Dementia care models must be tweaked to stem rising costs and decrease hospital stay times, the Australian Institute of Health and Welfare (AIHW) says.

A new study into the costs of caring for dementia patients and the amount of time they spend in hospital, Dementia care in hospitals: costs and strategies, was released by the AIHW on Thursday.

It found NSW public hospitals spent $462.9 million on dementia patients during 2006-2007.

The study, which assessed 21,000 sufferers who spent at least one night in the public system during 2006-2007 also found care was more expensive for those suffering from dementia.

For a person without dementia, the average cost of care was $5010 but this increased to $7720 for those afflicted with it.

‘Providing care to people with dementia within a busy hospital ward can be challenging due to difficulties in communication and their often complex needs,’ AIHW chief David Kalisch said.

The report said recent estimations indicate a dementia patient will spend 16.4 days in hospital.

This compares to 8.9 for someone without dementia, an AIHW spokesman told AAP.

‘There are a couple of major drivers for the increased length of stay,’ he said.

‘People with dementia just because they tend to be older and more frail tend to have other things wrong with them which contributes to the longer stay.’

As well as assessing the costs of caring for and the length of time dementia patients spend in hospital, the study also recommends several ways to improve outcomes.

‘Our review suggests that the greatest potential benefits to patients lie in a combined approach by hospital, mental health, residential aged care and community services,’ Mr Kalisch said.

‘Simple measures taken in the hospital setting that appear to reduce length of stay for dementia patients and improve outcomes include staff training, discharge planning, dementia-friendly ward adaptations, and mental health and ageing liaison services.’

Source: skynews.com

Indonesia – Indonesia memiliki banyak kepulauan. Namun, tidak semua kepulauan tersebut memiliki layanan kesehatan yang memadai. Apalagi pulau-pulau terpencil. Karena faktor tersebut, DokterSHARE (Yayasan Dokter Peduli) mendirikan Rumah Sakit Apung. Kali ini, wilayah operasional pertama yang dipilih adalah Kepulauan Seribu.

Rumah sakit tersebut bekerja sama dengan pemerintah dan didirikan sebagai upaya untuk memberikan pelayanan medis bagi masyarakat prasejahtera yang tersebar di kepulauan di Indonesia.

Kepualauan Seribu menjadi pilihan utama karena dekat dengan Jakarta. Jadi jika terjadi atau butuh sesuatu akan lebih mudah, dibanding ketika berada di pulau-pulau terpencil yang jauh dari Jakarta. Selain itu, di kepulauan tersebut banyak masyarakat yang susah berobat karena hanya ada dokter umum, tak ada dokter spesialis. Selain itu, biaya berobat juga mahal.

Rumah Sakit Apung itu dipilih di atas air karena sesuai dengan kondisi geografis Indonesia yang pulau-pulaunya menjadi jalur transportasi utama menuju wilayah terpencil.

“Salah satunya adalah membikin rumah sakit bergerak, bisa di atas kereta api, pesawat terbang. Dan kita memilih di atas air karena sesuai geografis,” kata dr. Lie A. Dharmawan, pendiri DoctorSHARE, di Kantor Sekretariat DoctorSHARE, Kemayoran, Jakarta, Kamis (14/3/2013).

Selama ini rumah sakit apung keliling di pulau-pulau terpencil karena puskesmas yang diharapkan mampu menjangkau pulau terpencil itu sering terbentur dengan minimnya tenaga medis dan kendala geografis.

Rumah sakit apung merupakan rumah sakit apung milik swasta pertama di indonesia. Di samping rumah sakit apung milik angkatan yang biasa digunakan untuk perang.

Sumber: health.liputan6.com

Bali – Jumlah tempat tidur di Rumah Sakit (RS) di Provinsi Bali masih kurang sebanyak sebanyak 1.800 unit. Angka itu didasarkan  pada rasio jumlah tempat tidur pasien dengan penduduk 1:1.000, yang diterapkan di Indonesia. Kekurangan itu akan lebih banyak lagi jika dihitung berdasarkan kriteria Badan Kesehatan Dunia atau WHO, dengan rasio 1:500.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali dr Ketut Suarjaya mengungkapkan hal itu, belum lama ini.

Di Bali terdapat 53 RS umum, baik milik pemerintah maupun swasta, dengan jumlah tempat tidur yang bervariasi. Untuk RS Umum Daerah (RSUD), biasanya memiliki kapasitas tempat tidur 150-250 unit.  Sementara, jumlah penduduk di bali mencapai lebih dari empat juta jiwa ditambah kunjungan wisatawan, sehingga memerlukan tambahan 1.800 tempat tidur pasien.

“Kami mengharapkan agar RSUD paling tidak kelasnya menjadi tipe B sehingga kapasitas tempat tidurnya minimal 200. RSUD Badung yang sudah kami rekomendasikan naik kelas dari tipe C ke B,” ujarnya.

Proses serupa juga dilakukan pada RSUD Karangasem yang menambah tempat tidur kelas III atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja  Daerah (APBD) setempat. “Karena selama ini daerah kita masih kekurangan tempat tidur, seringkali banyak pasien tidak kebagian tempat tidur hingga harus menjalani perawatan di lorong rumah sakit,” ucapnya.

Suarjaya  juga menegaskan, selain penambahan tempat tidur, revitalisasi pelayanan dasar juga perlu dilakukan. “Masyarakat harus melakukan upaya preventif dan promotif untuk menjaga kesehatan supaya tidak sakit. Harus ada penguatan fungsi Puskesmas agar pasien yang benar-benar tidak bisa dilayani barulah dirujuk ke RSUD,” kata Suarjaya.

Sumber: pdpersi.co.id

JAKARTA – DPRD DKI mengharapkan peristiwa yang terjadi pada bayi Dera dan Ana Mudrika (15) yang meninggal karena penolakan rumah sakit yang beralasan ruang kelas III penuh tak lagi terjadi. Anggota Komisi E Fraksi PDI Perjuangan Dwi Rio Sambodo mengatakan agar pelaksanaan Kartu Jakarta Sehat (KJS) harus ada keseimbangan dua aspek, yaitu aspek jaminan kesehatan dan aspek layanan kesehatan (medis, kamar, dan obat-obatan). Menurut dia, titik permasalahannya terletak pada aspek layanan kesehatan yang masih belum padu.

“Misalnya saja tentang praktek ikatan kerjasama rumah sakit (RS) dengan Dinas Kesehatan DKI, dalam implementasinya RS-RS tersebut masih setengah hati dan mindset tenaga kesehatan masih belum memenuhi harapan karena masih merasa terbebani,” kata Dwi Rio kepada Kompas.com, Kamis (14/3/2013).

Dia berpandangan, Dinas Kesehatan DKI harus dapat bersikap lebih tegas dan tanggap, agar peristiwa penolakan pasien yang menyebabkan pasien menjadi tidak tertolong dan meninggal dunia itu tak terulang kembali.

Dwi Rio menyebutkan telah diatur dalam Undang Undang Nomor 44 tahun 2009 tentang RS, telah menegaskan bahwa perizinan RS di tangan Pemda. “Kalau ada lagi RS yang melanggar, Pemda bisa saja langsung mengambil tindakan, misalnya ditinjau perizinan, statusnya, dan sebagainya,” ujarnya.

Selain itu, Dwi Rio mendukung langkah Pemprov DKI yang akan memaksa RS untuk segera menerapkan sistem online. Dengan sistem online itu, maka tiap rumah sakit akan saling terintegrasi dan pihak RS yang akan mencari rujukan kamar yang kosong, bukan pasien yang mencari rumah sakit.

Sistem online itu, kata Dwi Rio, sudah ada sejak dulu, namun program itu tidak berjalan sesuai kebutuhan. Oleh karena itu, dia mengharapkan sistem online itu segera dilaksanakan. “Tidak berjalan, mungkin karena kebijakan kepemimpinan, Dinkes DKI hanya pelaksana,” kata Dwi Rio.

Call center pelayanan kesehatan dengan nomor 119, menurut dia, juga merupakan salah satu upaya Pemprov DKI untuk dapat meningkatkan pelayanan kesehatan bagi warga Jakarta maupun pihak RS. Melalui call center itu, warga dapat mengetahui ruang kelas III mana yang masih tersedia dan dapat melayani persediaan ambulans. Pelayanan call center itu juga upaya mencegah saling lempar antarrumah sakit.

Dwi Rio juga meyakini kalau penggunaan KJS ini tidak akan salah sasaran kepada warga yang mampu. Karena, dalam penggunaan KJS ini, pintu pertamanya adalah Puskesmas dan warga yang telah memiliki asuransi tidak diperkenankan menggunakan KJS. Sasaran KJS itu pun telah dihitung oleh Pemprov DKI kepada sekitar 4,7 juta warga yang berhak menerima.

Sumber: megapolitan.kompas.com

Home---Kelompok Kerja---Manajemen Keuangan---Pelatihan---Artikel 

Beban Kursus 2 minggu Selama 3-4 jam per minggu

Kategori
Manajemen Keuangan

Home---Kelompok Kerja---Manajemen Keuangan---Pelatihan---Artikel 

Beban Kursus 6 minggu Selama 3-4 jam per minggu

Kategori
Manajemen Keuangan

–

Yos Hendra,.SE,.MM,.Akt

Konsultan
Manajemen Rumah Sakit
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM

–

–

–

–

dr. Niken Widyah Hastuti,.M.Kes

Konsultan
Manajemen Rumah Sakit
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM

–

–

–

–

Ni Luh Putu Eka Putri Andayani,SKM,.M.Kes

Konsultan
Kepala Divisi Manajemen Rumah Sakit
Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan FK UGM

–

–

–