Jakarta: Untuk mengantisipasi pembengkakan biaya obat-obatan yang dikeluarkan dan pemberian obat yang tepat kepada pasien,
Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menginstruksikan Inspektorat Provinsi DKI Jakarta memeriksa kualitas dan kuantitas obat di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) DKI.
“Saya sudah suruh inspektorat provinsi untuk periksa obat di RSUD milik Pemprov DKI Jakarta. Sebab ada kasus saat pegawai sakit, dokter kasih obat banyak. Ternyata tidak dipakai semuanya, lalu obatnya dibeli lagi dengan separuh harga,” kata Basuki di Jakarta, Sabtu (23/3).
Basuki mengaku memiliki pengalaman dalam dunia kesehatan, khususnya obat-obatan selama 13 tahun. Sebab, dulu ibunya mempunyai apotek dan sering menyuruhnya membeli obat-obatan di Pasar Pramuka, Glodok dan Pasar Pagi.
“Saya dilatih untuk mengepak barang dari pukul 04.00. Sejak SMA, selain sekolah, saya selalu beli obat dan peralatan kesehatan lainnya. Saya mengerti diskon dan expired obat seperti apa. Makanya jangan bohongi saya. Saya sudah suruh inspektorat untuk periksa obat di RSUD,” tegasnya.
Praktik penipuan obat-obatan merupakan salah satu masalah dalam pelayanan kesehatan di Jakarta. Harusnya, Jakarta bercermin pada India dan China yang berhasil meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Selain memberikan obat-obatan murah, dokter pemerintah juga tidak boleh praktik di luar RS pemerintah daerah atau pusat.
“Yang penting bagi kami adalah gotong royong supaya Indonesia punya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) tahun depan dan dilakukan di Jakarta sebagai proyek percontohan. Saya janji setelah sistem ini jalan dan dievaluasi untuk mengetahui kelemahannya di mana. Kami juga mau kasih hibah bagi rumah sakit yang mau perbanyak kelas III. Kita akan berikan tambahan koefisian luas bangunan. Rumah sakit yang mau bikin kampus pendidikan kedokteran, kami akan bantu,” ujarnya.
Dia menjelaskan penerapan sistem Indonesia Case Based Group (INA CBG) merupakan sistem yang buruk dari yang terburuk untuk rumah sakit. Karena itu, Basuki meminta pihak rumah sakit jangan memperdebatkan nilai yang akan didapatkan, namun yang terpenting sistem tagihannya dapat dibayar tepat waktu dan tidak memakan waktu terlalu lama.
“Setelah dua atau tiga bulan akan ada evaluasi. Nanti baru kita tahu biaya pokok dari rumah sakit berapa. Karena RSUD juga agak ngedumel masalah biaya, sebab rumah sakit kita juga banyak merekrut tenaga yang bukan dari PNS, sehingga mengeluarkan biaya besar,” ungkapnya.
Sumber: metrotvnews.com
