manajemenrumahsakit.net :: YOGYAKARTA

manajemenrumahsakit.net :: Medan. Karena terus merugi, Rumah Sakit Umum (RSU) Methodist Susanna Wesley yang berdiri sejak 3 Desember 2003, diminta untuk melakukan evaluasi mendalam, terutama di tingkat pelayanan yang dinilai paling penting.

Hal tersebut terungkap dari hasil kunjungan kerja (Kunker) Komisi B DPRD Medan ke RSU Methodist Susanna Wesley Jalam Harmonika Medan, Kamis (19/3) dipimpin Ketua Komisi B DPRD Medan Irsal Fikri.

Seperti ditekankan salah seorang anggota Komisi B HM Yusuf, dengan tata lingkungan dan gedung yang cukup mendukung termasuk ketersediaan ruang kelas tiga yang refresentatif, sangat memprihatinkan bila melihat jumlah pasiennya yang minim.

“Kita berharap RSU Methodist, perlu pengkajian, apa faktornya, kita sedih RSU seperti ini pasien minim. Padahal

manajemenrumahsakit.net :: Menteri Kesehatan (Menkes) Nila FA Moeloek menyatakan, tidak ada malpraktik dalam kasus kematian dua pasien pascasuntikan obat anestesi Buvanest Spinal di RS Siloam Karawaci, Tangerang.

“Pemeriksaan oleh Komite Keselamatan Pasien tidak menunjukkan adanya malapraktik, tapi kita tetap memberikan peringatan terhadap rumah sakit tersebut,” kata Menkes dalam jumpa pers di Kementerian Kesehatan, Jakarta, Senin (23/3).

Peringatan diberikan karena pihak RS Siloam dinilai lambat dalam melaporkan kasus tersebut ke Dinas Kesehatan setempat maupun ke Kementerian Kesehatan.

Namun terkait kasus kekeliruan penyuntikan obat anestesi yang menewaskan dua pasien, Menkes menyatakan tidak ada kesalahan prosedur.

“RS telah memiliki SOP (prosedur standar operasional). Penyiapan obat dan pemberian obat telah dilakukan sesuai dengan SOP,” kata Menkes.

Namun untuk mencegah kasus serupa, Kemenkes telah membuat surat edaran ke seluruh RS mengenai perihal tertukarnya isi obat anestesi Buvanest Spinal itu dengan asam traneksamat yang berfungsi untuk mengurangi pendarahan.

“Sejauh ini, tidak ada laporan kasus serupa dari RS lain di seluruh Indonesia,” ujarnya.

Dirjen Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan, Akmal Taher menambahkan, pihaknya tidak bisa menjatuhkan sanksi kepada RS Siloam karena tidak terbukti ada pelanggaran dalam penanganan pasien.

“Sanksi itu diberikan kalau terjadi pelanggaran, jadi kalau tidak terjadi pelanggaran kita tidak bisa menjatuhkan sanksi. SOP sudah ada dan diikuti, kita tidak dapat menjatuhkan sanksi,” ujarnya.

Dua pasien di RS Siloam meninggal dunia setelah mendapatkan suntikan Buvanest Spinal sebelum melakukan operasi.Salah satu pasien perempuan meninggal merupakan pasien untuk operasi caesar sedangkan pasien pria lainnya adalah pasien urologi. (TW)

manajemenrumahsakit.net :: PURBALINGGA

manajemenrumahsakit.net :: Surabaya – Banyaknya rumah sakit yang melakukan kecurangan berdampak merugikan pasien. Untuk itu, Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Jatim mengkritisi akan melakukan pegawasan kepada anggota Persi.

Tetapi, Persi Jatim tidak bisa melakukan pegawasan kepada rumah sakit yang bukan anggotanya. Sebab terdapat ratusan rumah sakit yang belum menjadi anggota Persi di Jatim.

Diketahui beberapa waktu lalu, BPJS Kesehatan Jatim mengalami defisit pendapatan hingga Rp 2,7 triliun. Diduga beberapa rumah sakit dan klinik di Jatim melalukan kecurangan seperti menolak pasien dan me-mark up klaim perawatan medis di era jaminan kesehatan nasional (JKN).

Di Jatim sedikitnya terdapat 367 rumah sakit yang menjadi anggota Persi, sedangkan jumlah rumah sakit atau klinik yang belum menjadi anggota Persi diprediksi berjumlah ratusan. Artinya, ratusan rumah sakit tersebut diduga masih belum memenuhi standar pelayanan kesehatan.

Ketua Persi Jatim Dodo Anondo, Senin (23/3/2015) mengaku, tidak bisa mengawasi klinik atau rumah sakit yang diduga melakukan kecurangan jika rumah sakit tersebut bukan anggota Persi Jatim. Tetapi, dirinya akan mengawasi jika ada rumah sakit yang menjadi anggota Persi melakukan kecurangan.

“Persi Jatim juga ikut menjadi tim visitasi untuk menentukan apakah rumah sakit itu layak operasi atau tidak,” ujarnya.

Seperti diketahui, di era jaminan kesehatan nasional (JKN), rumah sakit yang bekerjasama dengan BPJS Kesehatan harus memenuhi beberapa persyaratan. Salah satunya harus terakreditasi KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) Kemenkes versi 2012 untuk meningkatkan mutu pelayanan di rumah sakit.? (tok/ted)

Sumber: beritajatim.com

manajemenrumahsakit.net ::