Edisi Minggu ke 7: Selasa 18 Februari 2020

Seri Diskusi PMK No. 3/2020 Oleh PKMK dan MMR FK-KMK UGM

PKMK FK KMK UGM bekerjasama dengan Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat minat Manajemen Rumah Sakit menyelenggarakan 3 seri webinar untuk membahas PMK No. 3/2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit. Seri Webinar ini dimaksudkan sebagai upaya untuk monitoring dan evaluasi kebijakan PMK No. 3/2020.

Selengkapnya

Mengenal Kembali Academic Health System (AHS) Dalam Pendidikan Kedokteran Indonesia

Academic Health System (AHS) atau sistem kesehatan akademis merupakan pengorganisasian yang terdiri dari Rumah Sakit Pendidikan, Fakultas Kedokteran, satu atau beberapa Istitusi Pendidikan Profesi Kesehatan lainnya, lembaga riset, wahana pendidikan, dan institusi yang melakukan perencanaan dan pendayagunaan tenaga kesehatan. AHS merupakan bagian dari suatu sistem pelayanan kesehatan terintegrasi yang berkomitmen untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui pendidikan tenaga kesehatan dan riset unggul dalam mendukung pelayanan kesehatan yang berkualitas.

Selengkapnya

Cakupan Kesehatan Universal untuk Layanan Inovatif dan Efektif : Pengalaman One Day Surgery

Phaholpholpayuhasaena Hospital

Layanan inovatif berbasis cost effectiveness dapat dipelajari pada layanan One Day Services (ODS) yang disediakan oleh Phaholpholpayuhasaena Hospital, di Provinsi Kanchanaburi.  Rumah sakit ini terletak di bagian barat Thailand dan berbatasan dengan Myamar sehingga tidak hanya melayani penduduk Thailand namun juga penduduk minoritas yang bermigrasi dari Myanmar.  Bermula dari padatnya rawat jalan terkait kasus bedah dan harus menunggu selama 3 – 6 bulan sehingga membuat pasien frustasi, maka pada 2009, rumah sakit ini mulai memberikan layanan ODS.  Pada awal mulai, berbagai tantangan dihadapi seperti pasien yang harus berpindah antar lantai untuk diperiksa oleh beberapa dokter spesialis sebagai persiapan operasi,  beban kerja perawat bertambah, dan pasien mesti menunggu waktu operasi sehingga menimbulkan stres.

Selengkapnya

Mendirikan Sistem Kesehatan yang Efektif Tidak Berhenti Setelah Desentralisasi

Indonesia memulai mengimplementasikan kebijakan desentralisasi antar sektor pada 2001. Dengan negara terbesar di Asia Tenggara, komposisi geografis, adat dan etnis yang beragam, desentralisasi dapat memudahkan pemerintah pusat dalam mengatur negara secara keseluruhan, dan membuat kebijakan sesuai dengan kebutuhan spesifik untuk setiap daerah. Desentralisasi telah memberikan perbaikan pada segi ekonomi, kemiskinan, dan edukasi, tetapi permasalahan masih ditemukan pada segi sistem kesehatan di Indonesia (Flynn 2014). 

Selengkapnya

Diskusi dan Webinar Outlook Arah Kebijakan RS di Era JKN

Apa Dampak PMK No. 3/2020 terhadap Tarif INA-CBG?

Bagaimana Kemungkinan Adanya Tarif Tunggal?

Rabu, 19 Februari 2020

Pada 2020 Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan PMK No. 3/2020 yang mengatur Klasifikasi dan Perizinan RS. PMK ini sekaligus membatalkan berlakunya PMK 30/2019.

Dipandang dari segi proses kebijakan, terbitnya PMK No. 3/2020 menarik untuk dikaji karena ada pro dan kontra.

Selengkapnya

Webinar Bagaimana Faktor Sosial Ekonomi dan Ketidaksetaraan Mempengaruhi Stunting di Indonesia 

Kamis, 27 Februari 2020

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia  cukup kuat dalam dekade terakhir, kesenjangan dalam bidang gizi masih tinggi. Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan penurunan prevalensi Stunting di tingkat nasional sebesar 6,4% selama periode 5 tahun, yaitu dari 37,2% (2013) menjadi 30,8% (2018). Global Nutrition Report 2016 mencatat bahwa prevalensi stunting di Indonesia berada pada peringkat 108 dari 132 negara. Dalam laporan sebelumnya, Indonesia tercatat sebagai salah satu dari 17 negara yang mengalami beban ganda gizi, baik kelebihan maupun kekurangan gizi. Di kawasan Asia Tenggara, prevalensi stunting di Indonesia merupakan tertinggi kedua, setelah Cambodia.

Selengkapnya

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK)

Kursus Internal Penyusunan Proposal Rencana Strategis RS Rujukan

Kementerian Kesehatan telah menetapkan 130 rumah sakit sebagai pusat rujukan provinsi dan regional. Setelah berjalan selama kurang lebih empat tahun, sistem ini belum berjalan dengan optimal. Terdapat banyak aspek yang berpengaruh, salah satunya adalah belum terintegrasinya perencanaan di rumah sakit rujukan dengan yang ada di dinas kesehatan sebagai leading sector yang merancang sistem sampai dengan mengawasi pelaksanaannya.

Selengkapnya

+ Arsip Pengantar Minggu Lalu