Hal Positif dalam Implementasi JKN
Berdasarkan pengamatan PKMK, selain banyaknya masalah, implementasi JKN membawa banyak hal positif bagi masyarakat.
- Banyak masyarakat yang akhirnya memiliki akses lebih luas untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Hal ini seperti dilaporkan terjadi di Aceh, Sumatera Utara, Padangpanjang, Pekanbaru (khususnya pada tenaga kerja bukan penerima upah), Tanjungpinang, Jawa Barat, dimana kantor pendaftaran BPJS diserbu masyarakat. Namun sayangnya, animo yang tinggi ini terutama terjadi pada masyarakat yang sedang menjalani pengobatan, bukan pada masyarakat yang masih sehat. Kantor Jasa Raharja Lampung bekerjasama dengan BPJS untuk pelayanan pasien kecelakaan. Di Jakarta, BPJS membuka layanan pendaftaran bergerak (dengan mobil). Di Banten ada 500-600 pemohon setiap harinya.
- Banyak daerah mendukung pelaksanaan JKN ini dengan menyiapkan dana pendamping. Ini seperti dilaporkan di Sumatera Barat yang menyiapkan dana sebesar Rp 300M/tahun (APBN) dan Rp 77M (APBD) khususnya untuk PBI. Pemko Solok menyiapkan Rp 5,4M untuk meng-cover 39ribu lebih jiwa. Pemko Batam membiayai lebih dari 181 ribu warganya dan menganggarkan Rp 20M untuk JKN. Dukungan jiga diberikan oleh berbagai pemerintah daerah lainnya, seperti Sulawesi Utara, Sulawesi SelatanPemko Wakatobi, Sulawesi Tenggara, Maluku, Ternate, dan NTB.
- Pemerintah daerah mulai ikut membenahi sistem pelayanan kesehatan, terutama meningkatkan kapasitas RS. Ini antara lain terjadi di Provinsi Riau. RSUD Achmad Arifin telah menyiapkan pelayanan kelas II berkapasitas 400 TT untuk ini. RSUD Dok II Jayapura menyiapkan SDM, memperkuat sistem informasi, meningkatkan ketersediaa obat dan peralatan kesehatan. RSUD Sumba mendapat tambahan tenaga dokter dan perawat untuk melayani pasien BPJS.
- Pemda dan DPRD ramai-ramai mendorong berjalannya sistem rujukan dengan menghimbau masyarakat untuk menggunakan faskes primer.
Dilain sisi, banyak puskesmas yang kemudian juga dibenahi pelayanan dan infrastrukturnya. - Pelaksanaan JKN diberitakan menguntungkan RS dari segi pembiayaan (Kalimantan Selatan) dan dokter mengalami peningkatan insentif (Sulawesi Tenggara).
Manfaat apa yang RS dan tenaga kesehatan anda rasakan dari pelaksanaan JKN ini? (pea)
