PANYABUNGAN (Waspada): Bekerjasama dengan berbagai pihak, RSUD Panyabungan membantu pasien secara finansial kurang mampu.
Kepada wartawan, Direktur RSUD Panyabungan Dr Rusli Pulungan menceritakan, ada aturan-aturan harus dipenuhi. Pertama, aturan administrasi.
“Saat ini, sudah masuk pada era asuransi BPJS. Tentu ini harus kita ikuti. Tidak ada yang bisa manabrak aturan,” ujarnya.
Direktur RSUD Panyabungan Dr Rusli Pulungan didampingi dewan pengawas rumah sakit kepada wartawan termasuk Ketua PWI Madina Muhammad Ridwan Lubis menjelaskan, kemarin.
Kedua, kata dia, Pemerintah Kabupaten Madina melihat masyarakat Madina yang sudah di-cover oleh BPJS belum termasuk keseluruhan. Maka, Rusli menyebut pemerintah daerah bekerjasama dengan pihak lain mencari solusi untuk meringankan beban masyarakat yang mau berobat.
“Ada program yang namanya non register bekerjasama dengan pemerintah provinsi. Alhamdulillah, setelah kita melakukan pendekatan ke provinsi akhirnya Kabupaten Madina per Agustus 2022 menjadi bagian dari program non register. Ini tidak banyak, hanya beberapa kabupaten/kota di Sumatera Utara yang dibantu,” katanya.
Kemudian, kanjut dr Rusli Pulungan, juga Pemkab Madina mendorong untuk memberdayakan Baznas. Begitu diberdayakan, RSUD Panyabungan melakukan pendekatan. Kebetulan juga di Baznas ada program Madina Sehat, maka kita segera membuat MoU dengan tujuan meng-cover masyarakat kita yang kurang mampu,” jelasnya.
Dokter spesialis telinga, hidung dan tenggorokan ini menjelaskan RSUD Panyabungan sejak 2016 sudah ditetapkan sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), namun pelaksanaan secara mandiri baru sejak Januari 2022.
“Tahun 2022 ini RSUD Panyabungan tidak lagi mendapatkan dana APBD dari Pemerintah Daerah Kabupaten Madina untuk menggerakkan rumah sakit ini. Yang diterima RSUD Panyabungan dari APBD hanya gaji PNS dan tunjangannya, di luar itu menjadi tanggung jawab rumah sakit,” terangnya.
Menurutnya, untuk mendukung kemandirian tersebut harus mempunyai usaha-usaha untuk mengefesiensikan dan mengefektifkan pendapatan dan belanja. Salah satu efesiensi pendapatan adalah memakai atau mengaplikasikan sistem informasi manajemen rumah sakit (SIMRS).
“Begitu kita aplikasikan SIMRS pada 1 Februari 2022 di RSUD Panyabungan ini maka administrasi pasien begitu masuk harus masuk ke sistem. Kalau sudah masuk ke sistem, merubah status pasien tersebut sangatlah sulit. Maka kami harap masyarakat kita datang ke rumah sakit ini dengan kondisi sebenarnya.
“Tidak mampu sampaikan saja kepada kami bahwa tidak mampu, kami tidak akan membedakannya dengan yang mampu. Tapi kami akan mencari solusi yang terbaik dengan cara mengandalkan program kita yang ada,” tutupnya. (irh)
Sumber: waspada.id
