Majelis Umum PBB telah mengadopsi Political Declaration of the High-Level Meeting mengenai Universal Health Coverage (UHC) pada 10 Oktober 2019, hal tersebut menandakan puncak dari kumpulan usaha untuk membawa kumpulan komunitas kesehatan global dalam satu payung. Gerakan UHC tersebut adalah sebuah kesempatan emas untuk memperkukuhkan agenda intervensi dan penyakit, terutama pada negara berpenghasilan menengah ke bawah, dimana bantuan eksternal mempunyai peran yang besar dalam pendanaan faktor kesehatan. Inti dari konsep UHC adalah universalitas, non – diskriminatif, kualitas, akses dan proteksi dari beban finansial, dimana semua hal tersebut adalah suatu hal relevan dalam pelayanan HIV.
Dalam masalah ini, Holmes et al. menunjukkan peningkatan konvergensi dalam pemahaman layanan HIV dalam konteks keseluruhan agenda UHC. Upaya ini menunjukkan koherensi sangat penting untuk mengembangkan pendekatan yang lebih kohesif dan berpusat pada pasien untuk pembiayaan dan pemberian layanan untuk kesehatan secara keseluruhan khususnya untuk layanan HIV. Namun, target Sustainable Development Goals (SDG) harus dicapai dalam sepuluh tahun dan oleh karena itu, sudah saatnya untuk beralih dari retorika dan konsep ke tindakan. Tindakan ini harus mengubah komitmen global menjadi pendekatan, prioritas, dan dukungan yang disesuaikan dengan negara yang berpusat pada cakupan dan hasil.
Tindakan nyata dapat diambil untuk membangun dari kekuatan relatif gerakan UHC dan HIV. Pertama, prinsip universalitas perlu dikonsolidasikan. Ketika negara – negara melihat ke arah model perawatan yang lebih terintegrasi, sementara juga beralih dari bantuan eksternal untuk HIV, mereka perlu mempertahankan dan memperluas pencapaian cakupan yang telah dibuat. Mengingat bahwa UHC adalah tentang cakupan layanan yang efektif, bukan tentang skema, program, paket manfaat atau target pengeluaran tertentu, upaya menuju integrasi finansial atau program harus fokus pada memastikan akses universal. Dari perspektif kementerian kesehatan, upaya ini dapat mencakup integrasi layanan HIV menjadi perawatan kesehatan primer, mekanisme untuk kontrak dengan organisasi non pemerintah untuk menyediakan layanan kepada kelompok yang terpinggirkan dan rentan atau koordinasi dengan situs pengiriman HIV khusus. Cakupan layanan yang efektif membutuhkan strategi pengiriman yang disesuaikan untuk populasi dan kondisi yang berbeda, salah satu contoh adalah penargetan mikro untuk HIV.
Kedua, mengingat pentingnya kesehatan masyarakat terhadap HIV dan kebutuhan untuk memastikan akses universal ke layanan, pendanaan khusus dari pemerintah atau sumber eksternal mungkin diperlukan. Namun, persyaratan ini tidak menyiratkan kebutuhan untuk subsistem yang terpisah dan paralel, seperti rantai pasokan dan sistem informasi, atau untuk input terpisah seperti pekerja kesehatan dan fasilitas kesehatan. Agar negara-negara dapat menggunakan sumber daya sektor kesehatan yang paling efisien untuk mempertahankan peningkatan cakupan layanan HIV yang efektif, diperlukan upaya untuk mengkonsolidasikan subsistem dan input ini. Negara – negara dan para mitra yang mendukung mereka perlu terlibat di tingkat keseluruhan sistem kesehatan untuk meningkatkan dan membangun area konvergensi.
Seperti diperhatikan oleh Holmes et al., contoh dari area tersebut adalah platform klinis, kinerja petugas kesehatan, sistem informasi, sistem laboratorium, sistem pengiriman masyarakat dan manajemen rantai pasokan. Pertama, fokus yang perlu diperhatikan adalah pada pelayanan yang perlu diberikan dimana setelah itu akan dilakukannya penyelarasan input dan pembiayaan di balik tujuan – tujuan tersebut, bukan sebaliknya membiarkan sumber pendanaan menentukan organisasi penyedia layanan. Dalam hal layanan HIV, input fungsional paralel sering didorong oleh pembiayaan khusus yang berasal dari bantuan eksternal. Mengenali insentif keuangan ini adalah satu langkah; yang lain mengubah sistem untuk memperkuat sistem kesehatan yang dapat mendukung intervensi HIV, serta yang lain yang diperlukan untuk meningkatkan kesehatan dan kesejahteraan populasi.
Terakhir, seperti halnya UHC pada akhirnya merupakan masalah politik, demikian pula agenda untuk menyelaraskan investasi HIV dengan lebih baik dalam konteks tersebut. Isu – isu politik mendukung banyak agenda keberlanjutan seputar intervensi HIV, terutama ketika dana donor menurun dalam banyak konteks. Menyelaraskan programatis pendekatan untuk layanan HIV dengan agenda UHC dan keberlanjutan akan membutuhkan tindakan bersama dari pembuat keputusan dan organisasi berbasis global dan negara. Tindakan politik diperlukan untuk mengadvokasi pentingnya layanan yang ditargetkan dan intervensi untuk HIV sebagai bagian dari tujuan cakupan, khususnya untuk populasi kunci, serta terhadap investasi lanjutan dalam input dan sistem paralel yang mengancam keberlanjutan dan efektivitas investasi dalam layanan HIV.
Referensi:
https://www.who.int/bulletin/volumes/98/2/19-249854/en/
Disadur oleh : Eugeu Yasmin
