Reportase

Bimbingan Teknis Rumah Sakit Khusus dalam Rangka Pengembangan RS Khusus

Direktorat Bina Upaya Kesehatan Kementerian Kesehatan Indonesia, telah mengadakan pertemuan bimbingan teknis untuk RS khusus daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur di Hotel Mutiara, Yogyakarta pada 3-5 Juli 2013. Acara ini diadakan di daerah Yogyakarta karena mengingat 30 persen RS khusus di Indonesia berlokasi di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pertemuan ini bertujuan untuk mensosialisasikan usaha pengembangan RS khusus di Indonesia dan mendiskusikan isu-isu seputar RS khusus. Agenda pertemuan ini juga akan membahas sistem pembiayaan RS khusus di era SJSN pada 2014 mendatang.

Beberapa isu menarik yang disajiikan di awal pertemuan termasuk sistem coverage SJSN yang belum memuat beberapa layanan kesehatan seperti layanan untuk korban bencana alam dan penanganan pasien ketergantungan obat/narkotika. Perwakilan dari Kementerian Kesehatan menyatakan bahwa sistem pembiayaan jenis layanan yang di-cover ini masih akan (dan perlu) dihitung ulang. Isu lain termasuk keberadaan Jamkesda yang akan secara bertahap dihilangkan dari sistem pembiayaan kesehatan daerah, karena akan terleburnya dengan SJSN dalam pengelolaan oleh BPJS.

Kekhawatiran terhadap RS Khusus adalah begitu mudahnya pendirian rumah sakit ini di Indonesia. Total ada 19 jenis RS Khusus di Indonesia, dibandingkan dengan hanya enam di Filipina atau lebih sedikit di negara-negara lainnya. Persyaratan pendirian RS Khusus memang di bawah RS Umum tipe D, yaitu hanya 25 tempat tidur (dibandingkan dengan minimal 50 tempat tidur untuk RSU Tipe D). Salah satu efek yang terjadi adalah, RS Khusus dijadikan celah untuk mendirikan rumah sakit yang pada faktanya memberikan pelayanan umum, tidak hanya pelayanan khusus penyakit atau organ tertentu.

Masih dalam pembukaannya, perwakilan BUK Kementerian Kesehatan menyatakan berbagai kekhawatiran lainnya, termasuk clinical pathway dan sistem rekam medis terstandardisasi yang belum dimiliki seluruh rumah sakit. Isu lainnya yang dikritisi termasuk mudahnya dinas kesehatan provinsi mengeluarkan perizinan pendirian rumah sakit, yang berefek pada banyak rumah sakit tanpa akreditasi di Indonesia.

Dalam hal kebijakan dan peraturan seputar rumah sakit, walaupun mengakui beberapa gap di dalam peraturan Kementerian yang ada (seperti tidak adanya klausul yang melarang Klinik Utama untuk melakukan operasi mayor), Kementerian Kesehatan tetap menghimbau agar rumah sakit di Indonesia tidak mencari celah di peraturan yang ada. Pertemuan ini akan sangat menarik untuk diikuti dan ditindaklanjuti, karena isu-isu menarik seputar manajemen dan pengembangan RS Khusus yang diangkat. Terlebih lagi adalah hubungan bimbingan teknis ini dengan kesiapan layanan di tingkat rumah sakit dalam era SJSN mendatang.

Jadwal Acara: