Pembangunan dua blok baru Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang terancam batal, membuat Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor dr lham Chaidir angkat suara.
Menurutnya, memang pembangunan yang memakan biaya Rp255 miliar itu harus dibangun secara berkelanjutan (multi years). Sehingga, ia berharap konsultasi yang tengah dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor dengan Kemendagri bisa menghasilkan solusi bagi pembangunannya.
“Perencanaannya sudah matang namun harus dilakukan multi-years atau tahun ganda. Kita menunggu pemkot yang sedang melakukan konsultasi di depdagri, mudah-mudahan bisa terlaksana,” katanya kepada Metropolitan.id, Selasa (22/12).
Ilham pun memaparkan kenapa pembangunan harus dilakukan secara berkelanjutan. Hal itu dikarenakan pondasi untuk blok satu dan blok empat menyatu, sehingga pembangunannya tidak dapat dipisah.
“Idealnya pembangunan blok satu dan blok empat itu dilakukan bersamaan agar menghasilkan kontruksi bangunan yang kokoh dan terkonek secara teknis,” jelasnya.
Rencananya, pembangunan dua blok RSUD Kota Bogor ini akan dimasukkan kedalam KUA-PPAS pada APBD Perubahan 2021. Namun berdasarkan peraturan yang ada, anggaran yang dimasukkan kedalam KUA-PPAS APBD Perubahan tidak boleh proyek multi years.
Sehingga, lanjut Ilham, kemungkinan pembangunan baru bisa dilaksanakan pada 2022.
“Ternyata dalam KUA-PPAS APBD-Perubahan juga diatur dalam aturannya tidak bisa untuk multi years, berarti kemungkinan dimulai 2022 tapi nantinya itu malah berbunga dan itu yang kita hindari,” kata Ilham.
Lebih lanjut, Ilham pun memaparkan fasilitas yang akan dimiliki oleh dua blok baru RSUD Kota Bogor ini yang akan dibangun diatas lahan 17 ribu meter per segi. Diantaranya adalah 56 ruangan untuk poliklinik, ruangan ICU, ICCU, NICU dan PICU.
“Untuk di blok empat itu akan ada fasilitas radiotherapy, MRI dan CT scan,” tandasnya.
Sebelumnya, sebagai salah satu proyek yang diajukan Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor untuk mendapatkan dana pinjaman lunak program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), proyek pembangunan dua blok baru di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor justru terancam batal.
Hal itu diungkapkan Wakil Ketua II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bogor Dadang Danubrata, setelah ekspose antara DPRD dengan pihak RSUD Kota Bogor terkait perencanaan pembangunan dua blok RSUD Kota Bogor.
Dadang menerangkan, terancam batalnya pembangunan yang memakan biaya sebesar Rp255 miliar ini karena anggaran PEN tidak bisa digunakan untuk skema pembangunan tahun berkelanjutan atau multi years.
“Jadi berdasarkan informasi dari Kemendagri, anggaran PEN ini tidak bisa digunakan untuk pembangunan multi years. Tapi kan pembangunan RSUD Kota Bogor ini sudah dipastikan multi years,” kata Dadang kepada Metropolitan, Selasa (22/12).
Lebih lanjut, Dadang mengungkapkan Pemkot Bogor sendiri saat ini tengah berkonsultasi dengan Kemendagri terkait rencana penggunaan anggaran PEN ini agar bisa digunakan untuk pembangunan multi years.
Sebab diperkirakan anggaran PEN baru bisa dicairkan tahun depan dan dimasukkan kedalam APBD Perubahan 2021. Sehingga dengan sisa waktu yang ada, tidak memungkinkan dapat menyelesaikan pembangunan dua blok tersebut.
“Jadi intinya kita mensupport untuk pembangunan RSUD, tinggal kita harus memastikan jangan sampai pencairan PEN ini menabrak aturan yang sudah ada, yaitu peraturan multi years tadi. Sebab ini beda hal dan itu tidak mungkin dipaksakan,” jelas Dadang.
Sekadar diketahui, Pemkot Bogor mengajukan pinjaman ke pemerintah pusat sebesar Rp494,5 miliar.
Penggunaan anggaran tersebut akan meliputi pembangunan dua blok RSUD Kota Bogor sebesar Rp255 miliar, pembangunan jembatan Otista Rp120 miliar, pembangunan jembatan Sempur Rp75 miliar dan pengembangan kawasan Suryakencana Rp30 miliar. (dil/c/ryn)
Sumber: metropolitan.id
