manajemenrumahsakit.net :: Medan. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Sumut) menganggarkan dana sebesar Rp1,5 miliar untuk mengatasi permasalahan penolakan rumah sakit terhadap pasien lantaran alasan kamar penuh.
Sekretaris Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumut, Afwan Lubis menyatakan dana sebesar Rp1,5 miliar ini dianggarkan untuk membuat jaringan sistem informasi di kawasan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang dan Karo).
Dana ini, lanjutnya, dianggarkan lantaran menerima banyak keluhan dari peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan lantaran sering ditolak rumah sakit karena tempat tidur atau bed penuh. Jadi dengan adanya sistem informasi ini, tidak ada lagi pasien-pasien yang sampai di suatu umah sakit, ditolak karena penuh. Kemudian ditolak lagi di rumah sakit lainnya, karena juga penuh.
“Dengan sistem informasi ini, saat pasien sampai di rumah sakit A, sudah tampak rumah sakit mana yang sesuai dengan diagnosa penyakit dan bisa menerima pasien. Jadi informasi sudah tertata, sehingga pasien tidak perlu seperti dibola-bola lagi,” ujarnya, Selasa (19/5).
Kehadiran sistem ini, kata Afwan, diharapkan dapat membantu masyarakat, apalagi untuk pasien-pasien untuk penyakit akut sehingga bisa terlayani dengan cepat. Selain langsung ke rumah sakit, imbuhnya, nantinya pasien juga bisa langsung menghubungi call center yang dikelola Dinkes Sumut untuk mengetahui ketersediaan bed rumah sakit yang dituju.
“Rencana ini, sekarang masih dalam tahap evaluasi. belum dilelangkan. Mungkin bulan depan lelang sudah dijalankan. Kalau berjalan sesuai rencana, mudah-mudahan bulan Oktober atau November jaringan sudah bisa dijalankan,” kata dia.
Terkait pengadaan jaringan sistem informasi ini, jelas Afwan, Dinkes sudah mengadakan pertemuan-pertemuan dengan rumah sakit yang akan dibuatkan jaringannya. Memang diakuinya, pada awalnya belum semua rumah sakit bisa menjalankan sistem informasi ini, tapi penambahan jaringan akan terus dilakukan secara bertahap.
Direktur Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum (RSU) Murni Teguh Medan, Jong Khai menuturkan belum tersedianya sistem informasi yang terkoneksi dalam jaringan provider BPJS Kesehatan, menyebabkan banyak pasien diantar saja dengan ambulance ke IGD (instalasi gawat darurat) rumah sakit. Pada hal bed atau ventilator sudah penuh.
“Ini merupakan salah satu masalah yang sering dijumpai rumah sakit provider BPJS Kesehatan. Di mana di RSU Murni Teguh, kunjungan gawat darurat rata-rata 29,3 pasien/hari,” jelas dia.
Kehadiran jaringan sistem informasi, tentu disambut baik oleh rumah sakit. Terlebih, dalam sistem informasi ini selain memuat jumlah bed, juga dimuat terkait ketersediaan fasilitas dan sumber daya manusia lainnya, seperti ICU (intensif care unit), NICU (neonatal intensive care unit), PICU (pediatric intensive care unit), alat-alat khusus seperti ventilator, dokter ahli dan informasi penting lainnya. (prawira)
Sumber: medanbisnisdaily.com