Bandung – Kebutaan masih merupakan masalah kesehatan di Indonesia. Diperkirakan 1,5% penduduk Indonesia atau sekitar 3,6 juta mengalami kebutaan. Penyebab utamanya, katarak,  glaukoma, kelainan refraksi, gangguan retina, kelainan kornea, dan penyakit lain yang berhubungan dengan usia lanjut.

Mengutip data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS) 2011, jumlah pasien rawat jalan untuk penyakit mata adalah  672.168. Berdasarkan data tersebut, dilaporkan pula jumlah gangguan refraksi mencapai 198.036,  katarak 94.582, dan glaukoma 25.176 kasus.

Menteri Kesehatan RI, dr. Nafsiah Mboi, Sp.A, MPH, mengungkapkan hal itu saat meresmikan gedung poliklinik empat lantai, paviliun serta  Cicendo Lasik Center di Pusat Mata Nasional RS Mata Cicendo Bandung, akhir pekan lalu.

Kegiatan yang bertepatan dengan Peringatan HUT ke-104 RS Cicendo itu dihadiri Dirjen Bina Upaya Kemenkes RI, dr. Supriyantoro, Sp.P, MARS, Direktur Utama RS Mata Cicendo, dr. Hikmat Wangsaatmadja, SpM(K), M.Kes, MM serta Istri Gubernur Provinsi Jawa Barat, Netty Heryawan.

“Data ini didapatkan dari laporan RS, oleh karena itu angka-angka tersebut lebih rendah jika dibandingkan dengan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 yang datanya dikumpulkan di masyarakat”, terang Menkes.

Menkes mencontohkan, prevalensi katarak menurut hasil Riskesdas 2007 adalah sebesar 1,8% atau sekitar 1,7  juta orang, lebih tinggi dibandingkan laporan RS, yaitu 94.582.

Untuk mengatasi permasalahan gangguan penglihatan di dunia, WHO telah mencanangkan komitmen global Vision 2020, The Rigth to Sight pada 30 September 1999. Komitmen ini ditindaklanjuti Indonesia melalui pencanangan Vision 2020, The Right to Sight pada 15 Februari 2000 oleh Presiden RI saat itu, Megawati Soekarnoputri.

Menkes mengatakan bahwa untuk mencapai visi Mata Sehat tahun 2020, Pemerintah berkomitemen untuk melakukan promosi mata sehat, penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan di masyarakat secara dini, pemerataan pelayanan mata yang bermutu dan terjangkau serta kemitraan dengan masyarakat dan pihak terkait baik dari dalam maupun luar negeri.

“Penanggulangan gangguan penglihatan dan kebutaan di Indonesia didukung oleh pelayanan kesehatan mata di RS, balai kesehatan mata masyarakat,  Puskesmas, dan Klinik. Dewasa ini ada 12 RS khusus mata yang tersebar di 9 propinsi dengan Pusat Rujukan Nasional  yaitu RSMata Cicendo,” tambah Menkes.

Menkes mengapresiasi RS Mata Cicendo karena telah banyak berperan dalam menanggulangi kebutaan. “Saya bangga, sebagai RS khusus mata milik pemerintah yang ditetapkan sebagai Pusat Mata Nasional (PMN) sejak 16 Januari 2009, Cicendo kini telah mampu melaksanakan prosedur Laser Assisted In Situ Keratomileusis (LASIK) yang modern dan banyak digemari  masyarakat dengan kelainan refraksi,” kata menkes.

Selain berorientasi pada upaya pelayanan kesehatan indera penglihatan, PMN RS Mata Cicendo juga merupakan sebagai wahana pendidikan dan penelitian penyakit dan kelainan mata di Indonesia. Sejak didirikan pada 3 Januari 1909, hingga kini RS Mata Cicendo telah mendapatkan Akreditasi 12 Pelayanan.

“Cicendo Lasik Center diharapkan dapat menambah daya tarik masyarakat baik dari dalam maupun luar negeri, terhadap salah satu layanan unggulan RS Mata Cicendo untuk mendukung terlaksananya medical tourism,” kata Menkes.

Sumber: pdpersi.co.id

Jakarta : Raihan bocah 10 tahun yang diduga korban malpraktik dari Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta sampai hari ini masih lemah tak berdaya di tempat tidur ruang perawatan Paviliun Kartika Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta.

Pengacara keluarga yang ditunjuk Zulfikar M Rio, SH. MH sebelumnya menyatakan kalau pihak keluarga telah melakukan upaya mediasi kepada pihak Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta. Mediasi sudah dilakukan sebanyak tiga kali, mediasi terakhir dilakukan pada tanggal 27 November 2012.

Soal mediasi ini, pihak Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta yang diwakilin oleh Dr. Hardiman selaku direktur membenarkan kalau telah terjadi mediasi. Sayangnya, mediasi yang ketiga kalinya kasus Raihan ini sudah sampai ke media.

Pihak keluarga Raihan sendiri sudah melaporkan kasus ini ke Komnas Perlindungan Anak (Komnas PA), Polda Metro Jaya, Menteri Kesehatan Republik Indonesia dan juga Dinas Kesehatan DKI.

Dari sekian banyak laporannya tersebut, baru Dinas Kesehatan DKI lah yang merespons aduan yang diajukan keluarga Raihan.

Selain sudah mengundang pihak keluarganya ke Dinas Kesehatan DKI, pihak Dinas Kesehatan DKI pun telah melakukan kunjungan ke Rumah Sakit Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto Jakarta, untuk mengetahui kondisi terkini dari bocah kelas 5 sekolah dasar itu.

“Benar, tadi Rai dapat kunjungan dari Dr. Tienke dan kawan-kawan dari Dinas Kesehatan DKI,” kata ibunda Raihan, Oti Puspa Dewi kepada liputan6.com, Kamis (17/1/2013)

Pihak Dinas Kesehatan DKI datang beberapa jam terlebih dulu dari grup Coboy Junior yang Raihan pada Rabu kemarin (16/1/2013).

Menurut Oti, Dr. Tienke pada Rabu siang itu datang untuk melihat kondisi Raihan. Dan saat dijenguk, Raihan sedang dalam keadaan spastik atau mengalami kejang pada otot.

“Ibu Tienke tadi melihat kondisi Raihan yang sedang dalam keadaan spastik atau kejang otot. Karena melihat kondisi Raihan seperti itu, maka ibu Tienke meminta kepada pihak Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta untuk menangani ini,” kata Oti lebih lanjut.

Permintaan Dr. Tienke sepertinya langsung didengar dan digubris oleh pihak Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta. Dari pihak Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta yang diwakilin oleh Titin menjanjikan akan mendatangkan dokter rehab medik yang disediakan oleh rumah sakitnya hari ini untuk melakukan fisioterapi buat Raihan.

Selain itu, Dr. Tienke juga meminta kepada Ibu Titin untuk mendesak pimpinan Rumah Sakit Medika Permata Hijau (MPH) Jakarta sesegera mungkin memenuhi apa yang menjadi keinginan dari pihak keluarga Raihan.

“Dr. Tienke tadi meminta kepada ibu Titin untuk segera mendesak pihak RS MPH untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan kami selaku keluarga. Keluarga meminta kepada pihak tersebut untuk tidak menunda-nunda lagi. Karena sudah 3 bulan berjalan dan tidak tahu apa realisasi yang ditunjukkan oleh pihaknya,” tutup Oti.

Sumber: health.liputan6.com

Biak -Kalangan anggota DPRD Kabupaten Biak Numfor, Papua menilai bangunan fisik unit transfusi darah (UTD) di depan eks gedung unit gawat darurat lama (UDG) Rumah sakit Umum Daerah (RSUD) Biak tidak sesuai kesepakatan dan terkesan menggangu keindahan.

Wakil ketua II DPRD Biak, Jan Danjte Kbarek di Biak, Selasa mengaku meskipun keberadaan UTD sangat penting untuk memenuhi kebutuhan darah bagi pasien bersalin dan operasi tetapi letaknya menganggu kenyamanan karena tak sesuai izin serta saran DPRD.

“Direktur RSUD Biak tidak memperhatikan himbauan DPRD dan kesepakatan bersama instansi terkait saat pata bersama akhir Oktober 2012 untuk tidak membangun gedung di areal eks UGD lama RSUD,” ujar polisiti PDIP Perjuangan ini.

Ia menyebutkan, akibat tidak diperhatikan usulan dan saran DPRD maka sesuai keputusan semua komisi DPRD Biak tidak melibatkan oknum direktur RSUD dalam rapat kerja menyangkut kinerja manajemen rumah sakit umum Biak.

Pihak DPRD Biak, lanjut Kbarek, berencana membentuk panitia khusus menyikapi sikap direktur RSUD yang tidak peduli dengan usulan dewan dalam rangka membangun gedung fisik UTD di bagian depan eks UGD lama.

“Bagi DPRD sikap direktur RSUD ini patut dipertanyakan mengapa nekad membangun gedung fisik UTD di tempat pelayanan umum ATM maupun parkir kendaraan bukan di bagian belakang rumah sakit sesuai kesepakatan bersama, ya ada apa dibalik ini perlu ditelusuri dewan,” ungkap Kbarek.

Berdasarkan data diperoleh DPRD, alokasi pembangunan gedung UTD RSUD dibiayai dana mencapai kurang lebih Rp1 Miliar.

Sumber: antara-sulawesiselatan.com

MAKASSAR–Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Makassar Supomo Guntur meminta agar RSUD Daya, Makassar, didorong untuk menjadi ikon kesehatan Kota Makassar karena menjadi satu-satunya aset rumah sakit umum milik daerah.

“Sebaiknya RSUD Daya dipersiapkan menjadi ikon yang menarik pengunjung masuk ke kota Makassar,” kata Supomo di sela-sela rapat kerja serta evaluasi kinerja pegawai dan tenaga kesehatan RSUD Daya, Rabu (16/1/2013).

Apalagi, lanjutnya, rumah sakit itu tengah didorong untuk menjadi Rumah Sakit Badan Layanan Umum Daerah, standard ISO dan Green Hospital.

Dia mengingatkan agar seluruh permasalahan seperti over lapping penggunaan anggaran dan efisiensi biaya bisa menjadi catatan penting manajemen rumah sakit untuk meningkatkan pelayanan dan pendapatan daerah.

“Semoga raker ini dapat berjalan lancar sehingga kekurangan kinerja tahun sebelumnya dapat ditingkatkan memasuki kinerja tahun ini,” harapnya.

Sebagai unit pelayanan terdepan, pihaknya berharap manajemen RSUD Daya bisa belajar memperbaiki diri bukan hanya mengembangkan program dari atas namun juga memperbaiki pelayanan berdasarkan masukan dan kritikan dari masyarakat.

Sumber: bisnis-kti.com

Jakarta-Anggota Komisi IX DPR RI Surya Chandra Suropaty mengusulkan ke Kementerian Kesehatan untuk menarik izin operasional ditutup bagi rumah sakit yang meminta uang muka kepada pasien gawat darurat, karena hal itu menyalahi ketentuan berlaku.

About 840,000 medication errors were self-reported by hospital staff between 1999 and 2005. The most common error was forgetting to give the medication. More than half the time, no action — such as informing the patient or their family — was taken afterward.

SRAGEN – Rumah sakit (RS) swasta di Sragen siap dilibatkan dalam menangani pasien dari keluarga miskin, melalui program Sarase Warga Sukowati (Saraswati). Namun sebelumnya, perlu ada kejelasan mekanisme program dan sejauh mana keterlibatan RS swasta dalam program tersebut.

Direktur Rumah Sakit Islam (RSI) Amal Sehat Sragen, Kusdinar Yuni Untung Sukowati, mengungkapkan selama ini RSI Amal Sehat sudah menerima pasien pemilik kartu Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) dan memiliki bangsal khusus bagi pasien Jamkesmas. Jumlah bangsal khusus pasien Jamkesmas, sekitar 20% jumlah bangsal keseluruhan yang dimiliki RSI Amal Sehat. Pelayanan yang diberikan kepada pasien Jamkesmas, sama dengan pelayanan kepada pasien kelas III. “Kebijakan ini kami ambil karena memang ada instruksi dari Kemenkes agar setiap rumah sakit mau menerima pasien Jamkesmas,” jelasnya kepada Solopos.com, Selasa (15/1/2013).

Jika ada pasien yang tidak memiliki Jamkesmas, tapi mengajukan keringanan biaya perawatan karena tidak mampu, ungkapnya, akan dibantu pihak rumah sakit, sesuai kemampuan rumah sakit. Hal itu sebagai wujud kepedulian RSI Amal Sehat kepada warga kurang mampu. Oleh karena itu jika Pemkab Sragen memiliki program Jamkesda Saraswati, kata Yuni, pihaknya siap dijadikan partner pemerintah. Namun sebelumnya, perlu ada sosialisasi secara jelas apa itu Saraswati, biaya apa saja yang bisa diklaimkan, bagaimana mekanisme klaim dan aturan lainnya. “Asalkan semua bisa kita terima, kita siap bekerja sama,” ujarnya.

Ia mengungkapkan selama ini biaya perawatan pasien Jamkesmas yang bisa diklaimkan, sebenarnya tidak sebanding dengan biaya standar yang harus dikeluarkan RSI Amal Sehat. Oleh karena itu, pihak rumah sakit sebenarnya masih menanggung sebagian biaya pasien Jamkesmas. “Ketika dirawat di sini [RSI Amal Sehat], pasien Jamkesmas pulang tanpa mengeluarkan biaya perawatan. Biaya yang tidak bisa diklaimkan kepada pemerintah, ditanggung pihak rumah sakit,” jelasnya.

Kepala Bagian Pelayanan Medis Rumah Sakit Umum Mardi Lestari Sragen, Thomas LS, mengungkapkan selama ini RSU Mardi Lestari mau menerima pasien dari keluarga miskin. Ketika mereka meminta keringanan biaya, rumah sakit akan membantu sesuai kemampuan rumah sakit. Jika nantinya RS swasta di Sragen akan dilibatkan dalam menangani pasien Saraswati, Thomas meminta Pemkab melakukan sosialisasi dan pembicaraan terlebih dahulu dengan RS swasta. “Jika memang bisa kita terima mekanismenya, kita bersedia dilibatkan,” ujarnya.

Yuni juga berharap Dinas Kesehatan Sragen lebih tegas dalam menjalankan fungsinya, mengawasi operasional rumah sakit-rumah sakit di Sragen. Terutama kesediaan rumah sakit dalam menerima pasien Jamkesmas. “Jika tidak mau menerima pasien Jamkesmas, seharusnya mendapatkan peringatan karena hal itu berarti melanggar aturan Kemenkes,” terangnya.

Sebelum ini, Sekretaris Komisi IV DPRD Sragen, Aris Surawan mengusulkan agar RS swasta dilibatkan dalam menangani pasien dari keluarga miskin, melalui program Saraswati. Hal itu dilakukan jika RSUD Sragen kewalahan menangani pasien pemilik kartu Saraswati.

Sumber: solopos.com

JAKARTA–Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo telah mencanangkan program Kartu Jakarta Sehat (KJS) yang diluncurkan pada November. Namun, tidak semua warga miskin mendapat pelayanan yang seharusnya bersifat universal coverage (kepesertaan semesta) ini.

Salah satunya dialami Masanih (44), seorang ibu rumah tangga warga RT 03 RW 10 Lubang Buaya, Cipayung, Jakarta Timur yang menderita infeksi lambung dan memerlukan perawatan intensif mengaku ditolak oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pasar Rebo.

Dirinya ditolak pihak rumah sakit dengan alasan ruang rawat pasien semua penuh, baik ruang kelas II maupun kelas III.

Menurut Kepala Humas RSUD Pasar Rebo, Dedi Suryadi sesuai dengan prosedur yang ada, jika ruangan kelas III di rumah sakit itu sudah penuh, pasien dirujuk ke rumah sakit lain. Namun, hal itu dengan surat rujukan dari rumah sakit.

“Iya memang prosedurnya begitu, biasanya kami rujuk ke rumah sakit lain yang terdekat. Kalau dipaksakan justru kasihan, nanti tidak terlayani maksimal,” kata Dedi saat dihubungi, Senin (14/1/2013) malam.

Dedi menuturkan, di RSUD Pasar Rebo saat ini terdapat 147 tempat tidur dalam kelas III, dari total 287 tempat tidur di seluruh kelas. Jumlah tempat tidur di kelas III ini tidak hanya untuk pasien pemegang KJS atau kartu Jamkesda saja, melainkan pasien umum.

“Kami tidak boleh membeda-bedakan pelayanan. Kalau ada pasien umum yang mau dirawat di kelas III, ya kami persilakan,” tegasnya.

Dengan jumlah tersebut, Dedi mengakui tidak semua pasien pemegang KJS yang terlayani. Pasien KJS yang tidak terlayani di kelas III ini kemudian dirujuk ke salah satu dari sekitar 88 rumah sakit yang bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk melayani pasien KJS.

Sebelumnya diberitakan, Yunus Nuswari suami, Masanih salah satu pasien yang merasa tak dilayani RSUD Pasar Rebo akhirnya pergi ke RS Pusdikes, Jalan Raya Bogor Kramat Jati yang merupakan milik TNI Angkatan Darat.

Namun upayanya untuk mendapatkan jaminan pelayanan kesehatan dari pemerintah secara gartis tetap sia-sia.

“Sampai disana juga penuh. Saya sudah bikin Kartu Jakarta Sehat (KJS) tapi belum jadi, makanya cuma bawa KTP dan katanya KTP bisa untuk berobat gratis. Nyatanya nggak. Ya terpaksa saya bayar kelas III di RS Pusdikes,” katanya.

Yunus yang sehari-hari bekerja sebagai tukang las bengkel, masih merasa berat dengan beban biaya yang harus ditanggung.

Berdasarkan pengetahuannya, jika menunjukkan identitas seperti KTP atau Kartu Keluarga sebagai warga DKI Jakarta. Seharusnya ia dilayani dan mendapatkan ruang rawat di kelas III di setiap rumah sakit pemerintah.

Jika ruang kelas III rumah sakit penuh, maka pasien dapat dipindahkan ke ruang rawat kelas II. Namun upaya untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai janji Gubernur DKI Jokowi, masih belum didapat sebagai warga DKI Jakarta.

“Katanya pakai KTP bisa gratis, tapi ini saya malah harus bayar untuk ruang perawatan juga obat-obatnya. Karenanya saya berharap pemerintah bisa benar-benar memberikan pelayanan gratis untuk warga miskin,” tuturnya.

Sumber: jakarta.tribunnews.com

A. Peraturan dan Undang-undang

Undang-undang dan Peraturan Pemerintah

1. UU No 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara
2. UU No 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
3. UU No 15 tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
4. UU No 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah

Peraturan dan Keputusan Menteri

1. Peraturan Menteri Keuangan Tahun 76/PMK.05/2008 tentang Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BLU;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 230/PMK.05/2009 tentang Penghapusan Piutang
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.05/2009 tentang Pengelolaan Pinjaman pada BLU;
4. Peraturan Menteri Keuangan No 92/PMK.05/2011 tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan BLUD
6. Keputusan Menteri Kesehatan No 1981 tahun 2010 tentang Pedoman Akuntansi Rumah Sakit BLU.

B. Standar Akuntansi Keuangan

1. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ETAP
2. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan
3. Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan

C. Artikel dan Jurnal

1. Informasi unit cost di rumah sakit, untuk apa?

D. Buku

1. Pengantar Akuntansi
2. Akuntansi Keuangan Menengah
3. Sistem Informasi Akuntansi
4. Analisis Laporan Keuangan
5. Panduan Penyusunan RBA BLUD

E. Website

1. http://www.wikiapbn.org/artikel/Daftar_Peraturan_Tentang_Badan_Layanan_Umum
2. http://www.lapasserelle.com/online_courses/accounting/