Akreditasi rumah sakit menjadi penting mengingat jumlah rumah sakit yang semakin bertambah di Indonesia dimana jumlah rumah sakit  pada 2012 adalah 2.083 dan mencapai 2.820 (2018) rumah sakit dengan peningkatan rata – rata sebesar 5.2%. Jumlah rumah sakit yang banyak ini pun akan menimbulkan kompetisi rumah sakit untuk dapat memberikan pelayanan terbaik ke masyarakat. Program peningkatan mutu yang diharuskan terdiri dari program internal dan eksternal, seperti akreditasi, sertifikasi ISO dan lain – lain. Akreditasi disini berfungsi untuk memberikan standar pelayanan yang harus dicapai rumah sakit. Berdasarkan Permenkes No 12 Tahun 2012, akreditasi merupakan sebuah pengakuan yang diberikan kepada rumah sakit karena telah berupaya meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan. Hal ini diatur pula dalam Undang – Undang  No 44 Tahun 2009 tentang rumah sakit pasal 40 ayat 1, dimana akreditasi merupakan salah satu kewajiban rumah sakit untuk dilakukan setiap minimal satu kali dalam tiga tahun. Program akreditasi rumah sakit di Indonesia telah dimulai sejak 1996 yang merupakan pelaksanaan dari Sistem Kesehatan Nasional (SKN). Program ini pun menjadi salah satu topik hangat yang kini sedang diperbincangkan terkait putusnya beberapa kerjasama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dengan beberapa rumah sakit di Indonesia yang belum melaksanakan proses akreditasi.

Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo meresmikan Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) Provinsi Lampung sebagai Rumah Sakit Kelas A. Peresmian dilakukan di halaman Gedung Instalasi Gawat Darurat RSUDAM, Bandarlampung, rabu petang 15/5/2019.

Adapun peresmian tersebut dilakukan berdasarkan Surat Keputusan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes RI No: HK. 02.02/1/187S/2019 tentang izin operasional Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek Lampung sebagai RSU Kelas A yang dikeluarkan pada tanggal 13 mei 2019 yang lalu.

Gubernur Ridho menyatakan bahwa bahwa diraihnya predikat sebagai Rumah Sakit Kelas A adalah hal yang sangat membanggakan dan diluar dugaan.

“Saya ingat waktu itu tahun 2016 yang lalu saya melakukan kunjungan di RSUDAM, dan bertanya apa saja yang dibutuhkan untuk menjadikan Rumah Sakit ini menjadi Rumah Sakit Tipe B Pendidikan, semua saya penuhi. Ternyata hari ini justru memperoleh predikat sebagai Rumah Sakit Kelas A. Sungguh diluar harapan saya, beyond expectation. Oleh karenanya saya merasa sangat bangga dengan RSUDAM,” papar Gubernur Ridho.

Namun demikian Gubernur Ridho juga menyatakan bahwa dipenuhinya semua kebutuhan RSUDAM bukan tanpa syarat, “berapapun anggarannya saya penuhi, dengan syarat kualitas pelayanan serta sumber daya manusianya harus ditingkatkan. Karena apa? Karena RSUDAM adalah benteng terakhir kesehatan, dan mukanya Gubernur Lampung di bidang kesehatan. Namun demikian terlepas dari itu semua, saya bangga dengan kalian semua, kebanggaan kita semua, bagian dari sejarah Provinsi Lampung,” pungkas Gubernur

Tanjungbalai – Setelah lama terbengkalai, akhirnya Pemko Tanjungbalai, melanjutkan pembangunan RSUD Type C.

Pembangunan ini, merupakan kerjasama Pemko Tanjungbalai dengan BUMN yakni PT SMI (Sarana Multi Infrastruktur), dengan pembiayaan sebesar Rp 126.538.317.000,-dalam waktu pembayaran selama 5 tahun.

Pembangunan rumah sakit yang terletak di Jalan Kartini,  Kelurahan Pahang, Kecamatan Datuk Bandar ini, ditandai dengan peletakan batu pertama yang dilakukan oleh Wali Kota Tanjungbalai, M Syahrial dan diikuti Direktur Pembiayaan dan Investasi  PT SMI, Edwin Syahruzad,  Rabu (15/5/2019).

Sikap Dinas Kesehatan (Dinkes) Surabaya belum berubah. Surat izin praktik (SIP) yang penerbitannya dikeluhkan kalangan dokter tidak akan dikeluarkan jika rumah sakit tidak menaati ketentuan tentang klasifikasi RS.

Kepala Dinkes Surabaya Febria Rachmanita menyatakan, pihaknya menemukan mayoritas rumah sakit tipe C memiliki jumlah dan jenis dokter yang seharusnya dimiliki RS tipe B. Selain itu, banyak RS tipe B yang klasifikasinya mengarah ke tipe C. Dinkes juga menemukan RS tersebut tidak memiliki sarpras yang menyokong tenaga dokter spesialis itu ”Kasihan pasien. Saat ke RS tipe D, alat enggak ada. Dirujuk lagi ke B, alat tetap nggak ada,” ujarnya kemarin (14/5).

Pemerintahan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat (Sumbar) mempercepat pembangunan Instlansi Gawat Darurat (IGD) di Rumah Sakit Pratama Tapan, pada tahun ini dengan anggaran Rp7 Miliar.

“Kita mengakui untuk kelengkapan alat dalam fasilitas pelayanan kesehatan rumah sakit Tapan masih kurang, salah satunya seperti IGD. Apabila ada pasien yang parah gawat darurat mesti dirujuk ke RSUD Painan, jadi untuk itu pembangunan IGD kita percepat tahun ini,” kata Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, Selasa (14/5/2019).

BANJARMASIN – Pengajuan akreditasi ulang (remedial_ penilaian Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin ternyata tak sia-sia. Predikat bintang lima yang sempat hilang kini diperoleh kembali.

“Seminggu yang lalu sudah diberitahu hasil penilaiannya Rumah Sakit Ulin dapat bintang lima berstatus paripurna,” kata Direktur Utama RSUD Ulin Banjarmasin, Suciati, Selasa (14/5).

Suci mengatakan tengah membicarakan hal ini di internal mengenai hasil yang dikeluarkan oleh tim Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) pusat. “Rencananya akan di-acarakan, tapi kita masih menunggu sertifikat diterima dulu, mungkin saya yang akan berangkat ke sana mengambilnya,” ujarnya.

Pemerintah Kabupaten Pangandaran berencana menambah anggaran sebesar Rp.29 miliar, untuk pembangunan kekurangan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana direncanakan sebelumnya.

Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata mengatakan, awalnya anggaran untuk pembangunan RSUD mencapai Rp 330 miliar, namun karena dikhawatirkan tidak bisa teranggarkan, maka mendahulukan pekerjaan yang lebih penting.

“Kita kerjakan yang penting-penting saja dulu, maka kita anggarkan Rp 238 miliar terlebih dahulu dan sekarang kita akan tambah pekerjaan fasilitas RSUD ini, agar semuanya tuntas,” terang Bupati Jeje saat meninjau lokasi pembangunan RSUD, Selasa (14/5/2019).

SEKADAU – Plt Direktur RSUD Sekadau, I Ketut Widhiartha mengatakan akreditasi pada RSUD sangat penting terlebih ini merupakan kali pertama rumah sakit dilakukan penilaian akreditasi. Dimana pihaknya memiliki batas waktu hingga Juni mendatang untuk mempersiapkan RSUD untuk penilaian. 

“Akreditasi ini penting karena akan menjadi syarat agar rumah sakit tetap bekerjasama dengan BPJS. Dan batas akhirnya memang dan ini menjadi akreditasi pertama bagi RSUD Sekadau,” ujarnya, Senin (13/5).

Ia berharap, RSUD Sekadau bisa mendapatkan bintang paling banyak dalam penilaian akreditasi tersebut. 

“Tentu penilaian ini ada tingkatannya, dari madya hingga ke paripurna, dan paling tinggi iru bintangnya paling banyak. Kita berharap bisa mendapatkan bintang paling banyak tentunya,” lanjutnya. 

Intinya menurut dia akreditasi ini demi meningkatkan kualitas pelayanan RSUD Sekadau kepada masyarakat nantinya.

“Tim dari pusat akan turun untuk melakukan akreditasi pada 22–25 Mei mendatang, dimana sekarang Pokja sudah berjalan, karena intinya akreditasi ini adalah ke pelayanan. Kami merubah sistem administrasinya terlebih dahulu, sesuai standar akreditasi secara nasional,” pungkasnya.

Sumber: tribunnews.com

RUTENG – Dua bangunan pelayanan kesehatan di BLUD RSUD dr. Ben Mboi Ruteng yang dibangun Pemkab Manggarai akan dioperasikan.

Pengoperasian dua bangunan tersebut akan dilakukan Bupati Manggarai, Dr. Deno Kamelus, S.H, M.H, Selasa (14/5/2019) pagi.

Yang mana dua bangunan tersebut yakni ruangan operasi (OK) dan bersalin bagi ibu melahirkan.

Direktur BLUD RSUD dr. Ben Mboi Ruteng, dr. Elisabeth F Adur kepada POS-KUPANG.COM di Ruteng, Senin 913/5/2019) sore menjelaskan, dua bangunan yang akan diresmikan Bupati Kamelus sudah selesai dibangun. Pengoperasian dua bangunan tersebut akan membantu masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Manggarai.

Apalagi RSUD Ruteng, ujar dr.Ida, nama panggilan Direktur RSUD Ruteng, adalah rumah sakit rujukan bagi masyarakat Manggarai Timur (Matim), Manggarai Barat (Mabar) dan Ngada.

“Pembenahan fasilitas yang dilakukan ini dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan sesuai harapan masyarakat. Kami akan terus berbenah guna memperbaikki pelayanan,” kata dr.Ida.

Untuk diketahui, Direktur BLUD RSUD dr. Ben Mboi Ruteng, dr. Elisabeth F.Adur mengaku ruangan cuci. darah di rumah sakit sudah dilengkapi dengan peralatan yang lengkap.

Oleh karena itu, pihaknya sudah menyiapkan tiga perawat terlatih dan dokter umum serta dokter spesialis penyakit dalam.

“Kelengkapan alat ditunjang SDM sudah kami siapkan. Jadi, kalau ada pasien yang mau cuci darah sudah tidak kesulitan lagi. Selama ini, selalu ke RS Siloam dan Denpasar. Sekarang RSUD Ruteng sudah ada alat cuci darah sehingga bisa membantu pasien cuci darah,” kata dr. Ida.

Sumber: tribunnews.com

RSUD Ibnu Sina menjalani standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) hari ini (13/5). Rumah sakit milik Pemkab Gresik itu juga bakal membicarakan lagi kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Pasien semestinya dijamin.

”Seharusnya per besok (hari ini, Red) sudah bisa (dijamin),” kata Direktur RSUD Ibnu Sina dr Endang Puspitowati SpTHT-KL.

Menurut dia, kerja sama dengan BPJS bisa berlaku kembali setelah RS Ibnu Sina sudah menempuh akreditasi. Nah, hari ini Komite Akreditasi Rumah Sakit (KARS) menilai rumah sakit yang sebelumnya akreditasi paripurna tersebut.

Endang menyatakan, per Senin (13/5) ini kerja sama bisa berlaku lagi. Pihaknya tidak menunggu sertifikat akreditasi karena akan butuh waktu lama. ”Berbulan-bulan. Lalu, bagaimana pasiennya?” ujarnya.