PEKANBARU – Dinas Kesehatan (Diskes) Kota Pekanbaru meminta menajemen Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) Panam, Pekanbaru segera memenuhi fasilitas pelayanan kesehatan terkait tidak layak dan minimnya fasilitas di Rumah Sakit tersebut. Hal ini tertuang dalam Peraturan Menteri (Permenkes) No 2 tahun 2012.

Tangerang – Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Mohamad Nasir mengatakan pihaknya sedang membangun sejumlah rumah sakit untuk keperluan riset di berbagai perguruan tinggi (PT).

“Kemenristekdikti akan membangun rumah sakit riset dan klinik-klinik riset untuk memfasilitasi penelitian di bidang kesehatan dan obat,” kata Nasir ketika melakukan kunjungan ke CTECH Labs EdWar Technology di Tangerang, Banten, Senin (11/1).

Dia menambahkan, tujuan pendirian rumah sakit tersebut adalah untuk meningkatkan kolaborasi dengan para inovator jenius di Indonesia, agar inovasi dan terobosan teknologi di bidang kesehatan seperti teknologi pengembangan electrical capacitance Volume Tomography (ECVT) dan Electro Capacitive Cancer Treatment (ECCT) dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia dan dunia.

Mantan Rektor Universitas Diponegoro (Undip) ini mengatakan sangat mengapresiasi hasil temuan riset ECVT dan ECCT untuk terapi kanker oleh Warsito Purwo Taruno di Tangerang, Banten.

Dia mengatakan, temuan ini dapat dimanfaatkan bagi orang banyak.

“Sudah selayaknya Indonesia bangga akan Warsito dan para inovator lainnya, yang selalu mengharumkan nama bangsa,” ujarnya.(BS)

Sumber: metropolitan.id

manajemenrumahsakit.net  – Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ngudi Waluyo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, kewalahan merawat pasien demam berdarah, bahkan pasien sampai ditempatkan di luar kamar rawat rumah sakit.

“Kami sudah berkomitmen, semuanya diterima di rumah sakit. Kalaupun ruangan penuh, kami upayakan diterima di IGD (instalasi gawat darurat),” kata Direktur RSUD Ngudi Waluyo Kabupaten Blitar Ahas Loekqijana Agrawatimars di Blitar, Selasa (12/01/2016).

Ia mengatakan, jumlah pasien demam berdarah yang masuk ke RSUD Ngudi Waluyo, Kabupten Blitar, pada Januari 2016 mencapai 29 orang, di mana 21 di antaranya sudah pulang. Mereka dinyatakan sembuh, setelah menjalani perawatan di rumah sakit.

Saat ini, masih ada delapan pasien demam berdarah yang masih menjalani perawatan di rumah sakit. Namun, karena kamar penuh, beberapa di antaranya terpaksa dirawat bukan di ruangan perawatan khusus atau kamar rumah sakit, melainkan di IGD.

Terdapat dua pasien demam berdarah yang dirawat di IGD, yaitu Anggi (10) warga Desa Tawangsari, Kecamatan Garum, Kabupaten Blitar serta Ilma Ainus (15) warga Desa Tawangrejo, Kecamatan Binangun, Kabupaten Blitar.

Kedua anak tesebut mengalami demam tinggi serta mual-mual, bahkan sejak empat hari lalu. Oleh keluarganya, kedua pasien itu sempat dibawa ke puskesmas setempat, namun karena tidak kunjung sembuh akhirnya dibawa ke rumah sakit.

Imam Hanafi, ayah Ilma Ainus, salah seoran pasien demam berdarah mengatakan putrinya mengalami demam tinggi serta mual. Bahkan, sakit yang diderita anaknya sudah berlangsung sejak empat hari lalu.

“Sakitnya sudah empat hari lalu, tapi sampai sekarang juga belum dapat kamar, karena hampir semua kamar anak penuh,” ujarnya.

Selain anak-anak, juga terdapat pasien orang dewasa yang juga terkena demam berdarah, yaitu Siti Masrikah, yang dirawat bersamaan dengan anaknya Risma (10) yang juga sedang sakit. Warga Desa Jabung, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar itu mendapatkan perawatan serius atas sakitnya.

Manajemen rumah sakit meminta agar masyarakat waspada dengan gigitan nyamuk, terutama gigitan nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk itu bisa menyebabkan sakit demam berdarah.

Selain menjaga lingkungan dengan membersihkan serta menutup segala benda yang bisa menampung air bersih, rumah sakit juga meminta agar masyarakat menerapkan pola hidup yang sehat, demi meminimalisir gigitan nyamuk tersebut.

Sumber: rimanews.com

Kab Malang, Warga Kabuaten Malang di wilayah Kecamatan Pujon, Ngantang, dan Kasembon saat ini tengah mengeluhkan tidak adanya rumah sakit. Sehingga jika ada warga di daerah setempat sakit dan perlu opname harus ke Malang atau ke wilayah Kabupaten Kediri. Dan mereka sangat berharap agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang segera membangun rumah sakit umum di wilayah Malang Barat tersebut.

Tokoh Masyarakat Desa Pait, Kecamatan Kasembon, Kabupaten Malang Rofii, Senin (11/1), kepada Bhirawa mengatakan, jika warga Kabupaten Malang khususnya wilayah Kasembon mendesak Pemkab Malang untuk membangun rumah sakit umum di wilayah Malang Barat. Karena ketika ada warga yang sakit dan perlu opname harus memilih rumah sakit yakni ke Malang atau ke Kediri.

“Dan bila warga memilih ke Malang jarak tempuhnya cukup jauh, jika dibanding memilih rumak sakit umum di wilayah Kabupaten Kediri yang hanya berjarak lebih kurang 15-20 kilometer,” paparnya.

Saat ini, ia menegaskan, wilayah Kasembon bisa dikatakan sebagai wilayah Kabupaten Malang yang paling ujung barat. Sehingga tidak hanya pelayanan kesehatan saja yang dikeluhkan masyarakat, namun keluhan itu juga terkait pelayanan administrasi kependudukan. Sebab, untuk berobat ke rumah sakit umum harus menempuh perjalanan selama dua jam, sehingga masyarakat lebih memilih berobat ke rumah sakit umum yang ada di wilayah Pare, Kabupaten Kediri, hanya dengan perjalanan setengah jam sudah sampai.
“Untuk itu kami berharap kepada Pemkab Malang agar memperhatikan warganya yang ada di wilayah Malang Barat, agar memberikan kemudahan pelayanan kesehatan. Yaitu dengan membangun rumah sakit umum di wilayah Malang Barat,” tutur Rofii.

Sementara itu, Kepala Puskesmas Ngantang dr Eko Nofiyanto membenarkan, bila selama ini puskesmas di wilayah Pujon, Ngantang, dan Kasembon selalu merujuk pasiennya ke luar kota. Karena di wilayah Malang Barat ini masih belum ada rumah sakit umum milik Pemkab Malang.

“Tapi, jika ada pasien yang mampu kita tangani di puskesmas, maka pasien tersebut kita rawat di puskesmas. Namun sebaliknya, jika pasien itu harus memerlukan perawatan lebih dalam, maka mereka kita rujuk ke rumah sakit besar seperti di Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA) Kota Malang maupun ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kanjuruhan, yang ada di wilayah Kecamatan Kepanjen,” paparnya.

Saat ini, Eko mengatakan, wilayah Malang Barat memang harus segera dibangun RSUD, karena rata-rata jumlah pasien di masing-masing tiga puskesmas mencapai 100 orang, 15 persennya harus dirujuk ke rumah sakit besar. Sehingga RSUD sangat dibutuhkan di wilayah Malang Barat, minimal rumah sakit tipe D. Karena hal ini untuk memenuhi hak warga atas kesehatan.

“Jika RSUD sudah dibangun, dirinya juga berharap agar puskesmas tetap diperhatikan, supaya tetap beroperasi. Sehingga pelayanan kesehatan di Kabupaten Malang semakin lengkap, dan warga tidak lagi jauh-jauh untuk berobat, serta puskesmas lebih dekat dalam melakukan rujukan pasiennya,” terang dia.

Dalam kesempatan itu, Eko juga mengaku, bahwa pada tahun 2016 ini Pemkab Malang berencana melakukan studi kelayakan untuk dibangunnya RSUD di Malang Barat, tepatnya di wilayah Kecamatan Ngantang. Pemkab pertama melihat lokasi pendirian RSUD dengan berbagai pertimbangan, salah satunya adalah akses jalan yang mudah.  [cyn]

Sumber: harianbhirawa.co.id

Mangupura – Pimpinan DPRD Kabupaten Badung, Bali mendukung perluasan bangunan Rumah Sakit Umum Daerah Mangusada untuk meningkatkan pelayanan masyarakat.

“Kami mendukung apapun semua yang menyangkut kepentingan masyarakat karena saat ini RSUD Badung juga banyak menerima pasien sehingga kapasitas rawat inap juga perlu diperhitungkan,” kata Ketua DPRD Badung Putu Parwata di Badung, Minggu.

Menurut dia, dengan upaya tersebut ke depannya pelayanan masyarakat bidang kesehatan dapat terus ditingkatkan sejalan dengan program pemerintah yang ingin meningkatkan derajat kesehatan masyarakatnya.

Parwata juga mengusulkan agar pusat pelayanan jantung terpadu (PJT) ditambah seperti yang ada di RSUP Sanglah ditambah.

“Dengan adanya penambahan ruang PJT di Rumah Sakit Mangusada, diharapkan pasien yang berada di kabupaten terdekat seperti Tabanan dan Negara dapat terlayani selain masyarakat dari daerah ini, sehingga tidak perlu jauh-jauh ke RSUP Sanglah,” katanya.

Terkait wacana perluasan RSUD Mangusada ini, pihaknya juga akan mendukung Dinkes Badung untuk menambah dan meningkatkan SDM tenaga kesehatan di rumah sakit itu.

“Dengan adanya penambahan kapasitas kamar dan peralatan yang canggih, ke depannya SDM tenaga kesehatan juga harus ditingkatkan,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Badung Gede Putra Suteja mengakui RSUD Mangusada sudah ramai dikunjungi pasien yang menjalani perawatan di rumah sakit itu sehingga perlu penambahan ruangan rawat inap.

“Sesuai visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih pelayan rumah sakit akan lebih kita tingkatkan lagi,” ujarnya.

Dirut RSUD Mangusada Agus Bintang Suryadhi mengungkapkan, saat ini RSUD Mangusada memiliki empat gedung pelayanan yakni Gedung A yakni untuk poliklinik, administrasi, rekam medik, perawatan anak dan ibu hamil serta pelayanan jantung.

Untuk Gedung B yakni untuk pelayanan kegawatdaruratan atau “emergency”, ruang ibu dan adank melahirkan, instalasi bedah sentral dan tempat Heli Pad.

Sedangkan untuk gedung C untuk pelayanan stelirisasi, laboratorium, bank darah, ICCU, ICU serta ruang perawatan kelas III yang jumlah tempat tidurnya sebanyak 164 tempat tidur. Kemudian, gedung paviliun untuk pelayanan ruang inap pasien VIP dan poliklinik.

“Rencana Tahun 2017 kita mengsulkan pembanguan gedung pelayanan D, F, G untuk menunjang pelayan di Tahun 2018 dan memang perlu ada perluasan RSUD Mangusada seperti layanan gerontik lansia, rumah duka dan radiology kunker terpadu.,” katanya. (WDY)

Sumber: antarabali.com

Banjarmasin : Pembangunan 2 Unit Rumah sakit besar di Kalimantan Selatan, yaitu Rumah Sakit Sultan Suriansyah milik Pemko Banjarmasin dengan kapasitas 180 tempat tidur dan  Rumah Sakit Ciputra di Kabupaten Banjar dengan kapasitas 214 tempat tidur berpengaruh besar bagi pelayanan kesehatan masyarakat Kalimantan Selatan.

Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan Dr. Akhmad Rudiansyah mengatakan, dengan terbangunnya 2 unit rumah sakit besar tersebut dapat mengurangi kekurangan tempat tidur bagi pasien yang rawat inap , sekaligus memberikan beberapa alternatife pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

“Saat ini kalsel hanya kekurangan sekitar 400 tempat tidur, padahal sebelumnya secara keseluruhan masih kekurangan sekitar 800 tempat tidur,” ungkap Dr. Akhmad Rudianysah di Banjarmasin, Senin (11/1/2016)

Sampai saat ini seluruh masyarakat , yang miskin maupun yang berkemampuan bias terlayani dengan baik oleh sarana kesehatan yang tersedia, walaupun diakuinya masih ada kekurangan dalam hal pelayanan , namun pihaknya terus melakukan perbaikan agar ke depan pelayanan kesehatan akan lebih baik.

Dr. Akhmad Rudiansyah menambahkan, untuk kawasan pinggiran dan pedesaan , pihaknya juga mengembangkan sejumlah puskesmas dengan fasilitas rawat inap sehingga masyarakat di kawasan tersebut tetap dapat terlayani dengan baik tanpa harus menuju rumah sakit besar di perkotaan, dengan catatan sepanjang  penyakit yang diderita pasien masih bisa ditangai oleh petugas kesehatan setempat. (FH)

Sumber: rri.co.id

manajemenrumahsakit.net :: Jakarta – Pemilik dan operator Rumah Sakit (RS) Omni, PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME) berencana membangun rumah sakit baru di Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini akan menjadi RS keempat yang dimiliki perseroan.

Saat ini SAME tercatat memiliki dua portofolio RS yaitu Omni Alam Sutera Tangerang dan Pulomas Jakarta. Selain itu Perseroan sedang merampungkan pembangunan satu RS di Cikarang Jawa Barat dengan nilai investasi US 30 juta.

Rencana penambahan portofolio RS tersebut dipastikan perseroan dengan membeli lahan yang berlokasi di Balikpapan seluas 6.450 m2 dengan nilai transaksi final Rp 41,92 miliar.

Direktur SAME Hassan Themas dalam keterangan resminya, Senin 11 Januari 2016 mengatakan pembelian tersebut dilakukan oleh PT Sarana Meditama Nusantara (SMN) yang merupakan anak usaha perseroan dengan kepemilikan sebanyak 99,99 persen. “Akta Jual Beli antara SMN dengan pihak penjual yang dengan pihak yang tidak terafiliasi tersebut dilakukan pada 7 Januari 2016,” ujarnya.

Adapun tujuan pembangunan rumah sakit tersebut dikatakan Hassan adalah dalam rangka memenuhi pertumbuhan permintaan masyarakat setempat akan layanan kesehatan yang berkualitas.

Dalam keterangan resmi sebelumnya, Hassan mengungkapkan n ilai investasi pembangunan RS tersebut mencapai US 30 juta dengan masa kontruksi selama 1 tahun dan akan mulai dibangun pada kuartal I 2016 ini.

Sumber: beritasatu.com

PEKANBARU – Keluhan akan buruknya pelayanan Rumah Sakit Awal Bros (RSAB) dalam melayani pasien  akhirnya sampai juga ditelinga DPRD Kota Pekanbaru. Bahkan sejumlah legislator Kota mengalami langsung kurang maksimalnya pelayanan pihak rumah sakit.

Hal inilah membuat RSAB menjadi sorotan, terutama terkait fasilitas umum dan lokasi parkir rumah sakit yang beralamat di Panam

Sejumlah fakta inilah membuat manajemen rumah sakit dipanggil hearing Komisi I DPRD Kota Pekanbaru, Senin (11/1) di ruang Komisi I untuk menjelaskan persoalan yang terjadi.
 
Hearing ini dipimpin langsung Sekretaris Komisi I Maspendri, bersama anggota Ida Yulita Susanti, Tarmizi Ahmad, Eri Sumarni, Sri Rubianti, Nasruddin. Dan dihadiri juga oleh Ketua DPRD Kota Sahril. Sementara dari manajemen rumah sakit dihadiri Direktur RSAB Panam Mutiara Archan, Manager Business and Development dr Rumatha Veralisa Sihaloho, dan staf.
Dari rumitnya persoalan ini, termasuk soal izin penambahan bangunan dan layanan BPJS yang bekerjasama dengan pihak rumah sakit dipertanyakan, Komisi I pun menegaskan supaya operasional RSAB hentikan sementara sampai persoalan yang menjadi catatan diselesaikan.

“Kami rekomendasikan kepada Pemerintah Kota untuk menutup sementara operasional rumah sakit ini, karena pelayanannya banyak dikeluhkan masyarakat,’’ tegas Ida kepada Riau Pos usai hearing.

Sumber: riaupos.co

Denpasar – Belum keluarnya izin perluasan Rumah Sakit Indera dari Pemerintah Kota Denpasar membuat Pastika kehabisan akal. Namun, dirinya tidak ingin melanggar aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Denpasar.

Salah satu solusi, jika belum juga dikeluarkannya izin pembangunan perluasan Rumah Sakit Indera, maka proyek perluasan terpaksa akan dihentikan dan pihaknya akan membuat ruang operasi darurat menggunakan tenda dengan ukuran sekitar 15 x 5 meter.

Gubernur Bali, Made Mangku Pastika meminta kepada Dinas Kesehatan agar mulai minggu depan untuk segera mengoperasikan kembali rumah sakit indera sehingga masyarakat yang ingin berobat bisa terlayani.

Pasalnya, saat ini antrian masyarakat untuk berobat semakin tinggi, meskipun dalam setahunnya rumah sakit tersebut hanya menangani 3 ribu pasien sementara jumlah pasien yang berobat sekitar 50 ribu.

“Sekarang ini kita hanya bisa mengoperasi sekitar tiga ribu pasien dalam setahun sedangkan tercatat ada sekitar 56 ribu. Ya, kalau itu jumlah tidak bertambah terus. Jadi kalau terus bertambah, berapa tahun kita baru bisa selesai? Kasihan masyarakat yang ingin berobat,” ungkap Pastika, Sabtu (09/01/2015).

Pastika menyebutkan, meskipun saat kondisinya Rumah Sakit Mata Bali Mandara kurang memadai yang terpenting adalah tetap melayani masyarakat yang ingin berobat bukan malah berhenti. Meskipun dalam kondisi keterbatasan saat ini dan ditambah 2 ruang operasi dengan kondisi yang sederhana, hanya menggunakan tenda darurat bencana alam yang terpenting adalah masyarakat yang berobat bisa terlayani.

“Kalau ditanya soal kurang sebenarnya semuanya kurang. Apa sih yang tidak kurang? Semuanya kurang, tetapi kita harus siap bukannya berhenti. Jadi niat kita buat nolongin orang itu tidak boleh berhenti. Apapun rintangannya kita harus mencari jalan keluar. kalau bisa setiap hari dan ditambah lagi ruang operasi sederhana sekitar dua atau empat. Ya, bisa lebih cepat. Nanti kita akan pindah tenda ini ke tempat yang lebih teduh dan akan kita buatkan lantai sementara biar rata. Kalau tidak rata bagaimana orang mau melakukan operasi. Kalau sekarang (taman Dinas Kesehatan Provinsi Bali) kan panas, nanti kita pindahkan ke belakang selain tempatnya lebih teduh, dokter yang melayani pasien juga lebih dekat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Ketut Suarjaya mengaku siap menjalani intruksi, Gubernur Bali yang meminta mulai minggu depan Rumah Sakit Indera harus kembali beroperasi.

“Kita siap kalau minggu depan diminta untuk kembali melayani pasien. Kebetulan kita punya tenda darurat yang bisa digunakan sebagai rumah sakit lapangan. Satu tenda tersebut bisa dimanfaatkan untuk dua sampai tiga peralatan meja operasi darurat. Dan dua unit genset dengan kapasitas dua puluh ribu watt dan akan kita tambah dengan AC standing kita siap melaksanakan sesuai dengan arahan Gubernur,” ungkapnya.

Suarjaya menambahkan, selain menggunakan dua tenda darurat sebagai ruang operasi, Dinas Kesehatan juga memiliki 2 unit mobil yang siap melayani pasien yang ingin menjalani operasi katarak.

“Kalau tenda itu idealnya hanya dua meja operasi kita ada dua unit tenda sehingga totalnya ada empat meja operasi darurat dan kita juga ada dua unit mobil yang bisa digunakan untuk menjalani operasi katarak sehingga totalnya ada enam. Kami optimis bisa melayani masyarakat dan bisa mengurangi jumlah antrian pasien yang ada,” bebernya.(SB-Ijo)

Sumber: suluhbali.co

Surabaya – Kementerian kesehatan, kementrian keuangan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan beberapa pekan lalu telah menyepakati kenaikan besaran nilai iuran BPJS Mandiri yang saat ini telah dimasukkan draf revisi peraturan presiden tentang pengelolaan dana JKN.

BPJS di Jawa Timur sendiri mencatat sekitar 21,7 juta jiwa warga atau 57 persen dari jumlah penduduk setempat yang telah terdaftar kepesertaan program asuransi BPJS hingga akhir 2015.

” Harapannya, pada 2019 target 100 persen warga Jatim atau sekitar 38 juta penduduk sudah terdaftar dalam BPJS Kesehatan,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf.

Jika BPJS akan menaikkan nilai iuran dan mempermudah dengan memperbanyak loket pembayaran, apakah selama ini juga ada peningkatan pelayanan terhadap pasien BPJS jika dibandingkan dengan pasien umum dari segi pelayanan di rumah sakit? Aktifis yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, Jamaludin, menemukan beberapa fakta, diantaranya; masih banyak rumah sakit yang membedakan antara pasien BPJS dengan pasien umum.

“Kalau pasien BPJS, maka rumah sakit akan mengatakan bahwa kamar sudah penuh. Bahkan, ada obat-obat yang tidak tercover dan harus beli sendiri. Ada pungli dengan penambahan biaya dokter. kita menemukan ada 17 rumah sakit,” ujar Jamaludin, saat dihubungi wartawan, Jum’at (8/1/2016).

Sementara, jika pasien umum, pihak rumah sakit selalu menyediakan kamar. Artinya, memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik.

“Kita sudah membahas pelayanan dan mengajukan perda tentang sanksi bagi rumah sakit yang melanggar ke pemprov jatim. Dan itu sudah dibahas sejak februari 2015 lalu. Tapi belum ada kejelasan dari pemprov sampai sekarang,” lanjut mantan aktifis buruh tersebut.

Sementara kepala BPJS regional Jawa Timur, Mulyono, saat dikonfirmasi, diakui memang ada beberapa rumah sakit yang nakal dengan pelayanannya. Pihaknya juga terus pengecekan terhadap beberapa rumah sakit.

“Kita sering mendengar keluhan itu. Tetapi, setelah kita datangi rumah sakit setempat, mereka bilang nggak ada,” ujarnya.

Namun, sepanjang tahun 2015, lanjutnya, memang ada rumah sakit yang sudah diberi sanksi. “Di malang itu ada rumah sakit yang kita putus hubungan kerja dengan BPJS,” tutupnya.

Sumber: beritalaskar.com