SUMEDANG– RSUD Kabupaten Sumedang dan rumah sakit lainnya di Kabupaten Sumedang menjadi bagian dari pilot project dari program BPJS model pembayaran Global Budget.

Nota kesepahaman telah ditandatangani antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sumedang dan pihak BPJS di RSUD Kabupaten Sumedang, Senin (16/12/2019).

Selain RSUD Kabupaten, ada dua rumah sakit lainnya yang ikut dalam Global Budget tersebut, yaitu RS Pakuwon dan RS Mitra.

Pada Sabtu (14/12/2019), Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah secara resmi meluncurkan provinsi NTB sebagai destinasi wisata medis (medical tourism). Gubernur percaya bahwa keindahan wisata yang ditawarkan NTB ditambah dengan keunggulan layanan kesehatan akan menarik banyak wisatawan untuk melakukan wisata medis ke provinsi yang dipimpinnya. Keunggulan utama yang ditawarkan adalah dalam bidang radioterapi karena saat ini RSUD NTB telah dilengkapi CT Scan Simulator yang belum pernah dimiliki oleh rumah sakit lain di Indonesia. Selain itu peralatan radioterapi yang ada telah diperbaharui mengikuti versi terbaru yang ada di pasaran. Selain di bidang radioterapi, wisata medis NTB juga mengunggulkan layanan cuci darah dan baby spa yang disediakan oleh beberapa rumah sakit swasta yang turut bekerja sama dengan RSUD NTB sebagai bagian dari wisata medis ini. NTB juga telah memiliki penanganan gawat darurat yang terdepan melalui Mataram Emergency Medical Service (MEMS) serta sistem rujukan yang dibantu oleh Elang Lintas Indonesia (ELI) dari Bandara Halim Perdana Kusuma untuk menerbangkan pasien ke rumah sakit yang ada di Surabaya, Jakarta, maupun Singapura.

Reportase

Webinar Scaling up Health Equity and Innovative Solution for UHC in South East Asia

Community of Practice for Health Equity

12 Desember 2019

Webinar masyarakat praktisi health equity kali ini membahas isu ketidaksetaraan kesehatan dalam implementasi Universal Health Coverage (UHC) di Indonesia dan Filipina, dimoderatori oleh Senior Equity Initiative Fellow, dr. Tiara Marthias, MPH. Sebagai narasumber dari Indonesia, Prof. dr. Laksono Trisnantoro, M.Sc, PhD membahas seputar kondisi UHC di Indonesia.

Materi

Beberapa isu yang saat ini dihadapi oleh Indonesia antara lain defisit dan kesetaraan, fragmentasi sistem kesehatan dan kualitas layanan kesehatan. Defisit diakibatkan sebagian besar oleh kelas menengah dan terdapat perbedaan signifikan antar wilayah geografis dalam hal kualitas layanan.  Alokasi pembelanjaan negara untuk kesehatan hanya 5% termasuk untuk orang tidak mampu , sementara lapangan kerja untuk kesehatan sangatlah terbatas, tidak cukup menampung tenaga kesehatan yang baru lulus di setiap tahunnya. GDP Indonesia selalu naik, tetapi pembelanjaan untuk kesehatan tidak meningkat. Di sisi lain, selama beberapa tahun terakhir Indonesia mencapai perbaikan taraf kesehatan seperti meningkatnya angka harapan hidup.  Diharapkan, UHC di Indonesia hadir untuk kesetaraan bagi semua dalam akses layanan kesehatan. 

Materi

Selanjutnya, Beverly Ho, MD, MPH, Senior Equity Initiative Fellow menggambarkan sejarah dan kondisi UHC di Filipina. PhilHealth adalah lembaga UHC yang berperan di Filipina dimana pembiayaanya disuplai oleh pemerintah, sipil, dan firma. Hal yang membedakan dengan Indonesia adalah implementasi UHC di Filipina dilakukan secara bertahap sejak 2000.  Filipina memperluas cakupan UHC dalam 3 tahap, dimana cakupan bagi orang miskin semakin lama semakin meningkat.  Kurang lebih serupa dengan kondisi di Indonesia, daftar penyakit dengan klaim tertinggi di Filipina, sebagai contoh prosedur cuci darah dan melahirkan adalah kelompok dengan klaim tertinggi.

Piya Hanvoravongchai, MD, M.Sc, Sc.D,  Direktur Program The Equity Initiative memberikan tanggapannya terkait ketidaksetaraan pada kasus dua negara tersebut. Menurut Piya, sejauh ini kedua negara telah bergerak ke arah yang benar.  Indonesia memiliki cakupan yang lengkap dan komprehensif tetapi berjuang untuk mempertahankan, sedangkan Filipina lebih fokus pada layanan kesehatan primer tetapi sedang memperluas manfaatnya. Tantangan besar UHC bukan hanya pembiayaan, namun juga bagaimana membangun sistem kesehatan yang kuat. Sejak adanya inisiasi UHC, investasi sebagian besar teralihkan ke asuransi kesehatan saja, sementara sistem kesehatan masih kurang dibangun. Selain itu, jangan melupakan isu determinan sosial kesehatan dan investasi dalam penelitian dan pengetahuan. Terakhir, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MBA  National Committee The Equity Initiative juga memberikan tanggapannya, bahwa selain pembiayaan kesehatan, hal yang perlu lebih banyak diberi perhatian adalah health outcomes, sehingga dapat membawa kita merefleksikan apa yang telah kita capai selama UHC.

Reporter : Faiq Hilmi

http://manajemenrumahsakit.net/2019/12/scaling-up-health-equity-and-innovative-solution-for-uhc-in-south-east-asia/

 Kaleidoskop Kesehatan 2019: Akreditasi RS dan Putus Kontrak BPJS Kesehatan

Kaleidoskop Kesehatan 2019 membahas peristiwa, temuan, hingga pembahasan seputar seluk-beluk masalah kesehatan di tahun 2019.

Kali ini, polemik putus kontrak antara BPJS Kesehatan dan rumah sakit, serta dampak akreditasi RS akan menjadi bahasan utama. 

Awal 2019, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan membuat heboh dengan memutus kontrak kerja sama dengan sejumlah rumah sakit di Indonesia.

Keputusan ini membuat kebingungan di masyarakat, mengingat tingginya angka pengguna Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang berobat di rumah sakit.

Ditakutkan, pemutusan kontrak membuat layanan JKN tak lagi tersedia di rumah sakit-rumah sakit yang membuat warga kesulitan berobat.

MATARAM – Gubernur NTB Zulkieflimansyah melaunching medical tourism sebagai bentuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat yang berlangsung di Graha Mandalika RSUD Provinsi NTB, Kota Mataram.

Peluncuran layanan kesehatan ini diresmikan langsung Gubernur NTB didampingi Direktur RSUD NTB, dr.H.Lalu Hamzi Fikri dan Kepala Dinas Kesehatan NTB, dr. Nurhandini Eka Putri serta disaksikan pejabat dari Kementrian Kesehatan dan Kementerian Pariwisata serta ratusan pelaku industri jasa kesehatan dan  pariwisata lainnya.

REMBANG, Radar Kudus – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr R Soetrasno Rembang kembali melenggang. Baru-baru ini mendapatkan top 10 Inovasi pelayanan publik. Lewat aplikasi rujukan online (ARJUNO). Melalui ARJUNO, layanan kesehatan rujukan bisa semakin cepat. Selain itu, juga berhasil menyabet top 40. Dengan inovasi pengantaran pasien pulang gratis.

Direktur RSUD Rembang dr Agus Setyohadi melalui Plt. Kabid Pengembangan dan Informasi Nurdin Fahrudin mengatakan, penyerahan top 10 inovasi berlangsung pada Rabu (11/12) kemarin di Kantor Gubernuran Semarang.

Malang – Jelang malam pergantian tahun, Pemkab Malang akan melaunching Public Safety Center (PSC) 119.

Bupati Malang, HM.Sanusi mengatakan, saat ini progres PSC tersebut sudah berjalan sangat bagus. Kehadiran PSC ini merupakan suatu kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Malang.

“Nanti, 1 Januari 2020 saya harap sudah bisa dilaunching, launching-nya pas malam Tahun Baru. Langsung bergerak semua armada PSC ini. Tentu ini sebuah kebanggaan,” kata Sanusi, saat evaluasi dan monitoring PSC di RSUD Kanjuruhan Kota Kepanjen, Kabupaten Malang, Rabu (11/12/2019).

Usai dinobatkan sebagai salah satu rumah sakit terbaik oleh International Hospital Federation (IHF), Direktur Utama RSUD Dr Iskak Tulungagung, dr Supriyanto, beri motivasi kepada RSUD Kanjuruhan, Kabupaten Malang.

Pasalnya, pihak RSUD Dr Iskak Tulungagung berharap semua rumah sakit yang ada di Jawa Timur bisa mengikuti langkahnya, termasuk RSUD Kanjuruhan.

“Sebenarnya RSUD Kanjuruhan memiliki peran dalam kemajuan yang dilakukan oleh RSUD Dr Iskak. Tulungagung jalan terus, disini malah melorot. Kami punya hutang ke Kanjuruhan ini. Semoga cepat kembali lagi,” ucap Supriyanto, dalam penyampaiannya di acara evaluasi dan monitoring public service center (PSC) di RSUD Kanjuruhan, Rabu (11/12). 

JAKARTA, Beritasatu.com – Tanpa percaloan, pungutan liar maupun diskriminasi, Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kardinah dinobatkan sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB).

Diberikan di acara Penganugerahan Zona Integritas Unit Kerja Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi di Hotel Bidakara Jakarta, Selasa (10/12/2019), Menpan RB Tjahjo Kumolo memberikan langsung penghargaan ini kepada Plt. Direktur RSUD Kardinah dr. Hery Susanto.

Pada acara ini, Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap penghargaan ini dapat memicu Pemerintahan Daerah untuk terus melakukan upaya pencegahan korupsi demi pelayanan prima kepada masyarakat. Ia juga mengatakan, semangat anti korupsi ini mempengaruhi berhasil atau tidaknya reformasi birokrasi.