Program Sistem Jaminan Sosial Nasional Terancam Molor
Samarinda –Program Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang rencananya diberlakukan Januari tahun depan, terancam molor. Pemerintah pusat belum bisa menjalankan rangkaian program tersebut tepat waktu. Ini lantaran kesiapan pemerintah daerah yang belum semuanya mantap.
Bagaimana dengan Pemprov Kaltim? Dalam Pertemuan Ilmiah Tahunan di Rumah Sakit Umum Daerah(RSUD) A Wahab Sjahranie, Sabtu (23/3), Pemprov menyatakan persiapan pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) telah mencapai 92 persen. Progres tersebut, berupa penambahan unit pelayanan kelas tiga di rumah sakit daerah. “Namun untuk menjalankan program tersebut, persiapan harus sudah mencapai 95 persen sebelum Januari 2014,” ujar Asisten III Bidang Kesejahteraan Rakyat Sekprov Kaltim, Sutarnyoto.
Pada pertemuan tahunan itu, selain dihadiri Dirut PT Askes dan Wakil Rektor Universitas Gajah Mada Iwan Dwi Prahasto, serta seluruh perwakilan cabang IDI dari seluruh Kaltim itu, hadir juga Gubernur Kaltim Awang Faroek Ishak dan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Ali Ghufron Mukti.
Wamenkes Ali Ghufron menyatakan, pemerintah pusat belum bisa menjalankan seluruh program SJSN pada Januari nanti. “Jadi jangan sampai ada penghapusan anggaran untuk kesehatan di pemerintah daerah,” katanya, mengingatkan.
Menurut dia, SJSN diperkirakan baru akan berjalan penuh pada 2019, bertahap mulai tahun depan. Sementara Pemprov sendiri dalam waktu dekat akan menjalankan program Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov). Ini sebagai coverage sebelum dibentuknya Badan Pelaksana Jaminan Sosial (BPJS). Setelah BPJS dibentuk, maka Askes akan menjadi BPJS untuk bidang kesehatan. Kesiapan Kaltim untuk program tersebut memang tengah dikejar. Terwujudnya program-program tersebut, faktor infrastruktur juga mesti dipenuhi. Dalam hal ini, Pemprov memproyeksikan pembangunan sepuluh rumah sakit pratama di daerah pedalaman atau terpencil di Kaltim. Namun saat ini, baru Rumah Sakit tipe D tanpa kelas, di Kota Bangun, Kukar yang telah beroperasi.
Pemprov mesti bergerak cepat, mengingat SJSN dimulai kurang dari sepuluh bulan mendatang. Artinya, di sisa waktu tersebut Kaltim harus mengebut sembilan Rumah Sakit Pratama lainnya untuk dioperasikan. Kesiapan infrastruktur yang masih minim, juga sejalan dengan ketersediaan tenaga. Kendati demikian, Pemprov mengklaim tengah mengambil langkah. Yang kini sedang gencar-gencarnya, bantuan beasiswa bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di bidang kesehatan. Sebagian beasiswa ini cenderung mengikat. Setelah masa studi selesai, penerima beasiswa diproyeksikan mengabdi di seluruh wilayah di Kaltim, sesuai bidang yang ditempuh. Hanya, kecenderungannya, lulusan-lulusan pendidikan kesehatan kerap memilih dipekerjakan di wilayah perkotaan.
BPJS sendiri merupakan badan pelaksana jaminan tunggal yang akan beroperasi sejak 1 Januari 2014. Dalam program ini, masyarakat hanya menggunakan Askes sebagai jaminan kesehatan. Sedangkan untuk jaminan lain, akan ditangani PT Jamsostek, PT Asabri, dan PT Taspen. Wamenkes menyebut, sampai BPJS berjalan secara penuh, pemerintah daerah tidak diperkenankan melepas penjaminan kesehatan masyarakat. “Kecuali kalau pemerintah daerah membayar kepada pusat,” imbuhnya.
KARTU CEMERLANG
Selain menghadiri pertemuan di RSUD AW Sjahranie, Wamenkes sekaligus meresmikan Kartu Cemerlang. Kartu tersebut merupakan program baru dari panitia Beasiswa Kaltim Cemerlang. Kartu ini diperuntukkan bagi penerima beasiswa terpilih. “Kenapa yang resmikan Wamenkes, karena memang yang sebagian penerima beasiswa dari program kesehatan, seperti diploma kesehatan, kedokteran, dan lainnya,” sebut ucap Ketua Dewan Pendidikan Kaltim, Bohari Yusuf. Awal Maret, panitia ini telah mengumumkan penerima beasiswa tahap pertama. Ada tujuh jenis beasiswa yang diumumkan pada tahap ini. Tujuh jenis beasiswa ini, didominasi program pendidikan kesehatan, seperti beasiswa program profesi dokter dalam daerah, stimulan diploma (D3) kesehatan dalam daerah, beasiswa program dokter spesialis dalam daerah, dan lainnya.
Kartu Cemerlang jadi inovasi dalam program Beasiswa Kaltim Cemerlang tahun ini. Hal tersebut mempermudah pencairan beasiswa bagi penerima. Jika sebelumnya masa pencairan bisa sampai akhir tahun, sekarang mulai Maret ini pencairan sudah bisa dilakukan. Bohari menyebut, Dinas Pendidikan Kaltim telah membuat nota kesepahaman dengan BPD Kaltim. “Kartu Cemerlang ini diberi ke penerima beasiswa. Sudah dengan rekeningnya oleh BPD Kaltim,” ucapnya.
Dalam pembuatan kartu tersebut, Pemprov tak perlu menyiapkan anggaran. Seluruhnya ditanggung BPD Kaltim. Artinya, Kartu Cemerlang tak membebani APBD. Ini menguntungkan, mengingat penerima program beasiswa ini dijatah 23 ribu lebih tahun ini. Itu berarti, segitu pula kartu yang perlu dicetak. Jika menggunakan APBD, sudah tentu ongkos yang diperlukan tak sedikit. Program ini memang mirip dengan Kartu Pintar di DKI Jakarta gagasan Gubernur Jokowi. Namun demikian, Bohari menolak jika Kartu Cemerlang merupakan program tiruan. Hanya, kehadiran kartu ini di Kaltim membuat Pemprov lebih dipermudah. Terutama urusan pencairan. Selain itu, secara akuntabilitas juga lebih terkontrol. “Selama ini memakai banyak bank, itu menyulitkan pemeriksaan karena harus dipilah-pilah. Juga agak lambat transfernya,” tutur Bohari.
Sumber: kaltimpost.co.id
