Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, serta BPJS Kesehatan. Selain itu, KPK meluncurkan aplikasi ‘JAGA’ untuk memantau fasilitas publik seperti sekolah, puskesmas, dan rumah sakit.
Acara digelar di Auditorium KPK, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (25/7/2016). Tampak hadir Menkes Nila F Moeloek, Sekjen Kemenristek Dikti Ainun Naim, Irjen Kemendagri Tarmizi A Karim, Staf Ahli Mendikbud Chatarina M Girsang, dan Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris, serta tuan rumah yaitu Ketua KPK Agus Rahardjo.
Agus mengatakan KPK tidak hanya melakukan penindakan tetapi juga pencegahan. Namun Agus tidak ingin pencegahan hanya sekadar melakukan sosialisasi. “Kami ingin sebetulnya, dalam penindakan ada pencegahan, itu sosialisasi pendidikan masih penting. Tapi sebetulnya, kami ingin membangun sistem. Ini sebagian yang kita perkenalkan. KPK hanya sebagai pendorong, trigger. Kami melihat banyak sektor yang perlu diperbaiki,” kata Agus.
Di tempat yang sama, Deputi Informasi dan Data KPK Hary Budiarto mengatakan bahwa soft launching aplikasi ‘JAGA’ tersebut diharapkan akan membantu masyarakat. Publik akan dapat memberikan masukan atau keluhan terhadap sekolah, puskesmas, dan puskesmas.
“Apikasi ini akan dipersembahkan kepada masyarakat dan akan mudah mendownload dari Play Store dan melihat semua informasi yang ada dan memberikan masukan dan melaporkan kalau ada yang kurang berkenan di dalam profile,” kata Hary.
Ke depan, aplikasi tersebut akan lebih dikembangkan. Nantinya pada 9 Desember 2016, KPK akan menggelar grand launching aplikasi tersebut.
“Untuk mengembangkan lebih lanjut aplikasi ini, pada 9 Desember tepat Hari Antikorupsi akan kami grand launching,” sebut Hary.
(dhn/aan)
Sumber: detik.com