TOR

Diskusi Outlook Manajemen Rumah Sakit 2016

12 Januari 2016

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Fakultas Kedokteran UGM

Pendahuluan

Dua tahun sudah sistem pelayanan kesehatan di Indonesia mengalami perubahan dari sebelumnya menggunakan model fee for service menjadi model kapitasi yang dimulai dari pelayanan kesehatan pertama (PPK I) seperti Puskesmas atau klinik dan InaCBGs di rumah sakit.

Melalui badan Penyelenggara jaminan Sosial Kesehatan (BPJS) Pemerintah menuangkan aturan perundang undangan dalam undang-undang yang mengatur sistem Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dalam upaya mewujudkan JKN perlu ada upaya upaya preventif dan promotif untuk melakukan pencegahan guna menekan biaya kesehatan yang terus meningkat, kedepan komitmen pemerintah untuk mengalokasikan anggaran kesehatan sebesar 5 persen akan lebih ditekankan pada kegiatan pencegahan (preventif) dan promotif, sehingga kesempatan ini dilakukan untuk memperbaiki pembangunan kesehatan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM).

“Paradigma sehat dan pembangunan sehat hanya terwujud bila setiap sektor bekerjasama. Sebab masalah kesehatan ternyata butuh perhatian untuk memperbaiki sumber daya berkualitas

KERANGKA KEBIJAKAN JKN

Dalam penyediaan jasa pelayanan kesehatan didalam rangka menukseskan dan mendukung program JKN isu yang mendominasi atas pelaksanaan JKN tersebut, menimbulkan masalah tersendiri bagi untuk rumah sakit dengan tuntutan perlu adanya standarisasi seperti akreditasi rumah sakit pola pembiyaan yang efisien dan akuntabilitas.

Dalam memberikan nilai tambah pada pengguna didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui JKN perlu dilakukan penyempuranaan di dalam seluruh rangkaian aktiftas pelayanan sejak pra pelayanan , ,roses pelayanan hingga pasca pelayanan, yang mana harus didukung oleh aktifitas pendukung seperti kemampuan SDM yang mumpuni, sistem keuangan yang sesuai standarisasi, tehnologi dan informasi yang memadai, sehingga akan diperoleh nilai tambah pada pelaksanaan JKN.

Perkembangan dunia akan semakin terbuka, akan memaksa negara-negara di kawasan Asia Tenggara untuk memperkuat kawasan regionalnya, salah satunya yaitu dengan penerapan pasar bebas, dan mulai 1 Januari 2016 ini Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), dimana di dalam pasar bebas ini, produk-produk barang, jasa hingga tenaga kerja di negara-negara ASEAN akan saling bersaing, sehingga praktis akan banyak tenaga kerja yang akan masuk ke Indonesia dan secara tidak langsung akan berdampak pula pada sektor pelayanan kesehatan.

Maksud dan tujuan

Diskusi ini dilakukan dengan maksud dan tujuan untuk

1. Mendiskusikan apa yang akan terjadi di tahun 2016
2. Mendapatkan masukan mengenai peran PKMK untuk mengantisipasi perubahan dan kebutuhan masyarakat Indonesia terhadap pelayanan kesehatan yang lebih baik
3. Menyusun rencana dan melaksanakan hasil diskusi ini dengan pihak terkait
   

Waktu dan pelaksanaan

Kegiatan ini akan dilakukan dengan diskusi dan melalui webinar, pada :

Hari                                        : Selasa

Tanggal                                 : 12 Januari 2016

Jam                                        : 08.30 – selesai

Tempat                                  : Hotel Santika

Presenter:

1. Sarwestu Widyawan, ST.,MPH
2. dr.Andreasta Meliala, MAS, MKes.

Pembahas:

1. Kemenkes
2. Kemendagri
3. PERSI
4. ARSADA Pusat

Audience:

• Manajer RS
• Dosen MMR UGM
• Konsultan dan peneliti PKMK FK UGM
• Mahasiswa dan Alumni MMR UGM

 Agenda (tentatif):

Anggaran

Kegiatan ini menggunakan anggaran yang bersumber dari PKMK FK UGM

Denpasar – Belum keluarnya izin perluasan Rumah Sakit Indera dari Pemerintah Kota Denpasar membuat Pastika kehabisan akal. Namun, dirinya tidak ingin melanggar aturan yang telah dibuat oleh Pemerintah Kota Denpasar.

Salah satu solusi, jika belum juga dikeluarkannya izin pembangunan perluasan Rumah Sakit Indera, maka proyek perluasan terpaksa akan dihentikan dan pihaknya akan membuat ruang operasi darurat menggunakan tenda dengan ukuran sekitar 15 x 5 meter.

Gubernur Bali, Made Mangku Pastika meminta kepada Dinas Kesehatan agar mulai minggu depan untuk segera mengoperasikan kembali rumah sakit indera sehingga masyarakat yang ingin berobat bisa terlayani.

Pasalnya, saat ini antrian masyarakat untuk berobat semakin tinggi, meskipun dalam setahunnya rumah sakit tersebut hanya menangani 3 ribu pasien sementara jumlah pasien yang berobat sekitar 50 ribu.

“Sekarang ini kita hanya bisa mengoperasi sekitar tiga ribu pasien dalam setahun sedangkan tercatat ada sekitar 56 ribu. Ya, kalau itu jumlah tidak bertambah terus. Jadi kalau terus bertambah, berapa tahun kita baru bisa selesai? Kasihan masyarakat yang ingin berobat,” ungkap Pastika, Sabtu (09/01/2015).

Pastika menyebutkan, meskipun saat kondisinya Rumah Sakit Mata Bali Mandara kurang memadai yang terpenting adalah tetap melayani masyarakat yang ingin berobat bukan malah berhenti. Meskipun dalam kondisi keterbatasan saat ini dan ditambah 2 ruang operasi dengan kondisi yang sederhana, hanya menggunakan tenda darurat bencana alam yang terpenting adalah masyarakat yang berobat bisa terlayani.

“Kalau ditanya soal kurang sebenarnya semuanya kurang. Apa sih yang tidak kurang? Semuanya kurang, tetapi kita harus siap bukannya berhenti. Jadi niat kita buat nolongin orang itu tidak boleh berhenti. Apapun rintangannya kita harus mencari jalan keluar. kalau bisa setiap hari dan ditambah lagi ruang operasi sederhana sekitar dua atau empat. Ya, bisa lebih cepat. Nanti kita akan pindah tenda ini ke tempat yang lebih teduh dan akan kita buatkan lantai sementara biar rata. Kalau tidak rata bagaimana orang mau melakukan operasi. Kalau sekarang (taman Dinas Kesehatan Provinsi Bali) kan panas, nanti kita pindahkan ke belakang selain tempatnya lebih teduh, dokter yang melayani pasien juga lebih dekat,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Dr. Ketut Suarjaya mengaku siap menjalani intruksi, Gubernur Bali yang meminta mulai minggu depan Rumah Sakit Indera harus kembali beroperasi.

“Kita siap kalau minggu depan diminta untuk kembali melayani pasien. Kebetulan kita punya tenda darurat yang bisa digunakan sebagai rumah sakit lapangan. Satu tenda tersebut bisa dimanfaatkan untuk dua sampai tiga peralatan meja operasi darurat. Dan dua unit genset dengan kapasitas dua puluh ribu watt dan akan kita tambah dengan AC standing kita siap melaksanakan sesuai dengan arahan Gubernur,” ungkapnya.

Suarjaya menambahkan, selain menggunakan dua tenda darurat sebagai ruang operasi, Dinas Kesehatan juga memiliki 2 unit mobil yang siap melayani pasien yang ingin menjalani operasi katarak.

“Kalau tenda itu idealnya hanya dua meja operasi kita ada dua unit tenda sehingga totalnya ada empat meja operasi darurat dan kita juga ada dua unit mobil yang bisa digunakan untuk menjalani operasi katarak sehingga totalnya ada enam. Kami optimis bisa melayani masyarakat dan bisa mengurangi jumlah antrian pasien yang ada,” bebernya.(SB-Ijo)

Sumber: suluhbali.co

Surabaya – Kementerian kesehatan, kementrian keuangan dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan beberapa pekan lalu telah menyepakati kenaikan besaran nilai iuran BPJS Mandiri yang saat ini telah dimasukkan draf revisi peraturan presiden tentang pengelolaan dana JKN.

BPJS di Jawa Timur sendiri mencatat sekitar 21,7 juta jiwa warga atau 57 persen dari jumlah penduduk setempat yang telah terdaftar kepesertaan program asuransi BPJS hingga akhir 2015.

” Harapannya, pada 2019 target 100 persen warga Jatim atau sekitar 38 juta penduduk sudah terdaftar dalam BPJS Kesehatan,” ujar Wakil Gubernur Jawa Timur, Syaifullah Yusuf.

Jika BPJS akan menaikkan nilai iuran dan mempermudah dengan memperbanyak loket pembayaran, apakah selama ini juga ada peningkatan pelayanan terhadap pasien BPJS jika dibandingkan dengan pasien umum dari segi pelayanan di rumah sakit? Aktifis yang bergerak di bidang pelayanan kesehatan, Jamaludin, menemukan beberapa fakta, diantaranya; masih banyak rumah sakit yang membedakan antara pasien BPJS dengan pasien umum.

“Kalau pasien BPJS, maka rumah sakit akan mengatakan bahwa kamar sudah penuh. Bahkan, ada obat-obat yang tidak tercover dan harus beli sendiri. Ada pungli dengan penambahan biaya dokter. kita menemukan ada 17 rumah sakit,” ujar Jamaludin, saat dihubungi wartawan, Jum’at (8/1/2016).

Sementara, jika pasien umum, pihak rumah sakit selalu menyediakan kamar. Artinya, memberikan fasilitas dan pelayanan yang baik.

“Kita sudah membahas pelayanan dan mengajukan perda tentang sanksi bagi rumah sakit yang melanggar ke pemprov jatim. Dan itu sudah dibahas sejak februari 2015 lalu. Tapi belum ada kejelasan dari pemprov sampai sekarang,” lanjut mantan aktifis buruh tersebut.

Sementara kepala BPJS regional Jawa Timur, Mulyono, saat dikonfirmasi, diakui memang ada beberapa rumah sakit yang nakal dengan pelayanannya. Pihaknya juga terus pengecekan terhadap beberapa rumah sakit.

“Kita sering mendengar keluhan itu. Tetapi, setelah kita datangi rumah sakit setempat, mereka bilang nggak ada,” ujarnya.

Namun, sepanjang tahun 2015, lanjutnya, memang ada rumah sakit yang sudah diberi sanksi. “Di malang itu ada rumah sakit yang kita putus hubungan kerja dengan BPJS,” tutupnya.

Sumber: beritalaskar.com

manajemenrumahsakit.net :: JAKARTA — Pemerintah Indonesia menyerahkan Rumah Sakit Indonesia. RS itu dibangun dengan biaya dari sumbangan berbagai lapisan masyarakat Indonesia di Palestina.

Pemerintah Indonesia resmi menyerahkan RS Indonesia kepada Menteri Kesehatan Palestina Jawad Mohammad Awwad, Sabtu (9/1). “RS Indoneisa dibangun oleh LSM Medical Emergency Rescue Committee (MER-C) dengan dukungan dana senilai 120 miliar,” ujar Menlu RI Retno Marsudi yang menghadiri acara serah terima tersebut.

Rumah sakit seluas satu hektar dibangun sejak 2010 datas lahan wakaf Pemerintah Palestina. RS ini kemudian pertama kali mulai memberikan pelayanan medis kepada masyarakat Palestina sejak 27 Desember 2015.

Mayarakat Palestina sangat bersyukur adanya RS Indonesia di Jalur Gaza. Sebab, warga di wilayah tersebut sering sekali mendapat seranagn agresi dari Israel.

Sumber: republika.co.id

manajemenrumahsakit.net :: Kelanjutan sidang kasus dugaan korupsi pembangunan rumah sakit dan puskesmas di Kota Tangsel. Sidang kasus dugaan korupsi ini dengan 3 terdakwa kembali digelar beberapa waktu lalu di Pengadilan Tipikor PN Serang. Nama terdakwa tersebut antara lain, Mamak Jamaksari, Neng Ulfah dan Atiam.

Sidang yang dipimpin oleh hakim Jasden Purba, jaksa turut menghadiri saksi ahli dari ITB, Dewi Lestari. Pada saat bersaksi, Dewi menjelaskan bahwa terdapat beberapa kegiatan proyek pembangunan rumah sakit yang volumenya tidak sesuai dengan spesifikasi awal. Seperti pada instalasi listrik dan lampu. Dewi dalam kesaksiannya membenarkan tentang ketiadaan lampu down light yang memang tidak dipasang dalam proyek tersebut.

Spesifikasi lain yang tidak sesuai adalah di ruangan sidang yang seharusnya terpasang 40 unit lampu down light, namun pada kenyataannya yang terpasang hanya 10 unit. Lalu ada lagi di ruangan rumah sakit lainnya, yang seharusnya terpasang 81 unit, namun kondisi yang ada hanya terpasang 42 unit down light.

Kondisi spek yang tidak sesuai selain lampu dan jaringan listrik, sebagian jaringan oksigen tidak terpasang. Dewi mengungkapkan bahwa jaringan oksigen belum dipasang padahal secara fungsinya, oksigen di rumah sakit sangat vital apalagi dalam keadaan darurat. Temuan lainnya yakni tidak terpasang peralatan hexos di rumah sakit.

Semua kejanggalan tersebut dievaluasi jadi satu dengan temuan proyek pembangunan rumah sakit. Selain ada temuan yang janggal dalam proyek rumah sakit di Kota Tangsel, terdapat juga temuan janggal di puskesmas, ungkap Dewi.

Sumber: tangselmedia.com

Palu – Sebanyak 33 Rumah Sakit (RS) di Provinsi Sulawesi Tengah, baik dikelola pemerintah kabupaten/kota, organisasi sosial, TNI/Polri maupun perorangan dan swasta belum terdaftar di website KARS (Komisi Akreditasi Rumah Sakit) versi tahun 2012.

Informasi yang dihimpun dari website http://kars.or.id, hanya terdapat beberapa RS yang terakreditasi yakni tingkat perdana 20 RS, tingkat dasar 11 RS, tingkat Madya 5 RS, tingkat utama 5 RS dan paripurna 20 RS.

KARS merupakan lembaga resmi yang ditunjuk dan berwenang untuk melakukan survei verifikasi dan survei akreditasi, untuk selanjutnya memutuskan predikat Akreditasi yang tepat untuk suatu Rumah Sakit. Sebagai lembaga independen pelaksana akreditasi rumah sakit yang bersifat fungsional dan nonstruktural, KARS bertanggung jawab kepada Menteri Kesehatan RI.

Terkait hal tersebut Sekretaris Dinas Kesehatan Sulteng, Bambang Swandi di Palu, Jumat mengatakan kewenangan Dinkes Sulteng yakni memberikan rekomendasi sebelum pihak RS mengusulkan akreditasi kepada Badan Akreditasi Nasional (BAN).

“Jadi, sebelumnya Dinkes Sulteng melakukan visitasi kepada RS yang bermohon rekomendasi kepada kami, selanjutnya akan dilakukan penilaian apakah layak diberikan rekomendasi atau tidak. Selanjutnya BAN akan turun menilai sesuai hasil rekomendasi yang kami keluarkan,” paparnya.

Ia mengakui bahwa salah satu RS yakni RS Undata Palu milik Pemerintah Provinsi, telah bermohon rekomendasi kepada Dinkes Sulteng, namun bidang yang bertugas menangani itu adalah Bidang Upaya Kesehatan Dinkes Sulteng.

“Rekomendasi tersebut berlaku untuk seluruh RS di kabupaten/kota,” ujarnya.

Sumber: antaranews.com

Banda Aceh. Satu lagi rumah sakit swasta (RSS) berfasilitas lengkap dan modern hadir di Kota Banda Aceh. Ru­mah sakit swasta binaan Pertamina itu terletak di Dusun Labui, Gampong Ateuk Pahlawan, Keca­matan Baiturrahman.

Peresmian pembukaan operasional (soft opening) RS Pertamedika Ummi Rosnati tersebut dila­kukan oleh Wakil Walikota Banda Aceh, Zainal Ari­fin, baru-baru ini, disaksikan sejumlah Kepala SKPK dan SKPA, perangkat gampong serta ratusan masyarakat.

Soft opening rumah sakit bermotto “We Care and We Cure” itu diisi beragam bakti sosial, di antaranya khitanan massal, paps smear, operasi hernia, bibir sum­bing, donor darah, dan pemberian santunan ke­pada anak yatim.

Dalam sambutannya, Wakil Walikota Zainal Arifin menyebutkan, Pemko Banda Aceh menyam­but baik kehadiran rumah sakit yang dikelola oleh PT Rosnati tersebut.

“Kami juga mengapresiasi komitmen pihak pengelola dengan visinya untuk mendirikan rumah sakit berwawasan Islami, dengan pelayanan prima yang tidak membedakan kaya-miskin dan menja­dikan rumah sakit ini sebagai pusat pendidikan ber­kualitas dalam membangun generasi khaira ummah,” ujarnya.

Zainal juga berpesan kepada seluruh staf, pera­wat dan dokter yang bertugas di sana untuk me­layani para pasien dengan hati. Sehingga perawat, dok­ter, dan rumah sakit ini akan dicintai oleh ma­sya­rakat. Dengan begitu, masyarakat kita juga tidak akan lagi pergi berobat ke luar negeri. Kuncinya melayani dengan hati.

Sementara Direktur RS Pertamedika Ummi Ros­nati, dr Pria Agustus Yadi menyebutkan, rumah sakit yang dipimpinnya itu memiliki 146 staf dan pera­wat, 30 dokter umum dan 53 orang dokter spesialis yang siap memberikan pelayanan prima. “Per 1 Ja­nuari 2016, mudah-mu­da­h­an kami juga akan bisa melayani pasien BPJS,” katanya.

Prosesi peresmian ditandai dengan penabuhan rapai oleh wakil walikota bersama sejumlah pejabat dan tamu undangan. Acara diakhiri dengan pemo­tongan pita di pintu masuk utama dan peninjauan ke beberapa ruangan rumah sakit. (irn)

Sumber: analisadaily.com

Kuala Pembuang – Bupati Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah Sudarsono meminta kepada direktur rumah sakit umum daerah setempat agar dapat membenahi kwalitas pelayanan untuk mengurangi keluhan dari masyarakat.

“Direktur rumah sakit harus membenahi segala kekurangan yang ada, termasuk pelayanan masih sering dikeluhkan masyarakat,” katanya di Kuala Pembuang, Kamis.

Orang nomor satu di “Bumi Gawi Hatantiring” ini mengatakan, pelayanan yang banyak dikeluhkan masyarakat adalah dokter sering tidak standby atau tidak berada di rumah sakit saat pasien datang dan memerlukan penanganan segera, akibatnya pasien jadi terlantar.

“Direktur punya peran penting untuk mengatur orang-orang dalam rumah sakit agar dapat mewujudkan pelayanan maksimal sehingga tidak ada lagi dokter yang tidak standby dan tidak ada lagi pasien yang terlantar,” katanya.

Ia mengakui, belum maksimalnya pelayanan di dua Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di Seruyan karena memang jumlah tenaga dokter yang masih kurang, baik dokter umum maupun dokter spesialis. Seperti di RSUD Hanau di Pembuang Hulu yang hanya diisi oleh dua orang dokter umum.

“Bahkan beberapa waktu lalu dokternya juga sempat tidak ada, memang kondisi ini sangat memprihatinkan, rumah sakit sebesar itu hanya diisi oleh dua orang dokter umum,” katanya.

Meski demikian, menurutnya manajemen rumah sakit tidak boleh menyerah dan segala kekurangan serta permasalahan yang ada tidak boleh dijadikan alasan untuk tidak memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

Selain itu, masyarakat yang datang ke rumah sakit juga tidak akan mau tahu dengan masalah yang terjadi pada rumah sakit, masyarakat hanya mengharapkan pelayanan dari rumah sakit saat mereka datang berobat.

“Karena itu kita menekankan kepada direktur rumah sakit di Seruyan agar dapat membenahi pelayanan sehingga keberadaan rumah sakit dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” katanya.

Sumber: antaranews.com