Yogyakarta – Diretur RSUD Jayapura, drg Josef R Rinta menyatakan rumah sakit yang dipimpinnya tidak representatif dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Kepada Antara ketika dikonfirmasi dari Yogyakarta, Josef mengatakan, rumah sakit itu dibangun Pemerintah Belanda tahun 1956 dan menjadi Rumah Sakit Rujukan Nasional sejak 27 Desember 2014.
Jumlah sumber daya manusia (SDM) yang ada tak seimbang dengan jumlah pasien yang kian hari kian meningkat. Peningkatan jumlah pasien terjadi karena 18 Puskesmas di Kota Jayapura belum menjalankan komitmen dan imbauan Wali Kota Jayapura untuk membuka pelayanan selama 24 jam.
Ia juga mengklaim peningkatan terjadi karena rumah sakit ini juga menjadi rujukan bagi pasien dari Provinsi Papua Barat.
“Untuk mengatasi membludaknya pasien, kami mengambil kebijakan untuk menerima pasien pengguna KPS di kelas II jika kelas III penuh. Kalau kelas III penuh, kita terima di kelas IV,” ujarnya.
Tetapi klaim pembayarannya, menurut dia, tetap menggunakan kelas III sesuai dengan petunjuk teknis penggunaan Kartu Papua Sehat (KPS).
“Untuk jangka panjang, kami berencana merenovasi dan membangun gedung yang baru antara lain gedung baru rawat jalan terpadu yang menyerap dana hingga Rp 400 miliar,” katanya.
Selain itu, akan dibangun beberapa ruang perawatan, antara lain ruang perawatan kebidanan, bedah pria, bedah wanita, penyakit dalam pria, penyakit dalam wanita, dan ruang perawatan penyakit paru.
“Saya sudah membahasnya dengan Menkopolhukam yang lama Pak Luhut Panjaitan, beliau setuju. Total dana yang kita butuhkan hingga Rp800 miliar rupiah. Dengan pergantian Menkopolhukam yang baru ini, saya berharap rencana ini tetap berjalan,” kata mantan Sekretaris Daerah Kabupaten Merauke ini. (*)
Sumber: antarapapua.com