Jayapura – Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kesehatan menggelontorkan dana senilai Rp800 juta untuk pembenahan gedung dan peralatan medis di Rumah Sakit (RS) GKI Efata, Distrik Anggruk, Kabupaten Yahukimo.
Legislator Papua dari daerah pemilihan Yahukimo, Yalimo dan Pegunungan Bintang, Natan Pahabol mengatakan, rumah sakit itu berada dibawa Sinode Gereja Krinsten Injili (GKI) di Tanah Papua.
“Tahun ini bulan Rumah Sakit Efata mendapat bantuan dari Pemprov Papua melalui Dinas Kesehatan senilai Rp800 juta. Tahap pertama sudah cair Rp600. Sisanya paling lambat akhir tahun. Dana itu akan dipakai membehani rumah sakit, fasilitas kesehatan dan tenaga medis,” kata Natan Pahabol, Rabu (5/10/2015).
Menurut anggota Komisi V DPR Papua bidang kesehatan itu, harusnya tahun lalu dana bantuan itu cair. Namun lantaran proses administrasi baru rampung tahun ini, sehingga dana bantuan tersebut baru dapat dicairkan.
“Atas nama masyarakat Yali, khususnya di Anggruk dan masyarakat Yahukimo umumnya berterimakasih kepada Pemprov Papua dan Dinas Kesehatan Papua karena selama 40 tahun tak ada bantuan dari mana-mana untuk rumah sakit itu,” ucapnya.
Katanya, pada 1961, Rumah Sakit Anggruk merupakan rumah sakit rujukan internasional. Orang dari Papua Nugini dan daerah terdekat lainnya dirujuk ke Rumah Sakit Efata.
“Ketika itu rumah sakit di Anggruk tersebut fasilitasnya lengkap. Kami akan upayakan memperjuangkan anggaran tahun depan ke Pemerintah. Butuh anggaran kurang lebih Rp50 miliar untuk pengembangan rumah sakit itu. Tipenya akan diubah dari rumah sakit pratama kemudian naik ke tipe D atau C,” katanya.
Anggota Komisi V DPR Papua lainnya dari Dapil Anggruk, Gerson Soma mengatakan, tak bisa dipungkiri hingga kini masalah pelayanan kesehatan di Papua masih perlu pembenahan.
“Hampir semua kabupaten di Papua yang wilayah sulit menghadapi kendala dalam pelayanan kesehatan. Mulai dari sarana yang tak memadai hingga tenaga medis yang jarang berada di tempat tugas,” kata Gerson.
Menurutnya, kesehatan masyarakat Papua adalah hal penting, selain pendidikan. Kondisi seperti itu tak bisa terus dibiarkan. Perlu ada terobosan dari para pemangku kepentingan. (*)
Sumber: tabloidjubi.com