Sistem Rujukan pasca Terbitnya PMK 3/2020: Bagaimana sistem rujukan pasien BPJS dan Peran Dinas Kesehatan Provinsi?

Kerangka Acuan Kegiatan

Divisi Manajemen Rumah Sakit PKMK FK – KMK UGM

bekerjasama dengan

Minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan dan MMR FK – KMK UGM menyelenggarakan

Seminar Outlook Arah Kebijakan Sistem Rujukan di Indonesia

Sistem Rujukan pasca terbitnya PMK 3/2020:

Bagaimana sistem rujukan pasien BPJS dan Peran Dinas Kesehatan Provinsi?

Kamis, 13 Februari 2020

 Pendahuluan 

Pada 2014  telah diterbitkan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK.02.02/MENKES/390/2014 tentang Pedoman Penetapan Rumah Sakit Rujukan Nasional.  Permenkes ini membahas adanya rumah sakit rujukan nasional, rujukan provinsi , dan  rujukan regional.  Strategi pelaksanaan rumah sakit rujukan pada 2017 dengan melakukan pemetaan rumah sakit rujukan nasional, propinsi, regional dengan penguatan sistem telematika. 

Pada 2019 terlihat bahwa pengembangan sistem rujukan masih membutuhkan penguatan. Berbagai hambatan terjadi termasuk ketidakjelasan hubungan dengan BPJS Kesehatan dalam hal pengaturan sistem rujukan, terjadinya perbedaan pendapat rujukan berjenjang ataukah rujukan berbasis kompetensi, demikian pula perhatian terhadap pengembangan sistem rujukan di daerah yang masih kurang kuat.

Pada tahun 2020 Kementerian Kesehatan RI mengeluarkan PMK No. 3/2020 yang mengatur Klasifikasi dan Perizinan RS. PMK ini sekaligus membatalkan berlakunya PMK 30/2019. Keberadaan PMK 3/2020 tentunya mempengaruhi sistem rujukan. Apakah sistem rujukan akan masih berjenjang berbasis kelas? Ataukah berjenjang berbasis kompetensi? Bagaimana dengan sistem rujukan BPJS? Apakah akan sama? Apakah RS kelas A akan menjadi penuh sesak?

Secara konsepsual PMK no 3/2020 memperkuat hasil studi FK-KMK UGM  dalam pemetaan  penjenjangan rujukan berbasis kompetensi penanganan penyakit. Sistem rujukan berjenjang berbasis kompetensi ditetapkan berdasarkan kebutuhan medis suatu penyakit dan kompetensi fasyankes (RS), bukan jenjang kelas rumah sakit. Rujukan dari FKTP dapat langsung ke kelas A, apabila RS di kelas D,C, dan B tidak mempunyai kompetensi. Sistem ini membutuhkan kemampuan Dinas kesehatan Propinsi untuk menyusun peta kompetensi dan sistem rujukan yang akan dibangun. Setiap propinsi akan mempunyai peta yang berbeda-beda.

Latar belakang di atas menjadi isu utama yang akan dibahas dalam Seminar Outlook Tahun 2020 Divisi Manajemen Rumah Sakit PKMK FK-KMK UGM bekerjasama dengan Minat Kebijakan dan Manajemen Pelayanan Kesehatan FK-KMK UGM.

Tujuan

1. Membahas hasil pemetaan sistem rujukan berbasis kompetensi.
2. Membahas kemungkinan implementasi sistem rujukan berbasis kompetensi pasca terbitnya PMK no 3/2020 di DIY.
3. Mendiskusikan peran DInas Kesehatan dalam kebijakan rujukan berjenjang berbasis kompetensi.

 Agenda Kegiatan

Hari dan tanggal :    Kamis, 13 Februari 2020

Waktu                    :    09.00 – 11.00 WIB

Tempat                 :    Auditorium Lt.1 Gedung Pascasarjana Tahir Foundation, FK – KMK, UGM,

Link Webinar       :    https://attendee.gotowebinar.com/register/1184090864358617091

Webinar ID          :    773 – 497 – 923

 Target Peserta 

1. Kementerian Kesehatan.
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota.
3. Kabid Yankes Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota.
4. Kasie Rujukan Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten / Kota.
5. Staf Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Asosiasi RS (PERSI, ARSADA, ARSSI, ARSPTN, ARSVI, dan lain – lain)
7. Rumah sakit.
8. Peneliti
9. Praktisi
10. Mahasiswa S2 khususnya Prodi HPM FK – KMK UGM.

Narasumber, Pembahas, dan Moderator 

Narasumber:

Prof. dr. Laksono Trisnantoro M.Sc., Ph.D. (Kepala Dept HPM FK-KMK UGM) 

Pembahas:

1. Dirjen Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan
2. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DIY
3. Ketua Umum Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia
4. Direktur Utama BPJS Kesehatan

Moderator

Ni Luh Putu Eka Andayani, SKM, M.Kes

 Detail Susunan Acara

 Informasi

Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan (PKMK), FK – KMK UGM