GAMBIR – Dinas Kesehatan DKI Jakarta menyatakan, ada banyak alasan yang membuat warga Jakarta enggan berobat ke fasilitas kesehatan milik pemerintah.
Faskes kesehatan atau faskes pemerintah yaitu puskesmas dan RSUD.
Alasan yang paling menonjol warga enggan berobat ke faskes karena ramai dan cenderung mengantre.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Widyastuti mengatakan, hal itu terungkap saat petugas melakukan survei persepsi kepada 400 responden.
Menurut dia, ada 34 persen responden yang menjawab enggan berobat ke fasilitas pemerintah karena ramai dan mengantre.
Sedangkan 18 persen lebih memilih berobat ke pelayanan kesehatan swasta karena menganggap peralatan di fasilitas kesehatan pemerintah kurang lengkap dan canggih.
“Kami baru berhasil menganalisa sekitar 400-an (responden) saat ini masih terus berjalan, kuesionernya masih kami sebar kepada masyarakat,” kata Widyastuti saat rapat pimpinan (rapim) dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Selasa (11/8/2020).
Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) DKI Jakarta, menayangkan rekaman rapim itu melalui kanal YouTube Pemprov DKI Jakarta, Jumat (21/8/2020).
Tema yang dibahas dalam rapim tersebut adalah reformasi RSUD di DKI Jakarta.
Widyastuti mengatakan, karakteristik para responden sebagian besar sudah pernah menikmati faskes di DKI Jakarta.
Untuk tingkat pendidikan responden, sebagian besar sarjana satu (S-1) atau setara 42,08 persen.
“Tapi untuk tingkat kepuasannya (customer satisfactory index) cukup puas sebesar 64,12. Sementara hal yang paling membuat tidak puas adalah ramai dan antre,” ujar Widyastuti.
Menurutnya, kuesioner diberikan kepada respoden melalui aplikasi yang dimiliki Dinas Kesehatan DKI Jakarta.
Tercatat ada 25 pertanyaan yang diberikan, rinciannya 24 pertanyaan tertutup dan satu pertanyaan terbuka.
“Kami melakukan survei dengan pertanyaan-pertanyaan yang diadopsi dari Kemenpan dan RB serta dimensi mutu dari tim kami.”
“Totalnya ada 25 pertanyaan dan baru 400 responden yang kami kelola, sampai saat ini masih terus berlangsung,” kata Widyastuti.
Widyastuti menambahkan, ada beberapa hal yang perlu dikoreksi pemerintah setelah pihaknya menganalisis dari hasil survei 400 responden tersebut.
Misalnya, ruang tunggu bersih dan nyaman, pelayanan dimulai tepat waktu, tenaga kesehatan siap sedia saat memberikan pelayanan dan sebagainya.
“Dari hasil analisa ini yang perlu kita koreksi adalah responden harapannya tinggi, tapi tingkat kepuasan masih rendah,” kata Widyastuti.
Sumber: wartakota.tribunnews.com