Sesi Paralel 1
Sebuah studi kasus telah dilakukan di sebuah kota di Myanmar terhadap pelaksanaan jaminan sosial berbasis kota (Township Based Health Protection). Jaminan ini meliputi sistem prabayar, voucher untuk layanan ibu dan bayi serta subsidi untuk masyarakat miskin. Selain menguji kelayakan keuangan, studi ini juga akan membantu pengambil kebijakan dalam menetapkan premi tahunan per penerima manfaat dan subsidi per orang miskin untuk menjamin keberlangsungan program. Umumnya responden yang terlibat dalam penelitian ini menghendaki adanya tiga layanan utama, yaitu rawat inap, layanan emergency untuk melahirkan dan layanan ambulance. Ada gap yang lebar antara WTP dengan biaya layanan, sehingga subsidi yang diperlukan untuk subsidi adalah sekitar 18,934.00 USD per tahun untuk 215.622 populasi Kita Daik-U. Aspek penting lain untuk keberlangsungan program yang terungkap dari studi ini adalah transparansi, meningkatkan cakupan pelayanan dan mutu yang lebih baik.
Studi lain di Kamboja meneliti tentang peran insentif finansial, yaitu bagaimana perubahan pendapatan dan motivasi staf serta faktor level fasilitas berhubungan dengan lingkungan kerja, termasuk material monitoring ketersediaan staf dan motivasinya. Hasil yang diperoleh yaitu insentif finansial memberikan kontribusi terhadap 40% dari total pendapatan staf. Mereka mengatakan bahwa motivasinya meningkat dan terjadi juga kenaikan utilisasi fasilitasi sebesar 60%. Staf merasa puas dengan insentif yang diberikan secara adil dan lebih tinggi dari sebelumnya. Motivasi kerja, monitoring kinerja dan kualitas pelayanan berhubungan secara signifikan dengan utilisasi fasilitas pelayanan. Di Kamboja, faktor-faktor ini masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut.
Disisi lain, Thailand yang sudah mengimplementasikan UHC sejak 10 tahun lalu kini menghadapi aging population. Negara yang menurut WHO memiliki sistem pembiayaan universal paling stabil diantara negara berkembang itu kini menghadapi tantangan semakin meningkatnya biaya layanan kesehatan. Diperkirakan angka ketergantungan penduduk yang menua meningkat dari 13% menjadi 45% di tahun 2050, yang juga berarti berkurangnya jumlah pembayar pajak. Di pihak yang lain, banyak penduduk usia produktif yang bekerja di sektor informal. Untuk mengkaji lebih jauh terkait hal ini, WHO melakukan analisis struktural untuk melihat adanya peluang sumber pembiayaan selain pajak. Jika populasi tua mencapai jumlah seperti yang diramalkan, maka pemerintah akan membutuhkan tambahan 7-10% pajak penghasilan untuk menjamin kelangsungan UHC. Hal ini terjadi karena jumlah pekerja sektor informal lebih banyak, yang artinya lebih banyak penduduk berpenghasilan jauh lebih rendah dari yang sektor formal, maka pajak penghasilan sebagai sumber pendanaan UHC dirasakan lebih tepat dibandingkan dengan pajak konsumsi dan pajak kapital. Temuan ini sedikit berbeda dari penelitian sebleumnya yang menyatakan bahwa pajak penghasilan memiliki efek terdistorsi lebih besar dibandingkan dengan pajak konsumsi.
Link Terkait:
