Patient centered care atau pelayanan yang berfokus pada pasien sudah menjadi isu global sejak bertahun lalu. Sudah banyak juga organisasi pelayanan kesehatan yang membagi pengalamannya tentang membudayakan pelayanan yang berfokus pada pasien di berbagai forum dan jurnal internasional. Ini menunjukkan bahwa rumah sakit-rumah sakit sudah move on dari keinginan untuk menjadi RS yang berkelas dunia ke RS yang mampu menyediakan “pengalaman untuk dikenang” oleh pasien. Ini mendorong terjadinya transisi situasi, dimana dulu RS-RS cenderung menjadi lembaga yang kegiatannya dipicu oleh masalah kesehatan pasien kini bergeser ke kegiatan yang menjadikan pasien sebagai mitra pelayanan. Jadi segala keputusan klinis dipandu oleh preferensi dan value yang dimiliki oleh pasien. Inilah yang disebut sebagai pelayanan yang berfokus pada pasien (patient centered care atau PCC).

Mudahnya akses informasi dan pengetahun menyebabkan praktek PCC ini menyebar cukup cepat ke berbagai belahan dunia. Namun demikian, ada praktek-praktek yang kurang tepat, yang disebabkan oleh tidak lengkapnya pengetahuan yang dimiliki oleh pelaku PCC. Ini memunculkan mitos yang berkembang seputar praktek PCC. Setidaknya ada tujuh mitos, menurut Vishal Bali (Asia Head of Health.TPG Grow) yang dipublikasi di website Hospital Management Asia. Ketujuh mitos tersebut adalah sebagai berikut.

1. PCC membutuhkan biaya besar. Ada yang berpendapat bahwa PCC membutuhkan suntikan dana besar untuk merenovasi fisik, mengganti alat dan sebagainya. PCC sebenarnya adalah tentang hubungan antar manusia, yang bisa saja tanpa biaya sama sekali.
2. Bagus, tapi tidak penting. Petugas kesehatan sangat perlu menguatkan hubungan komunikasi dengan pasien dan keluarganya. Komunkasi ini mencakup semua aspek perawatan dan penanganan medis pasien. Jika pasien mengetahui rencana tindakan klinis dan kemungkinan hasilnya, maka mereka akan lebih mudah bekerjasama.
3. Itu adalah tugas perawat. Sebaliknya, implementasi PCC merupakan suatu bentuk transformasi budaya organisasi yang komprehensif. Agar berhasil, diperlukan komitmen dan keterlibatan seluruh anggota organisasi, yang klinis maupun yang pendukung.
4. Ada kebutuhan untuk meningkatkan rasio staf. Beberapa RS yang menerapkan PCC menganggap asumsi ini keliru. Kenyataannya, memang perawat akan lebih sibuk dibandingkan sebelumnya.
5. PCC hanya bisa benar-benar efektif di RS yang kecil. Asumsi ini juga tidak benar karena sudah diterapkan di RS besar yang  memiliki cabang (dalam hal ini, contohnya adalah Cleveland Clinic yang memiliki beberapa RS regional).
6. Pasien tidak komplain, jadi pasti kami sudah berhasil memenuhi semua kebutuhan mereka. Kebutuhan pasien sangat dinamis, preferensi dan value sangat beragam sehingga tidak mungkin ada sesuatu yang saking bagusnya bisa memuaskan 100% orang. Oleh karenanya pasti selalu ada celah untuk diperbaiki.
7. Kami sudah memenangkan berbagai penghargaan kualitas, jadi pasti kami sudah berfokus pada pasien. Banyak penghargaan terhadap mutu pelayanan yang fokus pada outcome, tidak perduli bagaimana proses pelayanan itu dilaksanakan. Oleh karenanya, piagam penghargaan tersebut tidak selalu berhubungan dengan pelayanan yang fokus pada pasien.

Dari uraian di atas jelas bahwa untuk menjadi RS yang berfokus pada pasien tidak diperlukan biaya yang besar, hanya kemauan dan komitmen serta kepemimpinan untuk membentuk kebiasaan baru dalam memandang dan memperlakukan pasien. Pelayanan yang berfokus pada pasien merupakan suatu inisiatif dan upaya untuk mengubah cara pandang dan cara memperlakukan pasien. (pea)

Sumber: hospitalmanagementasia.com

Pelayanan di RS merupakan pelayanan berisiko tinggi baik bagi pasien maupun tenaga kesehatan. Oleh karena itu, Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan Permenkes 1691/2011 tentang keselamatan pasien rumah sakit, yang salah satu pasalnya mengatur bahwa RS wajib membentuk Tim Keselamatan Pasien RS (TKPRS) yang tugasnya antara lain mengembangkan program keselamatan pasien, mengembangkan prosedur dan kebijakan, hingga membudayakan keselamatan pasien di RS. Namun demikian, kejadian tidak diinginkan dan kejadian sentinel masih terjadi di RS. Faktanya, kejadian ini berakibat fatal bagi pasien, baik berupa kecacatan maupun meninggal dunia.

The Joint Commission di tahun 2014 ini telah mereview 394 kasus kejadian sentinel di seluruh Amerika. Periode Januari hingga Juni 2014, kejadian salah pasien, salah sisi, salah prosedur termasuk di dalamnya. Berikut ini adalah daftar sepuluh kejadian sentinel sepanjang kurun waktu tersebut, sebagaimana dilaporkan oleh Ellie Rizzo pada 6 Oktober lalu melalui majalah asosiasi fasilitas bedah Amerika.

1. Unintended retention of foreign body: 57
2. Kejadian tidak terantisipasi lainnya: 53
3. Jatuh: 44
4. Bunuh diri: 39
5. Salah pasien – salah sisi – salah prosedur: 35
6. Pelayanan yang delay: 34
7. Kejadian kriminal: 29
8. Komplikasi pada operasi atau paska operasi: 27
9. Kematian atau kecelakaan perinatal: 17

10.  Kesalahan medikasi: 12

Data di atas tidak menunjukkan perubahan signifikan dari tahun sebelumnya. Artinya, kejadian yang sama terjadi di tahun 2013, hanya dengan komposisi yang sedikit berbeda. Misalnya kejadian salah sisi – salah pasien – salah prosedur tahun 2013 yang lalu menempati urutan pertama kejadian sentinel terbanyak dengan jumlah kasus 60.

Setelah mengetahui adanya kejadian sentinel, maka TKPRS perlu melakukan investigasi terhadap akar masalah dan kemudian merekomendasikan solusinya. Pada Permenkes tentang KPRS, telah ada berbagai instrument termasuk tools untuk mengidentifikasi kasus, kronologis dan mengusulkan solusi bagi masalah tersebut.

Untuk lebih lengkapnya, jika Anda belum memiliki copy Peraturan Menteri Kesehatan No. 1691/2011 tentang Keselamatan Pasien Rumah Sakit, Anda dapat mengunduhnya di sini.

Isu Global:
Ancaman Ebola dan Guideline untuk RS

Virus Ebola

Ebola yang disebabkan oleh virus merupakan salah satu bentuk demam berdarah yang menyebabkan penyakit berat dan sering berakibat fatal. Menurut WHO, angka kematian akibat Ebola bisa mencapai 90%, namun angka ini bisa bervariasi tergantung pada kondisi pasien. Ebola bisa menyerang dengan sangat cepat dengan symptom yang muncul antara 8-10 hari setelah terpapar. Meskipun hanya 20% pasien yang mengalami symptoms yang ekstrim namun pada hari ke-6 sampai dengan ke-10 pasien bisa survive atau meninggal. Dari seluruh pasien yang meninggal akibat Ebola, penyebabnya adalah turunnya tekanan darah secar drastis yang disebut sebagai hypovolemic shock.

Wabah Ebola

Wabah Ebola pertama kali muncul tahun 1976 di Sudan dan Kongo, Afrika Barat. Jumlah total orang yang terinfeksi saat itu adalah 602 orang dan yang meninggal sebanyak 431 orang. Sejak itu hingga tahun 2014 sudah ada 25 kali ledakan wabah Ebola yang seluruhnya terjadi di Afrika Barat dengan jumlah total korban meninggal sebanyak lebih dari 2600 orang.

Wabah kali ini pertama kali diumumkan oleh WHO pada 25 Maret yang lalu bersama dengan Kementerian Kesehatan Republik Kongo yang melaporkan adanya kejadian di bagian tenggara negara tersebut. Doctors Without Borders kemudian bergabung dengan WHO dan mendirikan pusat penanganan kasus Wbola. Juga ada usaha untuk memberikan edukasi pada masyarakat. Kemudian di negara lain yaitu Sierra Leone, Guinea dan Nigeria juga terjadi wabah dengan jumlah korban meninggal sebanyak 932 orang. Sebagian penularan terjadi akibat kontak dari petugas kesehatan ke pasien setelah sebelumnya menangani pasien yang terinfeksi. Bahkan di Sierra Leone ada 9 orang petugas kesehatan yang meninggal akibat terinfeksi virus ini, menurut Wall Street Journal.

Dua orang tenaga kesehatan asal AS yang terinfeksi dipulangkan ke negara asalny auntuk mendapatkan penanganan. Obat-obatan yang digunakan merupakan obat baru yag belum pernah diujicobakan pada manusia. Meskipun demikian, saat ini kondisi pasien membaik. Pada 1 Agustus yang lalu, CDC lalu mengeluarkan guideline penanganan pasien Ebola di RS.

Guideline Penanganan Pasien Ebola di RS

Berdasarkan guideline tersebut, fasilitas kesehatan harus mengevaluasi pasien untuk EVD bila pasien memiliki faktor risiko berikut:

1. kriteria klinis untuk demam lebih dari 101.5° Fahrenheit (atau 38,6° Celcius) dengan sakit kepala yang berat, nyeri otot, mual, diare, nyeri perut, perdarahan
2. faktor risiko epidemiologis seperti kontak dengan orang yang terinfeksi, melakukan perjalanan ke daerah dengan EVD aktif atau kontak langsung dengan kelelawar, hewan pengerat atau primata di daerah epidemi Ebola

CDC kemudian juga merekomendasikan pengukuran kontrol infeksi untuk pasien yang dicurigai EVD, antara lain:

1. Pasien harus ditempatkan di ruang khusus yang tersendiri dengan kamar mandi privat dan pintu tertutup
2. Petugas kesehatan harus mengenakan sarung tangan, baju jubah, penutup sepatu, pelindung  mata dan masker
3. Petugas kesehatan harus menghindari prosedur-prosedur yang mengakibatkan dihasilkannya aerosol
4. Sterilisasi lingkungan harus dilakukan dengan menggunakan disinfektan yang tepat, yang antara lain terdiri dari 10% sodium hypochlorite solution atau produk-produk fenolik atau amonium yang biasa digunakan di RS
5. Zat yang berpotensi menularkan seperti darah, keringat, muntahan, feses, ekskresi lainnya dari tubuh harus ditangani secara aman.

Rekomendasi selengkapnya dari CDC mengenai penanganan pasien Ebola di RS dapat dilihat disini. (link: http://www.cdc.gov/vhf/ebola/hcp/infection-prevention-and-control-recommendations.html)

(pea)

Kebijakan Kartu Indonesia Sehat: Bikin RS jadi Galau?
Wawancara dengan Direktur RSD di DKI dan Pengurus ARSADA Pusat

Salah satu program strategis Joko Widodo sebagai Gubernur DKI adalah Kartu Jakarta Sehat yang diimplementasikan dalam kurun waktu 100 hari pertamanya menjabat sebagai gubernur. Dengan kartu ini, seluruh masyarakat ber-KTP DKI bisa mengakses pelayanan kesehatan meskipun mereka tidak memiliki uang.

Dalam salah satu sesi debat capres, Jokowi menyatakan bahwa Kartu Indonesia Sehat akan menjadi salah satu prioritasnya jika ia terpilih sebagai presiden RI. Ketika pada 22 Juli lalu KPU menyatakan pasangan Ir. H. Joko Widodo – Drs. H. Jusuf Kalla sebagai presiden dan wakil presiden, publik sektor kesehatan ramai mendiskusikan masalah KIS. Sebagian mempertanyakan apa perlunya KIS padahal sudah ada BPJS, apalagi BPJS adalah program baru yang dalam pelaksanaannya masih banyak masalah. Sebagian khawatir bahwa program KIS akan berbenturan dengan program BPJS dan petugas (pemberi pelayanan kesehatan) akan semakin bingung dengan berbagai program yang berganti-ganti. Tidak sedikit pula yang menyoroti bahwa KJS belum sepenuhnya berjalan baik di DKI sehingga menimbulkan apriori pada rencana penerapan program KIS di seluruh Indonesia.

Benarkan demikian?

Untuk memahami KIS dan bagaimana dampaknya terhadap pelayanan di RS, kita harus memahami bagaimana KJS diterapkan. Hasil wawancara website ini terhadap Dr. Kusmedi Priharto, SpOT (Direktur RSUD Tarakan) dan dr. Heru Ariyadi, MPH (Sekjen ARSADA Pusat) menunjukkan bahwa banyak hal positif dengan diterapkannya KJS. Antara lain adalah kelemahan sistem rujukan dan kapasitas pelayanan selama ini jadi telihat dengan lebih jelas.

“Angka kematian di RS meningkat. Bukan berarti pelayanan di RS buruk, namun ini akibat dari semakin terbukanya akses masyarakat terhadap pelayanan di RS. Jadi jika tadinya warga miskin yang sakit terminal meninggal di rumah, kini mereka bisa dibawa ke RS untuk mendapatkan perawatan”, katanya. Dalam hal ini, meskipun kasus terminal memiliki prognosa buruk, RS tidak mungkin menolaknya sehingga dirawat di RS hingga akhirnya meninggal. Di negara maju, layanan paliatif dikembangkan di RS maupun di rumah (homecare) agar pasien meninggal dalam kondisi layak dan terawat.

Hal yang menarik adalah fenomena tingginya jumlah pasien. Pada awal pelaksanaan KJS, jumlah pasien tiba-tiba meningkat sehingga menyebabkan RS-RS kewalahan. Lonjakan pasien menyebabkan antrian sangat panjang hingga “penolakan” pasien karena kapasitas RS sudah penuh. Salah satu penyebab diserbunya RS oleh pasien adalah karena pelayanan tingkat primer (PPK I baik di puskesmas maupun RS pratama) masih jauh dari memadai. Selama enam bulan pertama kondisi tersebut menimbulkan kesemrawutan pelayanan,  yang pada akhirnya berangsur reda. Namun jumlah pasien hingga saat ini masih tetap tinggi.

Dr. Kusmedi berpendapat bahwa hal ini terjadi karena PPK I kurang optimal. Banyak kasus yang tidak perlu dirujuk, namun dirujuk ke RS menyebabkan beban pelayanan di RS tetap tinggi. “Misalnya pasien hamil (di PPK I) yang sudah bukaan lengkap, tinggal lahir, namun  dikirim (ke RS). Jadi ada masalah pada keinginan untuk mengobati pasien. Sementara itu banyak RS swasta yang masih memilih-milih dalam menangani pasien. Jika sekiranya kasus tersebut bisa merugikan secara keuangan, maka akan dirujuk ke RS pemerintah. Saat ini, hanya tiga sampai empat RS swasta yang bekerjasama dengan BPJS secara penuh.” imbuhnya.

Sebagai Direktur RSUD Tarakan Jakarta, Dr. Kusmedi menganggap bahwa pelaksanaan JKN merupakan kawah candradimuka yang telah mengajarkannya untuk secara kreatif memikirkan cara-cara untuk meningkatkan efisiensi dengan tetap menjaga mutu layanan.

Menurutnya, kunci pelaksanaan KJS (maupun jaminan kesehatan lainnya) adalah pada program promotif dan preventif. Kapasitas PPK I harus diperkuat. Apalagi sejak diimplementasikannya JKN pada Januari lalu, PPK I harus menguasai penanganan 155 jenis penyakit yang tidak boleh dirujuk ke RS. Ia menambahkan, “Sekarang saatnya jika hendak memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di Indonesia. Bukan hanya fasilitas kesehatan, namun Fakultas Kedokteran juga harus berubah. Dengan sistem rujukan saat ini, RS Pendidikan hanya akan menangani kasus dengan tingkat severity yang tinggi”. Mahasiswa kedokteran tidak akan  dapat mempelajari kasus dengan tingkat severity rendah di RS Kelas A atau RS Kelas B Pendidikan, sehingga perlu ada perubahan dalam sistem pendidikan kedokteran.

Menanggapi masalah KJS versus JKN, menurut dr. Kusmedi baik KJS (atau KIS) maupun JKN sama-sama merupakan jaminan negara bagi masyarakat untuk mengakses pelayanan kesehatan yang bermutu. Hanya saja pada JKN ada partisipasi masyarakat mampu untuk membayar iur biaya. “JKN adalah asuransi paling gila di dunia karena tidak ada batasnya, sehingga asuransi asing menjadi ketakutan. Pertanyaannya adalah berapa lama negara bisa menjamin dengan cara seperti ini?” dr. Kusmedi menambahkan.

Sementara itu, menurut dr. Heru Ariyadi, MPH, Sekjen ARSADA Pusat, ada salah kaprah di masyarakat mengenai JKN, BPJS dan KIS. JKN adalah program jaminan kesehatan nasional yang mencakup seluruh masyarakat Indonesia, sedangkan BPJS adalah organisasi penyelenggaranya. Namun terjadi salah kaprah dimana masyarakat yang ter-cover JKN disebut sebagai peserta BPJS. “Salah kaprah yang kedua adalah JKN di awal terlalu fokus pada tarif INA-CBGs, peraturan, namun lupa pada identitas dasar untuk menetapkan kepesertaan. BPJS mengeluarkan kartu sehingga kemudian pemegang kartu disebut peserta BPJS”, imbuhnya. Menurut dr. Heru, yang benar seharusnya adalah peserta JKN, pengelola BPJS, penyelenggara pelayanan adalah PPK (RS, Puskesmas, dan sebagainya).

“Jadi tidak ada masalah jika JKN diganti dengan Kartu Indonesia Sehat karena itu hanya masalah labelling”. (Mengenai Kartu Indonesia Sehat, dr. Heru Ariyadi, MPH telah menyiapkan artikel khusus yang bisa Anda simak disini). Jika nantinya Kartu Indonesia Sehat benar-benar telah diimplementasikan, yang perlu dilakukan menurutnya adalah nomenklatur yang digunakan perlu ditata kembali, sedangkan sistem tidak berubah karena pada prinsipnya sudah sama. “Paling-paling yang berubah nanti hanya PBI yang lebih luas, misalnya karena ini adalah kebijakan populis maka semua masyarakat asalkan mau dirawat di Kelas III maka bisa menggunakan KIS”, katanya.

Dr. Heru mengakui bahwa saat ini program JKN masih dilematis bagi RSUD khususnya. ARSADA sejak awal menginginkan agar masyarakat dapat dilayani dengan baik, para profesional kesehatan happy karena mendapatkan imbalan yang layak, serta ada kendali mutu maupun kendali biaya oleh BPJS dan RS. Namun iuran kecil sekali, yaitu hanya Rp 19.500/orang/bulan untuk PBI dan Rp 22.500/orang/bulan untuk peserta mandiri.

Meskipun demikian, menurut dr. Heru ada harapan pada pemerintahan Jokowi bahwa anggaran kesehatan akan lebih memadai, mengingat saat ini masih lebih kecil (APBN 2,5%) dibandingkan amanat UU Kesehatan (APBN 5% dan APBD 10%). Program JKA di Aceh atau Bali Mandara di Bali bisa menjadi semacam varian bagi JKN atau Kartu Indonesia Sehat.

Dari penjelasan di atas, jelas bahwa implementasi KIS di seluruh Indonesia merupakan bentu dari tanggung jawab negara untuk menjamin akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang bermutu. Tentu saja ada masalah yang perlu diantisipasi. Dr. Kusmedi maupun Dr. Heru sama-sama sepakat bahwa untuk mengantisipasi masalah tersebut, maka:

1. Direktur RS tidak boleh seseorang dengan kemampuan “ecek-ecek”, karena harus mengetahui informasi biaya pelayanan dengan detil dan bagaimana perubahan komposisi biaya bisa mempengaruhi berbagai aspek operasional RS. Direktur juga harus menguasai strategi bagaimana melakukan efisiensi dan menggunakan berbagai data dalam melakukan advokasi pemerintah dan DPRD.
2. Peran Dinas Kesehatan sebagai regulator perlu dioptimalkan dan tidak merangkap sebagai operator. Peran ini penting terkait dengan penguatan PPK I, sistem rujukan serta pengawasan terhadap mutu pelayanan kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan harus memiliki kapasitas kepemimpinan yang baik dan tidak merasa inferior terhadap RS.
3. Kapasitas PPK I perlu diperkuat agar mampu menangani 155 jenis kasus yang tidak boleh dirujuk ke faskes sekunder, karena harus ditangani secara tuntas di faskes primer. Saat ini baru sedikit sekali fakses priner yang memiliki kemampuan tersebut secara lengkap, di Provinsi DKI sekalipun.
4. Sistem rujukan harus diperkuat. Selama ini sistem rujukan belum pernah dievaluasi sehingga belum ada kebijakan untuk membenahi sistem tersebut. Kepala daerah wajib menetapkan regionalisasi rujukan yang disesuaikan dengan kemampuan dan geografis daerahnya masing-masing. Selain itu, komunikasi antara faskes primer (PPK I) dengan fakses sekunder dan seterusnya perlu dibangun agar tidak terjadi lagi penolakan-penolakan pasien akibat kapasitas yang sudah penuh.
5. Evaluasi terhadap program-program pemerintah (pusat) secara keseluruhan juga perlu dilakukan. Banyak program besar (misalnya penanggulangan TB, bidan desa, posyandu dan sebagainya, namun belum pernah dimonitoring dan dievaluasi sehingga pengambil kebijakan tidak memiliki data yang baik dan akibatnya tidak mampu menghasilkan solusi yang efektif untuk berbagai masalah kesehatan.
6. Menteri seharusnya bukan jabatan politis melainkan profesional dan memiliki konsep yang jelas. Karena harus profesional, maka perlu ada kriteria yang jelas mengenai kompetensi menteri kesehatan. Mengenai hal ini, ada diskusi menarik yang dapat diikuti di http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/2671-diskusi-calon-menteri-kesehatan.html

Masih galau dengan KIS? (pea)

Berbagai Tips untuk Menjalankan RS Secara Efektif dan Memelihara Kesinambungan RS

Laura Miller, Editor in Chief, ASC Review & Becker’s Review in Spine pernah menulis mengenai bagaimana kiat agar RS bisa dijalankan secara efektif. Tulisannya ini dimuat pada Becker’s Hospital Review edisi Desember 2011 lalu.  Menurutnya ada enam kiat yang bisa dipakai oleh para manajer RS yang tampaknya bisa diterapkan di RS swasta maupun RS pemerintah.

1. Pastikan bahwa catatan anda tidak mengakumulasi depresiasi yang tidak diinginkan

   Jika RS anda memiliki asset (gedung, peralatan) yang sudah tidak digunakan atau bahkan sebenarnya sudah tidak ada, namun dalam neraca masih ada, maka ini akan membebani keuangan RS dalam hal: membayar pajak yang seharusnya tidak lagi dibayarkan, mengalokasikan sejumlah dana untuk maintenance yang seharunya lebih kecil dari proporsi yang terlihat di neraca, dan sebagainya. Tingginya akumulasi depresiasi dan pengeluaran (biaya) dalam pembukuan RS akan mempengaruhi kinerja laporan keuangan yang pada akhirnya mempengaruhi besarnya biaya modal yang dapat digunakan untuk perencanaan berikutnya.

2. Minimalkan turn-over pegawai

   Seorang CEO sebuah pusat pelayanan kesehatan di Daytona, Alex Rintoul, mengatakan bahwa jika terlalu banyak staf yang “keluar-masuk” tidak baik karena membutuhkan waktu dan energi untuk melatih mereka. Saat mereka keluar berarti RS kehilangan tenaga terampil.
   

3. Bangun tim klinis yang kuat

   Tim yang kompeten dan kompak sangat penting bagi keberhasilan pelayanan, khususnya pada layanan bedah. Jika sebuah tim bedah terlambat memulai operasi berikutnya, karena dokter anestesinya masih menyelesaikan tindakan terhadap pasien sebelumnya, atau karena pasien berikutnya belum siap dioperasi, maka hal tersebut akan berdampak pada ketidakpuasan pasien maupun tim bedah.
   

4. Kendalikan elemen-elemen dalam persaingan yang dapat anda pengaruhi

   Ada banyak aspek persaingan di luar sana yang tidak bisa dikendalikan, seperti demografi, pola penyakit, geografis dan sebagainya. Namun ada juga aspek yang bisa dipengaruhi atau bahkan dikendalikan oleh RS, yaitu dengan memanfaatkan faktor eksternal sebagai peluang. Misalnya jejaring antar-RS, menjalin kerjasama dengan RS tersier untuk melengkapi pelayanan dan sebagainya. Selain itu, dari sisi internal, meningkatkan daya saing RS berarti memantapkan posisi RS di lingkungan eksternalnya.
   

5. Lakukan evaluasi departemen sebelum melakukan pengurangan pekerjaan

   Menurut pakar manajemen SDM, mengurangi pekerjaan atau merampingkan struktur di suatu unit kerja/departemen dengan alasan jumlah pegawainya sedikit (bukannya malah menambah jumlah tenaga) tidak akan berhasil meningkatkan efektivitas kerja. Sebaliknya, ini bisa membahayakan mutu pelayanan dan keselamatan pasien. Disarankan agar RS melakukan evaluasi dan benchmark untuk melihat pengurangan di area mana yang akan mendatangkan dampak negatif paling kecil atau area mana yang tidak mempengaruhi mutu pelayanan klinis.
   

6. Pertimbangkan kerjasama dengan perusahaan penyedia jasa outsourcing

   Pertimbangkan neraca perusahaan yang akan dijadikan mitra kontraktor dan lakukan perbandingan pada beberapa perusahaan. Sebuah perusahaan kontraktor yang baik akan fokus pada layanan kesehatan dan menggunakan teknologi terkini untuk melayani (RS) anda.

Sementara itu, Kelsey Brimmer, seorang associate editor di Healthcare Finance News membagikan kiat bagi keberlangsungan RS khususnya dari sisi keuangan. Kiat-kiat ini diambil dari laporan khusus yang mengeksplorasi ide terkait dengan pengadaan di RS. Keith Sutter adalah salah satu kontributor pada laporan tersebut yang kebetulan juga adalah sustainable brand marketing di perusahaan Johnson & Johnson. Bersama dengan Joanne Spigonardo (senior associate director sebuah lembaga inisiatif kepemimpinan), Shutter menuliskan kiatnya kepada HFN sebagai berikut.

1. Buat prioritas. Kedengarannya sederhana, namun sesungguhnya banyak RS yang kesulitan untuk menentukan mana yang harusnya lebih dulu dikerjakan dan mana yang bisa belakangan.
2. Preferensi pengadaan, misalnya menghindari pembelian kemasan kecil dan menjatuhkan pilihan pada tipe yang bisa digunakan kembali daripada single use
3. Menargetkan matriks rantai persediaan. Dalam hal ini, RS bisa membuat matriks yang akan mengelompokkan persediaan dalam kelompok ramah lingkungan, efisien dalam penggunaan energi, tingkat toksisitas atau berbahayanya zat pembersih dan sebagainya.
4. Pengurangan sampah dan kemitraan lokal. Program daur ulang dan mengurangi pengemasan jika dikembangkan di RS maka akan berdampak pada penghematan yang signifikan. Selain itu RS juga bisa berhemat dengan menyediakan makanan yang bahan bakunya berasal dari daerah sekitar sehingga mengurangi biaya transportasi/pengiriman.
5. Menerapkan konsumsi energi yang dikendalikan, misalnya dengan menggunakan konstruksi bangunan dan lampu penerangan yang hemat energi. Konservasi energy bisa mengurangi tagihan listrik hingga 20-30% per tahun. RS mungkin juga bisa mulai mencari peluang untuk memanfaatkan sumber energi terbarukan, seperti sinar matahari dan angin.

Sumber:

http://www.beckershospitalreview.com
http://www.healthcarefinancenews.com

pea

MENCARI RS RUJUKAN NASIONAL DI ERA JKN

Putu Eka Andayani

Secara umum, sistem rujukan dalam pelayanan dikenal sebagai suatu mekanisme dimana jika sebuah fasilitas kesehatan tidak memiliki sumber daya (SDM, peralatan) untuk menangani suatu kasus, maka pasien akan dikirim ke fasilitas kesehatan lain yang lebih canggih. www.kebijakankesehatanindonesia.net merilis bahwa Sistem Kesehatan adalah suatu jaringan penyedia pelayanan kesehatan (supply side) dan orang-orang yang menggunakan pelayanan tersebut (demand side) di setiap wilayah, serta negara dan organisasi yang melahirkan sumber daya tersebut, dalam bentuk manusia maupun dalam bentuk material[1]. Menurut Sistem Kesehatan Nasional, rujukan upaya kesehatan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung-jawab secara timbal balik, baik horisontal dan vertikal maupun struktural dan fungsional terhadap kasus penyakit atau masalah penyakit atau permasalahan kesehatan[2]. Dengan demikian, dapat dikatakan sistem ini menghendaki adanya suatu pengaturan pola kedatangan pasien ke fasilitas kesehatan, yang dimulai dengan datang ke fasilitas paling sederhana (pelayanan kesehatan primer).

Pada era berlakunya JKN, BPJS telah mengeluarkan pula buku Panduan Praktis Sistem Rujukan Berjenjang. Definisi yang digunakan mengacu pada definisi SKN di atas. Pola rujukan yang diatur sebagaimana gambar berikut[3].

Menurut alur di atas, jika bukan kasus emergency, maka pasien yang merupakan peserta BPJS harus mengunjungi fasilitas kesehatan primer terlebih dahulu. Jika fasilitas kesehatan primer (Puskesmas, RS Kelas D) tidak mampu menangani, maka pasien dapat dirujuk ke RS yang lebih tinggi kelasnya. Dengan demikian, implementasi JKN mengatur bahwa rujukan berjenjang adalah hal mutlak yang harus dilaksanakan dan dipatuhi. Jika dilaksanakan dengan benar, maka ini akan membuat jumlah pasien di RS rujukan tertinggi menajdi berkurang secara kuantitas, namun tingkat kesulitannya meningkat.

Permenkes No. 1 Tahun 2012 mengatur jenis-jenis rujukan, yaitu rujukan nasional, rujukan provinsi, rujukan regional antar-kabupaten serta rujukan kepulauan. Sistem ini memang dikecualikan bagi pasien yang jauh dari pusat pelayanan kesehatan primer atau dalam kasus kegawatdaruratan. Sistem ini juga menguntungkan bagi masyarakat, khususnya kelas menengah ke atas, karena sifat portabilitasnya.

Hal yang masih menjadi pertanyaan adalah definisi rujukan nasional: apakah ditentukan oleh geografis (berada di Ibukota Negara), atau ada kriteria lain yang dapat digunakan (misalnya rujukan pelayanan kesehatan tertentu)? Bagaimana konsekuensi sebagai RS Rujukan Nasional? Bagimana proses bisnisnya? Apa saja indikatornya?

Berbagai pertanyaan tersebut dibahas pada rangkaian diskusi ilmiah yang melibatkan manajemen dan klinisi dari RSUP Dr. Sardjito Yogyakarta, RS Akademik UGM serta RS Prof. Soeradji Tirtonegoro Klaten. Diskusi yang diinisiasi oleh PKMK FK UGM ini bertujuan untuk membahas pusat-pusat rujukan nasional, provinsi dan antar-kabupaten dan merumuskan definisi baru yang lebih sesuai dengan proses bisnis dan indikatornya.

SKN tahun 2009 telah mengatur adanya rujukan berjenjang. Menurut SKN, ada dua jenis rujukan yaitu rujukan medis dan rujukan kesehatan. Rujukan medis berkaitan dengan pengobatan dan pemulihan (pengiriman pasien, specimen, transfer pengetahuan). Rujukan kesehatan berkaitan dengan upaya pencegahan dan peningkatan kesehatan (sarana, teknologi dan operasional). Namun tidak mudah mengembangkan RS rujukan medis maupun kesehatan. Manajemen RS perlu mendukung sistem tersebut dengan infrastruktur dan sistem yang baik.

Kita bisa belajar dari Mayo Clinic yang merupakan pusat rujukan tidak saja bagi RS-RS di USA melainkan juga di negara lain. Di Mayo Clinic, sudah ada infrastruktur yang memungkinkan bagi RS faskes lain untuk berkomunikasi jarak jauh dengan para ahli (hingga sub/super spesialis) yang ada di Mayo Clinic. Sebelum merujuk pasien, sudah ada sistem yang mampu memastikan bahwa begitu tiba di Mayo Clinic, satu tim klinis sudah siap menangani pasien, demikian juga dengan fasilitas pendukung (akomodasi dan sebagainya). Juga ada infrastruktur untuk continuing education bagi para dokter dan dokter spesialis di RS perujuk, sehingga mereka juga bisa meng-update pengetahuan dan informasi klinis. Terlihat bahwa dari hubungan ini bukan hanya komunikasi mengenai pasien yang ditransfer melainkan juga perkembangan pengetahuan klinis, dimana Mayo Clinic berperan sebagai sumber rujukan referensi bagi profesional (dan institusi) kesehatan lainnya.

Pertanyaan yang masih harus didiskusikan lebih lanjut adalah apakah RS Rujukan Nasional yang dimaksud oleh JKN dan Permenkes meliputi juga hal-hal seperti tersebut di atas? Apakah proses bisnis dan indikator RS Rujukan Nasional akan menuju pemenuhan aspke-aspek tersebut? Apakah penghitungan tarif paket INA-CBGs akan mengakomodir kebutuhan pengembangan RS Rujukan Nasional? (pea)

file presentasi Prof. Laksono Trisnantoro, MSc, PhD

[1] http://www.kebijakankesehatanindonesia.net/component/content/article/597-memahami-sistem-kesehatan.html diakses pada 9 Juni 2014

[2] Sistem Kesehatan Nasional, Departemen Kesehatan RI, 2009

[3] Panduan Praktis Sistem Rujukan Berjenjang, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Keselamatan pasien masih tertinggal di RS-RS di AS[*]

Rating Tahun 2013 oleh Consumer Reports menunjukkan bahwa sebagian besar RS perlu pembenahan

Consumer Reports magazine: May 2013

Majalah Concumer Reports baru-baru ini merilis laporan mengenai RS-RS peringkat tertinggi dalam hal keselamatan pasien. Pada laporan tahun 2012 (Agustus), jumlah RS yang dianalisis ada sebanyak 1.159 dan tahun 2013 jumlahnya meningkat menjadi 2.031 RS di seluruh Amerika. Namun dari data yang dianalisis, menurut Consumer Report ada banyak aspek yang masih perlu mendapat perhatian, antara lain:

• RS dengan rangking terendah, yaitu Clinch Valley Medical Center di Richlands, Va., hanya memperoleh skor 14 dari skor total 100. Manajer Risiko dan Risiko, Beth Stiltner, mengatakan bahwa skor hanya merepresentasikan sebagian kecil dari keseluruhan kinerja RS dan tahun 2012 RS telah berhasil menurunkan angka infeksi nosokomial. RS ini juga selalu melaporkan data terbaru pada pemerintah.
• Skor rata-rata RS adalah 49. John Santa, M.D, Direktur Consumer Reports Health Rating Center mengatakan bahwa jika menyangkut pelayanan kesehatan, hasil skoring tidak pernah baik. Selalu ada yang kurang dan angka ini bahkan masih bisa berubah.
• RS dengan skor tertinggi yaitu Bellin Memorial Hospital di Green Bay, Wis., hanya memperoleh skor 74. Ini menunjukkan bahwa bahkan RS dengan ranking terbaik pun masih membutuhkan banyak perbaikan.

Sebagai informasi tambahan, RS pendidikan yang memiliki tugas mulia mempersiapkan dokter masa depan untuk, malah tertinggal. Sebanyak dua per tiga dari 258 RS Pendidikan yang menyetorkan cukup data untuk dianalisis dalam hal patient safety, berada di bawah garis rata-rata nasional. Menurut Santa, RS-RS Pendidikan harusnya memiliki pencapaian yang tinggi, namun kenyataannya hal tersebut tidak terjadi.

Menyedihkannya, tren tersebut justru terjadi secara akut di New York yang  merupakan salah satu kota terbesar dan icon AS. Di NY, 27 dari 28 RS Pendidikan memperoleh skor dibawah rata-rata nasional. Dalam hal ini ada pengecualian, yaitu Winthrop University Hospital di Mineola, N.Y. Secara keseluruhan, 58 dari 70 RS di area tersebut memiliki skor di bawah rata-rata nasional.

Skor keselamatan ini difokuskan pada lima ukuran kunci, yaitu: angka readmisi, komplikasi, komunikasi, penggunaan CT scan yang berlebihan dan angka infeksi. Data yang berasal dari pemerintah “pusat” dan pemerintah di negara bagian, mencakup area yang berbeda, tergantung pada pengukuran spesifik yang dilakukan. Untuk melihat deskripsi lengkap mengenai hal tersebut, anda bisa masuk ke link aslinya dengan mengklik how we rate hospitals.

Rating yang dihasilkan oleh Consumer Reports menunjukkan suatu hasil pengukuran yang penting, namun hasil ini ini bukan satu-satunya sumber yang dapat Anda jadikan referensi. Rating ini, misalnya saja, tidak menilai seberapa sukses sebuah RS dalam memberikan terapi medis. Jadi dalam hal ini, calon pasien dapat mencari informasi dari berbagai sumber lain dan memadukannya menjadi suatu informasi yang komprehensif, misalnya di Hospital Compare yang dikelola oleh pemerintah dan di Leapfrog Group, suatu organisasi independen yang merekam keselamatan dan mutu di RS.

[*] Artikel ini dipublikasi di http://www.consumerreports.org pada Mei 2013

Era JKN, RS Surplus atau Defisit?

Putu Eka Andayani[1]

Semenjak diimplementasikannya Jaminan Kesehatan Nasional awal Januari lalu, setiap hari kita disuguhi berita  heboh mulai dari kepesertaan, pelayanan di tingkat primer, ketersediaan obat, hingga layanan rujukan. Banyak pihak yang berpendapat bahwa BPJS kurang sosialisasi sehingga pasien mengeluhkan birokrasi yang lebih rumit dibandingkan dengan era sebelum JKN dan para pemberi pelayanan mengeluhkan ketidakjelasan prosedur yang harus mereka lakukan. Tidak sedikit pula yang komplain terhadap mutu dan menyalahkan RS atas ketidakefisienan dan ketidakjelasan informasi dalam memberikan pelayanan.

Di tengah hiruk pikuk pelaksanaan JKN tersebut, salah satu isu yang paling sering muncul adalah mengenai tarif yang oleh sebagian pihak dirasakan merugikan RS (dan pasien). Hal ini karena tarif berlaku secara paket yang sudah mencakup seluruh biaya pelayanan, padahal sebelumnya RS terbiasa dengan tarif berdasarkan jenis dan volume kegiatan. Dengan sistem paket, RS seolah-olah dibatasi dalam memberikan pelayanan sehingga mempengaruhi mutunya.

Prinsip asuransi kesehatan – apalagi asuransi sosial – memang untuk mengendalikan biaya pelayanan. Agar prinsip ini bisa berjalan, maka pelayanan yang dilakukan harus sesuai dengan standar kedokteran terbaik yang bisa diterima baik secara etika maupun biaya. Dengan demikian, pemberi pelayanan hanya akan melakukan tindakan yang sesuai standar, supply induced demand bisa dicegah dan para tenaga profesional bisa bekerja lebih nyaman karena bekerja menurut standar berarti terlindungi dari berbagai kemungkinan tuntutan hukum.

Hal tersebut bertolak belakang dengan prinsip out of pocket yang menghitung biaya berdasarkan volume tindakan atau pelayanan pada pasien. Pada kondisi ini pasien menanggung seluruh risiko biaya yang terjadi (termasuk jika terjadi tindakan atau pengobatan yang tidak perlu). Hal ini karena pasien tidak memiliki instrumen pengendali seperti yang dimiliki perusahaan asuransi atau pengelola dana jaminan kesehatan. Tidak mengherankan jika kemudian muncul istilah “Sadikin” atau sakit sedikit bisa jadi miskin. Itulah sebabnya, negara maju yang telah memperhatikan kesejahteraan rakyatnya akan menggunakan asuransi (yang menggunakan sistem paket) sebagai pengendali biaya sekaligus memberikan akses pelayanan lebih luas pada masyarakat. Jadi sebenarnya pemerintah Indonesia menerapkan JKN untuk menuju pada tingkat kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Dari sisi pengelolaan keuangan, OOP akan memberikan kesempatan pada RS untuk memberikan jasa profesional pada staf fungsionalnya sesuai dengan kuantitas pelayanan yang mereka berikan. Semakin banyak pasien yang dilayani akan semakin banyak pula fee yang didapat. Seringkali kualitas pelayanan diabaikan, dokter tidak punya waktu untuk menjelaskan kondisi medis pada pasien hingga pasien benar-benar paham. Suatu kondisi ideal dimana dokter dan pasien menjadi satu tim untuk bersama-sama membahas penyakitnya dan memutuskan terapi yang terbaik sangat sulit terwujud. Dengan menerapkan jaminan kesehatan, pengendalian biaya dilakukan seiiring dengan pengendalian mutu pelayanan.

Masalah terjadi ketika pelayanan menggunakan prinsip paket, namun mindset pemberi pelayanan masih pada prinsip “out of pocket”. Dengan prinsip paket, tindakan di luar prosedur akan berisiko menyebabkan terjadinya “over-budget”. Tentu saja seluruh kasus harus ada clinical path way-nya, agar sejalan dengan prinsip JKN. Namun saat ini, baru sedikit sekali kasus yang sudah ada clinical path way-nya. RS cenderung menggunakan standar lokal. Bahkan banyak RS yang belum memiliki SOP lokal sehingga menggunakan standar personal dimana antara dua dokter dalam satu RS bisa memiliki pendekatan yang berbeda. Tentu saja ini memicu biaya pelayanan yang tinggi, berlawanan dengan prinsip pengendalian biaya pada era JKN. Pada kondisi ini, tentunya RS tidak bisa berharap surplus dari pelayanan pasien BPJS. Oleh karena itu, pengembangan clinical path way masih menjadi pekerjaan rumah yang berat bagi asosiasi profesi jika ingin memperbaiki sistem pembiayaan kesehatan di Indonesia.

Di sisi lain, tarif yang berlaku di RS daerah pada umumnya adalah tarif yang ditetapkan dengan Perda. Banyak sekali RS yang belum mampu menghitung unit cost sebagai dasar penghitungan tarif, sehingga tarif Perda tidak menggambarkan biaya pelayanan yang terjadi di RS. Meskipun RS mampu menghitung unit cost pelayanan, tarif Perda (untuk pelayanan kelas III) biasanya akan ditetapkan lebih rendah dari unit cost tersebut (tarif pelayanan non kelas III ditetapkan dengan SK Kepala Daerah), dengan catatan RS masih mendapatkan subsidi dari pemerintah daerah untuk gaji PNS dan beberapa biaya investasi serta maintenance. Jika tarif Perda lebih rendah daripada tarif INA-CBGs, RS dengan mudah bisa mengklaim “untung”. Hal ini perlu dikaji lebih dalam apakah yang dialami oleh RS benar untung atau keuntungan semu, sebab tarif INA-CBGs sudah meliputi biaya gaji dan investasi. Perlu kehati-hatian dalam mengungkapkan hal ini, karena dapat berdampak pada kebijakan yang berlaku nasional. Jika RS melakukan penghitungan unit cost (termasuk biaya investasi dan gaji PNS) dengan benar, maka akan diketahui dengan pasti berapa sebenarnya surplus atau defisit yang dialami RS. Hal ini juga pernah diungkapkan juga oleh peneliti dari PKMK FK UGM pada seminar mengenai Reformasi Pengorganisasian RS beberapa waktu lalu.

[1] Konsultan dan Peneliti pada Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM

Belakangan ini, isu mengenai penggunaan tenaga residen di rumah sakit pendidikan dan afiliasi RS pendidikan semakin ramai dibicarakan. Ada yang menganggap bahwa residen adalah mahasiswa atau peserta didik, sehingga “tindakannya” belum bisa dipertanggungjawabkan secara penuh sebagaimana tenaga kesehatan lainnya. Sebagian lainnya berpendapat bahwa residen sudah menggunakan keterampilannya untuk memberikan pelayanan di RS sehingga penempatan, pemberian tanggungjawab dan haknya perlu diatur sebagai tenaga kesehatan-tenaga kesehatan lainnya.

Bagaimana sebenarnya menyikapi isu ini?

UU Praktek Kedokteran menyatakan bahwa profesi kedokteran atau kedokteran gigi adalah suatu pekerjaan kedokteran atau kedokteran gigi yang dilaksanakan berdasarkan keilmuan, kompetensi, yang diperoleh melalui pendidikan yang berjenjang, dan kode etik yang bersifat melayani masyarakat. Berdasarkan definisi ini, maka residen (PPDS) adalah dokter/dokter gigi yang telah memiliki kompetensi untuk memberikan pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan. Namun demikian, karena pendidikan kedokteran adalah proses yang sifatnya berjenjang, maka tingkat kompetensi yang dimiliki oleh residen yunior adalah kompetensi dasar. Semakin mendekati tahun terakhir maka logikanya kompetensi yang dimiliki sebagai dokter spesialispun akan semakin baik. Bahkan ada yang berpendapat bahwa residen semester akhir sudah dapat dikategorikan sebagai dokter spesialis.

Mengapa isu ini penting dibahas?

Hingga saat ini, Indonesia menghadapi masalah distribusi dokter spesialis yang sangat tidak merata. Menurut hasil penelitian terbaru PKMK FK UGM, untuk setiap 100.000 penduduk DKI Jakarta ada orang 52,75 dokter spesialis. Ini merupakan rasio tertinggi di Indonesia. Perlu diingat bahwa DKI Jakarta memiliki jumlah penduduk terbanyak, sehingga jumlah dokter spesialis yang bekerja di provinsi ini juga sangat banyak. Sebaliknya, rasio terendah ada di Provinsi NTT, yaitu 1,64. Jika dilihat secara lebih spesifik pada beberapa jenis spesialisasi, maka terlihat bahwa Provinsi DKI memiliki 6,70 dokter spesialis obsgyn untuk setiap 100.000 penduduk dan NTT memiliki 0,26 dokter spesialis obsgyn per 100.000 penduduk. Dokter spesialis anak di Provinsi DKI Jakarta ada 6,42  sedangkan di Sulawesi Tenggara dan NTT hanya 0,22-0,23 per 100.000 penduduk.

Banyak provinsi tidak memiliki dokter spesialis bedah anak. Di Papua dan Sulawesi Tenggara hanya ada satu dokter spesialis patologi anatomi, sementara di DKI Jakarta ada 65 orang. Di Bengkulu hanya ada 1 orang dokter spesialis radiologi sementara di DKI Jakarta ada 182 dan di Jawa Timur ada 178 orang. Di Bengkulu dan Sulawesi Tenggara hanya ada dua orang dokter spesialis mata sedangkan di DKI Jakarta, Jawa Timur dan Jawa Barat masing-masing ada 296, 237 dan 205 orang dokter spesialis mata.

Banyak faktor yang bisa menjadi penyebab tidak meratanya distribusi tenaga spesialis ini, antara lain kurangnya perekrutan tenaga di daerah dan infrastruktur minim menyebabkan sulitnya transportasi, sarana pendidikan dasar dan menengah serta berbagai pelayanan publik lainnya sangat kurang. Ini membuat banyak daerah yang belum berkembang menjadi semakin tidak menarik sebagai tempat bekerja bagi para profesional kesehatan.

Tidak meratanya dstribusi dokter spesialis ini semakin memperlebar jurang ketidakadilan bagi masyarakat Indonesia. RS-RS di Jawa, sebagian Sumatera dan Sulawesi memiliki jumlah yang banyak dengan jenis yang beragam, sehingga kompetensi RS-nya pun tinggi. Artinya, banyak kasus kompleks yang membutuhkan teknologi tinggi dapat ditangani oleh RS-RS tersebut. Dengan berlakunya program JKN, dana yang dikelola oleh BPJS dapat diserap dengan baik oleh daerah-daerah dengan RS yang berteknologi tinggi.

Sebaliknya, kehadiran dokter spesialis di berbagai RS pada sebagian Sumatera, Sulawesi, Kalimantan, Maluku, Nusa Tenggara dan Papua sangat minim, menyebabkan kompetensi RS rendah. Kasus sulit tidak mampu ditangani, sehingga RS hanya mampu menyerap dana JKN untuk kasu sederhana bertarif murah. Secara akumulatif, dana JKN yang berputar di daerah-daerah ini jauh lebih kecil dibandingkan dengan daerah lain yang lebih maju.

Memang tanggung jawab untuk memperbaiki rasio dokter spesialis ada pada pemerintah. Kemenkes sempat memiliki program flying doctor (FD) untuk melayani masyarakat di Kepulauan Seribu. Namun, sebagaimana yang pernah dibahas pada seminar “Pengembangan Dukungan untuk Dokter di Daerah Terpencil” (link: http://manajemenrumahsakit.net/2014/04/seminar-pengembangan-dukungan-untuk-dokter-di-daerah-terpencil/) yang dibahas pada awal April lalu di FK UGM, Australia pun mengakui bahya flying doctor membutuhkan dana yang sangat besar. Selain itu, Indonesia memiliki 17.500 pulau besar dan kecil yang sebagian besar memiliki infrastruktur transportasi yang minim, sehingga akan dibutuhkan banyak sekali tim FD untuk bisa melayani pulau-pulau tersebut.

Strategi lain yang dimiliki oleh Kemenkes adalah program wajib kerja bagi dokter spesialis yang baru lulus. Mereka harus menghabiskan enam bulan pertamanya sebagai dokter spesialis di daerah terpencil pilihan sesuai dengan daftar yang ada di Badan PPSDM. Namun program ini hanya berlaku bagi dokter spesialis yang sebelumnya menerima bantuan pendidikan dari Badan PPSDM. Program ini pun belum bisa secara maksimal memenuhi kebutuhan tenaga spesialis di berbagai daerah.

Dengan kata lain, pemerintah pusat tidak dapat bekerja sendirian. RS Pendidikan dapat memegang peranan yang lebih penting dalam mengatasi masalah ini, yaitu dengan mengembangkan “Unit Pengiriman Residen”. RS Pendidikan memiliki peserta didik yang sebenarnya merupakan tenaga kerja profesional, yaitu residen. Pendidikan dokter dan dokter spesialis berjenjang membuat peserta didik belajar sambil bekerja dan bekerja sambil belajar. Selain menimba pengalaman di RS tempatnya menempuh pendidikan, peserta didik juga perlu menimba pengalaman di RS lain dengan setting masyarakat yang berbeda, misalnya di provinsi lain. Dengan demikian, mereka memiliki pemahaman lebih baik mengenai keragaman masalah kesehatan masyarakat Indonesia. Proses ini akan mendatangkan manfaat juga bagi RS yang dituju, khususnya apabila RS tersebut tidak memiliki tenaga spesialis. Misalnya peserta didik di Bagian Obsgyn RSCM, RS Dr. Soetomo, RS Dr. Sardjito dan sebagainya menjalani salah satu stasenya di NTT sekaligus untuk mengisi kekurangan dokter spesialis Obsgyn disana. Peserta didik di Bagian Mata RS Pirngadi, RS Sanglah atau RSUP Dr. Wahidin bisa mengisi kekurangan tenaga di Bengkulu dan Sulawesi Tenggara. Dan seterusnya. Daerah dapat mengalokasikan APBD untuk insentif bagi para (calon) dokter spesialis tersebut yang jumlahnya akan lebih kecil dbandingkan dengan harus merekrut dokster spesialis sendiri.

Namun program ini perlu pengelolaan yang baik dan dapat dilakukan dengan lebih efektif jika ada unit khusus yang bertanggung jawab terhadap hal tersebut. Mengatur jadwal dan perjalanan misalnya, menjadi rumit dan memiliki risiko terjadinya miss-communication yang tinggi, jika tidak dikelola secara khusus. Oleh karenanya, RS Pendidikan perlu meningkatkan kemampuan dalam mengelola UPR demi mendapatkan manfaat yang lebih optimal. Bukan tidak mungkin suatu saat unit ini akan menjadi salah satu “core business” RS Pendidikan di Indonesia, selain pelayanan kesehatan, riset dan pendidikan tenaga kesehatan itu sendiri. (pea)

Karakteristik RS Berkinerja Buruk

Penerapan sistem pembiayaan kesehatan nasional berdampak pada semakin dituntutnya efisiensi pada dengan tetap mepertahankan mutu pelayanan sesuai dengan standar yang berlaku. Tidak tertutup kemungkinan, RS yang tidak mampu efisien akan collaps dan pada akhirnya tidak mampu bertahan hidup. RS-RS di Indonesia perlu banyak belajar dari kegagalan RS di negara lain. Meskipun banyak faktor eksternal dan internal RS sebagai pembeda, namun ada indikator mutu yang berlaku secara universal. Beckers Hospital Review baru-baru ini merilis laporan berisi empat ciri RS yang berkinerja buruk.

1. BOR rendah

   Menurut laporan ini ada banyak RS yang terpaksa tutup karena BOR kurang dari 27%. BOR yang rendah akan memicu rendahnya pendapatan dan tingginya biaya.

2. Angka admisi ulang yang tinggi

   Jika angka admisi ulang mencapai 10% maka RS tersebut dapat digolongkan sebagai RS berkinerja rendah. Angka admisi ulang yang dimaksud adalah yang terjadi akibat pasien terpaksa kembali ke RS karena mengalami infeksi atau komplikasi tambahan akibat buruknya mutu pelayanan sebelumnya.

3. Rendahnya angka kepuasan pasien

   Berita tentang buruknya pelayanan di sebuah RS akan lebih cepat menyebar dan efektif bila berasal dari mantan pasien, dibandingkan berita baik apalagi yang berasal dari staf RS. Ini akan mepengaruhi penilaian masyarakat secara umum dan kemudian mempengaruhi keputusan passien dalam memilih RS mana yang akan dituju untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.

4. Lokasi RS (di perkotaan atau di daerah)

   Secara umum RS yang berkinerja buruk memiliki kombinasi dari ketiga ciri di atas. Selain itu, RS yang berkinerja buruk biasanya memiliki kapasitas kurang dari 138 TT (daerah perkotaan) atau kurang dari 78 TT (daerah kota kecil dan pedesaan), hasil sensus pasiennya berada pada level rata-rata untuk 50 pasien (daerah perkotaan) dan 30 pasien (untuk daerah kota kecil dan pedesaan), dan biasanya berlokasi tidak jauh dari RS lain (5 mil untuk RS di daerah perkotaan dan 25 mil untuk RS yang ada di daerah kota kecil dan pedesaan) yang memiliki pelayanan lebih baik .

Dengan sistem pembayaran JKN melalui tarif paket, maka selayaknya para pengelola RS di Indonesia memiliki pola pikir yang berbeda dalam mengelola biayanya. Dalam hal ini, tarif paket menuntut RS memiliki informasi biaya dalam paket-paket pelayanan, bukan lagi biaya per tindakan per pasien seperti yang selama ini diperhitungkan oleh RS. Dengan demikian, tingkat efisiensi RS hanya dapat diketahui setelah menghitung biaya dan pendapatan secara keseluruhan, bukan per kasus pasien.

Karena JKN baru diterapkan beberapa bulan, belum semua RS, khususnya RS swasta, yang bergabung untuk melayani passien BPJS. Oleh karenanya, pasien BPJS di beberapa daerah mungkin tidak memiliki banyak piliha, namun di daerah lain khususnya di kota besar masih bisa memilih jika dirujuk ke RS. Dalam hal ini, kepuasan pasien menjadi salah satu kunci keberhasilan RS dalam meningkatkan angka kunjungan dan tingkat hunian RS.

Oleh karenanya, selain informasi yang dikumpulkan oleh RS melalui pelaporan RS ke Dinas Kesehatan setempat, RS juga perlu melakukan monitoring secara terus menerus dan evaluassi berkala terhadap berbagai indikator lainnya, misalnya yang terdapat pada SPM maupun pencapaian target pada RSB. Bagi manajer RS, data ini akan sangat bermanfaat untuk memberikan informasi tingkat mutu dan efisiensi RS. Sudahkan RS anda melakukan monev secara berkala terhadap pencapaian SPM dan RSB/RBA? (pea)