CIREBON, Rumah Sakit (RS) Permata Cirebon yang berada di Jalan Tuparev, Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon telah diresmikan pada Minggu (17/1/2015). Peresmian yang digelar berlangsung sangat meriah.

Kegiatan tersebut diresmikan langsung oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Alma Lucyati dan dihadiri Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra, ketua DPRD Kota dan Kabupaten Cirebon, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, M Sofyan, tokoh-tokoh masyarakat, kepala puskesmas se-Kabupaten Cirebon, serta ratusan tamu undangan turut memeriakannya.

Disampaikan Direktur RS Permata Cirebon, dr Asad, berdirinya RS tersebut dengan kelas B akan mampu memberikan pelayanan pelangkap bagi masyarakat di se-Wilayah III Cirebon khususnya.

“Insya Allah keberadaan RS ini akan menjadi pelengkap pelayanan RS di Ciayumajakuning,” kata Asad.

Pihkanya juga telah menyiapkan RS Permata Cirebon tersebut dengan tenaga-tenaga atau Sumber Daya Manusia yang unggul yang nantinya mampu memberikan pelayanan secara maksimal bagi masyarakat.

“Kami sangat mengharapkan bimbingan, masukan pemda, tokoh masyarakat agar kami bisa mengemban amanah ini dengan baik,” ujar Asad.

Sementara itu, Bupati Cirebon, Sunjaya Purwadisastra menyampaikan, di Kabupaten Cirebon, RSUD yang kelas B baru dua dan masih belum bisa memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Maka dengan hadirnya RS Permata Cirebon sangat membantu pihaknya untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat.

“Keberdaan RS Permata Cirebon ini bagi Pemda Kabupaten Cirebon sangat ditunggu karena sangat membantu. Mudah-mudahan dengan adanya RS ini masyarakat Kabupaten Cirebon tidak jauh-jauh harus ke Jakarta untuk mendapatkan pelayanan,” kata Sunjaya. (Ismail)

Sumber: kabar-cirebon.com

Soalnya, rumah sakit yang beroperasi sejak Februari 2014 lalu dianggap belum mampu memberikan layanan yang prima kepada pasien peserta BPJS. Status rumah sakit tipe B yang disandang oleh Rumah Sakit Royal Prima, Jalan Ayahanda Medan dianggap tidak pantas. 

Untuk itulah, Komisi B DPRD Kota Medan siap memberikan rekomendasi kepada Dinas Kesehatan Kota Medan untuk menurunkan tipe ruma sakit dari tipe b ke c bila manajemen rumah sakit itu tidak memaksimalkan layanan BPJSnya.

“Bila layanan BPJS di rumah sakit ini masih minim, bisa saja kira rekomendasikan tipe rumah sakit agar diturunkan. Soalnya, ada saja masyarakat yang mengeluhkan layanan BPJS di rumah sakit ini,” paparnya saat Kunker Komisi B DPRD Kota Medan ke rumah sakit Royal Prima, Jalan Ayahanda, Medan, Jumat kemarin (15/1/2015).

Sebagai anggota dewan dari Dapil III, Rajuddin Sagala sering menerima laporan dari masyarakat yang mengeluhkan layanan BPJS yang tidak maksimal di rumah sakit tipe b tersebut.

“Ada pasien yang berasal dari Dapil III ini mengadu ke saya bahwa dia tidak dilayani disini, walau sudah satu jam berada disini . Itu karena pasien itu menggunakan kartu BPJS. Tidak hanya itu, istri saya sendiri yang menggunakan kartu BPJS juga tidak dilayani saat mau berobat di malam tahun baru. Tidak ada satu dokter pun yang stand by disini,” paparnya. 

Hal senada diungkapkan oleh anggota Komisi B DPRD Kota Medan, T Bahrumsyah yang ikut Kunker ke RS Royal Prima itu. T Bahrumsyah mengungkapkan adanya keluhan warga miskin yang berobat di rumah sakit Royal Prima itu namun belum terdaftar sebagai peserta BPJS. Memang, pihak rumah sakit menerima pasien itu dengan catatan, pihak keluarga langsung mengurus BPJS pasien miskin itu dalam tempo waktu 3×24 jam. Sayangnya, setelah satu hari pasien itu berada di rumah sakit itu, pasien itu meninggal dunia.

“Ketika keluarga pasien itu ingin mengambil mayatnya, pihak rumah sakit ini tidak memperbolehkannya dan harus membayar sejumlah uang sekitar Rp 5 juta dengan catatan uang itu akan dikembalikan setelah BPJSnya siap. Sayangnya, setelah BPJSnya siap, uang yang sudah dibayarkan ke rumah sakit ini tidak juga dikembalikan ke keluarga yang telah meninggal itu. Untuk itulah, saya mempertanyakan kejelasan masalah itu disini,” paparnya.
 

Menanggapi hal itu, Wakil Direktur Umum dan Keuangan Rumah Sakit Royal Prima, Rosita Ginting S mengucakan terima kasih atas masukan yang diberikan oleh para anggota dewan yang berkunjung ke rumah sakit tersebut.

Sebagai rumah sakit yang baru beroperasi sejak Februari 2014 lalu, Rosita mengaku belum maksimal dalam memberikan pelayanan kepada pasiennya. Namun demikian, manajemen rumah sakit itu berkomitmen untuk terus meningkatkan layanannya, khususnya layanan kepada pasien peserta BPJS.

“Kami menampung seluruh masukan yang diberikan kepada kami. Masukan-masukan ini menjadi bahan bagi kami untuk meningkatkan pelayanan kepada seluruh pasien,” akunya.

(Mtc)

Sumber: matatelinga.com

YOGYA – Pengurus Asosiasi Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) Cabang DIY dikukuhkan di RS PKU Muhammadiyah, Sabtu (16/1). Joko Murdiyanto terpilih sebagai Ketua ARSSI Cabang DIY masa bakti 2016 – 2019.

“Tarif Dasar Listrik (TDL) rumah sakit swasta lebih mahal,” kata Joko Murdiyanto. Menurutnya TDL rumah sakit swasta Rp 900/KWH, sedang untuk rumah sakit negeri Rp 600/KWH ada subsidi. Belum lagi pembangunan fasilitas rumah sakit negeri juga mengancam keberadaan rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta juga menghadapi pemberlakukan MEA, meskipun begitu, rumah sakit swasta di Yogya punya peluang mendatangkan pasien dari luar negeri. Apalagi Yogyakarta merupakan daerah tujuan wisata.

Ketua Umum Pengurus Pusat ARSSI drg Susi Setiawaty MARS mengatakan sudah sekitar 800 rumah sakit swasta dari 1.600 rumah sakit swasta di Indonesia yang menjadi provider BPJS. Rumah sakit swasta di Indonesia saat ini menghadapi berbagai tantangan. Mulai dari layanan Jasa Kesehatan Nasional, pemberlakukan MEA, sampai akreditasi baik nasional maupun internasional. Hanya rumah sakit yang sudah terakreditasi yang bisa menjadi provider BPJS.

Kepengurusan ARSSI Caang DIY periode 2016-2019 Ketua dr Joko Murdiyanto Sp An MPH (RS PKU Muhammadiyah Yogya), Wakil Ketua dr Y Agus Wijanarka MKes (RS Panti Rini), Sekretaris dr Arrus Ferry dan dr Mu’alim Hawari MMR, Bendahara dr Adelyna Meliala SpS dan dr Ismuning Wachidah. Kepengurusan dilengkapi dengan  Bidang RS Perseroan dan RS Yayasan serta Seksi JKN dan Regulasi. (War)

Sumber: kr.co.id

CIREBON — Keberadaan rumah sakit di Jawa Barat dinilai sudah mencukupi. Namun yang masih menjadi permasalahan adalah kurangnya ribuan tempat tidur rawat inap (bed) di rumah sakit.

Kepala Dinas Kesehatan Jabar, Alma Lucyati, menjelaskan, jumlah rumah sakit (RS) di Jabar saat ini mencapai 311 unit RS, baik RS negeri maupun swasta. Dia menilai, jumlah rumah sakit tersebut sudah cukup untuk melayani masyarakat di Jabar.

”(Yang menjadi masalah) kita masih kekurangan sekitar 2.500 tempat tidur (rawat inap),” ujar Kepala Dinas Kesehatan Jabar, Alma Lucyati, saat ditemui usai meresmikan RS Permata Cirebon, Ahad (17/1).

Alma menyatakan, kurangnya tempat tidur rawat inap itu menunjukkan penyebaran rumah sakit tidak merata di semua kabupaten/kota. Dia menyatakan, ada rumah sakit yang menumpuk di suatu daerah.

Hal itu seperti yang terjadi di Kabupaten Cirebon. Di daerah tersebut, masih kekurangan rumah sakit pemerintah. Saat ini, hanya ada dua RSUD di Kabupaten Cirebon, yakni RSUD Waled dan RSUD Arjawinangun.

”Kalau RS swasta sih ada 19 RS dan itu sudah cukup. Hanya RS pemerintahnya yang masih kurang, harus ditambah,” kata Sofyan.

Sofyan menambahkan, idealnya, RSUD di Kabupaten Cirebon harus ditambah empat lagi, yaitu RSUD di wilayah utara, selatan, timur dan barat. RSUD yang dibutuhkan untuk ditambah pun bertipe D dan C.

Namun, untuk mewujudkan itu, dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit. Selain itu, diperlukan juga perencanaan yang matang dan infrastruktur yang memadai.

Sofyan mengungkapkan, kurangnya jumlah RSUD tipe C dan D akan berdampak pada pelayanan BPJS. Selama ini, aturan rujukan BPJS dari fasilitas kesehatan dasar semestinya ke rumah sakit tipe D terlebih dulu.

”Nah karena rumah sakit tipe D dan C nya kurang, maka rujukan langsung dilakukan ke rumah sakit tipe B. Jadi cost-nya lebih besar,” tandas Sofyan, didampingi Kabid Kesehatan Keluarga Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon, Dwi Sudarni.

Sumber: www.republika.co.id

Hari ini, Kamis (7/1) Menteri Kesehatan RI, Prof. DR dr. Nila Juwita Moeloek, Sp.M (K) lantik 45 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Kementerian Kesehatan di Kantor Kemenkes, Jakarta.

Pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut proses penataan organisasi di lingkungan Kemenkes, sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan yang baru.  

Selain itu penataan atau restrukturisasi organisasi merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kinerja dan efektifitas organisasi berdasarkan hasil evaluasi tugas dan fungsi satuan kerja di lingkungan Kementerian Kesehatan.

Para pejabat yang dilantik di lingkungan  Sekretariat Jenderal adalah: (1) Slamet sebagai Kepala Biro Perencanaan dan Anggaran; (2) Wiwik Widarti sebagai Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara; (3) Barlian sebagai Kepala Biro Hukum dan Organisasi; (4) Murti Utami sebagai Kepala Biro Kepegawaian; (5) Budi Dhewajani sebagai Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri; (6) Embry Netty  sebagai Kepala Biro Umum; (7) Pattiselanno Roberth Johan sebagai Kepala Pusat Data dan Informasi; (8) Donald Pardede sebagai  Kepala  Pusat  Pembiayaan  dan Jaminan Kesehatan; (9) Achmad Yurianto sebagai Kepala Pusat Krisis Kesehatan; dan (10) Muchtaruddin Mansyur sebagai Kepala Pusat Kesehatan Haji;

Selanjutnya di Inspektorat Jenderal, Menkes melantik: (1) SR Mustikowati sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal; (2) Heru Arnowo Inspektur I; (3) Wiyono Budihardjo sebagai Inspektur II; (4) Rahmaniar Brahim sebagai Inspektur III; dan (5) Wayan Rai Suarthana  sebagai Inspektur IV;

Di lingkungan Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Menkes lantik: (1) Agus Hadian Rahim sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan; (2) Gita Maya Koemara sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Primer; (3) Tri Hesty Widyastoeti Marwotosoeko sebagai Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan; (4) Meinarwati sebagai Direktur    Pelayanan    Kesehatan Tradisional;

Sementara dalam Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, Menkes mengangkat: (1) Kuwat Sri Hudoyo sebagai  Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat; (2) Kartini Rustandi sebagai sebagai Direktur Kesehatan Kerja dan Olahraga; (3) Doddy Izwardy sebagai Direktur Gizi Masyarakat; (4) Imran Agus Nurali sebagai sebagai Direktur Kesehatan Lingkungan; (5) H.R Dedi Kuswenda  sebagai Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
 
Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan: (1) Agusdini Banun Saptaningsih sebagai sebagai   Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan; (2) Engko Sosialine Magdalene sebagai  Direktur  Tata Kelola Obat Publik dan Perbekalan Kesehatan; (3) Bayu Teja Muliawan sebagai Direktur Pelayanan Kefarmasian; (4) R. Dettie Yuliati sebagai Direktur Produksi dan Distribusi Kefarmasian; (5) Arianti Anaya sebagai Direktur Penilaian Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga; (6) Sodikin Sadek sebagai Direktur Pengawasan Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;

Selanjutnya di lingkungan Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pejabat yang dilantik yaitu: (1) Desak Made Wismarini sebagai  Sekretaris  Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit; (2) Elizabeth Jane Soepardi sebagai Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan; (3) Wiendra Waworuntu Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung; (4) R Vensya Sitohang  sebagai  Direktur  Pencegahan  dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik; (5) Lily Sriwahyuni Sulistyowati sebagai Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular; (6) Fidiansjah Direktur  Pencegahan  dan  Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA;

Pada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Pejabat yang dilantik ialah: (1) Ria Soekarno sebagai Sekretaris  Badan  Penelitian  dan Pengembangan Kesehatan; (2) Pretty Multihartina sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, (3) Agus Suprapto  sebagai   Kepala   Pusat   Penelitian   dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat; (4) Dede Anwar Mursadad sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Humaniora dan Manajemen Kesehatan;

Dan yang terakhir pada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Menkes melantik: (1) Kirana Pritasari sebagai Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan; (2) Asjikin Iman Hidayat Dachlan sebagai  Kepala  Pusat Perencanaan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan; (3) Achmad Soebagjo Tancarino sebagai Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan; (4) Suhardjono sebagai Kepala Pusat Pelatihan SDM Kesehatan; (5) Suhartati sebagai Kepala  Pusat  Peningkatan  Mutu  SDM Kesehatan;

Kepada para pejabat yang dilantik, Menkes menekankan agar membangun kesinambungan antara kebijakan dan program lintas sektor dalam upaya pembangunan kesehatan yang semakin cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

Untuk itu, langkah pertama seringkali tidak hanya tersulit, namun juga terpenting tandas Menkes.

Selanjutnya para pejabat yang baru dilantik diminta untuk menandatangani Pakta Integritas dihadapan pimpinan unit utama masing masing.

Pakta Integritas diharapkan mampu mempercepat upaya mewujudkan  birokrasi yang bersih dan baik, sehingga mendapatkan kepercayaan publik setinggi-tingginya. Namun perlu disadari pula bahwa Pakta Integritas hanya merupakan salah satu alat (tool) dalam upaya mewujudkan jalannya pemerintahan yang baik dan bersih.

Berita ini disiarkan oleh Pusat Komunikasi Publik Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan RI. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi Halo Kemkes melalui nomor hotline <kode lokal> 1500-567; SMS 081281562620, faksimili: (021)52921669, dan alamat email kontak[at]kemkes[dot]go[dot]id.

Sumber: depkes.go.id

Gresik – Komite Kesehatan Bencana RS Muhammadiyah Gresik selasa (12 Jauari 2016) di Pelabuhan Gresik menyelenggarakan Geladi Lapangan Kecelakaan Air yang melibatkan Syahbandar Pelabuhan Gresik, relawan Muhammadiyah Gresik, Polisi Air Pelabuhan Gresik, Polres Gresik, Kantor Kesehatan Pelabuhan Gresik, dan BPBD Kabupaten Gresik. Kegiatan yang merupakan rangkaian akhir program Hospital Preapredness and Community Readiness for Emergency and Disaster (HPCRED) di Gresik ini melibatkan tidak kurang dari 150 personil dengan 2 kapal, 5 perahu karet, 2 ambulan.

“Ini tantangan terbesar kami, menyelenggarakan geladi di pelabuhan dengan skenario mendekati kenyataan yang menuntut banyak pihak yang harus terlibat” kata dr Zuhdiyah Nihayati, dari RS Muhammadiyah Lamongan yang menjadi direktur geladi. Menurut dokter Zuhdiyah, tantangan memimpin sistem pengendali geladi dengan melibatkan berbagai unsur yang memiliki prosedur masing – masing itu sangat besar. “ Belum lagi ketika koordinasi dan komunikasi lintas sektoral yang sempat macet, alhamdulillah teman – teman fasilitator RS Muhammadiyah Lamongan yang menjadi pengendali, manajemen program dan juga teman – teman di RS Muhammadiyah Gresik mampu menyelesaikan dengan baik” lanjutnya.

Ungkapan senada juga disampaikan oleh dr Tyas Frimabona yang menjadi Area Manajer program HPCRED di Gresik “ Kami hanya punya waktu lima hari untuk menyiapkan geladi ini, belum lagi menyatukan SOP yang baru kami susun dengan SOP yang berlaku di pelabuhan. Alhamdulillah semua pihak menerima dan memudahkan segala usaha sehingga geladi bisa berjalan. ” lanjut dr Tyas. “Kami atasi dengan 4 C, Coordination, Communication, Comand and Controling” timpal dr Zuhdiyah menyitir prinsip-prinsip pengendali dalam menerapkan strategi mereka mengatasi tantangan ini.

Sementara itu, menurut Fauziah Mona Atalina sebagai Administrator Officer program HPCRED yang bertugas memastikan sumberdaya pendukung geladi hingga memastikan hadirnya tamu dari berbagai lembaga di tingkat nasional, sempat mengkhawatirkan kondisi beberapa personil yang daya tahan tubuhnya menurun karena kesibukan mempersiapkan geladi. “ Ketika ada satu orang saja yang sudah memperlihatkan tanda-tanda akan sakit, semua orang langsung berusaha memberikan perhatian dan usaha agar segera sehat kembali” lanjut salah satu pengurus lembaga kesehatan DPP IMM ini.

Tujuan Geladi Tercapai

Berdasarkan tujuan penyelenggaraan geladi, menurut dr Zuhdiyah, geladi ini telah mampu memenuhi tujuan program yaitu untuk menguji dokumen disusun oleh RS Muhammadiyah Gresik, baik pada bagian penanganan bencana eksternal dari Rencana Penanggulangan Bencana RS, maupun panduan Komite Kesehatan Bencana yang menjadi output program HPCRED yang diselenggarakan oleh Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC). “Para evaluatorpun bisa memberikan evaluasi maksimal, terkait pencapaian tim RS maupun masukan untuk perbaikannya” terang dr Zuhdiyah. “Kami sangat lega penyelenggaraan geladi ini dianggap layak dan berhasil. Masukan dari para evaluator sangat berguna bagi langkah kami kedepan memastikan RS kami menjadi RS Siaga Bencana” tambah dr Tyas.

Hadir sebagai evaluator pada geladi ini pengarah teknis program HPCRED yaitu dr Indro Murwoko dari Kemenkes, dr Ali Haedar SpEM dari FK Univ Brawijaya dan Arif Nur Kholis dari MDMC. Selain itu hadir pula sebagai evaluator Prof Aryono D. Pusponegoro Sp. B (K)-BD dari AGD 118, dr Arifin dari PPKK Kemenkes , Naibul Umam dari Divisi TD & RR MDMC dan Fathul Faruq dari SAR Muhammadiyah.

dr Corona Rintawan sebagai Program Manajer HPCRED berharap agar semua pihak di RS bisa meneruskan serta mengembangkan program-program kesiapsiagaan di rumah sakit dengan bekerjasama dengan masyarakat sekitar dan sektor lain yang ada di Gresik. Dokter yang sempat bertugas pada Tim Kesehatan Indonesia untuk Gempa Bumi Nepal ini berharap geladi ini juga sebagai awal untuk membuka kesadaran bahwa kerjasama antara lembaga dalam penanggulangan bencana menjadi sangat penting. “Geladi ini bisa menjadi gambaran koordinasi antar pihak sehingga terlihat dibagian mana saja harus ditingkatkan” lanjut dokter yang menjadi pengurus MDMC PP Muhammadiyah sejak tahun 2011 ini.

Program HPCRED yang berlangsung ketat selama setahun ini merupakan upaya bersama antara MDMC, Badan Nasional Penaggulangan Bencana (BNPB) dan Pemerintah Australia ini sangat terbantu dengan pelaksana program di area yang tidak saja berpengalaman dalam pelatihan, namun juga dalam penanganan bencana yang sebenarnya. dr Zuhdiyah Nihayati yang juga pengurus MDMC PP Muhammadiyah, pernah menjadi tim MDMC untuk Badai Haiyan di Filipina tahun 2013. Sementara, dr Tyas Frimabona pernah menjadi tim MDMC yang berhasil memberikan pelayanan kesehatan pada warga di pulau palue yang merupakan pulau terpencil di NTT, yang di tengahnya ada Gunung Rokatenda yang mengalami erupsi di tahun 2013. (mdmc)

Sumber: umm.ac.id

Direktur RS Siloam Dhirga Surya dr. Tuan Juniar Situmorang (kiri) bersalaman dengan Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Budiman Siagian disaksikan CEO RS Siloam Dhirga Surya dr. Alexander Varghese (kanan) dan Kakanwil Sumbagut BPJS Ketenagakerjaan Edy Sahrial (dua kanan) usai melakukan penandatangan kerjasama di kantor BPJS Ketenagakerjaan Jalan Pattimura Medan, Rabu (13/1).

Rumah Sakit Siloam Dhirga Surya akan memberikan pelayanan maksimal kepada pasien BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja. Salah satunya adalah meningkatkan pelayanan trauma pasien dengan mengobati pascakecelakaan.

Direktur RS Siloam Dhirga Surya, dr Tuan Juniar Situmorang , mengatakan adanya program perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja Return to Work (JKK-RTW) dari BPJS Ketenagakerjaan, salah satu alasan pihaknya bekerjasama.

“Salah satu kita bekerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan adalah mengejar klinik trauma center. Bagaimana kita bisa mengobati trauma pasien bukan saja secara fisik tetapi sampai bisa kembali bekerja,” katanya disela-sela Rapat Koordinasi dan Penandatanganan Kerjasama rumah sakit dan Klinik Trauma Center dengan BPJS Ketenagakerjaan Medan Kota, Rabu (13/1).

Ia mengatakan dengan adanya program JKK RTW memberikan manfaat yaitu berupa pendampingan kepada peserta yang mengalami kecelakaan kerja sehingga menimbulkan cacat atau berpotensi cacat . Karena itu, RS Siloam Dhirga Surya siap melayani peserta dengan pelayanan dan fasilitas yang baik.

Didampingi Chief Executive Officer (CEO) RS Siloam Dhirga Surya, dr Alexander Varghese, BDS, MHSM, FACHE. Ia menuturkan alasan kerjasama lainnya sesuai dengan visi rumah sakit tersebut yakni dengan memberikan layanan berkualitas dan untuk meningkatkan mutu kesehatan di Indonesia khususnya Kota Medan. Caranya bekerjsama dengan BPJS Ketenagakerjaan.

“Itulah dua hal yang tidak terpisahkan. Selain RS Siloam akan mengembangkan secara sendiri, kita juga mengembangkan kesehatan dengan pemerintah. BPJS Ketenagakerjaan adalah program pemerintah,” ucapnya.

Ia menambahkan RS Siloam Dhirga Surya merupakan rumah sakit berstandar Internasional Joint Commission Internastional (JCI) telah menyiapkan Rapid Responce Ambulance.

Ambulans tersebut dilengkapi dokter dan perawat serta fasilitas lengkap untuk menangani pertama kali pasien mengalami kecelakaan kerja.

Public Relations Manager RS Siloam Dhirga Surya, Devi Windari M.Hum menambahkan dengan adanya kerjasama tersebut perusahaan-perusahaan mendapat informasi sehingga pihaknya bisa melayani para pasien BPJS Ketenagakerjaan yang mengalami kecelakaan kerja.

“Karena kami hadir untuk memberikan pelayanan yang terbaik,” ucapnya.

Sementara itu, Kakanwil Sumbagut BPJS Ketenagakerjaan, Edy Sahrial, didampingi Kepala Cabang, Budiman Siagian, mengatakan dengan adanya penandatangan kerjasama dengan beberapa rumah sakit salah satunya RS Siloam Dhirga Surya maka akan meningkatnya pelayanan.

“Ada 405 rumah sakit, klinik dan balai pengobatan yang bekerjasama meliputi Provinsi Aceh dan Sumut memberikan pelayanan akibat kecelakaan kerja,” ucapnya.

Sehingga, lanjutnya, keuntungan perusahaan dengan bertambahnya rumah sakit jaringan trauma center yang bergabung, dapat banyak pilihan dari perusahaan dan tenaga kerja mendapatkan pelayanan yang terbaik.

Sumber: bpjsketenagakerjaan.go.id

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Soemarno, mengapresisasi layanan Rumah Sakit Jember Klinik, salah satu rumah sakit milik BUMN di Jember, yang berada di bawah manajemen PT Nusantara Medika Utama.

Pernyataan tersebut disampaikan menteri Rini, saat mengunjungi layanan penerimaan resep, di Mimosa Medical Centre, yakni gedung unit  layanan baru Jember Klinik, yang menangani pasien gawat darurat, Kamis (14/1/2016), di Jember.

Untuk itu, Rini akan mendorong rumah sakit BUMN untuk terus meningkatkan layanan, agar bisa memberikan yang terbaik. “Tentunya dengan konsep efisien dan standart kualitas yang sama dan tinggi,” ujarnya usai acara peresemian Mimosa Medical Centre.

Rini juga ingin membangun sinergi antar rumah sakit yang berada di bawah BUMN, seperti rumah sakit PT Pertamina dan PT Pelni. Sinergi itu bisa dimulai dari penyelenggaraan pelatihan bersama untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusianya.

“Bagaimana kemampuan yang telah kita miliki ini mampu untuk ditingkatkan. Salah satunya dengan membangun sinergi melalui pendidikan bersama,” ujarnya.

Selain itu, profesionalitas manajemen Jember Klinik serta kelengkapan peralatan medis yang mutakhir juga menjadi sorotan menteri BUMN tersebut. Menurut dia, capaian rumah sakit yang menjadi anak perusahaan PT Perkebunan Nusantara X ini, agar terus ditingkatkan, sehingga siap menghadapi keniscayaan globalisasi melalui masyarakat ekonomi asean (MEA). (*)

Sumber: jembertimes.com