YOGYA – Dinas Kesehatan (Dinkes) DIY mengaku kesusahan bujuk rumah sakit di wilayahnya untuk membuka data ketersediaan kamar rawat hingga tenaga kesehatan pada masyarakat.
Padahal data tersebut akan digunakan Dinkes DIY dalam menyusun Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) DIY.
Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan – Dinkes DIY, dr Etty Kumolowati menuturkan, pihaknya sudah dua tahun berupaya membujuk rumah sakit untuk membuka data ketersediaan kamar rawat.
Dari 74 RS di DIY, pihaknya baru berhasil mengajak tiga RS membuka data.
“Kita sudah berjuang selama dua tahun. Tapi rumah sakit yang mau bergabung hanya RS Wates, RS PDHI dan Grhasia. Data mereka kini sudah dapat dilihat secara realtime di website Dinkes DIY. RSUD Sardjito juga sudah, tapi di websitenya sendiri,” kata Etty, sapaan akrabnya saat dihubungi Tribun Jogja, Minggu (15/11/2015).
Menurutnya, rumah sakit tidak mau membuka data lantaran tidak sanggup apabila diharuskan mengubah data per enam jam.
Mereka takut ketika lupa update data, masyarakat yang mengandalkan data website kecewa saat mendatangi rumah sakit karena tak sesuai dengan keadaan.
Lebih jauh dia mengatakan, pihaknya kini tengah merancang SPGDT DIY.
Berbeda dengan data umum yang ada di website, SPGDT berisi ketersediaan kamar, tenaga kesehatan, jadwal hingga fasilitas pelayanan.
Dia pun berharap, masing-masing RS ke depan bersedia menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang bertugasupdating data soal sarana dan prasarana di website.
Sebab menurutnya tiap rumah sakit pasti selalu up to date mengenai data tersebut.
“Kalau takut nanti diketahui kompetitor, saya rasa rumah sakit tidak perlu memikirkan sejauh itu. Toh di Magelang dengan rumah sakitnya membuka data, malah makin rame,” jelas Etty.
Pengelola SPGDT DIY, Kudiana mengatakan, SPGDT merupakan tindak lanjut dari Pergub nomor 59/2012 mengenai rujukan. SPGDT sendiri pihaknya tujukan pada puskesmas untuk mengetahui ketersediaan kamar, tenaga kesehatan dan ketersediaan alat medis.
Sehingga sebelum merujuk, Puskesmas dapat mengetahui kondisi rumah sakit yang dituju.
“Jadi mau merujuk ke mana, fasilitas peralatan yang dibutuhkan apa, Puskesmas bisa melihat dengan sistem online. Tinggal klik aja,” jelas Kudiana.
Dia menambahkan, saat ini pihaknya masih melakukan sosialisasi ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes) seperti Puskesmas dan klinik mengenai cara penggunaan sistem ini.
Setelahnya, dia kembali akan membujuk seluruh rumah sakit untuk mau membuka data.
“Menurut WHO, per 1.000 penduduk harus ada 1 tempat tidur di rumah sakit. Sedang DIY penduduknya 3,5 juta. Sebenarnya kita hanya perlu 3.500 tempat tidur di RS. Di DIY sekarang ada 6.600 kamar tidur RS. Rumah sakit kita banyak yang kosong. Sehingga dengan adanya sistem ini, semua RS dapat terisi rata,” tukas Kudiana.
Sumber: tribunnews.com