Liputan6.com, Jakarta : Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang dipopulerkan Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo (Jokowi), memungkinkan warga tak mampu untuk tidak dipungut biaya saat berobat di rumah sakit. Lalu bagaimana dengan darah? Sebab, hingga kini masyarakat masih dibebani sejumlah uang untuk mendapatkan darah saat membutuhkan.
Namun, Ketua Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla, punya pandangan sendiri terkait permasalahan ini. “Siapa yang mau ongkosin PMI. Itu yang bayar pemda, yang bayar itu rumah sakit, bukan orang (pasien),” katanya saat menghadiri acara donor darah di Jakarta Golf Club, Jakarta, Minggu (14/4/2013).
Menurutnya, darah untuk masyarakat miskin tetap gratis. Itu hanya masalah siapa yang membayar. “Apakah itu rumah sakitnya, asuransinya, atau pemda. Bagi masyarakat itu bebas,” tambahnya.
Mantan Wakil Presiden itu menjelaskan, untuk setiap kantong darah, PMI membandrol Rp 250 ribu hingga Rp 300 ribu. Uang itu digunakan sebagai biaya perawatan, obat-obatan, dan peralatan.
Namun, jika ada rumah sakit yang menghargai darah lebih dari harga yang ditentukan, rumah sakitlah yang bertanggung jawab. “Intinya masyarakat tidak ambil darah. Rumah sakit yang minta ke PMI,” tandasnya.
Sumber: liputan6.com
