Reportase
Webinar Ditundanya VGR Individu:
Apa Kesiapan Tata Kelola dan Sistem yang Dibutuhkan?
15 Juli 2021
PKMK kembali menggelar webinar bertajuk “Ditundanya VGR individu: Apa kesiapan tata kelola dan sistem yang dibutuhkan?” pada Kamis (15/7). Webinar tersebut mengundang Dr. dr. Andreasta Meliala, M.Kes. MAS., Prof dr. Ascobat Ghani, dan Rizky Argama sebagai pembicara.
Andreasta memberikan pengantar pembukaan webinar. Pihaknya menjelaskan bahwa saat ini China telah mengembangkan sistem vaksin berbayar setelah melakukan studi tentang ability and willingness to pay. Taiwan juga memiliki program vaksin berbayar yang ditujukan untuk kepentingan khusus. Sedangkan di India terjadi penolakan program vaksin berbayar. “Nah, bapak dan ibu, kita mau ikut pola yang mana ini? Dan kira – kira apakah clear tujuan dari pemerintah untuk membuat vaksin gotong royong berbayar ini?” ujar Andreasta.
Prof dr. Ascobat Ghani menjelaskan bahwa kelompok yang menolak vaksin sudah ada sebelumnya dengan berbagai macam alasan termasuk juga vaksin COVID-19. Kemasan pesan tentang pentingnya vaksin perlu diperhatikan agar vaksin COVID-19 dapat diterima semua kalangan. Hal tersebut dapat dilakukan dengan bekerja sama dengan berbagai macam pihak, termasuk media massa. Selain itu, persediaan dan penyaluran vaksin juga perlu ditambah secepatnya. Antusiasme yang meningkat menjadi pertimbangan utama karena kerumunan sering terjadi saat melakukan antrian vaksin.
Rizky Argama menekankan Permenkes Nomor 84 Tahun 2020 adalah dasar legitimasi pertama program vaksinasi. Hak – hak atas kesehatan dan pelayanan kesehatan merupakan hak dasar warga negara yang juga ditekankan Presiden Joko Widodo. Kemudian, Kemenkes menerbitkan peraturan tentang VGR boleh digunakan oleh semua kalangan menjadi kontroversi karena adanya klausul penggunaan vaksin di dalamnya. Rizky memetakan permasalahan yang ada, yaitu perencanaan program vaksinasi tidak matang, tidak adanya uji kelayakan terkait peraturan yang ada, dan pembentukan kebijakan memiliki bukti empirik yang kurang.
Andre menambahkan, “kalau misalnya ada vaksin yang berbayar, maka tentu, di sebelahnya, vaksin gratis lebih mudah diakses, lebih gampang dijangkau oleh masyarakat”, ujarnya. Apabila pasokan vaksin gratis lancar sampai di masyarakat, penolakan terhadap VGR mungkin saja tidak terjadi. Kemasan tentang informasi yang disampaikan perlu diperhatikan dan juga studi – studi tentang kelayakan VGR untuk diterapkan perlu dilakukan. “Pilihan ini sangat baik untuk masyarakat, bahwa ada yang berbayar untuk kelompok – kelompok tertentu dan ada yang program.” tutup Andreasta.
Video rekaman sesi ini :
Reporter: Tri Muhartini (PKMK)
