CILEGON – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menyayangkan kondisi keuangan serta kekosongan obat-obatan yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Cilegon, hingga dikabarkan dapat terancam gulung tikar.
Menurut Anggota DPRD Kota Cilegon, komisi II, Ibrohim Aswadi, seharusnya Pihak RSUD segera melakukan langkah kongkrit, dengan pro aktif mengawal yang kaitannya dengan masalah keterlambatan tagihan BPJS yg ada. Sehingga kata dia, Masalah ketersediaan Obat dan pembayaran gaji karyawan segera teratasi denga baik.
“Ini kan menyangkut masalah hak-hak dasar publik dari sisi kesehatan, masyarakat yg telah membayar kewajibannya jadi terkendala,” ujar Ibrohim di ruang fraksi Demokrat, Selasa (26/11/19).
Ibrohim mengungkapkan, sangat ironis apabila obat-obatan yang menjadi aspek penting sampai tidak tersedia. Menurut Ibrohim, pihak RSUD harus berani mengambil langkah dengan menggandeng pihak ketiga, untuk penanggulangan pembayaran BPJS tersebut.
“RSUD harusnya berani kreatif untuk mampu menggali inovasi sisi lain. Melihat kondisi yang memprihatinkan itu, kami dari komisi II akan segera melakukan pemanggilan pihak RSUD sebagai mitra kerja dari Komisi II, untuk mengetahui sekaligus mengurai kendala-kendala masalah permasalahan tersebut, kasihan masyarakat,” tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, Plt Direktur RSUD Cilegon dr. Hana Johan membenarkan bahwa BPJS Kesehatan memiki piutang belasan miliar. utang tersebut, terhitung mulai dari Juli sampai Oktober 2019. Nilainya perbulan sekitar Rp 4 sampai 5 miliar.
Sementara terkait stok obat, Lanjut Johan, sebenarnya tidak sampai kosong, karena masih ada beberapa jenis obat. “Kalau memang sangat perlu, kami pinjam ke Rumah Sakit Serang,” katanya. (Ik/Red)
Sumber: topmedia.co.id