Pandan – Bupati Tapanuli Tengah Bapak Bakhtiar Ahmad Sibarani Resmikan Gedung Rawat Inap dan Penunjang Diagnostik RSUD Pandan, Selasa (30/04/2019).

Acara dirangkai dengan penandatanganan komitmen bersama untuk mensukseskan Akreditasi RSUD Pandan Kabupaten Tapanuli Tengah bertempat di RSUD Pandan, dimulai dengan sambutan Tarian tortor dilanjutkan doa oleh Ustaz Drs H Ngadiman KS selaku Ketua MUI Tapanuli Tengah.

Dikesempatan itu Bupati Tapanuli Tengah Bapak Bakhtiar Ahmad Sibarani menyampaikan, pesan saya Kepada Direktur RSUD Pandan kalau ada pasien sakit langsung ditangani dan dilayani dengan baik, administrasi belakangan, karena nyawa orang lebih berharga dari segalanya.

“Saya ucapkan terimakasih kepada Direktur RSUD Pandan yang sudah bekerja dengan baik, kita bekerja dan mengabdi untuk Kabupaten Tapanuli Tengah, Kita juga berharap Sinergitas antara Kabupaten Tapanuli Tengah dan kota Sibolga akan terus terjalin dengan baik terkhusus dibidang pelayanan kesehatan,” ungkapnya.

Bupati Tapanuli Tengah Bapak Bakhtiar Ahmad Sibarani didampingi oleh Walikota Sibolga Bapak Drs H M Syarfi Hutauruk dan Wakil Bupati Bapak Darwin Sitompul selanjutnya menandatangani Prasasti dan dilanjutkan dengan pengguntingan pita oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Tapanuli Tengah Ny Citra Bakhtiar Ahmad Sibarani sebagai pertanda secara resmi RSUD Pandan dapat dioperasikan untuk melayani masyarakat.

Hadir di acara tersebut Walikota Sibolga Bapak Drs H M Syarfi Hutauruk MM, Wakil Bupati Tapanuli Tengah Darwin Sitompul, Mewakili Danrem 023 KS, Mewakili Dandim 0211/TT, Mewakili Danlanal Sibolga, Mewakili Kajari Sibolga, Dansatradar 234 Sibolga, Dandenpom 1/2 Sibolga, Sekretris Daerah Drs Henri Susanto Lumbantobing MSI, Pimpinanan OPD Tapanuli Tengah, Para Dokter, Kepala Puskesmas, Perawat, Bidan, dan Tenaga medis Lainnya.

Sumber: mudanews.com

AMLAPURA – Terhitung sejak 1 Mei 2019, BPJS Kesehatan menghentikan sementara pelayanan program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di RSUD Karangasem. Itu gara-gara akreditasi rumah sakit yang berada di Jalan Ngurah Rai, Amlapura itu telah kedaluawarsa sejak 24 April. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem I Gusti Bagus Putra Pertama membenarkan hal itu Rabu (1/5) kemarin.

Putra Pertama menerangkan, peserta JKN-KIS yang tidak bisa dilayani adalah pemeriksaan di poliklinik, dan pasien rawat inap yang masuk 1 Mei. Sedangkan untuk pasien gawat darurat tetap dilayani di Unit Gawat Darurat RSUD Karangasem. Begitu pula pasien rawat inap yang masuk sebelum 1 Mei juga tetap dilayani.

“Kasus yang memerlukan pelayanan lanjutan atau rujukan dari puskesmas atau fasilitas kesehatan tingkat pertama akan dirujuk ke rumah sakit selain RSUD Karangasem,” terangnya. Untuk di Karangasem, lanjut Putra Pertama, ada RS Balimed. 

Putra Pertama belum bisa memastikan sampai kapan RSUD Karangasem tak melayani JKN-KIS. Sebab hingga saat ini belum ada kepastian dari Komite Akreditasi Rumah Sakit terkait terbitnya akreditasi tersebut. “Biasanya 2 minggu setelah penilaian, akreditasi sudah turun. Kami juga sudah bersurat lagi, biar lebih cepat,” ujar Putra Pertama.

Pejabat asal Sidemen itu menegaskan, penilaian akreditasi RSUD Karangasem sudah dilakukan 22-25 April. Tahapan penilaiannya banyak. Sehingga sertifikat akreditasi yang lama keburu kedaluwarsa. “Masyarakat tidak perlu cemas, hanya di RSUD Karangasem saja untuk sementara tidak melayani JKN-KIS,” tandas Putra Pertama usai rapat menyikapi penghentian sementara pelayanan JKN-KIS itu kemarin. Rapat dipimpin Plt Asisten I Setda Karangasem I Wayan Sutapa, melibatkan pejabat terkait di Pemkab Karangasem. Di antaranya, Inspektorat Daerah (Irda), RSUD Karangasem, Dinas Kesehatan, dan Bagian Hukum.

Kepala BPJS Kesehatan Cabang Klungkung Endang Triana Simanjuntak dalam keterangan tertulisnya mengatakan, sesuai Undang-Undang Nomor 40 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 34 tahun 2017 tentang Akreditasi Rumah Sakit, menyebutkan bahwa rumah sakit wajib terakreditasi yang dilakukan secara berkala paling sedikit setiap 3 tahun, dan RS harus memperpanjang akreditasi tersebut sebelum habis masa berlakunya. 

Akreditasi tersebut sebagai syarat kerja sama dalam melayani peserta JKN-KIS. Hal itu tertuang dalam Permenkes Nomor 99/2015 tentang Perubahan Atas Permenkes Nomor 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada JKN, dan petunjuknya berupa surat edaran dari Menteri Kesehatan dan BPJS Kesehatan. “Kami sebagai penyelenggara program JKN-KIS memiliki regulasi yang harus dipatuhi dan itupun merupakan aturan bersama yang wajib dipatuhi oleh RS selaku penyedia pelayanan,” terangnya.

Terkait penghentian sementara pelayanan JKN-KIS RSUD Karangasem, Endang mengaku tetap berkordinasi dengan Pemkab Karangasem dan  RSUD Karangasem. Sama halnya dengan penjelasan Putra Pertama, Endang pun memastikan peserta JKN-KIS di wilayah Karangasem masih dapat dilayani di RS lain, seperti RS Balimed Karangasem, sesuai dengan prosedur pelayanan. Selain itu dapat dilayani di RS wilayah Kabupaten Klungkung, Gianyar, Buleleng dan bahkan sampai di wilayah Denpasar. “Silahkan peserta tetap berobat di fakses tingkat pertama. Nanti apabila akan dirujuk, peserta akan diberi informasi terkait dengan RS yang akan menerima rujukan,” tandasnya.

(bx/wan/yes/JPR)

Sumber: jawapos.com

SIAK – Keluarga besar dan manajemen RSUD Tengku Rafian Siak bersyukur atas ditetapkannya akreditasi paripurna terhadap rumah sakit tersebut. Kerja keras manajemen untuk memenuhi standarisasi pelayanan yang baik akhirnya berbuah manis.

“Alhamdulillah, ini menjadi langkah awal bagi kami untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat,” kata Direktur RSUD Tengku Rafian Siak, dr Benny Chairuddin, Rabu (1/5/2019).

Ia menjelaskan, RSUD Tengku Rafian Siak terakreditasi Paripurna.

Tanggungjawabnya adalah peningkatan kualitas pelayanan dalam mendukung pembangunan kesehatan provinsi dan nasional.

Akreditasi Paripurna tersebut ditetapkan oleh Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Indonesia.

Untuk mendapatkan akreditasi itu, RSUD Tengku Rafian Siak harus melalui proses akreditasi Survei Standar Nasional Akreditasi Rumah Sakit (SNARS) Edisi I. Proses tersebut telah dilalui pada April 2019 kemarin.

Berdasarkan Permenkes Nomor 34 Tahun 2017, disebutkan bahwa lembaga independen yang bertugas melakukan penilaian harus terakreditasi oleh Lembaga Internasional Society for Quality in Healthcare (ISQua).

Dalam hal ini, KARS Indonesia yang menjadi lembaga independen penyelenggara akreditasi rumah sakit di Indonesia telah sesuai dengan standar ISQua.

“Ini suatu kebanggaan bagi kita bersama, bisa meraih bintang lima dengan akreditasi Paripurna. Tentunya ini sebagai acuan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan,” kata dia.

RSUD Tengku Rafian memang banyak mengantongi penghargaan. RSUD yang berada di jalan Raja Kecik Siak Sri Indrapura ini menjadi rujukan bagi masyarakat Kabupaten Bengkalis, Dumai, Kepulauan Meranti dan Pelalawan untuk mendapatkan perawatan dan pengobatan.

Baik Gubernur Riau Syamsuar maupun bupati Siak Alfedri selalu membanggakan RSUD Tengku Rafian, sebagai rumah sakit daerah yang mempunyai manajemen dan layanan yang baik.

RSUD Tengku Rafian tersebut didirikan pada 2005 silam.

Bupati Siak Alfedri mengaku sangat bersyukur atas perolehan akreditasi tersebut. Ia berharap, akreditasi tersebut bukan hanya terlihat pada saat penilaian, namun dibuktikan dengan fasilitas dan pelayanan yang berkualitas.

“Kita patut bersyukur dan bangga. Namun kita harus bertanggungjawab dengan terus meningkatkan kulaitas,” kata dia.

Ia menyampaikan, Pemkab Siak terus berupaya memenuhi segala kelengkapan fasilitas medis di RSUD Tengku Rafian Siak. Rumah sakit ini sudah resmi mengoperasikan Endescopy dan CT Scan.

“Untuk meningkatkan fasilitas kesehatan di setiap kecamatan yang jumlah penduduknya padat, kami juga membangun Puskesmas tipe D, seperti di kecamatan Tualang, Kerinci Kanan, Minas, dan akan menyusul Kecamatan Kandis,” kata dia.

Ia juga berharap dukungan masyarakat Siak kepada Pemkab Siak dalam membenahi fasilitas kesehatan. Apalagi ada rencana memberikan fasilitas pengobatan berstandar internasional kepada para wisatawan yang datang ke Siak. (Tribunsiak.com/mayonal putra)

Sumber: tribunnews.com

Tren Wisata Medis, Fakta dan Peluang di Indonesia ?

Dengan proyeksi pertumbuhan sebesar 3 trilyun dolar pada tahun 2025,

wisata medis menjadi tren global yang menjanjikan.

Beberapa tahun lalu, wisata medis hanyalah kontributor kecil terhadap pariwisata global dan pendapatan negara. Saat ini telah menjadi industri multi bilyun dolar yang diproyeksikan akan terus meningkat eksponensial beberapa dekade mendatang.  Menurut laporan VISA dan Oxford Economics serta Medical Tourism Index™ (MTI) pada tahun 2016, industri wisata medis yang sebelumnya diremehkan, saat ini telah menunjukkan peningkatan yang sangat tinggi terhadap pasar wisata global.

Industri wisata medis saat ini bernilai $ 439 bilyun, dimana 11 juta wisatawan medis bepergian secara rutin untuk pemeriksaan kesehatan dengan alasan layanan medis tersebut tidak tersedia dengan layak di negara asal mereka.  Hal tersebut menunjukkan hampir 4% dari populasi dunia, bepergian ke luar negeri untuk mendapatkan pengobatan.  Dengan demikian, destinasi negara dengan program wisata medis diperkirakan meningkat 25 % – 50% untuk 10 tahun mendatang.

Mengelola SDM:

Kunci Mengelola Rumah Sakit 

Sumber: Google

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan bagian penting dalam mengelola suatu rumah sakit. Rumah sakit yang berfungsi untuk melayani kesehatan masyarakat masih memiliki beberapa kekurangan yang menimbulkan keluhan diantaranya seperti waktu tunggu pasien yang lama, persepsi pelayanan yang dirasakan antara pasien kelas 3, VIP dan berbagai keluhan lainnya. SDM tidak hanya dilihat dari keahlian dan pengetahuan namun juga melalui karakteristik karyawan tersebut.

Digital Health : Menerapkan Perkembangan Teknologi Dalam Pelayanan Kesehatan

Digital Health merupakan salah satu fenomena yang semakin berkembang di dunia kesehatan. Digital health ini didefinisikan sebagai sebuah transformasi budaya mengenai bagaimana teknologi menyediakan data digital dan objektif yang dapat diakses baik oleh tenaga kesehatan maupun pasien, menuju hubungan dokter – pasien yang setara dengan pengambilan keputusan bersama dan demokratisasi perawatan. Berbagai revolusi hardware dan software seperti alat – alat kesehatan baru hingga akses internet yang memudahkan siapapun untuk memperoleh informasi.

WAIKABUBAK—Direktur rumah sakit umum daerah (RSUD) Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dr.Beringin Pasaribu mengatakan akan memperbaiki penanganan sampah medis RSUD Waikabubak terutama pada saat dilakukan pembakaran.

Sistem pembakaran akan diperbaiki agar tidak mengganggu masyarakat sekitar.

Ia mengaku, RSUD Waikabubak tidak memiliki lahan lain menjadi lokasi penanganan sampah medis.

Selama ini, biasanya sampah medis dibakar dibagian belakang RSUD Waikabubak dengan menggunakan sistem pembakaran manual sehingga terkadang menimbulkan bau tak sedap bagi masyarakat sekitar kompleks rumah sakit.

Demikian disampaikan Direktur RSUD Waikabubak, Kabupaten Sumba Barat, dr.Beringin Pasaribu di ruang kerjanya, Sabtu (13/4/2019). Menurutnya, sistem penanganan sampah medis RSUD Waikabubak telah mendapat rekomendasi Dinas Lingkungan Hidup Propinsi NTT dan terus terpantau Dinas Lingkungan Hidup Sumba Barat.

Meski demikian, menjadi satu keharusan RSUD Waikabubak untuk memperbaiki sistem penanganan sampah medis RSUD Waikabubak bila tak sesuai keadaan sekarang.

Dahulu, daerah sekitar bagian belakang RSUD Waikabubak sepih alias belum memiliki penghuni yang padat seperti sekarang.

Karena itu menjadi tugas bersama memperbaiki teknis penanganan sampah medis yang berada dibagian belakang RSUD Waikabubak itu.

Dalam kesempatan itu, berharap TPA Wone secepatnya beroperasi sehingga bisa mengakomodir sampah rumah sakit RSUD Waikabubak itu.

Sementara itu Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sumba Barat, Dedy Suyatno dikonfirmasi pos kupang ke telepon selulernya, Minggu (24/4/2019) terkait harapan direktur RSUD Waikabubak agar TPA Wone secepatnya beroperasi sehingga bisa menangani sampah rumah sakit,

ia menegaskan, TPA Wone hanya mengelolah sampah non medis. Hal itu berarti sampah medis hanya dapat dikelolah rumah sakit dengan memperhatikan masukan Dinas Lingkungan Hidup Sumba Barat.  Direktur RSUD Waikabubak, SB, dr.Beringin Pasaribu. (*)

Sumber: tribunnews.com

PENAJAM – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung, Penajam Paser Utara (PPU) telah membuka poli telinga, hidung dan tenggorokan (THT) sejak 10 April lalu.

Setelah membuka Poli THT, RSUD Aji Putri Botung akan membuka Poli Mata.

Dengan dibukanya poli THT ini, maka telah melengkapi poli sebelumnya yang telah dibuka di RSUD Aji Putri Botung.

Yakni anastesi, paru, serta poli lain.

Direktur RSUD Ratu Aji Putri Botung, Jansje Grace Makisurat, Senin (15/4/2019) menjelaskan, pembukaan poli ini sudah dilakukan sejak 10 April lalu.

Untuk jadwal mulai Senin, Rabu dan Kamis.

Grace mengatakan dokter spesialis THT yang bertugas merupakan dokter spesialis yang telah menyelesaikan sekolah.

Mengenai tak memberikan pelayanan setiap hari, ia mengatakan karena dokter spesialis THT ini harus juga membantu dalam operasi seperti operasi amandel.

Grace mengakui Poli THT ini bisa dibuka lantaran cukup menggunakan alat medis biasa.

Tak seperti poli mata yang harus dilengkapi alat lengkap nan canggih.

Namun demikian, Grace mengakui ada dokter spesialis mata yang juga sudah menyelesaikan pendidikan namun belum bisa membuka poli karena terkendala alat.

Untuk alat, Grace mengatakan akan berjuang agar tahun depan bisa mendapatkan bantuan anggaran melalui dana DAK.

Grace mengaku ada salah seorang dokter spesialis mata yang akan pindah dari Tarakan.

“Saya sudah setuju dokter mata pindah di Penajam apalagi yang bersangkutan akan membawa sendiri alatnya, ” ucapnya.

Sumber: tribunnews.com