Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia telah melalui 3 transisi masa. Sebelum 2005 Sistem Informasi Kesehatan di Indonesia berada dalam era manual dimana seluruh data masih dicatat dan disimpan dalam bentuk data agregat. Aliran data dari pusat ke masing – masing instansi ataupun sebaliknya tidak dikeloladengan baik sehingga masih terfragmentasi. Banyak kelemahan dalam sistem ini, antara lain; seringnya terjadi duplikasi data, validitas data yang tidak dapat dipastikan kebenarannya, beragamnya sistem laporan, hingga banyaknya kertas yang harus digunakan sehingga tidak ramah lingkungan.

PELAIHARI – Guna mendukung percepatan operational RSUD KH Mansyur atau RSUD Kintap di Desa Kintap, Kecamatan Kintap, Tanahlaut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Pertanahan (DPUPRP) Tanahlaut merencanakan perbaikan akses jalan ke rumah sakit tersebut.

Meski baru dalam rencana, Dinas PUPRP sudah mengusulkan anggaran untuk perbaikan jalan di kawasan itu.  Terlebih, saat ini kondisi jalan menuju RSUD KH Manysur memang mengalami kerusakan, Senin (26/8/2019).

Ada sejumlah lubang terdapat di jalanan itu. Bahkan jalan tersebut merupakan akses satu-satunya ke RSUD KH Mansyur. Sekaligus pula mengarah ke permukiman warga.

SALATIGA – Terjadinya praktik jual beli limbah medis atau B3 oleh oknum pegawai RSUD Kota Salatiga jelas melanggar sejumlah peraturan Kemenkes RI yang sejak 2004 sudah lama diatur mengenai pengelolaan limbah medis.

Diantaranya disana mengatur bagaimana limbah domestik (dapur/air cuci) harus terpisah dengan limbah medis. Lalu Permenkes nomor 7 tahun 2019 tentang Kesehatan Lingkungan RS. Disana mengatur terkait tanah, air, udara, pangan, sarana prasarana dan vektor penyakit.

CIMAHI, (PR).- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cibabat mendapat bantuan pembiayaan hingga Rp 64 miliar. Dana tersebut digunakan membeli berbagai macam Alat Kesehatan (Alkes) guna mendukung layanan spesialis di RSUD Cibabat.

Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD Cibabat, Reri Marlia mengatakan, dana bantuan itu akan digunakan untuk pengadaan kelengkapan Alkes di ruang rawat inap, Instalasi Gawat Darurat (IGD), Intensif Care Unit (ICU), Labolatorium, Rehabiliasi Medik dan Unit Tranfusi Darah (UTD).

“Allhamdulilah tahun ini ada bantuan terutama untuk pengadaan alkes,” ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama RSUD Cibabat Reri Marlia, Senin, 26 Agustus 2019.

NGAMPRAH, (PR).- Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cikalongwetan, Kabupaten Bandung Barat, akan memiliki alat penghasil oksigen yang menelan anggaran hingga Rp 8 miliar. Anggaran tersebut merupakan bantuan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2019.

Direktur RSUD Cikalongwetan Ridwan Abdullah Putra mengungkapkan, secara keseluruhan, tahun ini RSUD Cikalongwetan mendapatkan DAK sebesar Rp 21 miliar.

“Anggaran tersebut paling besar untuk pengadaan alat produksi oksigen sebesar Rp 8 miliar, dan sisanya untuk pengadaan alat kesehatan lainnya,” kata Ridwan, Senin, 26 Agustus 2019.

SLEMAN – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sleman menggelar pelatihan manajemen standar nasional akreditasi rumah sakit (SNARS) edisi 1 kepada kepala ruang rumah sakit tersebut di Sleman, Senin (26/8/2019). 

Kegiatan ini bukan hanya memberikan pengetahuan tentang pelayanan rumah sakit sesuai dengan standar, namun juga untuk meningkatkan kompetensi kepala ruang dalam pelayanan keperawatan yang efektif dan efisien.

Dua pemateri dihadirkan dalam acara tersebut yakni surveyor komisi akreditasi rumah sakit (KARS) Endri Astuti dan motivator Universitas Amikom Yogyakarta Erik Hadi Saputra.

SANGATTA – Direktur RSU Kudungga Sangatta, Anik Istiandari membantah adanya tindakan yang diduga fiktif oleh BPJS Kesehatan Cabang Kutai Timur.

Dan harus mengembalikan biaya yang sudah dibayarkan atas tindakan medis tersebut, sebesar Rp 680 jutaan.

Menurutnya, tindakan medis phacoemulsifikasi dilakukan pada 2016 hingga 2017 lalu dan klaim sudah dibenarkan oleh dokter spesialis mata yang bertugas saat itu.

Tidak benar jika disebut fiktif. Hanya saja dalam verifikasi yang dilakukan BPJS Kesehatan, tindakan medis phacoemulsifikasi dianggap tidak mungkin dilakukan sesuai standar BPJS Kesehatan, karena tidak adanya alat pendukung tindakan medis.

PADANG – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Dr. Rasidin masih sepi kunjungan pasien. Sepinya pasien di rumah sakit milik Pemerintah Kota (Pemko) Padang ini, diamini oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Padang, Amasrul.

Untuk itu, Sekda Kota Padang meminta seluruh pelayanan kesehatan dibawah pemerintahan kota Padang untuk bisa mendukung ramainya kunjungan pasien di rumah sakit tersebut.

SOE – Unit transfusi darah ( UTD) PMI Kabupaten TTS telah dua tahun mati suri. Akibatnya, RSUD SoE Kesulitan mendapatkan pasokan darah guna melakukan transfusi darah.

Untuk mengatasi maslah tersebut, pihak manajemen RSUD SoE terpaksa meminta donor darah dari keluarga pasien atau relawan yang ada di Kota SoE. Tak jarang, manajemen menggunakan media sosial untuk mencari relawan pendonor untuk memenuhi kebutuhan darah untuk transfusi.