manajemenrumahsakit.net :: Rumah Sakit Wisma Prashanti Tabanan melaksanakan Gerakan Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi ( GRSSI-B ) sehingga menjadi salah satu yang dinilai tim evaluasi GRSSI-B Provinsi, Senin ( 12/10/2015 ).

Kegiatan bekerjasama Departemen Kesehatan dan Kementrian Negara Pemberdayaan Perempuan ini dibuka secara resmi oleh Staf Ahli . I Nyoman Sumartana didampingi Direktur Rumah sakit Wisma Prashanti dr. Rai Widjaya, Direktur BRSUD Tabanan dr. Susila, Kepala Dinas Kesehatan dr. Nyoman Suratmika, Kepala Bagian Humas dan Protokol I Putu Dian Setiawan.

Direktur Rumah Sakit Wisma Prashanti Rai Widjaya berharap lewat penilaian GRSSI-B ini mampu meningkatkan perbaikan kualitas hidup perempuan yang berdampak positif terhadap upaya penurunan

Angka Kematian Ibu ( AKI ) dan Angka Kematian Bayi ( AKB ). Pihaknya berharap RS Wisma Prashanti mampu menjadi pendukung bagi rumah sakit umum di Tabanan.

“Mudah-mudahan melalui penilaian GRSSI-B ini kita juga mampu meningkatkan perbaikan kualitas hidup perempuan yang mempunyai dampak positif terhadap upaya penurunan Angka Kematian Ibu ( AKI ) dan Angka Kematian Bayi ( AKB,

(MINA)

PEKANBARU: Setelah memberikan pelayanan kesehatan gratis kepada masyarakat pada 17-30 September 2015 lalu, Rumah Sakit Universitas Riau (RS-UR) kembali melakukan hal yang sama pada 13 Oktober mendatang.

Menurut Direktur RSUR dr Zulharman MMed Ed, kegiatan pengobatan dan pemeriksaan kesehatan bagi masyarakat yang terkena dampak dari bencana kabut asap ini merupakan bentuk kepedulian UR khususnya pada bidang kesehatan masyarakat.

“Kegiatan yang bersempena dengan Milad ke-53 UR ini, menyediakan obat dan memberikan pelayanan pengobatan bagi pasien penderita sakit yang disebabkan oleh kabut asap, baik dari kalangan civitas akademika maupun masyarakat umum di lingkungan UR,” jelas Zulharman, Sabtu (10/10).

Dalam rilis yang diterima, Direktur RSUR menyebutkan saat melaksanakan layanan kesehatan ini, RSUR tidak hanya mengobati pasien yang terkena Infeksi Saluran Pernafasan Akut (ISPA), tetapi juga melakukan pemeriksaan kesehatan dan pengobatan gratis untuk penyakit umum.

Jika Anda mendapatkan gangguan pada pergerakan tubuh, layanan fisioterapi dapat menjadi solusinya. Saat ini, fisioterapi kerap diartikan untuk kegiatan memijat otot terkilir atau jika orang kelelahan. Padahal tak cuma itu.

Fisioterapi digunakan untuk mengatasi segala gangguan gerak tubuh. Jika gangguan gerak tersebut tidak segara diatasi, bisa semakin parah dan membahayakan penderita.

Fisioterapi merupakan ilmu yang fokus untuk menstabilkan atau memperbaiki gangguan fungsi alat gerak tubuh yang disertai proses terapi gerak.

Menurut Penasihat Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI) Kalimantan Timur (Kaltim), Johansyah Amin, manfaat fisioterapi juga bisa untuk penyembuhan atau terapi masa trauma kecelakaan, atau terapi setelah operasi. Misal, untuk para atlet.

manajemenrumahsakit.net :: PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Bangka Belitung (Babel), akan meningkatkan status perizinan rumah sakit dari tipe C menjadi B, guna meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat di Bumi Serumpun Sebalai.

“Mudah-mudahan tahun depan seluruh status perizinan rumah sakit yang dikelola pemerintah kabupaten/kota sudah ditingkatkan menjadi B,” kata Kepala Biro Pemerintahan Babel, Ellyana, Selasa (6/10).

Ia menjelaskan peningkatan status perizinan rumah sakit menjadi tipe B didasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
“Saat ini seluruh rumah sakit di provinsi ini masih tipe C, sehingga fasilitas, pengelolaan dan pelayanan kesehatan masyarakat yang masih kurang maksimal,” ujarnya.
Dalam mempercepat proses peningkatan tipe rumah sakit ini, kata dia, pihaknya telah membentuk tim guna mendata dan memverifikasi tenaga medis, sarana prasarana, anggaran yang dibutuhkan pengelolaan rumah sakit tipe B.

“Pada tahun depan pengelolaan rumah sakit yang dikelola pemerintah kabupaten/kota akan diambil alih pemerintah provinsi, guna meningkatkan pelayanan kesehatan masyarakat,” terangnya.

Untuk itu, kata dia, diharapkan pemerintah kabupaten/kota untuk mendorong percepatan pengurusan peningkatan tipe rumah sakit, agar fasilitas, pengelolaan dan sumber daya manusia medis menjadi lebih baik.

“Kita berharap awal tahun nanti status perizinan rumah sakit ini sudah menjadi B, sehingga pelayanan kesehatan masyarakat lebih optimal,” tandasnya. (ant/rb)

Sumber:

BANDA ACEH,

Sampang : Kebutuhan akan pelayanan kesehatan untuk penduduk yang tinggal di daerah pantai utara (Pantura) Kabupaten Sampang tampaknya bakal mendapat perhatian dari pemerintah. Terbukti, di Kecamatan Ketapang berencana akan bangun sebuah rumah sakit (RS) dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp85 miliar.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sampang Dr.Firman Pria Abadi mengatakan, selama ini dirinya sudah mendengarkan keluhan warga terkait keberadaan rumah sakit di wilayah pantura. Bahkan dirinya membeberkan informasi mengenai rencana pembangunan rumah sakit tersebut.

“Sekarang masih tahap Design Genering Detail (DED) yang dimungkinkan akhir tahun 2015 selesai,” tuturnya, Kamis (8/10/2015).

Lebih lanjut dr.Firman mengatakan, usai DED rampung, pihaknya akan mengajukan pembangunan tersebut melalui pusat.

“Pembangunan

manajemenrumahsakit.net :: MAMUJU, Pemprov Sulawesi Barat (Sulbar) telah menyiapkan desain bangunan rumah sakit dengan konsep green hospital.

Rumah sakit yang rencana pembangunannya sempat menuai perseteruan di DPRD Sulbar itu, akan menempati lahan sekira 15.000 meter persegi dengan luas geduang mencapai 18.000 dan luas tapak sekira 4.100 meter persegi.

Rumah sakit tipe B itu nantinya dibangun paling maksimal lima lantai dengan kapasitas tampung pasien 212 tempat tidur. Jumlah tempat tidur tersebut terdiri dari ruang VVIP untuk dua tempat tidur, VIP untuk enam tempat tidur, kelas perawatan 1 untuk 24 tempat tidur, kelas perawatan 2 untuk 36 tempat tidur.

Sementara, untuk kelas perawatan 3 tersedia 90 tempatr tidur, ruang isolasi untuk 8 tempat tidur, ruang ICU sebanyak 12 tempat tidur,

Jakarta ~ Ternyata Rumah Sakit Haji Pondok Gede, Jakarta Timur, berdiri di atas lahan milik Kementerian Agama. Padahal 51 persen sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Oleh karenanya, muncul rencana dari Pemprov DKI untuk melepaskan kepemilikan seluruh sahamnya ke Kemenag.