Rencana operasional RSUD baru Sidoarjo di wilayah Krian terus dipersiapkan. Di antaranya pembelian alat-alat kesehatan (alkes). Hingga kemarin (5/12), proses pembelian terus berjalan dengan anggaran yang telah cair dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sebesar Rp 11,1 miliar.
Pada pertengahan Oktober 2021, Pemkab Sidoarjo mengirim surat kepada Kemenkeu tentang anggaran dana bagi hasil (DBH) pajak dan bukan pajak kurang bayar. Dana itu akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan alkes RSUD baru tersebut.
Nominal yang diajukan adalah Rp 56,85 miliar. Nah, sebagian sudah masuk rekening tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) pada akhir November lalu. Dana tersebut harus dibelanjakan sebelum akhir tahun. Batas waktu yang singkat itu harus dimanfaatkan untuk pembelian alkes secara tepat.
’’Kami berupaya maksimal untuk melakukan pembelian sesuai kebutuhan. Insya Allah, anggaran itu bisa terserap semua,’’ kata Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Sidoarjo drg Syaf Satriawarman SpPros.
Pembelian alkes saat ini meliputi berbagai jenis. Misalnya, alkes untuk layanan obgyn, bedah, maupun saraf. ’’Belinya alat satu set. Masing-masing bidang dilengkapi,’’ lanjut Syaf.
Berdasar perhitungan, anggaran sarana-prasarana, alat kesehatan, hingga instrumen penunjang alkes digital sangat besar. Total anggaran yang dibutuhkan dan diusulkan dalam rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) sekitar Rp 80 miliar.
Angkanya cukup besar karena rumah sakit milik pemerintah tersebut memiliki area yang luas. Itu berpengaruh pada penyediaan sarana prasarana (sarpras). Termasuk sistem blok pada rumah sakit yang membutuhkan perlengkapan alkes dan sarana penunjang yang beragam. Setidaknya, pada tiap blok memiliki sarpras, alkes, dan penunjang lain yang memadai. ’’Jadi, alkesnya ada di tiap blok. Tidak dipindah-pindah,’’ ujarnya.
Adanya tambahan anggaran untuk alkes tersebut disambut baik oleh para pihak karena berdampak positif bagi pembangunan dan penyediaan alkes untuk rumah sakit tersebut. ’’Yang terpenting, pembangunan tepat waktu. Sesuai target dan segera beroperasi untuk melayani masyarakat,’’ kata Ketua Komisi D DPRD Sidoarjo Dhamroni Chudlori.
Sebelumnya, Bupati Ahmad Muhdlor Ali berharap RSUD di wilayah Sidoarjo barat itu dapat beroperasi pada Mei 2022 mendatang. Dengan demikian, warga terutama yang tinggal di kawasan Sidoarjo barat itu tidak perlu jauh-jauh ke kota. Penanganan pun menjadi lebih cepat.
Sumber: jawapos.com
