Jaminan kesehatan nasional atau lebih sering  disebut era JKN selalu menjadi perhatian di bidang pelayanan kesehatan. Dimulainya era JKN pada 2014 membuat fasilitas kesehatan harus berpikir lebih dalam. Dengan diberlakukannya  JKN seharusnya membuat rumah sakit bergembira, karena semakin banyak pasien yang ditangani. Namun rumah sakit kadang merasa keberatan dengan program JKN tersebut. Tarif INA CBG’s menjadi salah satu alasannya.

Rejang Lebong  – Bupati Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Ahmad Hijazi mengatakan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dua Jalur yang posisinya berada di wilayah Kabupaten Kepahiang tetap dilanjutkan.

“Dikatakan tidak difungsikan itu salah, kita sudah sepakat dengan Bupati Kepahiang dan kita juga mengajukan izin, kita tidak mau melanggar. Kemarin mengapa pelayanannya dipindahkan karena masih uji coba,” kata dia di hadapan sejumlah wartawan di Rejang Lebong, Senin.

BOGOR – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan saat ini tengah mengalami keterlambatan membayar klaim pelayanan kesehatan pada beberapa Rumah Sakit (RS) mitra. Salah satu yang saat ini terdampak adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor.

Kasubag Hukum dan Humas RSUD Kota Bogor, Taufik Rahmat, mengatakan, pihaknya memang belum mendapatkan biaya klaim dari BPJS Kesehatan. Menurut dia, saat ini pihaknya telah bekerja sama dengan Bank Mandiri untuk melakukan anjak piutang sebagai solusi terkait keterlambatan klaim BPJS Kesehatan tersebut.

SIAK SRI INDRAPURA – Sebagai bentuk rasa syukur atas predikat Paripurna Bintang Lima yang diraih RSUD Tengku Rafian Siak dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit (KARS) Indonesia, pihak rumah sakit menggelar syukuran dengan mengundang semua pihak terkait dalam proses panjang tersebut, termasuk Rektor Abdurab, dr Susi Rini serta Bupati Siak Drs H Alfedri MSi.

Dalam kesempatan yang berbahagia itu pula, manajemen RSUD Tengku Rafian Siak memberikan penghargaan kepada pegawai teladan dan berprestasi sebanyak 11 orang yang dibagi dalam 4 bidang. 

SERANG – Pemprov Banten bakal melakukan peningkatan fasilitas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Banten dengan membangun gedung pelayanan setinggi 8 lantai pada 2020 mendatang. Pembangunan tersebut digulirkan sebagai upaya menjadikan RSUD Banten sebagai rumah sakit rujukan regional.

Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, RSUD Banten menjadi rumah sakit rujukan nasional merupakan program yang dicanangkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim-Andika Hazrumy.

BIAK – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) pada tahun anggaran 2019 mengalokasikan anggaran sebesar Rp40 miliar untuk membangun poliklinik layanan berbasis digital di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Biak Numfor, Papua dalam upaya meningkatkan standardisasi pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah itu.

“Jajaran Pemkab Biak Numfor sangat berterima kasih atas perhatian pemerintah pusat yang sudah merealisasikan anggaran untuk pembangunan poliklinik RSUD Biak dalam upaya menyediakan layanan pasien berobat jalan dan rawap inap,” ungkap Bupati Herry Ario Naap di Biak, Minggu.

Manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cut Nyak Dhien Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, memastikan pasokan sejumlah obat-obatan dan bahan habis pakai (BHP) untuk kebutuhan pasien terhenti. Pasokan itu terhenti setelah distributor obat-obatan menghentikan suplai ke rumah sakit tersebut.

“Pasokan terhenti karena sampai saat ini kami belum bisa melunasi obat dan bahan habis pakai yang sudah disalurkan distributor, akibat klaim jasa medis sebesar Rp14 miliar lebih belum kami terima dari BPJS Kesehatan,” kata Kepala Seksi Tunjangan Medis RSUD Cut Nyak Dhien Meulaboh, Cut Yanita, Sabtu (20/7) lalu.

TERM OF REFERENCE SEMINAR

ERA DIGITALISASI PELAYANAN KESEHATAN DAN STRATEGI RS DALAM MEMBANGUN BUDAYA ORGANISASI YANG SIAP MENGHADAPI DISRUPSI

RS Ortopedi Prof. dr. Soeharso, Surakarta, 24 Juli 2019

 LATAR BELAKANG

Datangnya era digital ke dunia kesehatan sudah tidak dapat dihindari lagi. Sebagaimana mahluk hidup, hanya yang mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan yang bisa bertahan dan berkembang, termasuk kemampuan beradaptasi terhadap kemajuan teknologi informasi. Diluar sektor kesehatan telah banyak contoh bagaimana teknologi informasi telah mengubah gaya hidup masyarakat dan respon lembaga-lembaga bisnis terhadap perubahan tersebut. Hanya dengan ketukan jari di layar ponsel masyarakat bisa mengakses berbagai layanan dengan semakin mudah, mulai dari jasa mengantarkan barang hingga membersihkan rumah dan membelikan tiket perjalanan. Dunia perbankan telah lama beradaptasi terhadap teknologi, misalnya dengan memperbanyak fitur-fitur e-banking dan mengurangi jumlah teller di kantor-kantor cabang. Selain bisa makin mendekatkan dengan nasabah, adaptasi ini juga mampu menghemat biaya operasional perusahaan. Syaratnya: perusahaan harus mau berinvestasi di teknologi. 

Bagaimana dengan rumah sakit? Saat ini sudah banyak RS yang mengimplementasikan SIM-RS secara terintegrasi, khususnya RS-RS jaringan di kota-kota besar. Namun Jauh lebih banyak RS yang baru menerapkan SIM-RS secara parsial, bahkan hanya menerapkan di unit tertentu saja. Dalam aspek teknologi industri RS memang ketinggalan dibandingkan dengan sektor perbankan, transportasi dan berbagai sektor lainnya. Padahal, di dunia internasional, penerapan teknologi hingga pada taraf smart hospital sudah mulai jamak dilakukan. Jika RS di Indonesia tidak segera mengadopsi perkembangan teknologi informasi, tidak lama lagi akan kalah dengan RS-RS lain di negara tetangga yang pasarnya semakin mengglobal. 

Namun adopsi teknologi informasi di RS tidak mudah, bahkan perlu didesain dan direncanakan dengan matang. Hal ini karena perkembangan teknologi informasi sangat cepat sedangkan biaya investasinya tidak sedikit. Seminar ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran bagaimana perkembangan digitalisasi RS di Indonesia dan bagaimana strategi adopsi teknologi informasi untuk meningkatkan daya saing RS.

TUJUAN

Seminar ini bertujuan untuk:

1. Memaparkan peran regulator dan operator pelayanan kesehatan di era industri 4.0
2. Mendiskusikan pengaruh digitalisasi dan disrupsi terhadap RS dan bagaimana strategi RS untuk menghadapi hal tersebut.

 JADWAL PELAKSANAAN

Kegiatan ini akan diselenggarakan pada Hari Rabu, 24 Juli 2019. Pk. 08.00 – 12.00 WIB.

Rundown yang direncanakan adalah sebagai berikut: 

*Disajikan melalui penayangan rekaman video

 WEBINAR

Acara ini dapat diikuti melalui webinar secara GRATIS pada link berikut:

Link Webinar: https://attendee.gotowebinar.com/register/513717521499371265

Webinar ID: 608-128-011

 Informasi 

Maria Lelyana (Kepesertaan)

Telp: 0274-549425 / 08111019077

PURWOREJO – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr Tjitrowardojo Kabupaten Purworejo akhirnya menjalani visitasi penetapan sebagai Rumah Sakit (RS) Pendidikan Satelit Fakultas Kedokteran Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (FKIK-UMY) dan Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat Keperawatan (FKKMK) UGM Yogya.

“Visiasi ini merupakan yang kedua setelah penetapan yang petama sebagai RS Pendidikan Satelit pada 12 Desember 2014. Seharusnya penetapan ulang sebagai RS Pendidikan Satelit  pada 12 Desember 2017, namun karena ada regulasi baru dimana RSUD Dr Tjitrowardojo sebagai RS Pendidikan Satelit penetapannya menunggu penetapan RS Pendidikan Utama yakni RSUP Dr Sardjito untuk FKKMK UGM dan  RSUD Panembahan Senopati Bantul untuk FKIK UMY sehingga mundur,” kata Direktur RSUD Dr Tjitrowardojo Purworejo drg Gustanul Arifin MKes, Rabu (17/7).

SEKAYU – – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) secara resmi mengeluarkan surat edaran berupa rekomendasi untuk review kelas rumah sakit (RS). 

Hasilnya, tercatat sebanyak 615 RS di Indonesia yang mengalami penurunan kelas. Bahkan di Sumsel kelas Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)  mengalami penurunan.

Satu-satunya rumah sakit di Sumsel yang berada di luar wilayah Palembang yang kelasnya mantap adalah  Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sekayu. Rumah sakit kebanggaan ughang Muba ini  justru dinilai pantas dan kredibel menyandang status RSUD kelas B.