhammad Al Fateh sangat membantu Dinsos menangani orang-orang dengan gangguan jiwa. Menteri Khofifah bahkan berterimakasih kepada pihak yayasan yang masih mau menangani orang-orang tersebut. Sehingga, orang-orang tersebut tidak perlu dipasung.

“Pemasungan justru berdampak tidak baik bagi mereka,” kata Menteri Khofifah.

Raja Kamaruzzaman sepakat dengan Danggang. Batam, atau Kepri, butuh sebuah RSJ atau, minimal, klinik kesehatan jiwa. Sebab, Batam sudah memiliki seorang dokter ahli saraf. Dokter itu kini berpraktek di RSUD Embung Fatimah.

Barangkali Dinsos memang sudah kerepotan. Setiap bulan, mereka harus membawa orang-orang dengan gangguan jiwa dan mental pergi ke RSJ Tampan di Pekanbaru – Riau. Belum lagi prosesnya.

Sebelum dibawa, Dinsos akan mengantarnya ke RSUD – untuk bertemu Dokter ahli syaraf. Dokterlah yang akan memutuskan, orang tersebut benar-benar membutuhkan penanganan di RSJ atau tidak. “Dokter mengeluarkan rujukan. Rujukan itu kemudian kami sampaikan ke Dinas Kesehatan,” tutur Raja Kamaruzzaman.

Dinkes bisa menyetujui, bisa juga tidak. Sebab merekalah yang akan membayar klaim perawatan si pasien. Setiap bulannya, maksimal, lima orang yang diantar ke RSJ. Sebulan kemudian, Dinsos akan menjemput mereka. Itupun kalau sudah dinyatakan sembuh. Kalau tidak, orang itu akan tinggal di sana lebih lama. Yang dimaksud sembuh adalah dia kembali mengenal nama dan dirinya sendiri. Juga keluarga dekat.

“Anggaplah setiap bulan lima orang, sampai Juni ini, kami sudah antar sekitar 30 orang,” ujar Kamaruzzaman lagi. Orang dengan gangguan jiwa itu Dinsos dapatkan dari laporan masyarakat. Atau bisa juga dari penyisiran rutin yang mereka lakukan setiap minggu ke wilayah Batam. Kadang kala, mereka menemukan orang yang sudah pernah diobati. Tapi kembali gila.

Raja Kamaruzzaman menuturkan, kebanyakan orang dengan gangguan jiwa berasal dari kalangan menengah ke bawah. Kondisi ekonomilah yang membuat mereka gila. Hal ini juga ditegaskan Wali Kota Batam Ahmad Dahlan. “Banyak yang di-PHK jadinya gila,” tuturnya.

Dahlan juga menyayangkan, Kepri belum memiliki RSJ. Ia mengaku tak bisa berbuat apa-apa. Karena, wewenang pembangunan RSJ tidak ada di tingkat kota. Tetapi di tingkat provinsi. Keberdaan RSJ, bagi pria yang sudah dua periode menjabat Wali Kota itu, sangat penting. Namun, ia menolak kalau RSJ itu harus dibuat di Batam. “Jangan di Batam dong. Kan ibukota Kepri itu di Tanjungpinang,” tuturnya.(ceu)

Sumber: riaupos.co

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta – Salah satu program Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemrisetdikti) adalah pembangunan 24 rumah sakit pendidikan. Namun, sampai saat ini semuanya belum berjalan sesuai rencana.

Menurut Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (menristekdikti), Mohamad Nasir, pembangunan rumah sakit pendidikan yang direncanakan masih terkendala masalah dana. Permasalahan itu muncul, karena dukungan terhadap rumah sakit pendidikan rendah, termasuk soal tenaga medis dan administrasi yang belum.

manajemenrumahsakit.net :: Bogor, Kejaksaan Negeri dalam kasus proses pembangunan Ruang Rawat Inap Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Rumah Sakit Leuwiliang, yang di kerjakan tahun anggaran 2013, Kejaksaan Negeri (Kejari) Cibinong tetapkan 2 tersangka.

Kepala Kejari Cibinong Lumumba Tambunan mengatakan, dari hasil penyidikan yang di lakukan terhadap proses proyek tersbut, menimbulkan kerugian negara sebesar Rp 2,5 miliar, dan pihaknya telah menetapkan 2 tersangka.

Masyarakat pengguna BPJS mengeluh karena sering kali tidak singkron antara

manajemenrumahsakit.net :: CIBINONG