manajemenrumahsakit.net :: SURABAYA

JAKARTA. Perkara penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) antar Medika Sarana Trisaka Tiara Lestari akhirnya sampai dengan kata sepakat.

Dengan begitu, perusahaan yang membawahi Rumah Sakit Tiara itu lolos dari pailit.

“Perdamaian telah terwujud sejak rapat kreditur terakhir yang beragendakan pemungutan suara,” ungkap Pengacara RS Tiara Pringgo Sanyoto kepada KONTAN, Senin (5/10).

Rapat kreditur yang diselenggarakan pada 30 September 2015 lalu itu seluruh kreditur baik dari preferen maupun konkuren menyetujui proposal perdamaian yang diajukan debitur (RS Tiara).

Di proposal perdamaian, manajemen RS Tiara menawarkan pembayaran secara bertahap selama empat bulan bagi kreditur preferen (para karyawan RS Tiara). Total utang RS Tiara kepada para karyawan sebesar Rp 2,44 miliar.

Sementara itu, untuk kreditur konkuren, RS Tiara menawarkan pembayaran berbeda-beda.

Seperti kreditur dengan total utang dibawah Rp 50 juta akan dibayarkan selama enam bulan.

Lalu kreditur dengan total utang di atas Rp 50 juta hingga Rp 500 juta akan dibayar selama satu tahun.

Sedangkan untuk kreditur dengan utang di atas Rp 500 juta akan diselesaikan selama dua tahun.

Kreditur konkuren antara lain, PT Tirta Jaya Makmur, PT Utama Sarana Medika dan PT Sang Naga Berlian dengan total utang seesar Rp 3,8 miliar.

“Pembayaran akan dimulai sebulan setelah homologasi diputus hakim,” ujar Pringgo.

Menurut Pringgo, pembayaran utang menggunakan dana suntikan pemegang saham.

Total penyuntikan modal sebesar Rp 3 miliar.

Kendati telah mencapai kata sepakat, Pringgo mengaku dirinya meminta kepada ketua majelis hakim, Baslin Sinaga untuk mengundur waktu putusan homologasi. Alasannya, lantaran masih adanya perdebatan terkait fee pengurus.

“Pengurus meminta fee-nya dibayar sebelum putusan homologasi dibacakan, makanya kami meminta untuk diundur,” lanjutnya.

Dengan demikian putusan homoligasi itu ditunda hingha 13 Oktober 2015 nanti.

Sekadar mengingatkan, RS Tiara dimohonkan PKPU oleh kedua mantan dokternya.

Pasalnya, keduanya menilai hak dan kewajiban terkait pembayaran gaji dan pesangon selapas di PHK tak dipenuhi oleh RS Tiara.

Adapun jumlah tagihan keduanya, sebesar Rp 480 juta.

Sumber:

Metro (05/10/2015): Kehadiran Program Jaminan Kesehatan Nasional yang dikelola oleh BPJS Kesehatan, lambat laun makin memberikan dampak positif khususnya di ranah pelayanan kesehatan. Ditengah segala perbaikan untuk penyempurnaan program, kini baik peserta maupun fasilitas kesehatan sebagai mitra kerja BPJS Kesehatan mulai merasakan nilai tambah dalam menjalankan amanat undang-undang ini.

Direktur RS Mardi Waluyo drg. Budiono MARS, menuturkan dengan adanya JKN, berimbas positif pada peningkatan pendapatan, seluruh tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit mendapatkan jasa pelayanan yang setimpal, hal ini dibuktikan dengan naiknya persentase survei kepuasan karyawan sebelumnya 70% sekarang menjadi 80%, dan sejatinya tidak lepas dari pelayanan yang ramah, setulus hati dan sesuai ketentuan yang berprinsip kendali mutu dan kendali biaya, serta tidak lupa Kerja Keras.

Dokter yang juga merupakan seorang peselancar profesional mengungkapkan, manajemen rumah sakit sudah mempersiapkan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dengan sangat matang. Sebelum melayani peserta Jamkesmas, RS Mardi Waluyo sudah memperkenalkan program yang bernama Gakin Waluyo, yang pengelolaan sistem pembayarannya dapat langsung menyesuaikan di era Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Bila dilihat dari sudut pandang ekonomi pendapatan bersih yang diterima rumah sakit bisa mencapai 30-40% dari klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, dan tentu saja hal ini tidak lepas dari bertambah banyaknya jumlah pasien BPJS Kesehatan. Rumah sakit pun bisa surplus dan selanjutnya digunakan untuk pengembangan rumah sakit,

Pekanbaru-Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Arifin Achmad diduga meabaikan salah seorang pasien ISPA yaitu Alfius Sacha Werus. Sehingga hal pelayanan dari rumah sakit milik pemerintah ini jadi sorotan publik.

Didalam kondisi tak sadarkan diri serta kejang-kejang, Alfius dirujuk dari posko penanganan bencana kabut asap di Posko Ramayana ke RSUD, Kamis (1/10) sore. Tapi setelah sampai di IGD, penderita ISPA merasa tidak ada ditangani dengan semestinya, dan terkesan dibiarkan.

Maka, sampai Alfius memutuskan untuk pulang ke rumah. “Saya ini disana (RSUD, red) kayak kambing sakit. Untung saya pingsan. Istri baru cerita pas sudah di rumah. Ketika sampai di IGD cuma di kasih oksigen, itupun nggak full, takut habis katanya. Jadi cuma 5 Kg saja yang dibuka. Istri saya minta full karena kondisi saya sudah tak sadarkan diri,” ketus Afius.

Dua jam usai dibawa ke IGD, Alfius pun memutuskan pulang, lantaran pihak RS dinilainya tidak maksimal dan mereka terkesan mengabaikan. Saat itu Alfius hanya berinisiatif sendiri agar bisa bernafas normal.

“Pas sudah mendingan, saya merentangkan tangan, agar paru-paru meregang, lalu mengganjal punggung dengan tas, supaya oksigen dapat mengalir. Saya pernah dapat teori itu,” ulasnya.

Ternyata apa yang ditakutkan Alfius dan keluarganya benar. Selang beberapa jam sampai di rumah, tepatnya pukul 23.00 WIB, Kamis malam, Alfius pun dilarikan ke Puskesmas terdekat karena kesulitan bernafas. Puskesmas merujuknya agar pergi ke RS.

“Saya nggak mau lagi di RSUD, makanya saya pilih ke Santa Maria saja,” katanya sembari sebut bahwa penanganannya luar biasa. Mereka juga selalu mantau perkembangan dan juga kasih saya obat agar bisa istirahat, sampai saya dinyatakan pulih dan bisa pulang jam 01.00 WIB, Jumat dinihari. R24/rul

BATAM – Wakil Ketua komisi XI DPR RI Asman Abnur menilai kapasitas dua rumah sakit yang ada di Kepri sudah melampaui kapasitas tampung yang ada.?

“Kita akan bawa program dari pusat ke daerah. Saat ini kita tengah turun ke beberapa rumah sakit di Kepri. Dua RS yang akan kita usulkan yakni RSUD Tanjungpinang dan Batam. Besok saya juga mau jumpa Walikota Tanjungpinang untuk bahas ini,” ujar Asman kepada Tribun saat menghadiri sosialisasi BKKBN serta pembagian ratusan dus makanan sehat untuk warga Belakangpadang, Sabtu (3/10/2015) kemarin.

Pengamatan Asman di dua Rumah sakit ini terbilang sudah tak wajar. Faktor membludaknya ?pengunjung rumah sakit ini dipenuhi oleh pasien peserta BPJS. Pihaknya berkomitmen akan mengusulkan ke Kementrian Pusat untuk mengelontorkan dana perluasan rumah sakit.

“Memang karena banyaknya pasien BPJS. Kenapa menumpuk seperti itu, karena daya tampung sudah ful. Itu yang akan kita kendalikan agar semua dapat terlayani dengan semestinya. Saya sangat yakin itu bisa terealisasi di Kepri. Mengingat pusat saat ini juga tengah membuat program ini,” kata politisi PAN ini.

Asman berharap, bantuan penambahan kapasitas rumah sakit ini akan segera terealisasi tahun 2016. Menurutnya, alokasi anggaran kesehatan di pusat tahun ini mengalami peningkatan yang signifikan.(*)

Sumber:

KAB. GARUT

Sampang : Guna meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan, Pemerintah Kabupaten Sampang berencana akan membangun rumah sakit baru di wilayah utara tepatnya di Kecamatan Ketapang.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Sampang Firman Pria Abadi mengatakan, pada tahun 2015 ini baru tahap penyelesaian detail engineering design (DED) atau bestek dan pihaknya mengajukan pembangunannya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperkirakan akan menghabiskan dana kurang lebih Rp 85 miliar.

“Untuk lahan kita akan menggunakan lahan puskesmas yang lama yang ada di sana,” ucapnya, Minggu (4/10/2015).

Firman mengakui sejauh ini pelayanan kesehatan di Kabupaten Sampang belum maksimal, sebab satu-satunya rumah sakit umum daerah (RSUD) yang ada saat ini yang terletak di Jalan Rajawali, Kecamatan Kota Sampang, hanya memiliki 166 tempat tidur sementara jumlah penduduk di wilayahnya sekitar 90 ribu jiwa. (Wan/HF)

Sumber:

Sumenep : Meskipun sudah 3 tahun proses pembangunan rumah sakit pratama Arjasa diluncurkan, namun hingga saat ini masih belum tuntas 100%, hal itu karena biaya yang dibutuhkan sangat besar.

Kepala Dinas Kesehatan kabupaten Sumenep Ahmad Fatoni mengatakan, Pemkab tengah berupaya mencari anggaran kepemerintah pusat untuk pembangunan rumah sakit tersebut, karena dana yang dibutuhkan tidak kurang dari Rp50 milyar.

Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam mengalami kebakaran, sekitar jam 10.00 Wib, Senin (28/9/2015), akibatnya pasien yang sedang dirawat berhamburan keluar guna menyelamatkan diri.

Dikutip sipayo.com dari tribunnews, Para pasien menyelamatkan diri keluar gedung. Telihat jelas kepanikan diatar keluarh pasien. Diantar mereka ada yang menggelar tikar di halaman rumah sakit untuk tempat duduk.

Para perawat rumah sakit juga terlihat sibuk untuk menangani pasies agar selamat dari amukan si jago merah.

Menurut Humas RS Grand Medistra Emra Sinaga yang saat kejadian berada di medan memebenarkan terjadi kebakaran di Rumah sakit medistra, api berasal dari ruangan direktur.

” Ya, kebakaran, informasi awal, katanya ruangan direktur yang terbarkar” Ujar Emra

Sumber: sipayo.com

manajemenrumahsakit.net :: Medan. Direktur RS Adam Malik Medan Yusirwan Yusuf menuturkan, operasi transplantasi di RS Adam Malik merupakan salah satu bentuk usaha RSUP H Adam Malik Medan menjadi pusat rumah sakit nasional, di wilayah Sumatera khususnya. Tapi, untuk menjadi rumah sakit nasional, harus ada pelayanan rujukan yang harus dikelola rumah sakit, minimal 5 provinsi.

Operasi ini merupakan salah satu bentuk rencana yang dituangkan dalam rencana strategis bisnis yang dikembangkan sekali dalam lima tahun. Dan jelas-jelas layanan unggulan yang ditetapkan adalah transplantasi hati.

“Transplantasi hati ditetapkan karena kita punya tenaga atau SDM (sumber daya manusia), yang sejak jauh hari sebelumnya sudah dipersiapkan untuk tindakan operasi ini. Pelaksanaan operasi transplantasi hati ini mungkin di luar Jawa baru dilakukan di RS Adam Malik Medan. Jawa pun baru Surabaya, Jakarta dan Semarang,” jelas Yusirwan, Senin (28/9).

Yusirwan berharap, agar operasi transplantasi hati ini merupakan lompatan pelayanan RSUP H Adam Malik Medan menjadi rumah sakit berskala nasional. Terlebih peningkatan penyakit hati kini semakin tinggi frekuensinya dan biayanya cukup mahal, tentunya tindakan transplantasi merupakan suatu pilihan.

“Kalau transplantasi hati sudah kita laksanakan secara rutin seperti transplantasi ginjal, maka bisa menghemat biaya. Tak bisa dipungkiri operasi di sini bisa lebih murah,” katanya.

Yusirwan juga membenarkan pembiayaan kedua pasien ditanggung oleh BPJS Kesehatan. Mungkin karena belum ada item khusus biaya transplantasi hati, maka biayanya diambil setingkat transplantasi ginjal. Namun karena tindakan ini lebih mahal, sisanya diakomodir dalam anggaran rumah sakit yang sudah direncanakan sejak awal.

“Pasca operasi ini, banyak hal-hal yang akan kita sikapi ke depan. Ini bukan proyek semusim, akan kita kembangkan terus. Termasuk regulasi obat-obatan, alat-alat medik yang dipersiapkan. Pencurahan ilmu juga akan kita kembangkan dari Korea. Sehingga kita bisa betul-betul menjadi yang pertama semua tindakan dilakukan dokter Indonesia,” terangnya.

Ke depan, tambahnya, RSUP H Adam Malik Medan berharap bisa memenuhi peralatan medik untuk operasi, baik dari APBN maupun non APBN. Karena manajemen tidak mau tindakan selesai sampai disini, harus berlanjut. Di Korea sendiri, lanjutnya, tingkat keberhasilan transplantasi hati lebih dari 95%, dan ini tidak hanya dari donor hidup. “Ini yang akan kita tiru,” sambung dia.

Terkait regulasi pengadaan obat dan peralatan, jelas Yusirwan, dia akan meminta percepatan dari pemerintah daerah atau kementerian kesehatan, terutama obat-obatan. Karena apapun yang dimasukkan ke tubuh, organ pasti akan melakukan penolakan. Dan obat-obatan tranplantasi ini, di Asia Tenggara pun belum beredar.

“Karenanya, kita ingin pemerintah membantu, baik dari BPJS Kesehatan atau Kementerian Kesehatan agar pengadaan obat ini bisa dilakukan, karena yang sekarang masih gratis diberikan tim Korea jika dilaksanakan sendiri, tentu butuh obat-obat ini. Agar realisasi transplantasi hati ini dapat menjadi kenyataan,” tuturnya.

Dokter Penanggungjawab Pelayanan (DPJP) RSUP H Adam Malik Medan, yakni Prof Bachtiar Surya menuturkan biaya untuk melakukan transplantasi hati ini memang cukup besar. Hingga kemarin, tim belum mendapatkan angka pasti yang sudah dikeluarkan untuk pelaksanaan operasi ini. Tapi seperti yang pernah dilakukan di Jakarta, biaya diperkirakan diatas Rp1 miliar.

“Jadi berdasarkan informasi, BPJS Kesehatan akan menanggung sekitar Rp200 juta dari biaya operasi. Kelebihannya, rumah sakit yang menanggulangi,” ujarnya.

Dituturkan dokter spesialis bedah digestif ini, tim transplantasi hati sebenarnya sudah digagas sejak 3 tahun lalu. Tim ini dibentuk lantaran terlihat peningkatan yang signifikan terhadap penderita penyakit liver atau hati ini. Dimana, ada satu tahapan dimana liver atau hati ini tidak bisa lagi diobati, harus diganti. Makanya, dicarilah jalan mengganti dengan transplantasi dari donor yang sehat. Dan Senin (21/9) kemarin akhirnya terealisasi.

“Peralatan operasi, sebagian milik kita (RSUP H Adam Malik Medan), sebagian dibawa dari Korea. Tak hanya membantu peralatan, tim Korea Selatan juga support (dukung) obat-obatan, yang sangat jarang ada,” jelas dia. (prawira)

Sumber: medanbisnisdaily.com